Posts Tagged ‘KPU

26
Dec
10

Menelisik Peredaran Dana Dalam PILKADA

MENELISIK PEREDARAN DANA DALAM PILKADA

Oleh:

Andi Chairil Furqan*)

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Jumat , 21 Mei 2010 Hal. 13)

Uang adalah segalanya. Iitulah ungkapan yang mungkin pantas diucapkan melihat realitas yang terjadi dalam pelaksanaan PILKADA saat ini. Karena selain bersumber dari uang rakyat, pesta demokrasi tersebut juga ternyata menguras dana yang tidak sedikit dari setiap pasangan calon yang berkompetisi.

Pada tahun 2010 ini, sesuai jadwal yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya terdapat 245 daerah yang menyelenggarakan PILKADA, terdiri dari 7 Pemerintah Provinsi dan 238 Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, rasanya saat ini masih terlalu dini untuk dapat mengidentifikasi secara kumulatif berapa jumlah dana yang dikeluarkan dalam rangka perhelatan pesta demokrasi tersebut, karena bukan hanya dari sisi penggunaan uang rakyat yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) saja, tapi hal ini juga akan berkaitan dengan dana yang dikeluarkan dari kocek masing-masing pasangan calon.

Terlepas dari perkiraan jumlah dana yang mungkin sangat fantastis itu, tulisan ini mencoba untuk menggambarkan dari mana saja dana tersebut berasal, untuk apa serta siapa saja yang menggunakan dan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana dalam PILKADA tersebut, termasuk bagaimana dampak beredarnya dana tersebut bagi masyarakat.

DANA KPUD

Sebagai penyelenggara PILKADA, KPUD sudah diperhadapkan pada permasalahan keuangan ketika memasuki tahapan persiapan penyelenggaraan PILKADA, karena sebagaimana diatur pada pasal 4 Peraturan KPU nomor 62 TAHUN 2009 maka salah satu yang harus dilakukan adalah penyusunan program dan anggaran yang penyusunannya mengikuti jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan PILKADA, sehingga dapat dikatakan bahwa dana yang digunakan oleh KPUD merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah (uang rakyat).

Penggunaan dana Pemerintah Daerah tersebut didasarkan pada Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas KPUD (Provinsi, Kabupaten/Kota), anggota PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan PILKADA dibebankan pada anggaran APBD, termasuk biaya jasa audit Kantor Akuntan Publik (KAP).

Point terpenting dalam kaitannya dengan dana KPUD ini adalah karena dananya bersumber dari uang rakyat maka masyarakat berhak untuk mengetahui segala penggunaannya. Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, KPUD berkewajiban untuk menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Anggaran PILKADA pada tahap penyelesaian nantinya.

DANA PASANGAN CALON

Selain Dana KPUD, sebagai calon pemilih, kiranya masyarakat perlu juga untuk mengetahui perihal dana pasangan calon.

Dana pasangan calon mulai dapat tergambarkan pada pengajuan bakal pasangan calon karena sesuai dengan pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 maka setiap bakal pasangan calon harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi yang selanjutnya akan diumumkan kepada masyarakat. Dari informasi daftar kekayaan pribadi inilah, tentunya masyarakat akan mendapatkan gambaran awal seberapa besar jumlah modal pasangan calon dalam mengikuti PILKADA. Selain menggunakan dana pribadi, sebagaimana diatur pada pasal 5 – 12 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010, pasangan calon diperbolehkan untuk menerima sumbangan dari pihak lain terutama dukungan dana dalam pelaksanaan kampanye yang hanya dapat bersumber dari partai politik/gabungan partai politik pendukung, perseorangan yang secara kumulatif tidak melebihi 50 Juta Rupiah dan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/ atau badan hukum swasta yang juga secara kumulatif nilainya tidak melebihi 350 Juta Rupiah.

Keterkaitannya dengan sumbangan dana kampanye tersebut, pasangan calon tidak diperkenankan untuk menerima dana dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; serta pemerintah, BUMN dan BUMD. Namun, jika seandainya Pasangan Calon dan/atau tim kampanye menerima sumbangan dari pihak-pihak tersebut maka sebagaimana ketentuan ini, pasangan calon tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut, wajib melaporkannya ke KPUD serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, dan apabila pasangan calon tidak melaksanakannya maka keikutsertaannya sebagai  peserta PILKADA dapat dibatalkan oleh KPUD.

Dalam hal penggunaan dana kampanye, sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 meliputi aktivitas operasional dan aktivitas belanja modal serta pengeluaran lain untuk kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi maupun aktivitas belanja modal.

Aktivitas operasional terdiri dari Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka dan dialog, Penyebaran melalui Media massa cetak dan media massa elektronik, Penyiaran melalui radio dan/atau televisi, Penyebaran bahan kampanye kepada umum, Pemasangan alat peraga di tempat umum, Rapat umum, Debat pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan aktivitas belanja modal merupakan aktivitas transaksi untuk keperluan kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, seperti pembelian TV, komputer, motor dan lain sebagainya.

Perolehan dan pengelolaan dana kampanye tersebut menjadi tanggungjawab pasangan calon, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Pasangan calon diwajibkan untuk menyusun Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) dan menyerahkannya kepada KPUD sesuai dengan waktu yang ditentukan.

LPPDK wajib dilaporkan kepada KPUD setempat paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara. Namun selain itu, yang berkaitan dengan penerimaan dana kampanye, pasangan calon juga wajib untuk membuka dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye pada waktu pendaftaran calon ke KPUD dan melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPUD 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

Jika melihat periode pelaporan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta PILKADA dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir maka dapat diartikan bahwa penggunaan dana oleh pasangan calon semestinya hanya untuk persiapan dan pelaksanaan kampanye. Namun, kenyataannya tidak seperti itu, bahkan sudah menjadi rahasian umum bahwa jauh hari sebelum pasangan calon melakukan deklarasi, mereka sudah harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit jumlahnya, dimulai dengan pengeluaran untuk mendapatkan dukungan partai politik ataupun dukungan masyarakat bagi calon independen, biaya untuk mengumpulkan massa pada saat melakukan deklarasi dan biaya untuk pemasangan baliho yang sudah terpajang jauh-jauh hari sebelum penetapan calon. Tidak hanya berhenti disitu saja, setelah masa kampanye pun pasangan calon masih harus mengeluarkan dana yang jumlahnya juga terbilang besar, misalnya membayar saksi pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan biaya kesekretariatan tim sukses sampai masa perhitungan suara selesai, belum lagi jika pasangan calon melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, salah satunya seperti yang sering diistilahkan sebagai “serangan fajar”.

Disinilah terlihat jelas bahwa masih ada kekurangan dari regulasi tentang pelaporan perolehan dan penggunaan dana pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Namun, terlepas dari kekurangan tersebut, urgensi dari pelaporan LPPDK adalah selain untuk menjamin ketertiban administrasi, tentunya dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi pengelolaan dana kampanye oleh setiap pasangan calon. Hal ini juga dipertegas lagi dengan adanya keterlibatan pihak ketiga atau KAP untuk  melakukan audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon procedures).

Point terpenting dalam kaitannya dengan dana Pasangan Calon ini adalah adanya kewajiban KPUD dalam mengumumkan Laporan Penerimaan Dana Kampanye dan LPPDK yang telah diaudit kepada masyarakat melalui media massa, agar masyarakat dapat secara objektif menilai asal, peruntukan dan pengelolaan dana kampanye yang dimiliki oleh setiap pasangan calon.

DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT

Pihak yang paling diuntungkan dengan dirubahnya sistem pemilihan Kepala Daerah menjadi pemilihan langsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini adalah masyarakat. Karena selain dapat menentukan pilihannya secara langsung, peredaran dana pasangan calon yang dulunya hanya beredar disekitar gedung dewan, kini telah beredar sampai kepada masyarakat malahan sampai ke pelosok.

Tidak diragukan lagi bahwa dengan adanya sistem pemilihan langsung ini, baik dana KPU maupun dana Pasangan Calon sebagian besar akan mengalir ke masyarakat, yang mana setidaknya berdampak positif pada iklim usaha di daerah. Sebut saja usaha percetakan, konveksi, media massa baik cetak maupun elektronik bahkan pedagang asongan pun mengalami peningkatan omzet dengan maraknya kegiatan pasangan calon. Tidak hanya itu, penyedia jasa profesional, seperti: konsultan politik, konsultan manajemen dan keuangan serta konsultan hukum juga dapat ketiban rejeki dengan adanya PILKADA ini.

Berdasarkan kondisi inilah dapat terlihat bahwa peredaran dana dalam PILKADA merupakan suatu hal yang urgen dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan PILKADA di setiap daerah. Namun, yang terpenting dari semua itu adalah peredaran dana yang dimaksud tentunya tidak termasuk “peredaran dana ilegal” atau yang biasa disebut dengan “politik uang”, sehingga sudah menjadi kewajiban seluruh pihak yang berperan dalam penyelenggaran PILKADA, baik itu KPUD maupun pasangan calon untuk mengutamakan prinsip legalitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Akhirnya, harapan kita semua bahwa dengan dijalankannya prinsip-prinsip tersebut, ditambah lagi dengan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan PILKADA maka peredaran dana dalam PILKADA yang tergolong fantastis jumlahnya ini dan segala pengorbanan lainnya yang dikeluarkan untuk menyukseskan PILKADA tidak menjadi suatu pengorbanan yang sia-sia.

*) Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD

Advertisements
26
Dec
10

MENYOAL VISI, MISI DAN PROGRAM SANG CALON (KAITANNYA DENGAN KEUANGAN DAERAH)

MENYOAL VISI, MISI DAN PROGRAM “SANG CALON”

(KAITANNYA DENGAN KEUANGAN DAERAH)

 

Oleh :

Andi Chairil Furqan*)

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Selasa-Rabu, 6-7 April 2010 Hal. 13)

 

Langkah penting awal yang perlu dilakukan oleh manajemen dalam perumusan strategi adalah merumuskan visi dan misi organisasi. Visi adalah gambaran masa depan yang hendak dituju organisasi, sehingga berfungsi sebagai pengarah perjalanan bersama seluruh personel ke masa depan. Sedangkan misi adalah jalan pilihan untuk menuju masa depan, sehingga berfungsi sebagai pemfokus dan pemberi makna terhadap kerja seluruh personel. Untuk itu, dapatlah dikatakan bahwa urgensi keberadaan visi dan misi dalam menunjang perumusan strategi ini, dikarenakan dengan ketepatan dan keterukuran visi dan misi maka akan mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi yang dijewantahkan dalam suatu program baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pentingnya Visi, Misi dan Program

Berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) yang hiruk pikuknya sudah mulai menghangat belakangan ini di beberapa daerah di Sulawesi Tengah, tentunya masalah visi, misi dan program “Sang Calon” menjadi hal yang penting untuk dikaji dalam rangka menentukan pilihan. Pentingnya visi, misi dan program ini tergambarkan dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penyelenggaran PEMILUKADA.

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan bahwa salah satu yang harus menjadi lampiran surat pencalonan bakal pasangan calon adalah naskah visi, misi dan program bakal pasangan calon secara tertulis. Tidak hanya berhenti disitu saja, sesuai pasal 11, pasal 12 dan pasal 15 Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, lebih lanjut diatur bahwa visi, misi dan program pasangan calon dalam pelaksanaan kampanye harus dibuat secara tertulis, wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih dan akan menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga atas dasar inilah maka sudah menjadi kewajiban bagi KPUD sebagai penyelenggara PEMILUKADA untuk memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi visi, misi dan program pasangan calon tersebut kepada masyarakat dalam rangka pendidikan politik.

Dengan memperhatikan regulasi-regulasi diatas maka semestinya visi, misi dan program pasangan calon tidak bisa dikesampingkan lagi, malahan harus mendapat perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat, karena selain hal ini menyangkut keberlanjutan pembangunan di daerah, juga akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.

Pentingnya Aspek Keuangan Daerah

Sebenarnya banyak aspek yang dapat dijadikan acuan dalam menilai visi, misi dan program yang ditawarkan oleh pasangan calon. Selain itu,  pendapat yang menyatakan bahwa “Uang Bukan Segalanya” mungkin saja tidak terbantahkan lagi, karena tanpa uang manusia bisa saja melakukan sesuatu kebajikan. Namun, dengan tidak bermaksud mengnyampingkan aspek lainnya dan pendapat diatas, tulisan ini hanya mengkhususkan pada kaitan visi, misi dan program dengan keuangan daerah, yang bisa jadi hal ini luput dari diskusi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang peduli atas pelaksanaan PEMILUKADA selama ini.

Pertanyaannya kemudian, mengapa aspek keuangan daerah menjadi penting dalam menilai visi, misi dan program pasangan calon?

Secara umum, dapat digambarkan bahwa mulai dari penyelenggaraan PEMILUKADA, pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih sampai pada penggajiannya selama menjabat sangat erat kaitannya dengan keuangan daerah. Belum lagi ketika diperhadapkan pada pelaksanaan program dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, seluruhnya akan bergantung pada kondisi keuangan daerah. Disinilah dapat terlihat jelas pentingnya aspek keuangan daerah untuk diperbincangkan dan dikaitkan dengan visi, misi dan program pasangan calon, karena selain menyangkut keterbatasan sumber daya yang dihadapi pada masing-masing daerah, tentunya juga masyarakat perlu mengetahui sejauhmana komitmen, kreativitas dan inovasi pasangan calon dalam mengelola keuangan daerah yang akan dipimpinnya.

Permasalahannya kemudian, jika melihat secara seksama visi, misi dan program pasangan calon peserta PEMILUKADA selama ini, kebanyakan hanya lebih terfokus pada sisi pembelanjaan saja, hampir luput dari perhatian mereka tentang usaha penghimpunan dana dalam rangka pelaksanaan program dan pencapaian visi dan misi yang ditawarkan.

Misi perluasan lapangan kerja, program biaya pendidikan dan kesehatan gratis serta peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat karena sudah menjadi bahasa pasaran dalam kampanye. Namun, misi dan program apa yang akan dilakukan untuk dapat memuluskan pencapaian misi tadi, sering tidak jelas ataupun dikaburkan. Inilah kemudian yang sering menjadi akar permasalahan dikemudian hari.

Karena dengan tidak dipertimbangkannya potensi pendapatan daerah dalam menunjang pelaksanaan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat maka segala carapun dilakukan dalam mendapatkan dana, mulai dengan cara loby yang dilakukan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, usaha pemungutan PAD yang lebih condong melakukan ekstensifikasi daripada intensifikasi sampai dengan cara berutang kepada pihak lain.

Usaha-usaha tersebut mungkin saja tidak salah untuk dilakukan, jika sesuai dengan perundang-undangan, melalui perencanaan yang matang dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik belaka.

Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa walaupun disatu sisi biaya pendidikan dan kesehatan gratis dapat terwujud, hal ini tidak dapat menyelesaikan masalah ketika disisi lain mengakibatkan generasi selanjutnya harus menanggung utang. Begitupula jika disatu sisi terwujud perluasan lapangan kerja, namun disisi lain mengakibatkan setiap tahun dilakukannya ekstensifikasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini bisa saja menjadi bumerang bagi pelaku usaha lainnya. Malahan, bisa jadi ada juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai pembenaran dalam pertanggungjawabannya pada masa akhir jabatannya mengungkapkan bahwa ketidakmampuannya mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikannya selama masa pemerintahannya itu diakibatkan karena ketidakmampuan keuangan daerah.

Kejadian-kejadian inilah kemudian yang semestinya dihindari sejak dini oleh pasangan calon dalam berkompetisi. Jangan hanya karena ingin menonjolkan kesan pro rakyat, segala cara dihalalkan untuk mencapai visi dan misinya, karena boleh jadi akibat tidak dipertimbangkannya potensi keuangan daerah, bukan karena ketidakmampuan keuangan daerah yang mengakibatkan visi dan misi tidak dapat tercapai, tapi visi dan misi itu yang keliru, berlebihan atau memang tidak mungkin untuk diwujudkan.

Selain permasalahan diatas, tentunya ketika dikaitkan dengan keuangan daerah, tidak terlepas dari harapan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk itu, dalam perumusan visi, misi dan program, pasangan calon semestinya mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan daerah secara seksama dengan cara mengevaluasi perkembangan potensi keuangan daerah selama beberapa tahun terakhir dan prospeknya kedepan baik dari sisi belanja dan pengeluaran pembiayaan maupun dari sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan.

Atas pertimbangan inilah kemudian, diharapkan kemampuan keuangan daerah nantinya tidak akan menjadi batu sandungan dalam pencapaian visi, misi dan programnya kelak ketika terpilih. Begitupula visi, misi dan program yang ditawarkan kepada masyarakat nantinya akan lebih terukur dan jelas tergambarkan upaya yang akan dilakukan guna mewujudkannya, termasuk bagaimana upaya pasangan calon dalam mengelola keuangan daerah serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Bagaimana dengan masyarakat?

Saat ini, sudah saatnya masyarakat memilih pasangan calon yang memiliki kejelasan dan keterukuran visi, misi dan program terutama kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak hanya mendapatkan janji-janji kosong belaka dikemudian hari.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD




August 2018
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Advertisements