Posts Tagged ‘Partisipasi Masyarakat

25
May
12

MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH: CARA RAKYAT MENILAI

Bentuk Pertanggungjawaban APBN/APBD atau Pengelolaan Keuangan Negara baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah berupa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah yang telah diperiksa oleh BPK untuk menjamin relevansi dan keandalan informasi-informasi yang disajikan didalamnya. Setelah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD), Laporan Keuangan Pemerintah ini selanjutnya dipublikasikan kepada rakyat sebagai pengguna laporan keuangan sekaligus pemilik dana yang digunakan oleh pemerintah tersebut.

Laporan keuangan pemerintah ini kemudian akan dibaca, dinterpretasikan dan digunakan sebagai dasar rakyat menilai kinerja pemerintah, khususnya dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk mengelola keuangan negara/daerah. Untuk melakukan penilaian terhadap pertanggungjawaban uang rakyat inilah, rakyat harus memahami seluk beluk tentang laporan keuangan pemerintah.

Pemahaman yang memadai dan komprehensif terhadap laporan keuangan pemerintah hanya bisa didapatkan jika rakyat memahami beberapa hal yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

  1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggunjawaban keuangan negara dan laporan keuangan pemerintah.
  2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.
  3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai dasar pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan/program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban.
  4. Komponen-komponen laporan keuangan pemerintah, seperti: tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan tersebut.
  5. Hasil analisis laporan keuangan pemerintah yang dapat menjabarkan lebih seksama seluruh informasi yang tersedia dalam laporan keuangan secara andal dan lengkap, khususnya yang berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Dokumen yang dapat digunakan masyarakat untuk menilai kinerja Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan uang rakyat secara lengkap dan akurat adalah bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK, karena dalam LHP tersebut selain memberikan informasi tentang seluruh komponen laporan keuangan pemerintah, juga dilampirkan temuan-temuan hasil pemeriksaan secara mendetail baik yang berkenaan dengan penyusunan dan pelaksanaan APBN/APBD, penyajian laporan keuangan Pemerintah, penerapan SPIP maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-perundangan, yang mana setiap temuan tersebut dijelaskan penyebab dan akibatnya masing-masing, termasuk rekomendasi untuk perbaikan maupun penyelesaian temuan-temuan tersebut.

Walaupun laporan keuangan pemerintah merupakan wujud dari pertanggungjawaban Pejabat Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota terhadap rakyatnya, agar didapatkan hasil penilaian yang objektif, rakyat harus melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok dalam melakukan penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah. Ketika rakyat melakukan penilaian, tidak bisa berfokus pada siapa yang menjadi pejabatnya, namun harus dilakukan untuk menilai apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat, siapapun pejabatnya.

Advertisements
25
May
12

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA: RAKYAT BUKAN HANYA SEKEDAR PEMBERI AMANAT

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan mengutamakan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Dalam rangka mewujudkannya, selain menuntut penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan dan akuntabel, efektif dan efisien, serta profesional dan bertanggungjawab, juga diperlukan adanya keterlibatan rakyat didalamnya.

Berkaitan dengan keterlibatan rakyat dalam pembangunan, Undang-undang telah menjamin hak warga negara (rakyat) untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, mengawasi program pemerintah, dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterlibatan rakyat tersebut sangat diperlukan untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa rakyat baik secara individu maupun kelompok adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko, sehingga dengan terbukanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional tersebut maka rakyat bukan hanya sekedar pemberi amanat, tetapi juga harus terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan nasional, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan sampai kepada pengawasan.

Pada tahap perencanaan misalnya, rakyat dapat berpartisipasi dalam melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sebagaimana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrenbang merupakan langkah pertama dalam perencanaan partisipatif dan siklus anggaran yang memungkinkan rakyat membuat prioritas kebutuhan mereka lewat pertemuan Musrenbang mulai dari tingkat desa, ke tingkat yang lebih tinggi, karena rakyat memiliki hak berpartisipasi dalam semua tingkatan Musrenbang.

Pada tahap evaluasi pelaksanaan rencana juga demikian, harus dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan dengan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan, mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Pada saat mengumpulkan data dan informasi dalam melakukan evaluasi itulah peran rakyat diperlukan, terutama untuk menyampaikan data dan informasi yang sebenarnya terjadi dan dirasakan oleh rakyat.

Masyarakat dimungkinkan untuk ikut terlibat dalam penetapan peraturan pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik, harussenantiasa didahului dengan public hearing atau dengar pendapat publik. Dalam hal ini, rakyat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya terhadap rancangan suatu kebijakan maupun dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut.

Begitupula dalam pelaksanaan anggaran, khususnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Bagi Masyarakat yang tidak puas terhadap keputusan dan tanggapan atau informasi yang disampaikan oleh panitia pengadaan barang/jasa dapat mengadukan kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI atau pihak-pihak yang terkait. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan dalam seluruh proses pengelolaan keuangan negara. Pengawasan yang dilakukan dapat dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk pemantauan dan evaluasi melalui lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi non pemerintah lainnya, serta pengaduan dan pemberian informasi baik secara langsung maupun melalui media masa atau opini publik mengenai pelayanan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini memperlihatkan besarnya peran serta rakyat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, profesional, transparan dan akuntabel. Rakyat tidak hanya berperan sebagai pembayar pajak atau pemberi amanat, namun rakyat dapat terlibat dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban.

Keterlibatan rakyat dalam tahapan pengelolaan keuangan negara harus dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dan kolusi, sehingga walaupun rakyat memiliki kesempatan yang besar dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, rakyat harus memberikan kepercayaan yang penuh terhadap pemerintah untuk mengelola keuangan negara, dengan tetap terlibat aktif dalam seluruh tahapan tersebut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kesinergisan hubungan antara rakyat dengan pemerintah dapat tetap terjaga dalam mewujudkan negara yang aman, sejahtera dan berwibawa.




July 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Advertisements