Posts Tagged ‘pemerintah daerah

27
Dec
10

Mendulang Emas Dibalik Derasnya Perkembangan Bisnis Seluler

Mendulang Emas Dibalik Derasnya Perkembangan Bisnis Seluler*)

Oleh:

Andi Chairil Furqan**)

 

Jika ingin dipertanyakan bisnis apa saja yang selama dekade terakhir ini yang paling menggeliat dan banyak diminati oleh masyarakat? Jawabannya bisa dipastikan salah satunya adalah bisnis seluler. Menariknya, bisnis ini tidak hanya digeluti oleh para pemilik modal besar (konglomerat) saja, namun telah menjadi bisnis primadona bagi mereka yang selama ini hidupnya pas-pasan, karena hanya dengan bermodalkan sebuah handphone dan bilik yang berukuran 1×1 M2, bisnis ini sudah dapat beroperasi dan menghasilkan keuntungan yang lumayan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat golongan menengah ke bawah tersebut. Disamping itu, perkembangan model dan fasilitas HP yang setiap detiknya mengalami inovasi, layanan operator yang tak henti-hentinya mengalami pembaharuan dan perluasan jaringan sampai ke daerah pelosok, semakin memberikan ruang bagi menggeliatnya perkembangan bisnis dibidang seluler ini sampai ke daerah terpencil sekalipun.

INVESTASI BISNIS SELULER

Pada tataran asia, untuk periode 1990-2000, dari total investasi infrastruktur di Asia yang mencapai US$ 2,6 triliun, nilai investasi sektor telekomunikasi mencapai US$ 200 miliar atau 7,69%. Nilai tersebut, walaupun sama dengan sektor air dan sanitasi yang juga sebesar US$ 200 miliar atau 7,69%, masih jauh dibawah investasi pada sektor kelistrikan dan energi sebesar US$ 1,1 triliun atau 42,3%, sektor transportasi sebesar US$ 600 miliar atau 23,07% dan sektor infrastruktur sosial sebesar US$ 500 miliar atau 19,23%. Namun, berdasarkan pernyataan Dirjen Biro Perdagangan Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang, Hidehiko Nishiyama dalam acara Reuni Akbar Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) di Raffles City Convention Centre, Singapura, Selasa (6/7/2010), dapat diperkirakan bahwa perkembangan investasi pada sektor telekomunikasi ini pada tahun 2020 akan mencapai nilai US$ 1,1 triliun atau pertumbuhannya sekitar 450% dari tahun 2000.

Hal ini sulit terbantahkan, karena seperti yang dinyatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno, saat menyampaikan sambutan di Indonesia Cellular Show (ICS) 2010, Rabu (14/7/2010),  pada level Indonesia saja, pendapatan yang dihasilkan industri seluler pada tahun 2009, mampu menembus angka Rp 100 triliun. Belum lagi melihat perkembangan industri seluler yang baru dikenal selama 15 tahun ini, pada semester pertama tahun 2010 penetrasinya telah mendekati nilai 80 persen dengan jumlah pelanggan 180 juta dan BTS yang lebih dari 100 ribu.

Fenomena yang menarik dibalik derasnya perkembangan invetasi dalam sektor telekomunikasi ini adalah gencarnya perusahaan operator dalam melakukan ekspansi ke daerah sebagai upaya perluasan jaringan, yang ditandai dengan pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) sampai ke polosok. Tidak tanggung-tanggung, untuk membangun satu unit saja mampu menghabiskan dana sekitar US$100 ribu hingga US$150 ribu, maka tak mengherankan jika masih di pertengahan 2010 saja, rencana investasi pada sektor ini telah mencapai US$ 2 miliar untuk seluruh atau sekitar 10 operator yang beroperasi di Indonesia.

MENDULANG EMAS

Meraup keuntungan besar dari bisnis seluler ini, bukan hanya dapat dinikmati oleh para operator saja, namun hampir seluruh kalangan masyarakatpun ikut ketiban rejeki karenanya, sehingga kesempatan mendulang emas mungkin dapat menjadi sebutan yang tepat untuk menggambarkan luasnya kesempatan kerja dan perbaikan ekonomi bagi masyarakat atas perkembangan bisnis seluler saat ini. Hal ini sangat nampak di daerah, karena tidak hanya pemerintah daerah yang berpeluang mendapatkan tambahan Pendapatan Asli Daerah/PAD, masyarakatpun berkesempatan untuk dilibatkan pada kegiatan investasi sektor telekomunikasi ini. Sebut saja dalam kegiatan pembangunan BTS, investasi yang menelan modal cukup fantastis tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 2 Tahun 2008 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi, khususnya Pasal 5 mengisyaratkan bahwa Pembangunan menara merupakan bidang usaha tertutup untuk penanaman modal asing, sehingga pengerjaannya pun dimungkinkan untuk melibatkan pengusaha lokal, mulai dari kegiatan survei, perijinan sampai kepada pembangunannya. Belum lagi jika BTS telah terbangun, semakin besarlah kesempatan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan usaha terkait bisnis seluler ini, seperti penjualan HP dan aksesorisnya serta penjulan pulsa.

Kesempatan tersebut masih belum cukup untuk menjelaskan manfaat atas menggeliatnya investasi sektor telekomunikasi ini, karena dengan meningkatnya jumlah BTS yang didirikan bahkan sampai ke daerah pelosok, maka semakin terbuka pula akses informasi pada daerah tersebut, yang mana secara tidak langsung akan berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah. Tidak diragukan lagi, dengan akses informasi yang terbuka lebar maka kesempatan mengefisienkan belanja operasional usaha dan memasarkan produk seluas-luasnya semakin mudah untuk diwujudkan. Biaya produksi yang dulunya mahal akibat tidak adanya pilihan bahan baku, jalur distribusi yang panjang dan pengelolaan usaha secara tradisional dapat diefisienkan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Begitupula kaitannya dengan pemasaran produk, yang dulunya hanya mengandalkan tengkulak dan pasar lokal, saat ini pemilik usaha di daerah terpencil sekalipun, walaupun hanya mengandalkan sumber daya lokal dalam menciptakan produk, dapat merambah pasar global guna mendapatkan harga yang kompetitif.

PERAN PEMERINTAH DAN OPERATOR

Tak ada gading yang tak retak, pribahasa ini juga berlaku jika melihat dampak negatif dibalik perkembangan sektor telekomunikasi dan informasi ini. Dengan kecanggihan layanan telekomunikasi yang tersedia, ada saja pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkannya untuk melakukan kejahatan dan perbuatan tercela, seperti penipuan, asusila sampai penyelenggaraan judi terselubung. Perlu ada upaya preventif untuk mencegah semakin menjamurnya kejahatan tersebut, karena selain berakibat rusaknya moral anak bangsa, juga dapat mengusik kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi. Disinilah peran pemerintah sebagai pembina dan operator sebagai penyelenggara menjadi hal yang mutlak untuk dioptimalkan. Karena sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 39 Tahun 2009 tentang komunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta asas keamanan, kemitraan, dan etika.

Pembinaan telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan kewajiban operator sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah memberikan kontribusi dalam pe1ayanan universal, termasuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses komunikasi terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang sekalipun, dengan mutu yang baik dan tarif yang layak. Bukan hanya itu, dengan berkaca pada perkembangan terkini dalam dunia manajemen yang telah mengarah pada Strategic Quality Manajemen (SQM). Perencanaan strategik yang dilakukan oleh operator harus senantiasa berdasarkan pada mindset yang mengarah pada peningkatan customer value, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, tidak hanya sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga dapat mengoptimalkan fungsinya dalam menunjang infrastruktur pembangunan, terutama penyediaan sarana pendidikan demi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

PELAYANAN MENYELURUH

Value Beyond Price, seiring upaya peningkatan nilai brand yang mengusung tema Fun and Excitement seperti yang diluncurkan XL sebagai salah satu operator terbesar di negeri ini telah terbukti menjadi salah satu solusi konstruktif atas usaha pengoptimalan peran operator dalam memberikan layanan terbaik bagi bangsa Indonesia pada umumnya serta pelanggan pada khususnya. Karena selain dari sisi internal telah berdampak positif pada peningkatan prestasi finansial XL yang sangat gemilang, dari sisi eksternal, program-program yang dijalankan berkaitan dengan pencapaian visi & misi tersebut serta didukung dengan kompetensi manajemennya telah mendapatkan pengakuan dari pihak luar, hal ini dapat dibuktikan dengan dianugrahkannya sekitar 15 penghargaan pada tahun 2009 silam atas prestasi XL yang gemilang tersebut.

Dengan momen pergantian tahun ini, seluruh operator, tidak hanya XL, akan diperhadapkan pada tantangan yang sangat berat, dengan lahirnya teknologi 4G di pasar Indonesia, meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan prima dan informasi yang relevan dan akurat, serta perhatian yang lebih besar pada masalah etika dan kepedulian lingkungan maka peningkatan pelayanan yang menyeluruh kini menjadi suatu keharusan. Untuk itu, investasi yang dilakukan pun sudah selayaknya berorientasi pada pemberdayaan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

*)    Tema Pilihan: Dampak Investasi di Sektor Telekomunikasi Seluler terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tulisan ini telah dimuat pada harian Radar Sulteng, edisi senin, 27 Desember 2010  Halaman 4.

Kuciptakan sebagai wujud partisipasiku dalam ajang XL Award 2010, kupersembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kudedikasikan buat Istriku tercinta.

**) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD.

Advertisements
26
Dec
10

IMBAS DARI PEMBATASAN AKSES DATA BPK

IMBAS DARI PEMBATASAN AKSES DATA BPK

Oleh : Andi Chairil Furqan

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Rabu, 10 November 2010 Hal. 4)

Apa yang terjadi di Kabupaten Donggala dengan diabaikannya temuan BPK, merupakan secuil dari potret pengelolaan keuangan negara/daerah di Indonesia. Namun, apa daya, hanya karena merespon keluhan segelintir oknum pemerintah daerah, akibatnya saat ini masyarakat hanya bisa jadi pendengar atas penyelewengan, penyalahgunaan serta ketidakseriusan aparat Pemerintah dalam pengelolaan keuangan rakyat yang diembankan kepadanya.

Jika diakumulasikan, masalah yang dikemukakan kepada publik atas tidak ditindaklanjutinya temuan BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Donggala sebagaimana diberitakan pada Radar Sulteng, 9 Novermber 2010, Nilainya hanya mencapai Rp. 142,3 Jt atau sekitar 0,0041% dari total temuan yang senilai Rp. 3,55 triluan atas 3.179 kasus kelemahan SPI dan 4.708 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dari pemeriksaan terhadap 348 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2009 di seluruh Indonesia pada semester I tahun 2010 ini. Dapat dimaklumi bahwa informasi yang dikemukakan oleh sebagai anggota DPRD Donggala tersebut hanya sebuah contoh, namun pada kenyataannya memang hanya temuan sebesar itu yang dapat diketahui oleh masyarakat saat ini. Temuan yang jumlahnya triliunan lainnya hanya bisa diperdengarkan kepada masyarakat tanpa bisa dievaluasi dan diawasi langsung penyelesaiannya oleh masyarakat.

Dalam penyampaiannya pada Rapat paripurna di Gedung DPR pada tanggal 12 Oktober 2010 silam, Ketua BPK RI Hadi Purnomo menyatakan bahwa dari temuan sebesar Rp. 3,55 triliun tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp38,22 miliar. Artinya masih ada sekitar Rp. 3,51 triliun nilai temuan yang belum ditindaklanjuti. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah masyarakat tidak berhak untuk mengetahui jenis temuan-temuan BPK tersebut? Dan apakah tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk aktif berperan serta mengevaluasi dan mengawasi tindak lanjut dari temuan tersebut? Kalaupun ini hanya upaya untuk menghindari penyalahgunaan data, apakah hanya karena mengapresiasi segelintir oknum Pemerintah Daerah yang berkeluh kesah atas tindakan pemerasan ataupun penindasan yang dialaminya, BPK harus menutup ataupun membatasi akses masyarakat yang jumlahnya ratusan juta jiwa untuk mengetahui pengelolaan terhadap uang-uang mereka?

Memang benar jika berdasarkan pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah diatur bahwa BPK memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaaan BPK, dan berdasarkan Pasal 7 Permendagri  tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasannya diserahkan kepada DPRD.

Namun, bukannya tidak percaya dengan kinerja lembaga-lembaga tersebut, jika berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPRD), dinyatakan terbuka untuk umum, yang mana dalam penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat, maka masyarakat biasapun semestinya juga memiliki hak untuk mengakses untuk mengetahui temuan-temuan hasil pemeriksaan tersebut. Hal ini juga dipertegas lagi pada Pasal 9 ayat 1 – 4 UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menyatakan bahwa sebagai lembaga publik, secara berkala pemerintah wajib menyediakan dan mempublikasikan informasi laporan keuangan kepada publik dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat serta dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik, seperti surat kabar dan website. Yang mana sama halnya dengan pasal 19 UU No. 15 Tahun 2004, tentunya informasi laporan keuangan yang dimaksud pada pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tersebut, khususnya ayat 2 point c adalah laporan keuangan yang telah diaudit/diperiksa (audited) sebagaimana data laporan hasil pemeriksaan BPK.

Boleh saja BPK berdalih bahwa ketentuan publikasi tersebut tidak dialamatkan kepada BPK sebagai pemeriksa, namun ditujukan kepada Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Tetapi, dengan melihat fenomena bahwa hanya sebagian kecil Pemerintah Daerah yang mempublikasikan LKPD maka sudah semestinya BPK lebih proaktif mempublikasikan hasil pemeriksaannya karena selain hal itu akan lebih bermanfaat juga dengan data yang bersumber dari BPK maka akan lebih terjamin keandalan dan kerelevanannya.

Atas dasar pemaparan diatas, belajar dari kejadian di Kabupaten Donggala dan kejadian lainnya, termasuk dugaan kasus suap yang dialamatkan kepada oknum BPK sendiri seperti yang terjadi di Kota Tomohon dan Kota Bekasi, BPK semestinya lebih arif dalam menanggapi keluhan segelintir oknum Pemerintah Daerah tersebut. Dalam hal ini, BPK sebenarnya tidak perlu terburu-buru menutup akses masyarakat terhadap data BPK, karena selain dapat menghalangi hak asasi masyarakat dalam memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya, upaya tersebut juga dapat berakibat buruk pada perwujudan pengelolaan keuangan Negara/daerah yang professional, proporsional, transparan dan akuntabel, karena dengan penutupan akses tersebut, akan mengakibatkan tertutupnya partisipasi masyarakat dalam ikut berperan serta mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan Negara/daerah.

Selain itu, perlu dipahami bahwa dengan dibukanya akses masyarakat terhadap data hasil pemeriksaan BPK, tidak hanya akan bermanfaat dalam melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja kepala daerah dan jajarannya saja tetapi sebenarnya telah membuka ruang terhadap kemajuan dunia pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan penelitian. Ketersediaan data sekunder tersebut memberikan ruang kepada mahasiswa, dosen dan para peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang mana nantinya tidak hanya dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, namun juga akan berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN, profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Akhirnya, dibalik prestasi gemilang yang telah ditunjukkan BPK belakangan ini yang salah satunya dibuktikan dengan ikut berupaya dalam mendorong perbaikan opini atas LKPP, LKKL dan LKPD TA 2009 melalui rekomendasinya, tidak ada satupun pihak  yang menginginkan presetasi tersebut tercoreng hanya karena BPK lebih mengedepankan kepentingan segelintir oknum pemerintah daerah yang hanya tau berkeluh kesah tersebut dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Semestinya BPK saat ini lebih memfokuskan diri pada upaya untuk menjadikan opini audit sebagai output dari hasil kerja BPK tersebut dapat memiliki kekuatan hukum untuk memberikan reward/punishment atas prestasi pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang dilakukan oleh Pejabat Negara/Daerah beserta jajarannya. Dan kalaupun pembatasan akses data BPK ini masih tetap dipaksakan untuk dilakukan, harapan kita semua bahwa upaya menghindari penyalahgunaan data BPK tersebut tidak akan berimbas pada semakin besarnya peluang penyalahgunaan uang rakyat.

Penulis adalah Dosen Jurusan Akuntansi FE-UNTAD.

26
Dec
10

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SUDAH RAWAN

BADAN USAHA MILIK DAERAH SUDAH RAWAN

Oleh:

Andi Chairil Furqan*)

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Jumat, 9 April 2010 Hal. )

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang  lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (azas desentralisasi). Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Konsekuensi dari otonomi daerah ini, salah satunya dalam bentuk pelimpahan wewenang dibidang keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) atau desentralisasi fiskal. Wujud dari desentralisasi fiskal ini adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga salah satunya bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah atau pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal baik pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) maupun pada pihak swasta.

MOTIF PENDIRIAN BUMD

BUMD yang biasa diistilahkan dengan sebutan “Perusahaan Berplat Merah” ini, pembentukannya didasarkan pada Pasal 177 UU No. 34 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang mana pada dasarnya terdapat 4 (empat) alasan pendirian BUMD:

Pertama, alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (public services) dan mencari keuntungan (provit motive).

Kedua, alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.

Ketiga, alasan budget, yaitu sebagai upaya PEMDA dalam mencari  sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

Keempat, alasan politis, yaitu mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politis bagi PEMDA, yang mana alasan politis ini biasanya jarang dikemukakan, terlebih lagi secara formal.

KONDISI BUMD DI SULAWESI TENGAH

Dari keempat alasan pendirian BUMD diatas dapat tergambarkan vitalnya keberadaan BUMD, karena selain harus memberikan kontribusi laba (keuntungan) sebagai sumber pendapatan PEMDA, BUMD juga diperhadapkan pada fungsinya untuk memberikan pelayanan publik dan keberadaannya yang sangat dipengaruhi oleh faktor politis. Inilah yang menjadi dilema dalam pengelolaan BUMD secara umum di tanah air.

Begitupula yang terjadi di Sulawesi Tengah, permasalahan keuangan yang dihadapi oleh PDAM Donggala (Radar Sulteng, 29/12/2009), permasalahan kontribusi yang belum diberikan oleh PD. Parimo (Radar Sulteng, 4/1/2010), permasalahan kepemimpinan yang dihadapi oleh PDAM Poso (Radar Sulteng, 5/1/2010), dugaan tidak disetornya miliaran dana oleh PD. Sulteng ke kas daerah sebagai laba yang menjadi hak daerah (Radar Sulteng, 27/3/2010) dan yang paling terbaru serta menyedot banyak perhatian berbagai pihak saat ini (termasuk kepolisian) yang berupa dugaan kredit macet pada PT. Bank Sulteng yang mencapai miliaran rupiah (Radar Sulteng, 6/4/2010) merupakan sekelumit kondisi dan potret eksistensi keberadaan BUMD di Sulawesi Tengah.

Belum lagi jika kita menelusuri lebih jauh terhadap kondisi dan dampak investasi PEMDA di Sulawesi tengah sebagaimana data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se- Sulawesi Tengah, khususnya pada tahun anggaran 2008, ternyata nilai investasi permanen jangka panjang untuk seluruh daerah se-Sulawesi Tengah seluruhnya berjumlah sekitar 165,5 Milyar. Dari nilai tersebut yang diinvestasikan ke BUMD (PT. Bank Sulteng, PDAM dan Perusahaan Daerah) sekitar 145,6 M, sedangkan sisanya diinvestasikan kepada pihak swasta (PT. Citra Nuansa Elok dan PT. Bangun Askrida). Dengan nilai investasi yang demikian, bagian laba dari penyertaan modal yang didapatkan PEMDA sebagai PAD hanya sekitar 7,2 M atau 4,35 % dari nilai keseluruhan investasi PEMDA.

TIDAK TERBATAS PADA PERMASALAHAN MODAL

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa ada yang salah atas keberadaan dan pengelolaan BUMD di Sulawesi Tengah, yang mana ditandai dengan kekurangmampuan manajemen dalam mengelola modal dan usaha secara efektif dan efisien, masih lemahnya sistem pengendalian intern yang berakibat pada lemahnya pengawasan serta masalah lainnya yang mungkin saja saat ini belum muncul di permukaan dan tidak hanya akibat dari kesalahan atau kekurangan manajemen, tetapi dikarenakan regulasi yang tidak mendukung atau intervensi yang terlalu berlebihan dari PEMDA.

Dari uraian permasalahan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa permasalahan BUMD di Sulawesi Tengah saat ini sudah sangat “rawan”, karena tidak lagi hanya terbatas pada permasalahan kekurangan dan efektifitas pengelolaan modal semata, namun lebih daripada itu, sudah ada indikasi maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi didalam BUMD, yang mana jika hal ini terus dibiarkan meradang maka dapat mengakibatkan BUMD tersebut “mati suri” di tengah tuntutan persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini.

USAHA PEMBENAHAN BUMD

Untuk itu, PEMDA dan DPRD di Sulawesi Tengah semestinya tidak hanya terfokus pada pembahasan regulasi yang mendasari penyertaan modal saja, tetapi juga harus dapat meninjau lebih jauh lagi seluruh aktivitas BUMD mulai dari visi, misi dan program yang direncanakan, jenis usaha yang dilakukan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, akitivitas produksi, aktivitas pemasaran, pemanfaatan teknologi terbaru sampai pada meninjau kembali sistem pengendalian intern.

Dalam hal ini, harapan kita semua (masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya), dilema yang dihadapi oleh BUMD khususnya di Sulawesi Tengah tidak mengakibatkan beban yang berlarut-larut bagi APBD. BUMD harus dapat menunjukkan eksistensinya dan kontribusinya dalam meningkatkan ekonomi daerah dengan melakukan pembenahan secara komprehensif. Tentunya usaha pembenahan BUMD ini tidaklah segampang membalikkan telapak tangan, diperlukan pengetahuan dan komitmen seluruh pihak, terlebih pada tataran manajemen dan karyawan BUMD untuk membenahi segala faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan dan keefesienan pengelolaan BUMD.

Untuk itu, berkaitan dengan pembenahan BUMD ini, usaha yang dilakukan oleh salah satu Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang membentuk tim khusus dalam rangka mencari solusi pengelolaan BUMD baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya (Koran Tempo, 30/3/2010) mungkin saja dapat dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah.

Namun dibalik itu, terlepas dari apapun langkah yang ditempuh dalam rangka pembenahan BUMD, yang terpenting adalah usaha pembenahan BUMD ini harus segera dilakukan dan semata-mata ditujukan untuk membentuk dan memaksimalkan peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan pelayanan publik, menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, bukan malah dijadikan komoditas politik yang nantinya dapat membuat BUMD terkekang dan tidak dapat berinovasi dalam keadaan yang serba kompetitif seperti sekarang ini.

PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN BUMD

Akhirnya, berkaitan dengan akan efektifnya pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 1 Mei 2010 mendatang maka sesuai amanat pada pasal 9 dan pasal 14, yang juga harus menjadi perhatian bagi PEMDA maupun BUMD saat ini adalah dilaksanakannya kewajiban dalam mempublikasikan hasil audit LKPD dan Laporan Keuangan BUMD kepada publik dengan format yang sesuai, dapat dipahami dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Karena dengan publikasi laporan keuangan BUMD tersebut maka terbukalah peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja BUMD, dan atas keterbukaan informasi inilah nantinya diharapkan dapat memberikan daya dorong terhadap usaha pembenahan BUMD di Sulawesi Tengah.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD




November 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Advertisements