Posts Tagged ‘Sulawesi Tengah

26
Dec
10

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SUDAH RAWAN

BADAN USAHA MILIK DAERAH SUDAH RAWAN

Oleh:

Andi Chairil Furqan*)

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Jumat, 9 April 2010 Hal. )

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang  lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (azas desentralisasi). Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Konsekuensi dari otonomi daerah ini, salah satunya dalam bentuk pelimpahan wewenang dibidang keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) atau desentralisasi fiskal. Wujud dari desentralisasi fiskal ini adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga salah satunya bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah atau pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal baik pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) maupun pada pihak swasta.

MOTIF PENDIRIAN BUMD

BUMD yang biasa diistilahkan dengan sebutan “Perusahaan Berplat Merah” ini, pembentukannya didasarkan pada Pasal 177 UU No. 34 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang mana pada dasarnya terdapat 4 (empat) alasan pendirian BUMD:

Pertama, alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (public services) dan mencari keuntungan (provit motive).

Kedua, alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.

Ketiga, alasan budget, yaitu sebagai upaya PEMDA dalam mencari  sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

Keempat, alasan politis, yaitu mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politis bagi PEMDA, yang mana alasan politis ini biasanya jarang dikemukakan, terlebih lagi secara formal.

KONDISI BUMD DI SULAWESI TENGAH

Dari keempat alasan pendirian BUMD diatas dapat tergambarkan vitalnya keberadaan BUMD, karena selain harus memberikan kontribusi laba (keuntungan) sebagai sumber pendapatan PEMDA, BUMD juga diperhadapkan pada fungsinya untuk memberikan pelayanan publik dan keberadaannya yang sangat dipengaruhi oleh faktor politis. Inilah yang menjadi dilema dalam pengelolaan BUMD secara umum di tanah air.

Begitupula yang terjadi di Sulawesi Tengah, permasalahan keuangan yang dihadapi oleh PDAM Donggala (Radar Sulteng, 29/12/2009), permasalahan kontribusi yang belum diberikan oleh PD. Parimo (Radar Sulteng, 4/1/2010), permasalahan kepemimpinan yang dihadapi oleh PDAM Poso (Radar Sulteng, 5/1/2010), dugaan tidak disetornya miliaran dana oleh PD. Sulteng ke kas daerah sebagai laba yang menjadi hak daerah (Radar Sulteng, 27/3/2010) dan yang paling terbaru serta menyedot banyak perhatian berbagai pihak saat ini (termasuk kepolisian) yang berupa dugaan kredit macet pada PT. Bank Sulteng yang mencapai miliaran rupiah (Radar Sulteng, 6/4/2010) merupakan sekelumit kondisi dan potret eksistensi keberadaan BUMD di Sulawesi Tengah.

Belum lagi jika kita menelusuri lebih jauh terhadap kondisi dan dampak investasi PEMDA di Sulawesi tengah sebagaimana data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se- Sulawesi Tengah, khususnya pada tahun anggaran 2008, ternyata nilai investasi permanen jangka panjang untuk seluruh daerah se-Sulawesi Tengah seluruhnya berjumlah sekitar 165,5 Milyar. Dari nilai tersebut yang diinvestasikan ke BUMD (PT. Bank Sulteng, PDAM dan Perusahaan Daerah) sekitar 145,6 M, sedangkan sisanya diinvestasikan kepada pihak swasta (PT. Citra Nuansa Elok dan PT. Bangun Askrida). Dengan nilai investasi yang demikian, bagian laba dari penyertaan modal yang didapatkan PEMDA sebagai PAD hanya sekitar 7,2 M atau 4,35 % dari nilai keseluruhan investasi PEMDA.

TIDAK TERBATAS PADA PERMASALAHAN MODAL

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa ada yang salah atas keberadaan dan pengelolaan BUMD di Sulawesi Tengah, yang mana ditandai dengan kekurangmampuan manajemen dalam mengelola modal dan usaha secara efektif dan efisien, masih lemahnya sistem pengendalian intern yang berakibat pada lemahnya pengawasan serta masalah lainnya yang mungkin saja saat ini belum muncul di permukaan dan tidak hanya akibat dari kesalahan atau kekurangan manajemen, tetapi dikarenakan regulasi yang tidak mendukung atau intervensi yang terlalu berlebihan dari PEMDA.

Dari uraian permasalahan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa permasalahan BUMD di Sulawesi Tengah saat ini sudah sangat “rawan”, karena tidak lagi hanya terbatas pada permasalahan kekurangan dan efektifitas pengelolaan modal semata, namun lebih daripada itu, sudah ada indikasi maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi didalam BUMD, yang mana jika hal ini terus dibiarkan meradang maka dapat mengakibatkan BUMD tersebut “mati suri” di tengah tuntutan persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini.

USAHA PEMBENAHAN BUMD

Untuk itu, PEMDA dan DPRD di Sulawesi Tengah semestinya tidak hanya terfokus pada pembahasan regulasi yang mendasari penyertaan modal saja, tetapi juga harus dapat meninjau lebih jauh lagi seluruh aktivitas BUMD mulai dari visi, misi dan program yang direncanakan, jenis usaha yang dilakukan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, akitivitas produksi, aktivitas pemasaran, pemanfaatan teknologi terbaru sampai pada meninjau kembali sistem pengendalian intern.

Dalam hal ini, harapan kita semua (masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya), dilema yang dihadapi oleh BUMD khususnya di Sulawesi Tengah tidak mengakibatkan beban yang berlarut-larut bagi APBD. BUMD harus dapat menunjukkan eksistensinya dan kontribusinya dalam meningkatkan ekonomi daerah dengan melakukan pembenahan secara komprehensif. Tentunya usaha pembenahan BUMD ini tidaklah segampang membalikkan telapak tangan, diperlukan pengetahuan dan komitmen seluruh pihak, terlebih pada tataran manajemen dan karyawan BUMD untuk membenahi segala faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan dan keefesienan pengelolaan BUMD.

Untuk itu, berkaitan dengan pembenahan BUMD ini, usaha yang dilakukan oleh salah satu Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang membentuk tim khusus dalam rangka mencari solusi pengelolaan BUMD baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya (Koran Tempo, 30/3/2010) mungkin saja dapat dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah.

Namun dibalik itu, terlepas dari apapun langkah yang ditempuh dalam rangka pembenahan BUMD, yang terpenting adalah usaha pembenahan BUMD ini harus segera dilakukan dan semata-mata ditujukan untuk membentuk dan memaksimalkan peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan pelayanan publik, menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, bukan malah dijadikan komoditas politik yang nantinya dapat membuat BUMD terkekang dan tidak dapat berinovasi dalam keadaan yang serba kompetitif seperti sekarang ini.

PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN BUMD

Akhirnya, berkaitan dengan akan efektifnya pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 1 Mei 2010 mendatang maka sesuai amanat pada pasal 9 dan pasal 14, yang juga harus menjadi perhatian bagi PEMDA maupun BUMD saat ini adalah dilaksanakannya kewajiban dalam mempublikasikan hasil audit LKPD dan Laporan Keuangan BUMD kepada publik dengan format yang sesuai, dapat dipahami dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Karena dengan publikasi laporan keuangan BUMD tersebut maka terbukalah peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja BUMD, dan atas keterbukaan informasi inilah nantinya diharapkan dapat memberikan daya dorong terhadap usaha pembenahan BUMD di Sulawesi Tengah.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD

Advertisements



September 2018
M T W T F S S
« Jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Advertisements