Posts Tagged ‘pilkada

26
Dec
10

MENYOAL VISI, MISI DAN PROGRAM SANG CALON (KAITANNYA DENGAN KEUANGAN DAERAH)

MENYOAL VISI, MISI DAN PROGRAM “SANG CALON”

(KAITANNYA DENGAN KEUANGAN DAERAH)

 

Oleh :

Andi Chairil Furqan*)

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Selasa-Rabu, 6-7 April 2010 Hal. 13)

 

Langkah penting awal yang perlu dilakukan oleh manajemen dalam perumusan strategi adalah merumuskan visi dan misi organisasi. Visi adalah gambaran masa depan yang hendak dituju organisasi, sehingga berfungsi sebagai pengarah perjalanan bersama seluruh personel ke masa depan. Sedangkan misi adalah jalan pilihan untuk menuju masa depan, sehingga berfungsi sebagai pemfokus dan pemberi makna terhadap kerja seluruh personel. Untuk itu, dapatlah dikatakan bahwa urgensi keberadaan visi dan misi dalam menunjang perumusan strategi ini, dikarenakan dengan ketepatan dan keterukuran visi dan misi maka akan mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi yang dijewantahkan dalam suatu program baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pentingnya Visi, Misi dan Program

Berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) yang hiruk pikuknya sudah mulai menghangat belakangan ini di beberapa daerah di Sulawesi Tengah, tentunya masalah visi, misi dan program “Sang Calon” menjadi hal yang penting untuk dikaji dalam rangka menentukan pilihan. Pentingnya visi, misi dan program ini tergambarkan dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penyelenggaran PEMILUKADA.

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan bahwa salah satu yang harus menjadi lampiran surat pencalonan bakal pasangan calon adalah naskah visi, misi dan program bakal pasangan calon secara tertulis. Tidak hanya berhenti disitu saja, sesuai pasal 11, pasal 12 dan pasal 15 Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, lebih lanjut diatur bahwa visi, misi dan program pasangan calon dalam pelaksanaan kampanye harus dibuat secara tertulis, wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih dan akan menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga atas dasar inilah maka sudah menjadi kewajiban bagi KPUD sebagai penyelenggara PEMILUKADA untuk memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi visi, misi dan program pasangan calon tersebut kepada masyarakat dalam rangka pendidikan politik.

Dengan memperhatikan regulasi-regulasi diatas maka semestinya visi, misi dan program pasangan calon tidak bisa dikesampingkan lagi, malahan harus mendapat perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat, karena selain hal ini menyangkut keberlanjutan pembangunan di daerah, juga akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.

Pentingnya Aspek Keuangan Daerah

Sebenarnya banyak aspek yang dapat dijadikan acuan dalam menilai visi, misi dan program yang ditawarkan oleh pasangan calon. Selain itu,  pendapat yang menyatakan bahwa “Uang Bukan Segalanya” mungkin saja tidak terbantahkan lagi, karena tanpa uang manusia bisa saja melakukan sesuatu kebajikan. Namun, dengan tidak bermaksud mengnyampingkan aspek lainnya dan pendapat diatas, tulisan ini hanya mengkhususkan pada kaitan visi, misi dan program dengan keuangan daerah, yang bisa jadi hal ini luput dari diskusi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang peduli atas pelaksanaan PEMILUKADA selama ini.

Pertanyaannya kemudian, mengapa aspek keuangan daerah menjadi penting dalam menilai visi, misi dan program pasangan calon?

Secara umum, dapat digambarkan bahwa mulai dari penyelenggaraan PEMILUKADA, pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih sampai pada penggajiannya selama menjabat sangat erat kaitannya dengan keuangan daerah. Belum lagi ketika diperhadapkan pada pelaksanaan program dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, seluruhnya akan bergantung pada kondisi keuangan daerah. Disinilah dapat terlihat jelas pentingnya aspek keuangan daerah untuk diperbincangkan dan dikaitkan dengan visi, misi dan program pasangan calon, karena selain menyangkut keterbatasan sumber daya yang dihadapi pada masing-masing daerah, tentunya juga masyarakat perlu mengetahui sejauhmana komitmen, kreativitas dan inovasi pasangan calon dalam mengelola keuangan daerah yang akan dipimpinnya.

Permasalahannya kemudian, jika melihat secara seksama visi, misi dan program pasangan calon peserta PEMILUKADA selama ini, kebanyakan hanya lebih terfokus pada sisi pembelanjaan saja, hampir luput dari perhatian mereka tentang usaha penghimpunan dana dalam rangka pelaksanaan program dan pencapaian visi dan misi yang ditawarkan.

Misi perluasan lapangan kerja, program biaya pendidikan dan kesehatan gratis serta peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat karena sudah menjadi bahasa pasaran dalam kampanye. Namun, misi dan program apa yang akan dilakukan untuk dapat memuluskan pencapaian misi tadi, sering tidak jelas ataupun dikaburkan. Inilah kemudian yang sering menjadi akar permasalahan dikemudian hari.

Karena dengan tidak dipertimbangkannya potensi pendapatan daerah dalam menunjang pelaksanaan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat maka segala carapun dilakukan dalam mendapatkan dana, mulai dengan cara loby yang dilakukan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, usaha pemungutan PAD yang lebih condong melakukan ekstensifikasi daripada intensifikasi sampai dengan cara berutang kepada pihak lain.

Usaha-usaha tersebut mungkin saja tidak salah untuk dilakukan, jika sesuai dengan perundang-undangan, melalui perencanaan yang matang dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik belaka.

Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa walaupun disatu sisi biaya pendidikan dan kesehatan gratis dapat terwujud, hal ini tidak dapat menyelesaikan masalah ketika disisi lain mengakibatkan generasi selanjutnya harus menanggung utang. Begitupula jika disatu sisi terwujud perluasan lapangan kerja, namun disisi lain mengakibatkan setiap tahun dilakukannya ekstensifikasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini bisa saja menjadi bumerang bagi pelaku usaha lainnya. Malahan, bisa jadi ada juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai pembenaran dalam pertanggungjawabannya pada masa akhir jabatannya mengungkapkan bahwa ketidakmampuannya mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikannya selama masa pemerintahannya itu diakibatkan karena ketidakmampuan keuangan daerah.

Kejadian-kejadian inilah kemudian yang semestinya dihindari sejak dini oleh pasangan calon dalam berkompetisi. Jangan hanya karena ingin menonjolkan kesan pro rakyat, segala cara dihalalkan untuk mencapai visi dan misinya, karena boleh jadi akibat tidak dipertimbangkannya potensi keuangan daerah, bukan karena ketidakmampuan keuangan daerah yang mengakibatkan visi dan misi tidak dapat tercapai, tapi visi dan misi itu yang keliru, berlebihan atau memang tidak mungkin untuk diwujudkan.

Selain permasalahan diatas, tentunya ketika dikaitkan dengan keuangan daerah, tidak terlepas dari harapan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk itu, dalam perumusan visi, misi dan program, pasangan calon semestinya mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan daerah secara seksama dengan cara mengevaluasi perkembangan potensi keuangan daerah selama beberapa tahun terakhir dan prospeknya kedepan baik dari sisi belanja dan pengeluaran pembiayaan maupun dari sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan.

Atas pertimbangan inilah kemudian, diharapkan kemampuan keuangan daerah nantinya tidak akan menjadi batu sandungan dalam pencapaian visi, misi dan programnya kelak ketika terpilih. Begitupula visi, misi dan program yang ditawarkan kepada masyarakat nantinya akan lebih terukur dan jelas tergambarkan upaya yang akan dilakukan guna mewujudkannya, termasuk bagaimana upaya pasangan calon dalam mengelola keuangan daerah serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Bagaimana dengan masyarakat?

Saat ini, sudah saatnya masyarakat memilih pasangan calon yang memiliki kejelasan dan keterukuran visi, misi dan program terutama kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak hanya mendapatkan janji-janji kosong belaka dikemudian hari.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD

Advertisements
25
Dec
10

komitmen dan kapasitas “sang calon” (kaitannya dengan sistem pengendalian intern pemerintah)

KOMITMEN DAN KAPASITAS ”SANG CALON”

(KAITANNYA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PERMERINTAH)

Oleh

Andi Chairil Furqan *)

(Dimuat Pada Harian Nuansa Pos: Selasa, 22 April 2010, Hal. 2)

Suatu hal yang menggembirakan ketika pada tanggal 14 Desember 2009, sejumlah Kepala Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama-sama menandatangani Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP menjadi permasalahan mendasar pada Pemerintah Daerah karena merupakan instrumen yang fundamental dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik di daerah. Namun, apakah pasangan calon Kepala Daerah yang sementara berkompetesi di beberapa daerah di Sulawesi Tengah saat ini memiliki komitmen dan kapasitas untuk mengsinergikan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, terkendali serta efektif dan efisien beserta jajaran aparat Pemerintah Daerah lainnya?

Bukan rahasia lagi jika keberagaman latar belakang yang dimiliki oleh setiap personal dalam suatu organisasi berdampak pada keberagaman tujuan, kepentingan dan perspektifnya masing-masing. Untuk mengantisipasi keberagaman itulah, pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Dalam lingkup pemerintahan, sesuai amanat Pasal 58 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan diamanatkan untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Dengan dikeluarkannya PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), amanat ini juga berlaku kepada Gubernur dan Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di daerah. Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan daerah, maka Gubernur dan Bupati/Walikota perlu mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsinya masing-masing.

UNSUR-UNSUR SPIP

SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mana SPI merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan berlandaskan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa SPIP dilandasi pada pemikiran bahwa SPI akan melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, yang mana terdapat 5 (lima) unsur didalamnya, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan.

Unsur Lingkungan Pengendalian

Unsur lingkungan pengendalian merupakan unsur yang pertama dan paling fundamental, karena sangat menunjang keefektifan unsur-unsur lainnya. Penekanan utama dalam lingkungan pengendalian ini terletak pada komitmen dalam pengelolaan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan fungsi manajerial. Dari segi pengelolaan organisasi, struktur organisasi harus dibuat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah, sehingga pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dapat dilakukan secara tepat dan tercipta hubungan (koordinasi) yang baik antara instansi terkait yang pada akhirnya akan mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP/Inspektorat Daerah) yang efektif. Dari segi pengelolaan SDM, perlu ada master plan yang mengatur mekanisme pengelolaan SDM yang sehat, berkesinambungan dan terarah, mulai dari perencanaan, pengembangan karir sampai pada pemberian reward/punishment, yang mana keseluruhan proses tersebut harus selalu didasari pada komitmen terhadap kompetensi.

Hal inilah yang kemudian dari segi manajerial, menuntut adanya kepemimpinan yang kondusif serta penegakan integritas dan nilai etika, tidak hanya oleh Kepala Daerah, namun kepada seluruh pihak yang terkait, termasuk pihak legislatif (DPRD).

Unsur Penilaian risiko

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Pemerintah Daerah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya mengidentifikasi secara tepat risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Risiko-risiko tersebut dapat berupa: kegagalan sistem (error), kolusi, pengenyampingan dari manajemen dan kerusakan lingkungan. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi tersebut, kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Peran Kepala Daerah beserta jajarannya adalah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko, sehingga dapat terus berkonsentrasi pada penetapan tujuan organisasi, pengidentifikasian dan analisis risiko serta pengelolaan risiko pada saat terjadi perubahan.

Unsur Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Disinilah peran dari regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun ketentuan lainnya. Regulasi yang dibuat tersebut harus memberikan jaminan bahwa segala risiko atas kegiatan utama pemerintahan dapat diatasi, sehingga baik pengelolaan keuangan, aset, sistem informasi, pengukuran kinerja maupun pelaksanaan reviu dapat dilaksanakan dan dikendalikan secara tepat, efektif dan efisien.

Unsur Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi penting untuk menghubungkan keempat komponen lainnya sehingga kelima komponen memiliki hubungan yang integral dalam merealisasikan semua tujuan sistem pengendalian manajemen. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern misalnya adalah keandalan pelaporan keuangan (akuntabilitas publik). Hal ini dapat dicapai jika Pemerintah Daerah mampu mengembangkan dan memelihara sistem akuntansi pemerintahan daerah secara efektif, sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya serta dapat terkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan penyajian yang wajar sebagaimana diamanatkan pada Permendagri No.13/2006 Pasal 232 ayat (2).

Unsur Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu. Hal ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian yang bermuara pada tindakan perbaikan. Fokus pemantauan mulai dari lingkungan pengendalian, risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi sampai kepada misi organisasi, yang mana unsur yang terpenting adalah pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil audit dan reviu. Untuk itu, Kepala Daerah harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern, karena pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

URGENSI SPIP

Pemaparan atas unsur-unsur SPIP diatas memberikan gambaran bahwa SPIP tidak bisa dipahami hanya sekedar suatu regulasi atau dalam kata lain sudah cukup dengan menerbitkan peraturan daerah tentang SPIP saja, namun lebih dari itu, urgensi SPI pada pemerintah daerah adalah keterkaitannya dengan opini hasil pemeriksaan terhadap Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mana sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa salah satu kriteria dari kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan adalah efektivitas SPI. Hal ini menandakan bahwa kelemahan desain dan pelaksanaan SPI pada pemerintah daerah terutama menyangkut hal yang material dapat menjadi penyebab buruknya opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD se-Provinsi Sulawesi Tengah (11 entitas, yang terdiri dari: 1 Provinsi, 1 Kota dan 9 Kabupaten) yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dipublikasikan pada www.bpk.go.id, terlihat bahwa SPI dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Tengah masih buruk dan terkesan belum menunjukkan perbaikan. Hal ini ditunjukkan pada opini audit dan jumlah temuan atas kelemahan SPI dalam 3 tahun terakhir (Tahun Anggaran/TA 2006-2008). Dari sisi opini audit, yang pada awalnya hanya 4 entitas mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) pada TA 2006, meningkat menjadi 5 entitas pada TA 2007 dan 6 entitas pada TA 2008. Sementara dari sisi temuan kelemahan SPI juga menunjukkan hal yang sama, yaitu dari 72 temuan dengan 132 rekomendasi pada TA 2006, mengalami peningkatan menjadi 78 temuan dengan 177 rekomendasi pada TA 2007 dan 71 temuan dengan 177 rekomendasi pada TA 2008.

Inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh Kepala Daerah yang ada di Sulawesi Tengah kelak, karena berbeda dengan temuan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan yang bersifat historis korektif, temuan SPI bersifat futuris preventif, sehingga rekomendasinya pun akan berupa saran-saran perbaikan, yang mana harus ditindaklanjuti secara tepat untuk menjamin tidak berulangnya temuan tersebut dan menunjang diterapkannya pratek sehat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dimasa yang akan datang.

MENILAI KOMITMEN DAN KAPASITAS SANG CALON

Berkaitan dengan temuan dan rekomendasi BPK atas kelemahan SPI pada TA 2008 diatas maka dapat dikatakan bahwa perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh komitmen dan kapasitas Kepala Daerah dalam mengembangkan SPIP, yang mana upaya pengembangan unsur-unsur SPIP perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi yang pertimbangannya dilakukan secara komprehensif.

Pertanyaannya kemudian apakah para pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang saat ini sementara berkompetisi pada beberapa daerah di Sulawesi Tengah memiliki komitmen dan kapasitas dalam mengembangkan dan mengefektifkan SPIP?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya selain dengan cara menilai track record pasangan calon selama ini maka masyarakat juga perlu menganalisis sejauhmana kejelasan dan keterukuran visi, misi dan program pasangan calon sehubungan keterkaitannya dengan upaya pengembangan dan SPIP, diantaranya komitmen dan kapasitas Kepala Daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset dan sistem informasi; penegakan integritas dan nilai etika; pengukuran kinerja dan pelaksanaan reviu; pengorganisasian dan pengkoordinasian program/kegiatan serta pengefektifan kinerja pengawas internal (inspektorat daerah).

*) Penulis: Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAD




September 2018
M T W T F S S
« Jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Advertisements