Posts Tagged ‘Publikasi

26
Dec
10

Menelisik Peredaran Dana Dalam PILKADA

MENELISIK PEREDARAN DANA DALAM PILKADA

Oleh:

Andi Chairil Furqan*)

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Jumat , 21 Mei 2010 Hal. 13)

Uang adalah segalanya. Iitulah ungkapan yang mungkin pantas diucapkan melihat realitas yang terjadi dalam pelaksanaan PILKADA saat ini. Karena selain bersumber dari uang rakyat, pesta demokrasi tersebut juga ternyata menguras dana yang tidak sedikit dari setiap pasangan calon yang berkompetisi.

Pada tahun 2010 ini, sesuai jadwal yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya terdapat 245 daerah yang menyelenggarakan PILKADA, terdiri dari 7 Pemerintah Provinsi dan 238 Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, rasanya saat ini masih terlalu dini untuk dapat mengidentifikasi secara kumulatif berapa jumlah dana yang dikeluarkan dalam rangka perhelatan pesta demokrasi tersebut, karena bukan hanya dari sisi penggunaan uang rakyat yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) saja, tapi hal ini juga akan berkaitan dengan dana yang dikeluarkan dari kocek masing-masing pasangan calon.

Terlepas dari perkiraan jumlah dana yang mungkin sangat fantastis itu, tulisan ini mencoba untuk menggambarkan dari mana saja dana tersebut berasal, untuk apa serta siapa saja yang menggunakan dan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana dalam PILKADA tersebut, termasuk bagaimana dampak beredarnya dana tersebut bagi masyarakat.

DANA KPUD

Sebagai penyelenggara PILKADA, KPUD sudah diperhadapkan pada permasalahan keuangan ketika memasuki tahapan persiapan penyelenggaraan PILKADA, karena sebagaimana diatur pada pasal 4 Peraturan KPU nomor 62 TAHUN 2009 maka salah satu yang harus dilakukan adalah penyusunan program dan anggaran yang penyusunannya mengikuti jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan PILKADA, sehingga dapat dikatakan bahwa dana yang digunakan oleh KPUD merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah (uang rakyat).

Penggunaan dana Pemerintah Daerah tersebut didasarkan pada Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas KPUD (Provinsi, Kabupaten/Kota), anggota PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan PILKADA dibebankan pada anggaran APBD, termasuk biaya jasa audit Kantor Akuntan Publik (KAP).

Point terpenting dalam kaitannya dengan dana KPUD ini adalah karena dananya bersumber dari uang rakyat maka masyarakat berhak untuk mengetahui segala penggunaannya. Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, KPUD berkewajiban untuk menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Anggaran PILKADA pada tahap penyelesaian nantinya.

DANA PASANGAN CALON

Selain Dana KPUD, sebagai calon pemilih, kiranya masyarakat perlu juga untuk mengetahui perihal dana pasangan calon.

Dana pasangan calon mulai dapat tergambarkan pada pengajuan bakal pasangan calon karena sesuai dengan pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 maka setiap bakal pasangan calon harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi yang selanjutnya akan diumumkan kepada masyarakat. Dari informasi daftar kekayaan pribadi inilah, tentunya masyarakat akan mendapatkan gambaran awal seberapa besar jumlah modal pasangan calon dalam mengikuti PILKADA. Selain menggunakan dana pribadi, sebagaimana diatur pada pasal 5 – 12 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010, pasangan calon diperbolehkan untuk menerima sumbangan dari pihak lain terutama dukungan dana dalam pelaksanaan kampanye yang hanya dapat bersumber dari partai politik/gabungan partai politik pendukung, perseorangan yang secara kumulatif tidak melebihi 50 Juta Rupiah dan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/ atau badan hukum swasta yang juga secara kumulatif nilainya tidak melebihi 350 Juta Rupiah.

Keterkaitannya dengan sumbangan dana kampanye tersebut, pasangan calon tidak diperkenankan untuk menerima dana dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; serta pemerintah, BUMN dan BUMD. Namun, jika seandainya Pasangan Calon dan/atau tim kampanye menerima sumbangan dari pihak-pihak tersebut maka sebagaimana ketentuan ini, pasangan calon tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut, wajib melaporkannya ke KPUD serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, dan apabila pasangan calon tidak melaksanakannya maka keikutsertaannya sebagai  peserta PILKADA dapat dibatalkan oleh KPUD.

Dalam hal penggunaan dana kampanye, sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 meliputi aktivitas operasional dan aktivitas belanja modal serta pengeluaran lain untuk kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi maupun aktivitas belanja modal.

Aktivitas operasional terdiri dari Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka dan dialog, Penyebaran melalui Media massa cetak dan media massa elektronik, Penyiaran melalui radio dan/atau televisi, Penyebaran bahan kampanye kepada umum, Pemasangan alat peraga di tempat umum, Rapat umum, Debat pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan aktivitas belanja modal merupakan aktivitas transaksi untuk keperluan kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, seperti pembelian TV, komputer, motor dan lain sebagainya.

Perolehan dan pengelolaan dana kampanye tersebut menjadi tanggungjawab pasangan calon, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Pasangan calon diwajibkan untuk menyusun Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) dan menyerahkannya kepada KPUD sesuai dengan waktu yang ditentukan.

LPPDK wajib dilaporkan kepada KPUD setempat paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara. Namun selain itu, yang berkaitan dengan penerimaan dana kampanye, pasangan calon juga wajib untuk membuka dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye pada waktu pendaftaran calon ke KPUD dan melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPUD 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

Jika melihat periode pelaporan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta PILKADA dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir maka dapat diartikan bahwa penggunaan dana oleh pasangan calon semestinya hanya untuk persiapan dan pelaksanaan kampanye. Namun, kenyataannya tidak seperti itu, bahkan sudah menjadi rahasian umum bahwa jauh hari sebelum pasangan calon melakukan deklarasi, mereka sudah harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit jumlahnya, dimulai dengan pengeluaran untuk mendapatkan dukungan partai politik ataupun dukungan masyarakat bagi calon independen, biaya untuk mengumpulkan massa pada saat melakukan deklarasi dan biaya untuk pemasangan baliho yang sudah terpajang jauh-jauh hari sebelum penetapan calon. Tidak hanya berhenti disitu saja, setelah masa kampanye pun pasangan calon masih harus mengeluarkan dana yang jumlahnya juga terbilang besar, misalnya membayar saksi pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan biaya kesekretariatan tim sukses sampai masa perhitungan suara selesai, belum lagi jika pasangan calon melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, salah satunya seperti yang sering diistilahkan sebagai “serangan fajar”.

Disinilah terlihat jelas bahwa masih ada kekurangan dari regulasi tentang pelaporan perolehan dan penggunaan dana pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Namun, terlepas dari kekurangan tersebut, urgensi dari pelaporan LPPDK adalah selain untuk menjamin ketertiban administrasi, tentunya dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi pengelolaan dana kampanye oleh setiap pasangan calon. Hal ini juga dipertegas lagi dengan adanya keterlibatan pihak ketiga atau KAP untuk  melakukan audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon procedures).

Point terpenting dalam kaitannya dengan dana Pasangan Calon ini adalah adanya kewajiban KPUD dalam mengumumkan Laporan Penerimaan Dana Kampanye dan LPPDK yang telah diaudit kepada masyarakat melalui media massa, agar masyarakat dapat secara objektif menilai asal, peruntukan dan pengelolaan dana kampanye yang dimiliki oleh setiap pasangan calon.

DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT

Pihak yang paling diuntungkan dengan dirubahnya sistem pemilihan Kepala Daerah menjadi pemilihan langsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini adalah masyarakat. Karena selain dapat menentukan pilihannya secara langsung, peredaran dana pasangan calon yang dulunya hanya beredar disekitar gedung dewan, kini telah beredar sampai kepada masyarakat malahan sampai ke pelosok.

Tidak diragukan lagi bahwa dengan adanya sistem pemilihan langsung ini, baik dana KPU maupun dana Pasangan Calon sebagian besar akan mengalir ke masyarakat, yang mana setidaknya berdampak positif pada iklim usaha di daerah. Sebut saja usaha percetakan, konveksi, media massa baik cetak maupun elektronik bahkan pedagang asongan pun mengalami peningkatan omzet dengan maraknya kegiatan pasangan calon. Tidak hanya itu, penyedia jasa profesional, seperti: konsultan politik, konsultan manajemen dan keuangan serta konsultan hukum juga dapat ketiban rejeki dengan adanya PILKADA ini.

Berdasarkan kondisi inilah dapat terlihat bahwa peredaran dana dalam PILKADA merupakan suatu hal yang urgen dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan PILKADA di setiap daerah. Namun, yang terpenting dari semua itu adalah peredaran dana yang dimaksud tentunya tidak termasuk “peredaran dana ilegal” atau yang biasa disebut dengan “politik uang”, sehingga sudah menjadi kewajiban seluruh pihak yang berperan dalam penyelenggaran PILKADA, baik itu KPUD maupun pasangan calon untuk mengutamakan prinsip legalitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Akhirnya, harapan kita semua bahwa dengan dijalankannya prinsip-prinsip tersebut, ditambah lagi dengan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan PILKADA maka peredaran dana dalam PILKADA yang tergolong fantastis jumlahnya ini dan segala pengorbanan lainnya yang dikeluarkan untuk menyukseskan PILKADA tidak menjadi suatu pengorbanan yang sia-sia.

*) Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD

Advertisements
26
Dec
10

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SUDAH RAWAN

BADAN USAHA MILIK DAERAH SUDAH RAWAN

Oleh:

Andi Chairil Furqan*)

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Jumat, 9 April 2010 Hal. )

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang  lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (azas desentralisasi). Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Konsekuensi dari otonomi daerah ini, salah satunya dalam bentuk pelimpahan wewenang dibidang keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) atau desentralisasi fiskal. Wujud dari desentralisasi fiskal ini adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga salah satunya bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah atau pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal baik pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) maupun pada pihak swasta.

MOTIF PENDIRIAN BUMD

BUMD yang biasa diistilahkan dengan sebutan “Perusahaan Berplat Merah” ini, pembentukannya didasarkan pada Pasal 177 UU No. 34 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang mana pada dasarnya terdapat 4 (empat) alasan pendirian BUMD:

Pertama, alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (public services) dan mencari keuntungan (provit motive).

Kedua, alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.

Ketiga, alasan budget, yaitu sebagai upaya PEMDA dalam mencari  sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

Keempat, alasan politis, yaitu mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politis bagi PEMDA, yang mana alasan politis ini biasanya jarang dikemukakan, terlebih lagi secara formal.

KONDISI BUMD DI SULAWESI TENGAH

Dari keempat alasan pendirian BUMD diatas dapat tergambarkan vitalnya keberadaan BUMD, karena selain harus memberikan kontribusi laba (keuntungan) sebagai sumber pendapatan PEMDA, BUMD juga diperhadapkan pada fungsinya untuk memberikan pelayanan publik dan keberadaannya yang sangat dipengaruhi oleh faktor politis. Inilah yang menjadi dilema dalam pengelolaan BUMD secara umum di tanah air.

Begitupula yang terjadi di Sulawesi Tengah, permasalahan keuangan yang dihadapi oleh PDAM Donggala (Radar Sulteng, 29/12/2009), permasalahan kontribusi yang belum diberikan oleh PD. Parimo (Radar Sulteng, 4/1/2010), permasalahan kepemimpinan yang dihadapi oleh PDAM Poso (Radar Sulteng, 5/1/2010), dugaan tidak disetornya miliaran dana oleh PD. Sulteng ke kas daerah sebagai laba yang menjadi hak daerah (Radar Sulteng, 27/3/2010) dan yang paling terbaru serta menyedot banyak perhatian berbagai pihak saat ini (termasuk kepolisian) yang berupa dugaan kredit macet pada PT. Bank Sulteng yang mencapai miliaran rupiah (Radar Sulteng, 6/4/2010) merupakan sekelumit kondisi dan potret eksistensi keberadaan BUMD di Sulawesi Tengah.

Belum lagi jika kita menelusuri lebih jauh terhadap kondisi dan dampak investasi PEMDA di Sulawesi tengah sebagaimana data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se- Sulawesi Tengah, khususnya pada tahun anggaran 2008, ternyata nilai investasi permanen jangka panjang untuk seluruh daerah se-Sulawesi Tengah seluruhnya berjumlah sekitar 165,5 Milyar. Dari nilai tersebut yang diinvestasikan ke BUMD (PT. Bank Sulteng, PDAM dan Perusahaan Daerah) sekitar 145,6 M, sedangkan sisanya diinvestasikan kepada pihak swasta (PT. Citra Nuansa Elok dan PT. Bangun Askrida). Dengan nilai investasi yang demikian, bagian laba dari penyertaan modal yang didapatkan PEMDA sebagai PAD hanya sekitar 7,2 M atau 4,35 % dari nilai keseluruhan investasi PEMDA.

TIDAK TERBATAS PADA PERMASALAHAN MODAL

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa ada yang salah atas keberadaan dan pengelolaan BUMD di Sulawesi Tengah, yang mana ditandai dengan kekurangmampuan manajemen dalam mengelola modal dan usaha secara efektif dan efisien, masih lemahnya sistem pengendalian intern yang berakibat pada lemahnya pengawasan serta masalah lainnya yang mungkin saja saat ini belum muncul di permukaan dan tidak hanya akibat dari kesalahan atau kekurangan manajemen, tetapi dikarenakan regulasi yang tidak mendukung atau intervensi yang terlalu berlebihan dari PEMDA.

Dari uraian permasalahan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa permasalahan BUMD di Sulawesi Tengah saat ini sudah sangat “rawan”, karena tidak lagi hanya terbatas pada permasalahan kekurangan dan efektifitas pengelolaan modal semata, namun lebih daripada itu, sudah ada indikasi maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi didalam BUMD, yang mana jika hal ini terus dibiarkan meradang maka dapat mengakibatkan BUMD tersebut “mati suri” di tengah tuntutan persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini.

USAHA PEMBENAHAN BUMD

Untuk itu, PEMDA dan DPRD di Sulawesi Tengah semestinya tidak hanya terfokus pada pembahasan regulasi yang mendasari penyertaan modal saja, tetapi juga harus dapat meninjau lebih jauh lagi seluruh aktivitas BUMD mulai dari visi, misi dan program yang direncanakan, jenis usaha yang dilakukan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, akitivitas produksi, aktivitas pemasaran, pemanfaatan teknologi terbaru sampai pada meninjau kembali sistem pengendalian intern.

Dalam hal ini, harapan kita semua (masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya), dilema yang dihadapi oleh BUMD khususnya di Sulawesi Tengah tidak mengakibatkan beban yang berlarut-larut bagi APBD. BUMD harus dapat menunjukkan eksistensinya dan kontribusinya dalam meningkatkan ekonomi daerah dengan melakukan pembenahan secara komprehensif. Tentunya usaha pembenahan BUMD ini tidaklah segampang membalikkan telapak tangan, diperlukan pengetahuan dan komitmen seluruh pihak, terlebih pada tataran manajemen dan karyawan BUMD untuk membenahi segala faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan dan keefesienan pengelolaan BUMD.

Untuk itu, berkaitan dengan pembenahan BUMD ini, usaha yang dilakukan oleh salah satu Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang membentuk tim khusus dalam rangka mencari solusi pengelolaan BUMD baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya (Koran Tempo, 30/3/2010) mungkin saja dapat dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah.

Namun dibalik itu, terlepas dari apapun langkah yang ditempuh dalam rangka pembenahan BUMD, yang terpenting adalah usaha pembenahan BUMD ini harus segera dilakukan dan semata-mata ditujukan untuk membentuk dan memaksimalkan peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan pelayanan publik, menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, bukan malah dijadikan komoditas politik yang nantinya dapat membuat BUMD terkekang dan tidak dapat berinovasi dalam keadaan yang serba kompetitif seperti sekarang ini.

PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN BUMD

Akhirnya, berkaitan dengan akan efektifnya pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 1 Mei 2010 mendatang maka sesuai amanat pada pasal 9 dan pasal 14, yang juga harus menjadi perhatian bagi PEMDA maupun BUMD saat ini adalah dilaksanakannya kewajiban dalam mempublikasikan hasil audit LKPD dan Laporan Keuangan BUMD kepada publik dengan format yang sesuai, dapat dipahami dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Karena dengan publikasi laporan keuangan BUMD tersebut maka terbukalah peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja BUMD, dan atas keterbukaan informasi inilah nantinya diharapkan dapat memberikan daya dorong terhadap usaha pembenahan BUMD di Sulawesi Tengah.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD




October 2018
M T W T F S S
« Jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Advertisements