Posts Tagged ‘Hak Masyarakat

25
May
12

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA: RAKYAT BERHAK MENILAI

Secara khusus, tujuan dari laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi proses pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas mengenai sumberdaya yang dipercayakan kepada Pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka laporan keuangan pemerintah harus disampaikan atau dipublikasikan kepada masyarakat sebagai salah satu pengguna laporan keuangan Pemerintah.

Publikasi laporan keuangan pemerintah telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 9 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa publikasi laporan keuangan pemerintah kepada masyarakat merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah yang harus dilakukan secara rutin, teratur dan dalam jangka waktu tertentu. Begitupula dalam pasal 19 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dinyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD), terbuka untuk umum atau dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Dalam mempublikasikan laporan keuangan pemerintah tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik dengan menggunakan media elektronik maupun non elektronik (media cetak), yang salah satunya adalah dengan mempublikasikannya di internet atau situs (website) resmi pemerintah. Pemanfaatan situs resmi ini selain bertujuan untuk menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga dimaksudkan agar pemerintah dapat menerima masukan dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Khususnya dalam pertanggungjawaban keuangan negara, berdasarkan ketentuan diatas, pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan uang rakyat dengan melakukan publikasi Laporan Keuangan Pemerintah langsung kepada rakyat baik melalui situs (website) resmi pemerintah maupun media massa cetak atau elektronik, karena selaku pemilik sekaligus pengguna laporan keuangan pemerintah, rakyat memiliki hak atau wewenang yang besar untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola keuangan negara yang telah diamanatkan kepadanya.

Dengan adanya publikasi laporan keuangan pemerintah tersebut secara berkala, rakyat berkesempatan ikut menilai pertanggungjawaban keuangan negara, khususnya untuk mengetahui sumber dan penggunaan uang negara serta untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah mengelola keuangan negara secara tepat dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Advertisements
25
May
12

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA: RAKYAT BUKAN HANYA SEKEDAR PEMBERI AMANAT

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan mengutamakan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Dalam rangka mewujudkannya, selain menuntut penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan dan akuntabel, efektif dan efisien, serta profesional dan bertanggungjawab, juga diperlukan adanya keterlibatan rakyat didalamnya.

Berkaitan dengan keterlibatan rakyat dalam pembangunan, Undang-undang telah menjamin hak warga negara (rakyat) untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, mengawasi program pemerintah, dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterlibatan rakyat tersebut sangat diperlukan untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa rakyat baik secara individu maupun kelompok adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko, sehingga dengan terbukanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional tersebut maka rakyat bukan hanya sekedar pemberi amanat, tetapi juga harus terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan nasional, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan sampai kepada pengawasan.

Pada tahap perencanaan misalnya, rakyat dapat berpartisipasi dalam melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sebagaimana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrenbang merupakan langkah pertama dalam perencanaan partisipatif dan siklus anggaran yang memungkinkan rakyat membuat prioritas kebutuhan mereka lewat pertemuan Musrenbang mulai dari tingkat desa, ke tingkat yang lebih tinggi, karena rakyat memiliki hak berpartisipasi dalam semua tingkatan Musrenbang.

Pada tahap evaluasi pelaksanaan rencana juga demikian, harus dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan dengan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan, mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Pada saat mengumpulkan data dan informasi dalam melakukan evaluasi itulah peran rakyat diperlukan, terutama untuk menyampaikan data dan informasi yang sebenarnya terjadi dan dirasakan oleh rakyat.

Masyarakat dimungkinkan untuk ikut terlibat dalam penetapan peraturan pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik, harussenantiasa didahului dengan public hearing atau dengar pendapat publik. Dalam hal ini, rakyat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya terhadap rancangan suatu kebijakan maupun dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut.

Begitupula dalam pelaksanaan anggaran, khususnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Bagi Masyarakat yang tidak puas terhadap keputusan dan tanggapan atau informasi yang disampaikan oleh panitia pengadaan barang/jasa dapat mengadukan kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI atau pihak-pihak yang terkait. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan dalam seluruh proses pengelolaan keuangan negara. Pengawasan yang dilakukan dapat dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk pemantauan dan evaluasi melalui lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi non pemerintah lainnya, serta pengaduan dan pemberian informasi baik secara langsung maupun melalui media masa atau opini publik mengenai pelayanan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini memperlihatkan besarnya peran serta rakyat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, profesional, transparan dan akuntabel. Rakyat tidak hanya berperan sebagai pembayar pajak atau pemberi amanat, namun rakyat dapat terlibat dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban.

Keterlibatan rakyat dalam tahapan pengelolaan keuangan negara harus dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dan kolusi, sehingga walaupun rakyat memiliki kesempatan yang besar dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, rakyat harus memberikan kepercayaan yang penuh terhadap pemerintah untuk mengelola keuangan negara, dengan tetap terlibat aktif dalam seluruh tahapan tersebut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kesinergisan hubungan antara rakyat dengan pemerintah dapat tetap terjaga dalam mewujudkan negara yang aman, sejahtera dan berwibawa.




October 2018
M T W T F S S
« Jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Advertisements