Posts Tagged ‘bpk

26
Dec
10

IMBAS DARI PEMBATASAN AKSES DATA BPK

IMBAS DARI PEMBATASAN AKSES DATA BPK

Oleh : Andi Chairil Furqan

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Rabu, 10 November 2010 Hal. 4)

Apa yang terjadi di Kabupaten Donggala dengan diabaikannya temuan BPK, merupakan secuil dari potret pengelolaan keuangan negara/daerah di Indonesia. Namun, apa daya, hanya karena merespon keluhan segelintir oknum pemerintah daerah, akibatnya saat ini masyarakat hanya bisa jadi pendengar atas penyelewengan, penyalahgunaan serta ketidakseriusan aparat Pemerintah dalam pengelolaan keuangan rakyat yang diembankan kepadanya.

Jika diakumulasikan, masalah yang dikemukakan kepada publik atas tidak ditindaklanjutinya temuan BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Donggala sebagaimana diberitakan pada Radar Sulteng, 9 Novermber 2010, Nilainya hanya mencapai Rp. 142,3 Jt atau sekitar 0,0041% dari total temuan yang senilai Rp. 3,55 triluan atas 3.179 kasus kelemahan SPI dan 4.708 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dari pemeriksaan terhadap 348 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2009 di seluruh Indonesia pada semester I tahun 2010 ini. Dapat dimaklumi bahwa informasi yang dikemukakan oleh sebagai anggota DPRD Donggala tersebut hanya sebuah contoh, namun pada kenyataannya memang hanya temuan sebesar itu yang dapat diketahui oleh masyarakat saat ini. Temuan yang jumlahnya triliunan lainnya hanya bisa diperdengarkan kepada masyarakat tanpa bisa dievaluasi dan diawasi langsung penyelesaiannya oleh masyarakat.

Dalam penyampaiannya pada Rapat paripurna di Gedung DPR pada tanggal 12 Oktober 2010 silam, Ketua BPK RI Hadi Purnomo menyatakan bahwa dari temuan sebesar Rp. 3,55 triliun tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp38,22 miliar. Artinya masih ada sekitar Rp. 3,51 triliun nilai temuan yang belum ditindaklanjuti. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah masyarakat tidak berhak untuk mengetahui jenis temuan-temuan BPK tersebut? Dan apakah tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk aktif berperan serta mengevaluasi dan mengawasi tindak lanjut dari temuan tersebut? Kalaupun ini hanya upaya untuk menghindari penyalahgunaan data, apakah hanya karena mengapresiasi segelintir oknum Pemerintah Daerah yang berkeluh kesah atas tindakan pemerasan ataupun penindasan yang dialaminya, BPK harus menutup ataupun membatasi akses masyarakat yang jumlahnya ratusan juta jiwa untuk mengetahui pengelolaan terhadap uang-uang mereka?

Memang benar jika berdasarkan pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah diatur bahwa BPK memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaaan BPK, dan berdasarkan Pasal 7 Permendagri  tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasannya diserahkan kepada DPRD.

Namun, bukannya tidak percaya dengan kinerja lembaga-lembaga tersebut, jika berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPRD), dinyatakan terbuka untuk umum, yang mana dalam penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat, maka masyarakat biasapun semestinya juga memiliki hak untuk mengakses untuk mengetahui temuan-temuan hasil pemeriksaan tersebut. Hal ini juga dipertegas lagi pada Pasal 9 ayat 1 – 4 UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menyatakan bahwa sebagai lembaga publik, secara berkala pemerintah wajib menyediakan dan mempublikasikan informasi laporan keuangan kepada publik dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat serta dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik, seperti surat kabar dan website. Yang mana sama halnya dengan pasal 19 UU No. 15 Tahun 2004, tentunya informasi laporan keuangan yang dimaksud pada pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tersebut, khususnya ayat 2 point c adalah laporan keuangan yang telah diaudit/diperiksa (audited) sebagaimana data laporan hasil pemeriksaan BPK.

Boleh saja BPK berdalih bahwa ketentuan publikasi tersebut tidak dialamatkan kepada BPK sebagai pemeriksa, namun ditujukan kepada Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Tetapi, dengan melihat fenomena bahwa hanya sebagian kecil Pemerintah Daerah yang mempublikasikan LKPD maka sudah semestinya BPK lebih proaktif mempublikasikan hasil pemeriksaannya karena selain hal itu akan lebih bermanfaat juga dengan data yang bersumber dari BPK maka akan lebih terjamin keandalan dan kerelevanannya.

Atas dasar pemaparan diatas, belajar dari kejadian di Kabupaten Donggala dan kejadian lainnya, termasuk dugaan kasus suap yang dialamatkan kepada oknum BPK sendiri seperti yang terjadi di Kota Tomohon dan Kota Bekasi, BPK semestinya lebih arif dalam menanggapi keluhan segelintir oknum Pemerintah Daerah tersebut. Dalam hal ini, BPK sebenarnya tidak perlu terburu-buru menutup akses masyarakat terhadap data BPK, karena selain dapat menghalangi hak asasi masyarakat dalam memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya, upaya tersebut juga dapat berakibat buruk pada perwujudan pengelolaan keuangan Negara/daerah yang professional, proporsional, transparan dan akuntabel, karena dengan penutupan akses tersebut, akan mengakibatkan tertutupnya partisipasi masyarakat dalam ikut berperan serta mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan Negara/daerah.

Selain itu, perlu dipahami bahwa dengan dibukanya akses masyarakat terhadap data hasil pemeriksaan BPK, tidak hanya akan bermanfaat dalam melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja kepala daerah dan jajarannya saja tetapi sebenarnya telah membuka ruang terhadap kemajuan dunia pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan penelitian. Ketersediaan data sekunder tersebut memberikan ruang kepada mahasiswa, dosen dan para peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang mana nantinya tidak hanya dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, namun juga akan berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN, profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Akhirnya, dibalik prestasi gemilang yang telah ditunjukkan BPK belakangan ini yang salah satunya dibuktikan dengan ikut berupaya dalam mendorong perbaikan opini atas LKPP, LKKL dan LKPD TA 2009 melalui rekomendasinya, tidak ada satupun pihak  yang menginginkan presetasi tersebut tercoreng hanya karena BPK lebih mengedepankan kepentingan segelintir oknum pemerintah daerah yang hanya tau berkeluh kesah tersebut dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Semestinya BPK saat ini lebih memfokuskan diri pada upaya untuk menjadikan opini audit sebagai output dari hasil kerja BPK tersebut dapat memiliki kekuatan hukum untuk memberikan reward/punishment atas prestasi pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang dilakukan oleh Pejabat Negara/Daerah beserta jajarannya. Dan kalaupun pembatasan akses data BPK ini masih tetap dipaksakan untuk dilakukan, harapan kita semua bahwa upaya menghindari penyalahgunaan data BPK tersebut tidak akan berimbas pada semakin besarnya peluang penyalahgunaan uang rakyat.

Penulis adalah Dosen Jurusan Akuntansi FE-UNTAD.

Advertisements
25
Dec
10

opini audit bpk atas lkpd; mungkinkah lebih baik dan berguna?

OPINI AUDIT BPK ATAS LKPD;
MUNGKINKAH LEBIH BAIK DAN BERGUNA?

Oleh : Andi Chairil Furqan

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Selasa, 29 Desember 2009 Hal. 13)

Agar lebih bermakna, momentum pergantian tahun ini harus dimaknai sebagai jendela ke arah perbaikan di segala bidang. Berkaitan dengan cita-cita luhur untuk mewujudkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah, mungkinkah pada tahun 2010, opini audit BPK atas LKPD TA. 2009 khususnya di Sulawesi Tengah akan lebih baik dan berguna?

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) yang memadai atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat sebagai pemberi amanah dan sekaligus pemilik dana (pembayar pajak dan retribusi).
Akuntabilitas Publik diwujudkan dengan penyajian laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan karakteristik tersebut maka laporan keuangan dapat berperan evaluatif, prediktif dan prospektif bagi para pengguna laporan keuangan (Pemerintah sendiri, DPRD, kreditur, investor, dan masyarakat umum).
Berkaitan dengan pemerintahan daerah, sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara maka sebagai perwujudan akuntabilitas publik, Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran (TA) berakhir kepada DPRD. LKPD yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang penyajiannya didasarkan pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
BPK sebagai pemegang mandat satu-satunya sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di negeri ini, berwenang melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), contohnya pemeriksaan investigatif (seperti yang dilakukan terhadap Bank Century). Berbeda dengan pemeriksaan lainnya yang hanya sekedar menghasilkan temuan, simpulan dan rekomendasi, pemeriksaan keuangan (LKPD) akan menghasilkan suatu opini yang disertai dengan laporan hasil pemeriksaan sistem pengendalian intern dan laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan keuangan.
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPIP). Khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan atas LKPD, di dalam penetapan opini, selain kriteria diatas, pemeriksa BPK akan mempertimbangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pembatasan lingkup pemeriksaan oleh pemerintah daerah atau kondisi, ketidaksesuaian dan ketidakcukupan dikaitkan dengan tingkat materialitas yang telah ditetapkan, dan tanggapan pemerintah daerah atas hasil pemeriksaan.
Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa BPK, yakni opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified), opini wajar dengan pengecualian (Qualified), opini tidak wajar (Adversed) dan pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer). Walaupun sampai saat ini opini audit BPK belum memberikan konsekuensi yang signifikan terhadap entitasnya, namun tingkatan opini ini tentunya dapat dijadikan dasar penilaian profesionalitas dan kredibilitas pengelola keuangan daerah. Yang mana semakin baik opini yang didapatkan, berarti dapat dikatakan pula bahwa pengelola keuangan telah profesional dan kredibel dalam mengelola keuangan daerah, begitupula sebaliknya.
Secara umum, jika menelusuri opini hasil pemeriksaan terhadap LKPD se- Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun anggaran terakhir (TA. 2006-2007), terlihat bahwa opini dislaimer dan adversed mengalami peningkatan. Untuk TA. 2006, dari 463 LKPD yang diperiksa, terdapat 106 disclaimer dan 28 adversed. Sementara itu, untuk TA. 2007, dari 466 LKPD yang diperiksa, terdapat 120 disclaimer dan 59 adversed. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan. Terlebih lagi jika melihat opini hasil pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) LKPD se-Sulawesi Tengah dalam 3 tahun anggaran terakhir (TA. 2006-2008). Untuk TA. 2006, terdapat 7 qualified dan 4 disclaimer, untuk TA. 2007, terdapat 6 qualified dan 5 disclaimer, dan untuk TA. 2008, terdapat 5 qualified dan 6 disclaimer. Hal ini menunjukkan suatu peningkatan yang tidak menggembirakan, karena selain dapat berakibat semakin meningkatnya potensi kerugian daerah juga akan berakibat buruk terhadap kredibilitas pemerintah daerah.
Khususnya di Sulawesi Tengah, sangat banyak faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi, namun jika dikelompokkan ke dalam golongan besar, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) faktor utama, yaitu Regulasi, Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan. Faktor pertama adalah regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sampai saat ini masih belum memadai, hal ini ditandai dengan hampir di semua daerah di Sulawesi Tengah belum memiliki regulasi (PERDA/PERBUP) yang lengkap dalam menjabarkan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan APBD, penatausahaan, pertanggunggjawaban, pelaporan sampai pada pengawasan. Faktor kedua adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia khususnya yang memiliki kompetensi, integritas dan nilai etika masih sangat minim, hal ini ditandai dengan ketidakmampuan seluruh daerah menyusun laporan keuangan untuk masing-masing SKPD dan adanya temuan-temuan yang mengindikasikan kelalaian aparat (Bendahara, PPTK, PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, Kuasa BUD, PPKD) dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Faktor ketiga dan yang paling utama adalah kepemimpinan, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah beserta jajarannya belum sepenuhnya menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini selain ditandai dengan 2 faktor diatas, juga ditandai dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tidak dilakukan secara tepat, belum terciptanya hubungan (koordinasi) yang baik antara instansi terkait dan peran aparat pengawasan intern pemerintah (inspektorat daerah) yang belum efektif dalam menciptakan early warning system.
Berkaitan dengan masalah ini, masih ada saja beberapa pihak yang memandang bahwa wajar saja jika masih banyak LKPD yang mendapatkan opini buruk, dikarenakan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) saja masih buruk (disclaimer), namun jika menelusuri lebih jauh maka pandangan tersebut boleh dikatakan keliru dan sangat tidak berdasar. Karena selain merupakan entitas yang berbeda, LKPD merupakan wujud atas tanggungjawab pengelolaan keuangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah, sehingga menjadi kesatuan yang terpisah dan tidak ada keterkaitannya dengan LKPP.
Dengan momentum pergantian tahun ini, maka sudah saatnya seluruh aparat pengelola keuangan daerah untuk memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada dan memfokuskan diri dalam melakukan penyusunan LKPD TA. 2009, karena walaupun usaha pembenahan dan perbaikan tersebut akan berkonsekuensi terhadap besarnya biaya dan sumber daya yang harus dikeluarkan PEMDA, namun jika LKPD telah dapat digunakan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan, maka biaya tersebut akan tertutupi oleh manfaat yang jauh lebih besar akan dirasakan oleh masyarakat.
Tidak terlepas dari permasalahan tersebut, perlu diketahui juga bahwa opini audit merupakan opini pemeriksa yang menyangkut ”kewajaran” dan bukan ”kebenaran” atas informasi yang ada pada LKPD, karena berkaitan dengan prosedur pemeriksaan yang dilakukan dan keputusan pemeriksa yang berorientasi pada hal yang signifikan (material) saja, sehingga sangat terpengaruh oleh pertimbangan profesional personal pemeriksa (siapa yang memeriksa). Untuk itu, masalah dapat tidaknya LKPD dimanfaatkan oleh masyatakat, bukan hanya sekedar tanggung jawab entitas (PEMDA), pemeriksa juga akan sangat berperan dan memberikan andil yang besar agar informasi dalam LKPD tidak menyesatkan, khususnya berkaitan dengan ketepatan penilaiannya terhadap LKPD.
Akhirnya, agar hasil pemeriksaan (opini audit) atas LKPD dapat lebih baik dan berguna di tahun 2010, maka seluruh pihak harus berbenah. Dari sisi pengelola keuangan daerah (PEMDA), harus dapat mewujudkan penyajian LKPD yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dari sisi pemeriksa (BPK), harus dapat melakukan pemeriksaan secara independen, objektif dan profesional serta senantiasa berpegang teguh pada standar pemeriksaan dan kode etik. Sedangkan dari sisi masyarakat, harus dapat meningkatkan pemahaman yang memadai atas LKPD dan lebih proaktif untuk selalu memantau perkembangan informasi hasil pemeriksaan LKPD. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan dan kuncinya adalah komitmen.

(Penulis adalah Dosen Universitas Tadulako).




July 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Advertisements