Posts Tagged ‘audit

26
Dec
10

Menelisik Peredaran Dana Dalam PILKADA

MENELISIK PEREDARAN DANA DALAM PILKADA

Oleh:

Andi Chairil Furqan*)

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Jumat , 21 Mei 2010 Hal. 13)

Uang adalah segalanya. Iitulah ungkapan yang mungkin pantas diucapkan melihat realitas yang terjadi dalam pelaksanaan PILKADA saat ini. Karena selain bersumber dari uang rakyat, pesta demokrasi tersebut juga ternyata menguras dana yang tidak sedikit dari setiap pasangan calon yang berkompetisi.

Pada tahun 2010 ini, sesuai jadwal yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya terdapat 245 daerah yang menyelenggarakan PILKADA, terdiri dari 7 Pemerintah Provinsi dan 238 Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, rasanya saat ini masih terlalu dini untuk dapat mengidentifikasi secara kumulatif berapa jumlah dana yang dikeluarkan dalam rangka perhelatan pesta demokrasi tersebut, karena bukan hanya dari sisi penggunaan uang rakyat yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) saja, tapi hal ini juga akan berkaitan dengan dana yang dikeluarkan dari kocek masing-masing pasangan calon.

Terlepas dari perkiraan jumlah dana yang mungkin sangat fantastis itu, tulisan ini mencoba untuk menggambarkan dari mana saja dana tersebut berasal, untuk apa serta siapa saja yang menggunakan dan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana dalam PILKADA tersebut, termasuk bagaimana dampak beredarnya dana tersebut bagi masyarakat.

DANA KPUD

Sebagai penyelenggara PILKADA, KPUD sudah diperhadapkan pada permasalahan keuangan ketika memasuki tahapan persiapan penyelenggaraan PILKADA, karena sebagaimana diatur pada pasal 4 Peraturan KPU nomor 62 TAHUN 2009 maka salah satu yang harus dilakukan adalah penyusunan program dan anggaran yang penyusunannya mengikuti jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan PILKADA, sehingga dapat dikatakan bahwa dana yang digunakan oleh KPUD merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah (uang rakyat).

Penggunaan dana Pemerintah Daerah tersebut didasarkan pada Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas KPUD (Provinsi, Kabupaten/Kota), anggota PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan PILKADA dibebankan pada anggaran APBD, termasuk biaya jasa audit Kantor Akuntan Publik (KAP).

Point terpenting dalam kaitannya dengan dana KPUD ini adalah karena dananya bersumber dari uang rakyat maka masyarakat berhak untuk mengetahui segala penggunaannya. Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, KPUD berkewajiban untuk menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Anggaran PILKADA pada tahap penyelesaian nantinya.

DANA PASANGAN CALON

Selain Dana KPUD, sebagai calon pemilih, kiranya masyarakat perlu juga untuk mengetahui perihal dana pasangan calon.

Dana pasangan calon mulai dapat tergambarkan pada pengajuan bakal pasangan calon karena sesuai dengan pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 maka setiap bakal pasangan calon harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi yang selanjutnya akan diumumkan kepada masyarakat. Dari informasi daftar kekayaan pribadi inilah, tentunya masyarakat akan mendapatkan gambaran awal seberapa besar jumlah modal pasangan calon dalam mengikuti PILKADA. Selain menggunakan dana pribadi, sebagaimana diatur pada pasal 5 – 12 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010, pasangan calon diperbolehkan untuk menerima sumbangan dari pihak lain terutama dukungan dana dalam pelaksanaan kampanye yang hanya dapat bersumber dari partai politik/gabungan partai politik pendukung, perseorangan yang secara kumulatif tidak melebihi 50 Juta Rupiah dan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/ atau badan hukum swasta yang juga secara kumulatif nilainya tidak melebihi 350 Juta Rupiah.

Keterkaitannya dengan sumbangan dana kampanye tersebut, pasangan calon tidak diperkenankan untuk menerima dana dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; serta pemerintah, BUMN dan BUMD. Namun, jika seandainya Pasangan Calon dan/atau tim kampanye menerima sumbangan dari pihak-pihak tersebut maka sebagaimana ketentuan ini, pasangan calon tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut, wajib melaporkannya ke KPUD serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, dan apabila pasangan calon tidak melaksanakannya maka keikutsertaannya sebagai  peserta PILKADA dapat dibatalkan oleh KPUD.

Dalam hal penggunaan dana kampanye, sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 meliputi aktivitas operasional dan aktivitas belanja modal serta pengeluaran lain untuk kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi maupun aktivitas belanja modal.

Aktivitas operasional terdiri dari Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka dan dialog, Penyebaran melalui Media massa cetak dan media massa elektronik, Penyiaran melalui radio dan/atau televisi, Penyebaran bahan kampanye kepada umum, Pemasangan alat peraga di tempat umum, Rapat umum, Debat pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan aktivitas belanja modal merupakan aktivitas transaksi untuk keperluan kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, seperti pembelian TV, komputer, motor dan lain sebagainya.

Perolehan dan pengelolaan dana kampanye tersebut menjadi tanggungjawab pasangan calon, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Pasangan calon diwajibkan untuk menyusun Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) dan menyerahkannya kepada KPUD sesuai dengan waktu yang ditentukan.

LPPDK wajib dilaporkan kepada KPUD setempat paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara. Namun selain itu, yang berkaitan dengan penerimaan dana kampanye, pasangan calon juga wajib untuk membuka dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye pada waktu pendaftaran calon ke KPUD dan melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPUD 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

Jika melihat periode pelaporan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta PILKADA dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir maka dapat diartikan bahwa penggunaan dana oleh pasangan calon semestinya hanya untuk persiapan dan pelaksanaan kampanye. Namun, kenyataannya tidak seperti itu, bahkan sudah menjadi rahasian umum bahwa jauh hari sebelum pasangan calon melakukan deklarasi, mereka sudah harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit jumlahnya, dimulai dengan pengeluaran untuk mendapatkan dukungan partai politik ataupun dukungan masyarakat bagi calon independen, biaya untuk mengumpulkan massa pada saat melakukan deklarasi dan biaya untuk pemasangan baliho yang sudah terpajang jauh-jauh hari sebelum penetapan calon. Tidak hanya berhenti disitu saja, setelah masa kampanye pun pasangan calon masih harus mengeluarkan dana yang jumlahnya juga terbilang besar, misalnya membayar saksi pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan biaya kesekretariatan tim sukses sampai masa perhitungan suara selesai, belum lagi jika pasangan calon melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, salah satunya seperti yang sering diistilahkan sebagai “serangan fajar”.

Disinilah terlihat jelas bahwa masih ada kekurangan dari regulasi tentang pelaporan perolehan dan penggunaan dana pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Namun, terlepas dari kekurangan tersebut, urgensi dari pelaporan LPPDK adalah selain untuk menjamin ketertiban administrasi, tentunya dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi pengelolaan dana kampanye oleh setiap pasangan calon. Hal ini juga dipertegas lagi dengan adanya keterlibatan pihak ketiga atau KAP untuk  melakukan audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon procedures).

Point terpenting dalam kaitannya dengan dana Pasangan Calon ini adalah adanya kewajiban KPUD dalam mengumumkan Laporan Penerimaan Dana Kampanye dan LPPDK yang telah diaudit kepada masyarakat melalui media massa, agar masyarakat dapat secara objektif menilai asal, peruntukan dan pengelolaan dana kampanye yang dimiliki oleh setiap pasangan calon.

DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT

Pihak yang paling diuntungkan dengan dirubahnya sistem pemilihan Kepala Daerah menjadi pemilihan langsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini adalah masyarakat. Karena selain dapat menentukan pilihannya secara langsung, peredaran dana pasangan calon yang dulunya hanya beredar disekitar gedung dewan, kini telah beredar sampai kepada masyarakat malahan sampai ke pelosok.

Tidak diragukan lagi bahwa dengan adanya sistem pemilihan langsung ini, baik dana KPU maupun dana Pasangan Calon sebagian besar akan mengalir ke masyarakat, yang mana setidaknya berdampak positif pada iklim usaha di daerah. Sebut saja usaha percetakan, konveksi, media massa baik cetak maupun elektronik bahkan pedagang asongan pun mengalami peningkatan omzet dengan maraknya kegiatan pasangan calon. Tidak hanya itu, penyedia jasa profesional, seperti: konsultan politik, konsultan manajemen dan keuangan serta konsultan hukum juga dapat ketiban rejeki dengan adanya PILKADA ini.

Berdasarkan kondisi inilah dapat terlihat bahwa peredaran dana dalam PILKADA merupakan suatu hal yang urgen dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan PILKADA di setiap daerah. Namun, yang terpenting dari semua itu adalah peredaran dana yang dimaksud tentunya tidak termasuk “peredaran dana ilegal” atau yang biasa disebut dengan “politik uang”, sehingga sudah menjadi kewajiban seluruh pihak yang berperan dalam penyelenggaran PILKADA, baik itu KPUD maupun pasangan calon untuk mengutamakan prinsip legalitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Akhirnya, harapan kita semua bahwa dengan dijalankannya prinsip-prinsip tersebut, ditambah lagi dengan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan PILKADA maka peredaran dana dalam PILKADA yang tergolong fantastis jumlahnya ini dan segala pengorbanan lainnya yang dikeluarkan untuk menyukseskan PILKADA tidak menjadi suatu pengorbanan yang sia-sia.

*) Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD

Advertisements
25
Dec
10

opini audit bpk atas lkpd; mungkinkah lebih baik dan berguna?

OPINI AUDIT BPK ATAS LKPD;
MUNGKINKAH LEBIH BAIK DAN BERGUNA?

Oleh : Andi Chairil Furqan

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Selasa, 29 Desember 2009 Hal. 13)

Agar lebih bermakna, momentum pergantian tahun ini harus dimaknai sebagai jendela ke arah perbaikan di segala bidang. Berkaitan dengan cita-cita luhur untuk mewujudkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah, mungkinkah pada tahun 2010, opini audit BPK atas LKPD TA. 2009 khususnya di Sulawesi Tengah akan lebih baik dan berguna?

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) yang memadai atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat sebagai pemberi amanah dan sekaligus pemilik dana (pembayar pajak dan retribusi).
Akuntabilitas Publik diwujudkan dengan penyajian laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan karakteristik tersebut maka laporan keuangan dapat berperan evaluatif, prediktif dan prospektif bagi para pengguna laporan keuangan (Pemerintah sendiri, DPRD, kreditur, investor, dan masyarakat umum).
Berkaitan dengan pemerintahan daerah, sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara maka sebagai perwujudan akuntabilitas publik, Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran (TA) berakhir kepada DPRD. LKPD yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang penyajiannya didasarkan pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
BPK sebagai pemegang mandat satu-satunya sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di negeri ini, berwenang melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), contohnya pemeriksaan investigatif (seperti yang dilakukan terhadap Bank Century). Berbeda dengan pemeriksaan lainnya yang hanya sekedar menghasilkan temuan, simpulan dan rekomendasi, pemeriksaan keuangan (LKPD) akan menghasilkan suatu opini yang disertai dengan laporan hasil pemeriksaan sistem pengendalian intern dan laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan keuangan.
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPIP). Khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan atas LKPD, di dalam penetapan opini, selain kriteria diatas, pemeriksa BPK akan mempertimbangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pembatasan lingkup pemeriksaan oleh pemerintah daerah atau kondisi, ketidaksesuaian dan ketidakcukupan dikaitkan dengan tingkat materialitas yang telah ditetapkan, dan tanggapan pemerintah daerah atas hasil pemeriksaan.
Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa BPK, yakni opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified), opini wajar dengan pengecualian (Qualified), opini tidak wajar (Adversed) dan pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer). Walaupun sampai saat ini opini audit BPK belum memberikan konsekuensi yang signifikan terhadap entitasnya, namun tingkatan opini ini tentunya dapat dijadikan dasar penilaian profesionalitas dan kredibilitas pengelola keuangan daerah. Yang mana semakin baik opini yang didapatkan, berarti dapat dikatakan pula bahwa pengelola keuangan telah profesional dan kredibel dalam mengelola keuangan daerah, begitupula sebaliknya.
Secara umum, jika menelusuri opini hasil pemeriksaan terhadap LKPD se- Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun anggaran terakhir (TA. 2006-2007), terlihat bahwa opini dislaimer dan adversed mengalami peningkatan. Untuk TA. 2006, dari 463 LKPD yang diperiksa, terdapat 106 disclaimer dan 28 adversed. Sementara itu, untuk TA. 2007, dari 466 LKPD yang diperiksa, terdapat 120 disclaimer dan 59 adversed. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan. Terlebih lagi jika melihat opini hasil pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) LKPD se-Sulawesi Tengah dalam 3 tahun anggaran terakhir (TA. 2006-2008). Untuk TA. 2006, terdapat 7 qualified dan 4 disclaimer, untuk TA. 2007, terdapat 6 qualified dan 5 disclaimer, dan untuk TA. 2008, terdapat 5 qualified dan 6 disclaimer. Hal ini menunjukkan suatu peningkatan yang tidak menggembirakan, karena selain dapat berakibat semakin meningkatnya potensi kerugian daerah juga akan berakibat buruk terhadap kredibilitas pemerintah daerah.
Khususnya di Sulawesi Tengah, sangat banyak faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi, namun jika dikelompokkan ke dalam golongan besar, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) faktor utama, yaitu Regulasi, Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan. Faktor pertama adalah regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sampai saat ini masih belum memadai, hal ini ditandai dengan hampir di semua daerah di Sulawesi Tengah belum memiliki regulasi (PERDA/PERBUP) yang lengkap dalam menjabarkan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan APBD, penatausahaan, pertanggunggjawaban, pelaporan sampai pada pengawasan. Faktor kedua adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia khususnya yang memiliki kompetensi, integritas dan nilai etika masih sangat minim, hal ini ditandai dengan ketidakmampuan seluruh daerah menyusun laporan keuangan untuk masing-masing SKPD dan adanya temuan-temuan yang mengindikasikan kelalaian aparat (Bendahara, PPTK, PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, Kuasa BUD, PPKD) dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Faktor ketiga dan yang paling utama adalah kepemimpinan, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah beserta jajarannya belum sepenuhnya menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini selain ditandai dengan 2 faktor diatas, juga ditandai dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tidak dilakukan secara tepat, belum terciptanya hubungan (koordinasi) yang baik antara instansi terkait dan peran aparat pengawasan intern pemerintah (inspektorat daerah) yang belum efektif dalam menciptakan early warning system.
Berkaitan dengan masalah ini, masih ada saja beberapa pihak yang memandang bahwa wajar saja jika masih banyak LKPD yang mendapatkan opini buruk, dikarenakan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) saja masih buruk (disclaimer), namun jika menelusuri lebih jauh maka pandangan tersebut boleh dikatakan keliru dan sangat tidak berdasar. Karena selain merupakan entitas yang berbeda, LKPD merupakan wujud atas tanggungjawab pengelolaan keuangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah, sehingga menjadi kesatuan yang terpisah dan tidak ada keterkaitannya dengan LKPP.
Dengan momentum pergantian tahun ini, maka sudah saatnya seluruh aparat pengelola keuangan daerah untuk memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada dan memfokuskan diri dalam melakukan penyusunan LKPD TA. 2009, karena walaupun usaha pembenahan dan perbaikan tersebut akan berkonsekuensi terhadap besarnya biaya dan sumber daya yang harus dikeluarkan PEMDA, namun jika LKPD telah dapat digunakan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan, maka biaya tersebut akan tertutupi oleh manfaat yang jauh lebih besar akan dirasakan oleh masyarakat.
Tidak terlepas dari permasalahan tersebut, perlu diketahui juga bahwa opini audit merupakan opini pemeriksa yang menyangkut ”kewajaran” dan bukan ”kebenaran” atas informasi yang ada pada LKPD, karena berkaitan dengan prosedur pemeriksaan yang dilakukan dan keputusan pemeriksa yang berorientasi pada hal yang signifikan (material) saja, sehingga sangat terpengaruh oleh pertimbangan profesional personal pemeriksa (siapa yang memeriksa). Untuk itu, masalah dapat tidaknya LKPD dimanfaatkan oleh masyatakat, bukan hanya sekedar tanggung jawab entitas (PEMDA), pemeriksa juga akan sangat berperan dan memberikan andil yang besar agar informasi dalam LKPD tidak menyesatkan, khususnya berkaitan dengan ketepatan penilaiannya terhadap LKPD.
Akhirnya, agar hasil pemeriksaan (opini audit) atas LKPD dapat lebih baik dan berguna di tahun 2010, maka seluruh pihak harus berbenah. Dari sisi pengelola keuangan daerah (PEMDA), harus dapat mewujudkan penyajian LKPD yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dari sisi pemeriksa (BPK), harus dapat melakukan pemeriksaan secara independen, objektif dan profesional serta senantiasa berpegang teguh pada standar pemeriksaan dan kode etik. Sedangkan dari sisi masyarakat, harus dapat meningkatkan pemahaman yang memadai atas LKPD dan lebih proaktif untuk selalu memantau perkembangan informasi hasil pemeriksaan LKPD. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan dan kuncinya adalah komitmen.

(Penulis adalah Dosen Universitas Tadulako).




September 2018
M T W T F S S
« Jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Advertisements