Posts Tagged ‘Pertanggungjawaban Keuangan Negara

25
May
12

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA: RAKYAT BERHAK MENILAI

Secara khusus, tujuan dari laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi proses pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas mengenai sumberdaya yang dipercayakan kepada Pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka laporan keuangan pemerintah harus disampaikan atau dipublikasikan kepada masyarakat sebagai salah satu pengguna laporan keuangan Pemerintah.

Publikasi laporan keuangan pemerintah telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 9 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa publikasi laporan keuangan pemerintah kepada masyarakat merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah yang harus dilakukan secara rutin, teratur dan dalam jangka waktu tertentu. Begitupula dalam pasal 19 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dinyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD), terbuka untuk umum atau dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Dalam mempublikasikan laporan keuangan pemerintah tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik dengan menggunakan media elektronik maupun non elektronik (media cetak), yang salah satunya adalah dengan mempublikasikannya di internet atau situs (website) resmi pemerintah. Pemanfaatan situs resmi ini selain bertujuan untuk menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga dimaksudkan agar pemerintah dapat menerima masukan dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Khususnya dalam pertanggungjawaban keuangan negara, berdasarkan ketentuan diatas, pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan uang rakyat dengan melakukan publikasi Laporan Keuangan Pemerintah langsung kepada rakyat baik melalui situs (website) resmi pemerintah maupun media massa cetak atau elektronik, karena selaku pemilik sekaligus pengguna laporan keuangan pemerintah, rakyat memiliki hak atau wewenang yang besar untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola keuangan negara yang telah diamanatkan kepadanya.

Dengan adanya publikasi laporan keuangan pemerintah tersebut secara berkala, rakyat berkesempatan ikut menilai pertanggungjawaban keuangan negara, khususnya untuk mengetahui sumber dan penggunaan uang negara serta untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah mengelola keuangan negara secara tepat dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Advertisements
25
May
12

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA (DAERAH)

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati /Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan Juni tahun berjalan). Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan lampiran laporan keuangan perusahaan negara/BUMN pada LKPP dan lampiran laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD pada LKPD.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Khususnya pada pasal 2, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Ketentuan ini tentunya memberikan kejelasan atas hirarki penyusunan laporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihak-pihak yang bertanggung-jawab didalamnya, serta menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ditetapkan bahwa pihak yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan disebut dengan Entitas Pelaporan. Instansi pemerintah yang termasuk entitas pelaporan adalah: (i) Pemerintah pusat, (ii) Pemerintah daerah, (iii) setiap Kementerian Negara/Lembaga, dan (iv) Bendahara Umum Negara. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, namun laporan keuangan yang dihasilkannya untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Instansi yang termasuk entitas akuntansi antara lain kuasa Pengguna Anggaran, termasuk entitas pelaksana Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, untuk tingkat pemerintah pusat, serta SKPD, Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kuasa Pengguna Anggaran tertentu untuk tingkat pemerintah daerah.

Selain itu, entitas pelaporan juga wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan APBN/APBD. Laporan kinerja berisi ringkasan informasi tentang input, process, output, outcome, benefit dan impact dari setiap kegiatan/program yang dijalankan oleh pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas kegiatan/program pemerintah.




January 2018
M T W T F S S
« Jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031