Posts Tagged ‘daerah

25
Dec
10

komitmen dan kapasitas “sang calon” (kaitannya dengan sistem pengendalian intern pemerintah)

KOMITMEN DAN KAPASITAS ”SANG CALON”

(KAITANNYA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PERMERINTAH)

Oleh

Andi Chairil Furqan *)

(Dimuat Pada Harian Nuansa Pos: Selasa, 22 April 2010, Hal. 2)

Suatu hal yang menggembirakan ketika pada tanggal 14 Desember 2009, sejumlah Kepala Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama-sama menandatangani Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP menjadi permasalahan mendasar pada Pemerintah Daerah karena merupakan instrumen yang fundamental dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik di daerah. Namun, apakah pasangan calon Kepala Daerah yang sementara berkompetesi di beberapa daerah di Sulawesi Tengah saat ini memiliki komitmen dan kapasitas untuk mengsinergikan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, terkendali serta efektif dan efisien beserta jajaran aparat Pemerintah Daerah lainnya?

Bukan rahasia lagi jika keberagaman latar belakang yang dimiliki oleh setiap personal dalam suatu organisasi berdampak pada keberagaman tujuan, kepentingan dan perspektifnya masing-masing. Untuk mengantisipasi keberagaman itulah, pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Dalam lingkup pemerintahan, sesuai amanat Pasal 58 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan diamanatkan untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Dengan dikeluarkannya PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), amanat ini juga berlaku kepada Gubernur dan Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di daerah. Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan daerah, maka Gubernur dan Bupati/Walikota perlu mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsinya masing-masing.

UNSUR-UNSUR SPIP

SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mana SPI merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan berlandaskan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa SPIP dilandasi pada pemikiran bahwa SPI akan melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, yang mana terdapat 5 (lima) unsur didalamnya, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan.

Unsur Lingkungan Pengendalian

Unsur lingkungan pengendalian merupakan unsur yang pertama dan paling fundamental, karena sangat menunjang keefektifan unsur-unsur lainnya. Penekanan utama dalam lingkungan pengendalian ini terletak pada komitmen dalam pengelolaan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan fungsi manajerial. Dari segi pengelolaan organisasi, struktur organisasi harus dibuat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah, sehingga pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dapat dilakukan secara tepat dan tercipta hubungan (koordinasi) yang baik antara instansi terkait yang pada akhirnya akan mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP/Inspektorat Daerah) yang efektif. Dari segi pengelolaan SDM, perlu ada master plan yang mengatur mekanisme pengelolaan SDM yang sehat, berkesinambungan dan terarah, mulai dari perencanaan, pengembangan karir sampai pada pemberian reward/punishment, yang mana keseluruhan proses tersebut harus selalu didasari pada komitmen terhadap kompetensi.

Hal inilah yang kemudian dari segi manajerial, menuntut adanya kepemimpinan yang kondusif serta penegakan integritas dan nilai etika, tidak hanya oleh Kepala Daerah, namun kepada seluruh pihak yang terkait, termasuk pihak legislatif (DPRD).

Unsur Penilaian risiko

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Pemerintah Daerah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya mengidentifikasi secara tepat risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Risiko-risiko tersebut dapat berupa: kegagalan sistem (error), kolusi, pengenyampingan dari manajemen dan kerusakan lingkungan. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi tersebut, kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Peran Kepala Daerah beserta jajarannya adalah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko, sehingga dapat terus berkonsentrasi pada penetapan tujuan organisasi, pengidentifikasian dan analisis risiko serta pengelolaan risiko pada saat terjadi perubahan.

Unsur Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Disinilah peran dari regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun ketentuan lainnya. Regulasi yang dibuat tersebut harus memberikan jaminan bahwa segala risiko atas kegiatan utama pemerintahan dapat diatasi, sehingga baik pengelolaan keuangan, aset, sistem informasi, pengukuran kinerja maupun pelaksanaan reviu dapat dilaksanakan dan dikendalikan secara tepat, efektif dan efisien.

Unsur Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi penting untuk menghubungkan keempat komponen lainnya sehingga kelima komponen memiliki hubungan yang integral dalam merealisasikan semua tujuan sistem pengendalian manajemen. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern misalnya adalah keandalan pelaporan keuangan (akuntabilitas publik). Hal ini dapat dicapai jika Pemerintah Daerah mampu mengembangkan dan memelihara sistem akuntansi pemerintahan daerah secara efektif, sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya serta dapat terkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan penyajian yang wajar sebagaimana diamanatkan pada Permendagri No.13/2006 Pasal 232 ayat (2).

Unsur Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu. Hal ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian yang bermuara pada tindakan perbaikan. Fokus pemantauan mulai dari lingkungan pengendalian, risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi sampai kepada misi organisasi, yang mana unsur yang terpenting adalah pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil audit dan reviu. Untuk itu, Kepala Daerah harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern, karena pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

URGENSI SPIP

Pemaparan atas unsur-unsur SPIP diatas memberikan gambaran bahwa SPIP tidak bisa dipahami hanya sekedar suatu regulasi atau dalam kata lain sudah cukup dengan menerbitkan peraturan daerah tentang SPIP saja, namun lebih dari itu, urgensi SPI pada pemerintah daerah adalah keterkaitannya dengan opini hasil pemeriksaan terhadap Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mana sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa salah satu kriteria dari kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan adalah efektivitas SPI. Hal ini menandakan bahwa kelemahan desain dan pelaksanaan SPI pada pemerintah daerah terutama menyangkut hal yang material dapat menjadi penyebab buruknya opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD se-Provinsi Sulawesi Tengah (11 entitas, yang terdiri dari: 1 Provinsi, 1 Kota dan 9 Kabupaten) yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dipublikasikan pada www.bpk.go.id, terlihat bahwa SPI dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Tengah masih buruk dan terkesan belum menunjukkan perbaikan. Hal ini ditunjukkan pada opini audit dan jumlah temuan atas kelemahan SPI dalam 3 tahun terakhir (Tahun Anggaran/TA 2006-2008). Dari sisi opini audit, yang pada awalnya hanya 4 entitas mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) pada TA 2006, meningkat menjadi 5 entitas pada TA 2007 dan 6 entitas pada TA 2008. Sementara dari sisi temuan kelemahan SPI juga menunjukkan hal yang sama, yaitu dari 72 temuan dengan 132 rekomendasi pada TA 2006, mengalami peningkatan menjadi 78 temuan dengan 177 rekomendasi pada TA 2007 dan 71 temuan dengan 177 rekomendasi pada TA 2008.

Inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh Kepala Daerah yang ada di Sulawesi Tengah kelak, karena berbeda dengan temuan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan yang bersifat historis korektif, temuan SPI bersifat futuris preventif, sehingga rekomendasinya pun akan berupa saran-saran perbaikan, yang mana harus ditindaklanjuti secara tepat untuk menjamin tidak berulangnya temuan tersebut dan menunjang diterapkannya pratek sehat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dimasa yang akan datang.

MENILAI KOMITMEN DAN KAPASITAS SANG CALON

Berkaitan dengan temuan dan rekomendasi BPK atas kelemahan SPI pada TA 2008 diatas maka dapat dikatakan bahwa perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh komitmen dan kapasitas Kepala Daerah dalam mengembangkan SPIP, yang mana upaya pengembangan unsur-unsur SPIP perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi yang pertimbangannya dilakukan secara komprehensif.

Pertanyaannya kemudian apakah para pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang saat ini sementara berkompetisi pada beberapa daerah di Sulawesi Tengah memiliki komitmen dan kapasitas dalam mengembangkan dan mengefektifkan SPIP?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya selain dengan cara menilai track record pasangan calon selama ini maka masyarakat juga perlu menganalisis sejauhmana kejelasan dan keterukuran visi, misi dan program pasangan calon sehubungan keterkaitannya dengan upaya pengembangan dan SPIP, diantaranya komitmen dan kapasitas Kepala Daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset dan sistem informasi; penegakan integritas dan nilai etika; pengukuran kinerja dan pelaksanaan reviu; pengorganisasian dan pengkoordinasian program/kegiatan serta pengefektifan kinerja pengawas internal (inspektorat daerah).

*) Penulis: Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAD

Advertisements
25
Dec
10

Mengefektifkan pengelolaan keuangan desa

MENGEFEKTIFKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Oleh: Andi Chairil Furqan

(Dimuat Pada Harian Nuansa Pos: Kamis, 31 Desember 2009, Hal. 2)

Dengan diberlakukannya beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang terkait dengan keuangan desa, seperti Permendagri No. 4, 35 dan 37 tahun 2007 mengisyaratkan bahwa aparat pemerintahan desa memiliki wewenang dalam merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Namun, bagaimana pengelolaan keuangan desa agar dapat dilakukan secara efektif?

 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota. Demi melayani masyarakatnya dibentuk suatu bentuk pemerintahan yang bertugas untuk merencanakan, menetapkan kebijakan, melaksanakan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.

Sampai saat ini di beberapa daerah, desa belum ditempatkan sebagaimana mestinya, ditandai dengan terkurasnya stamina desa hanya untuk memahami program-program baru yang tidak selalu bisa mereka mengerti. Musrenbang yang diselenggarakan tiap tahun di desa, kadang-kadang hanya merupakan suatu kegiatan yang “sia-sia”, karena apa yang telah direkomendasikan oleh masyarakat, selalu saja dimentahkan dengan program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengenakan “topeng” pengentasan kemiskinan ataupun program pemberdayaan masyarakat desa dengan “tenaga profesional” sebagai pelaksananya, sehingga yang terjadi adalah masyarakat desa khususnya aparat pemerintahan desa kadang-kadang hanya berperan sebagai “penonton” belaka.

Realitas Pengelolaan Keuangan Desa

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah: (1). Keanekaragaman; (2). Partisipasi; (3). Otonomi asli; (4). Demokratisasi, dan (5). Pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, sesuai UU No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, diakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang mana dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Realitas yang terjadi sampai sampai saat ini adalah masih banyak desa menghadapi masalah keuangan yang “akut”, sehingga sulit untuk menyukseskan pembangunannya. Selain diakibatkan karena ketidakmampuan manajerial aparat desa dalam mengelola potensi yang ada, juga salah satunya diakibatkan karena masih ada beberapa Pemerintah Daerah (PEMDA) yang belum menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) di pos APBD secara maksimal, yang dikarenakan tidak menganggap hal ini merupakan suatu hal yang penting dan sistematis, dan walaupun PERDA tentang pengelolaan keuangan desa telah diterbitkan, disinyalir masih lebih dilatabelakangi oleh romantisme mengisi otonomi daerah dan kebijakan populis sang penguasa. Hal ini ditandai dengan masih dijumpainya penyaluran ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya di desa masih tumpang tindih antara satu program dengan program lainnya, sehingga berakibat pada ketidakberhasilan program-program tersebut.

Kepastian Hukum dan Kepastian Nilai

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak mudah dalam mengelola keuangan negara/daerah maupun keuangan desa, sehingga dibutuhkan suatu kepastian hukum dan kepastian nilai agar desa dapat mengelola keuangannya secara tepat dan mandiri, yang mana hal ini berkonsekuensi pada perlunya regulasi khusus yang dapat mendasarinya (misalnya, setingkat Undang-Undang). Namun jika kita perhatikan lebih seksama, dengan tidak mengenyampingkan “rumitnya” perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah tersebut, peraturan yang sudah ada saat ini sebenarnya telah memberikan suatu kepastian hukum dan kepastian nilai terhadap kemandirian pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa.

Pemerintahan Desa diserahkan tugas pengelolaan, yang mana tugas pengelolaan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Selain itu, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa juga diserahkan tanggung jawab mengelola keuangan desa berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabilitas, partisipatif yang dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Sebagai perwujudan pertanggungjawabannya, dilakukan dengan menyusun laporan keuangan yang terdiri atas APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan, Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan dan Buku Kas Harian Pembantu.

Misalnya saja dalam hal pendapatan desa, untuk menunjang keuangan pemerintahan desa, selain bersumber dari Pendapatan Asli Desa, sesuai Peraturan Pemerintah No. 72/2005, desa juga berhak atas pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional atau yang biasa disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Selain itu, desa juga dimungkinkan untuk mendapatkan pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang juga dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Atas pemaparan diatas, terlihat telah ada kepastian hukum dan nilai atas pengelolaan keuangan desa, yang mana atas pendapatan-pendapatan tersebut, pemerintah desa juga diwajibkan untuk melakukan penatausahaan dan mempertanggungjawabkannya, sehingga dapat menunjang terlaksananya pemerintahan desa sebagai basis desentralisasi dan mampu menjalankan perannya sebagai self governing community.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Harapan terbesar semua pihak adalah desa dapat mandiri dalam segala bidang, termasuk kemandirian pendanaan dan pengelolaan keuangan. Namun, hal tersebut tentunya membutuhkan waktu dan suatu proses yang terencana dan terarah. Untuk itu, PEMDA sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, selayaknya menyadari bahwa partisipasi aparat desa tidak hanya sekedar diperlukan untuk memungut pajak bumi dan bangunan (PBB) ataupun hadir dalam musrenbang, tetapi lebih dari itu, diperlukan komitmen PEMDA untuk konsisten memperjuangkan dan mempertahankan hasil-hasil musrenbang, menyelaraskan regulasi pengelolaan keuangan desa yang ada, meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa melalui pelatihan dan pendampingan, serta meningkatkan koordinasi antara instansi yang terkait dalam pelaksanaan program PEMDA di pedesaan. Kesemuanya ini yang kemudian diharapkan dapat menciptakan sinkronisasi program PEMDA dan desa, yang bermuara pada efektifnya perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Peran Serta Pihak Lainnya

Sebagai output dari pengelolaan keuangan desa adalah dihasilkannya Laporan Keuangan Desa yang dapat menggambarkan hasil aktivitas yang dilakukan selama satu tahun anggaran, dan disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait termasuk masyarakat desa. Hal ini memberikan andil kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa

Kesemuanya ini menggambarkan bahwa efektifnya pengelolaan keuangan desa bukan hanya ditentukan oleh aparat pemerintahan desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa), melainkan seluruh pihak yang terkait, seperti: aparat kecamatan, inspektorat daerah, dan masyarakat, juga akan turut memberikan andil. Untuk itu, seluruh pihak harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam hal pengelolaan keuangan desa termasuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

(Penulis adalah Dosen Jurusan Akuntansi FEKON UNTAD).

25
Dec
10

opini audit bpk atas lkpd; mungkinkah lebih baik dan berguna?

OPINI AUDIT BPK ATAS LKPD;
MUNGKINKAH LEBIH BAIK DAN BERGUNA?

Oleh : Andi Chairil Furqan

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Selasa, 29 Desember 2009 Hal. 13)

Agar lebih bermakna, momentum pergantian tahun ini harus dimaknai sebagai jendela ke arah perbaikan di segala bidang. Berkaitan dengan cita-cita luhur untuk mewujudkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah, mungkinkah pada tahun 2010, opini audit BPK atas LKPD TA. 2009 khususnya di Sulawesi Tengah akan lebih baik dan berguna?

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) yang memadai atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat sebagai pemberi amanah dan sekaligus pemilik dana (pembayar pajak dan retribusi).
Akuntabilitas Publik diwujudkan dengan penyajian laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan karakteristik tersebut maka laporan keuangan dapat berperan evaluatif, prediktif dan prospektif bagi para pengguna laporan keuangan (Pemerintah sendiri, DPRD, kreditur, investor, dan masyarakat umum).
Berkaitan dengan pemerintahan daerah, sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara maka sebagai perwujudan akuntabilitas publik, Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran (TA) berakhir kepada DPRD. LKPD yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang penyajiannya didasarkan pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
BPK sebagai pemegang mandat satu-satunya sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di negeri ini, berwenang melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), contohnya pemeriksaan investigatif (seperti yang dilakukan terhadap Bank Century). Berbeda dengan pemeriksaan lainnya yang hanya sekedar menghasilkan temuan, simpulan dan rekomendasi, pemeriksaan keuangan (LKPD) akan menghasilkan suatu opini yang disertai dengan laporan hasil pemeriksaan sistem pengendalian intern dan laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan keuangan.
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPIP). Khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan atas LKPD, di dalam penetapan opini, selain kriteria diatas, pemeriksa BPK akan mempertimbangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pembatasan lingkup pemeriksaan oleh pemerintah daerah atau kondisi, ketidaksesuaian dan ketidakcukupan dikaitkan dengan tingkat materialitas yang telah ditetapkan, dan tanggapan pemerintah daerah atas hasil pemeriksaan.
Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa BPK, yakni opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified), opini wajar dengan pengecualian (Qualified), opini tidak wajar (Adversed) dan pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer). Walaupun sampai saat ini opini audit BPK belum memberikan konsekuensi yang signifikan terhadap entitasnya, namun tingkatan opini ini tentunya dapat dijadikan dasar penilaian profesionalitas dan kredibilitas pengelola keuangan daerah. Yang mana semakin baik opini yang didapatkan, berarti dapat dikatakan pula bahwa pengelola keuangan telah profesional dan kredibel dalam mengelola keuangan daerah, begitupula sebaliknya.
Secara umum, jika menelusuri opini hasil pemeriksaan terhadap LKPD se- Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun anggaran terakhir (TA. 2006-2007), terlihat bahwa opini dislaimer dan adversed mengalami peningkatan. Untuk TA. 2006, dari 463 LKPD yang diperiksa, terdapat 106 disclaimer dan 28 adversed. Sementara itu, untuk TA. 2007, dari 466 LKPD yang diperiksa, terdapat 120 disclaimer dan 59 adversed. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan. Terlebih lagi jika melihat opini hasil pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) LKPD se-Sulawesi Tengah dalam 3 tahun anggaran terakhir (TA. 2006-2008). Untuk TA. 2006, terdapat 7 qualified dan 4 disclaimer, untuk TA. 2007, terdapat 6 qualified dan 5 disclaimer, dan untuk TA. 2008, terdapat 5 qualified dan 6 disclaimer. Hal ini menunjukkan suatu peningkatan yang tidak menggembirakan, karena selain dapat berakibat semakin meningkatnya potensi kerugian daerah juga akan berakibat buruk terhadap kredibilitas pemerintah daerah.
Khususnya di Sulawesi Tengah, sangat banyak faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi, namun jika dikelompokkan ke dalam golongan besar, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) faktor utama, yaitu Regulasi, Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan. Faktor pertama adalah regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sampai saat ini masih belum memadai, hal ini ditandai dengan hampir di semua daerah di Sulawesi Tengah belum memiliki regulasi (PERDA/PERBUP) yang lengkap dalam menjabarkan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan APBD, penatausahaan, pertanggunggjawaban, pelaporan sampai pada pengawasan. Faktor kedua adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia khususnya yang memiliki kompetensi, integritas dan nilai etika masih sangat minim, hal ini ditandai dengan ketidakmampuan seluruh daerah menyusun laporan keuangan untuk masing-masing SKPD dan adanya temuan-temuan yang mengindikasikan kelalaian aparat (Bendahara, PPTK, PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, Kuasa BUD, PPKD) dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Faktor ketiga dan yang paling utama adalah kepemimpinan, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah beserta jajarannya belum sepenuhnya menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini selain ditandai dengan 2 faktor diatas, juga ditandai dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tidak dilakukan secara tepat, belum terciptanya hubungan (koordinasi) yang baik antara instansi terkait dan peran aparat pengawasan intern pemerintah (inspektorat daerah) yang belum efektif dalam menciptakan early warning system.
Berkaitan dengan masalah ini, masih ada saja beberapa pihak yang memandang bahwa wajar saja jika masih banyak LKPD yang mendapatkan opini buruk, dikarenakan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) saja masih buruk (disclaimer), namun jika menelusuri lebih jauh maka pandangan tersebut boleh dikatakan keliru dan sangat tidak berdasar. Karena selain merupakan entitas yang berbeda, LKPD merupakan wujud atas tanggungjawab pengelolaan keuangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah, sehingga menjadi kesatuan yang terpisah dan tidak ada keterkaitannya dengan LKPP.
Dengan momentum pergantian tahun ini, maka sudah saatnya seluruh aparat pengelola keuangan daerah untuk memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada dan memfokuskan diri dalam melakukan penyusunan LKPD TA. 2009, karena walaupun usaha pembenahan dan perbaikan tersebut akan berkonsekuensi terhadap besarnya biaya dan sumber daya yang harus dikeluarkan PEMDA, namun jika LKPD telah dapat digunakan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan, maka biaya tersebut akan tertutupi oleh manfaat yang jauh lebih besar akan dirasakan oleh masyarakat.
Tidak terlepas dari permasalahan tersebut, perlu diketahui juga bahwa opini audit merupakan opini pemeriksa yang menyangkut ”kewajaran” dan bukan ”kebenaran” atas informasi yang ada pada LKPD, karena berkaitan dengan prosedur pemeriksaan yang dilakukan dan keputusan pemeriksa yang berorientasi pada hal yang signifikan (material) saja, sehingga sangat terpengaruh oleh pertimbangan profesional personal pemeriksa (siapa yang memeriksa). Untuk itu, masalah dapat tidaknya LKPD dimanfaatkan oleh masyatakat, bukan hanya sekedar tanggung jawab entitas (PEMDA), pemeriksa juga akan sangat berperan dan memberikan andil yang besar agar informasi dalam LKPD tidak menyesatkan, khususnya berkaitan dengan ketepatan penilaiannya terhadap LKPD.
Akhirnya, agar hasil pemeriksaan (opini audit) atas LKPD dapat lebih baik dan berguna di tahun 2010, maka seluruh pihak harus berbenah. Dari sisi pengelola keuangan daerah (PEMDA), harus dapat mewujudkan penyajian LKPD yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dari sisi pemeriksa (BPK), harus dapat melakukan pemeriksaan secara independen, objektif dan profesional serta senantiasa berpegang teguh pada standar pemeriksaan dan kode etik. Sedangkan dari sisi masyarakat, harus dapat meningkatkan pemahaman yang memadai atas LKPD dan lebih proaktif untuk selalu memantau perkembangan informasi hasil pemeriksaan LKPD. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan dan kuncinya adalah komitmen.

(Penulis adalah Dosen Universitas Tadulako).




November 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Advertisements