Posts Tagged ‘APBD

26
Dec
10

Dana BOS dan Problematikanya

DANA BOS DAN PROBLEMATIKANYA

Oleh:

Andi Chairil Furqan

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Selasa, 2 November 2010 Hal. 4)

Perseteruan antara Pihak Kemendiknas dengan beberapa pihak, termasuk Koalisi Pendidikan yang terjadi belakangan ini berkaitan pengelolaan Dana BOS (Radar Sulteng, 22 Oktober 2010 dan 27 Oktober 2010) mengindikasikan adanya perbedaan hasil evaluasi atas pengelolaan Dana BOS. Semua pihak boleh bertahan dengan penilaiannya masing-masing dan mengatakan bahwa pihaknyalah yang paling benar, namun dibalik itu, jika melihat realitanya, ternyata problematika pengelolaan dana BOS terjadi pada semua lini dan tahapan kegiatan, bukan hanya persoalan pengelolaan uang semata.

 

Lahirnya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa peningkatan harga BBM, yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan serta menghambat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sedangkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5, ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Untuk itu, pada prinsipnya program BOS dicetuskan sebagai subsidi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun , khususnya dari keluarga miskin atau kurang mampu, ditengah-tengah semakin meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok yang terjadi belakangan ini.

Program ini mulai dilaksanakan pada Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran (TA) 2005/2006. Melalui program BOS, Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana “block grant” kepada sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/MI/SDLB/Salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/ Salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun swasta. Sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional sekolah, khususnya diproritaskan untuk biaya operasional non personil sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan program.

Program BOS merupakan program Pemerintah Pusat dan dilaksanakan melalui mekanisme dana dekonsentrasi. Pendanaan Program BOS sepenuhnya dibiayai dari APBN. Penanggungjawab program di tingkat pusat adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI, dan Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, Kementerian Agama (Kemenag) RI secara bersama. Pengelolaan bersama (joint management) ini dilakukan karena SD dan SMP sudah didesentralisasikan ke daerah tetapi berada dibawah pembinaan Kemendiknas, sedangkan Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah belum didesentralisasikan dan masih berada di bawah pengelolaan dan pengawasan Kemenag. Selain Madrasah, pesantren salafiyah juga berada di bawah pembinaan Kemenag. Pelaksana program atau disebut “Satker” di tingkat pusat terdiri dari unsur Kemendiknas dan Kemenag. Ketua dan bendahara satker dipegang oleh personil dari Kemendiknas, sedangkan seksi-seksi diisi oleh pegawai Kemendiknas dan Kemenag.

Struktur satker di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga mengikuti struktur di tingkat pusat. Satker provinsi terdiri dari staf Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kemenag, sedangkan Satker Kabupaten/Kota terdiri dari staf Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota. Karena program ini dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi, provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat mendapat kewenangan yang cukup besar untuk menunjuk lembaga penyalur dana dan mengatur alokasi antar kabupaten/kota di wilayahnya. Untuk menunjang keberhasilan program dana BOS ini, sekitar 2 persen dari total dana BOS dialokasikan untuk dana safeguarding, yang antara lain digunakan untuk sosialisasi, administrasi pengelolaan, pelaporan dan monitoring program.

Dalam perjalanannya, khususnya 2005-2009, dengan keberadaan Dana BOS telah banyak kita temukan pemerintah daerah yang memberlakukan biaya pendidikan gratis, khususnya untuk tingkat pendidikan dasar. Namun dibalik itu, tidak sedikit pula pemerintah daerah yang tetap membebankan biaya kepada siswa walaupun nilainya dianggap masih relevan. Hal ini tentunya belum cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan program Dana BOS, karena sejatinya keberadaan Dana BOS tidak boleh hanya dipandang sebagai program pembebasan biaya pendidikan dasar semata, namun dibalik itu, semestinya perlu dimaknai sebagai upaya pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu (miskin). Dari segi filosofisnya ini saja, sudah banyak pihak yang salah menafsirkannya, sehingga yang terjadi adalah walaupun ada daerah yang telah memberlakukan biaya pendidikan dasar gratis, namun ternyata pada daerah itu juga masih ada saja masyarakat yang tidak berkesempatan menuntaskan program wajib belajar 9 tahun dikarenakan ketidakmampuan orang tuanya dalam membiayai kelanjutan pendidikan dasar tersebut, termasuk tidak meratanya kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Fenomena ini berlanjut pada kenyataan bahwa ternyata jika berdasarkan hasil perhitungan balitbang Kemendiknas, yang semestinya unit cost untuk setiap siswa SD sebesar Rp. 1,7 juta persiswa pertahun dan untuk setiap siswa tingkat SMP sebesar Rp. 2,7 juta persiswa pertahun, hanya 21% – 24% dapat ditutupi oleh Dana BOS. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan pendidikan dasar gratis ini bukan hanya persoalan Kemendiknas RI belaka, tetapi hampir sekitar 80% keberhasilannya ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Disinilah penyebab utama terjadinya pergeseran terhadap pencapaian tujuan program Dana BOS. Dalam kenyataannya masih banyak penentu kebijakan di daerah khususnya Gubernur, Walikota/Bupati dan DPRD baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk para Kepala Sekolah belum memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan program pendidikan dasar gratis ini, sehingga tidak mengherankan jika permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan program Dana BOS ini terjadi pada setiap tahapannya mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasinya.

Dari segi perencanaan dan penganggaran misalnya, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa program dana BOS ini tidak hanya melibatkan kemendiknas dan kemenag saja tetapi juga melibatkan pemerintah daerah sampai pada tingkat sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tataran penyusunan rencana dan anggaran ini, masih dijumpai jumlah siswa yang tidak akurat dan tidak komprehensifnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh pihak sekolah, sehingga yang terjadi adalah kekurangan ataupun kelebihan dana BOS yang diterima untuk beberapa sekolah, ketidakakuratan RAPBS serta tidak terarahnya pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Dari segi pelaksanaannya, walaupun telah ada pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan dana BOS, tetapi masih ditemukan terjadinya keterlambatan penyaluran dana, penggunaan dana yang tidak tepat sasaran serta pencatatan yang tidak tertib atas penggunaan dana BOS, termasuk ketidaktertiban penggunaan dana safeguarding yang dikelola oleh Tim Manajemen BOS. Sedangkan dari segi pelaporan dan evaluasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti Pelaporan penggunaan dana BOS yang disusun oleh sekolah dan Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan secara tidak tertib serta pihak sekolah yang tidak secara transparan mengumumkan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah, sehingga pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pihak inspektorat dan masyarakat tidak optimal dalam mengawal pengelolaan dana BOS.

Atas pemaparan diatas terlihat jelas bahwa pengelolaan program Dana BOS memerlukan partisipasi seluruh pihak yang tidak terbatas pada kemendiknas dan kemenag saja, tetapi pemerintah daerah, tim manajemen BOS provinsi, kabupaten/kota, Inspektorat, pihak sekolah bahkan sampai kepada masyarakat juga memberikan andil atas keberhasilannya. Untuk itu, sesuai dengan amanat pasal 48 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan yang menyatakan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik” maka yang perlu dilakukan adalah melakukan pembenahan secara komprehensif atas permasalahan-permasalahan pengelolaan dana BOS tersebut, yang mana tentunya permasalahan tersebut bukan hanya diakibatkan karena pemahaman dan kemampuan sumber daya manusia pengelolan Dana BOS yang kurang memadai, tetapi juga dikarenakan tidak akuratnya data dan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya berkomitmen dalam mengalokasikan dana pendampingan secara memadai untuk menanggulangi kekurangan dana BOS tersebut. Selain itu, karena tujuan program dana BOS ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan uang semata, maka sudah menjadi kewajiban yang mendesak bagi penentu kebijakan di daerah (Kepala Daerah dan Anggota DPRD) mengupayakan pemerataan kualitas pendidikan dan menjamin seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, khususnya bagi generasi penerus bangsa dari masyarakat kurang mampu (miskin) untuk dapat mengenyam pendidikan dasar 9 tahun sampai tuntas, yang diwujudkan dengan pencapaian 0% tingkat putus sekolah dan 100% tingkat kelulusan pada ujian akhir nasional pendidikan dasar (SD/SMP) di daerah.

Penulis: Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako

Advertisements
26
Dec
10

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SUDAH RAWAN

BADAN USAHA MILIK DAERAH SUDAH RAWAN

Oleh:

Andi Chairil Furqan*)

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Jumat, 9 April 2010 Hal. )

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang  lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (azas desentralisasi). Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Konsekuensi dari otonomi daerah ini, salah satunya dalam bentuk pelimpahan wewenang dibidang keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) atau desentralisasi fiskal. Wujud dari desentralisasi fiskal ini adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga salah satunya bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah atau pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal baik pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) maupun pada pihak swasta.

MOTIF PENDIRIAN BUMD

BUMD yang biasa diistilahkan dengan sebutan “Perusahaan Berplat Merah” ini, pembentukannya didasarkan pada Pasal 177 UU No. 34 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang mana pada dasarnya terdapat 4 (empat) alasan pendirian BUMD:

Pertama, alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (public services) dan mencari keuntungan (provit motive).

Kedua, alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.

Ketiga, alasan budget, yaitu sebagai upaya PEMDA dalam mencari  sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

Keempat, alasan politis, yaitu mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politis bagi PEMDA, yang mana alasan politis ini biasanya jarang dikemukakan, terlebih lagi secara formal.

KONDISI BUMD DI SULAWESI TENGAH

Dari keempat alasan pendirian BUMD diatas dapat tergambarkan vitalnya keberadaan BUMD, karena selain harus memberikan kontribusi laba (keuntungan) sebagai sumber pendapatan PEMDA, BUMD juga diperhadapkan pada fungsinya untuk memberikan pelayanan publik dan keberadaannya yang sangat dipengaruhi oleh faktor politis. Inilah yang menjadi dilema dalam pengelolaan BUMD secara umum di tanah air.

Begitupula yang terjadi di Sulawesi Tengah, permasalahan keuangan yang dihadapi oleh PDAM Donggala (Radar Sulteng, 29/12/2009), permasalahan kontribusi yang belum diberikan oleh PD. Parimo (Radar Sulteng, 4/1/2010), permasalahan kepemimpinan yang dihadapi oleh PDAM Poso (Radar Sulteng, 5/1/2010), dugaan tidak disetornya miliaran dana oleh PD. Sulteng ke kas daerah sebagai laba yang menjadi hak daerah (Radar Sulteng, 27/3/2010) dan yang paling terbaru serta menyedot banyak perhatian berbagai pihak saat ini (termasuk kepolisian) yang berupa dugaan kredit macet pada PT. Bank Sulteng yang mencapai miliaran rupiah (Radar Sulteng, 6/4/2010) merupakan sekelumit kondisi dan potret eksistensi keberadaan BUMD di Sulawesi Tengah.

Belum lagi jika kita menelusuri lebih jauh terhadap kondisi dan dampak investasi PEMDA di Sulawesi tengah sebagaimana data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se- Sulawesi Tengah, khususnya pada tahun anggaran 2008, ternyata nilai investasi permanen jangka panjang untuk seluruh daerah se-Sulawesi Tengah seluruhnya berjumlah sekitar 165,5 Milyar. Dari nilai tersebut yang diinvestasikan ke BUMD (PT. Bank Sulteng, PDAM dan Perusahaan Daerah) sekitar 145,6 M, sedangkan sisanya diinvestasikan kepada pihak swasta (PT. Citra Nuansa Elok dan PT. Bangun Askrida). Dengan nilai investasi yang demikian, bagian laba dari penyertaan modal yang didapatkan PEMDA sebagai PAD hanya sekitar 7,2 M atau 4,35 % dari nilai keseluruhan investasi PEMDA.

TIDAK TERBATAS PADA PERMASALAHAN MODAL

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa ada yang salah atas keberadaan dan pengelolaan BUMD di Sulawesi Tengah, yang mana ditandai dengan kekurangmampuan manajemen dalam mengelola modal dan usaha secara efektif dan efisien, masih lemahnya sistem pengendalian intern yang berakibat pada lemahnya pengawasan serta masalah lainnya yang mungkin saja saat ini belum muncul di permukaan dan tidak hanya akibat dari kesalahan atau kekurangan manajemen, tetapi dikarenakan regulasi yang tidak mendukung atau intervensi yang terlalu berlebihan dari PEMDA.

Dari uraian permasalahan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa permasalahan BUMD di Sulawesi Tengah saat ini sudah sangat “rawan”, karena tidak lagi hanya terbatas pada permasalahan kekurangan dan efektifitas pengelolaan modal semata, namun lebih daripada itu, sudah ada indikasi maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi didalam BUMD, yang mana jika hal ini terus dibiarkan meradang maka dapat mengakibatkan BUMD tersebut “mati suri” di tengah tuntutan persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini.

USAHA PEMBENAHAN BUMD

Untuk itu, PEMDA dan DPRD di Sulawesi Tengah semestinya tidak hanya terfokus pada pembahasan regulasi yang mendasari penyertaan modal saja, tetapi juga harus dapat meninjau lebih jauh lagi seluruh aktivitas BUMD mulai dari visi, misi dan program yang direncanakan, jenis usaha yang dilakukan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, akitivitas produksi, aktivitas pemasaran, pemanfaatan teknologi terbaru sampai pada meninjau kembali sistem pengendalian intern.

Dalam hal ini, harapan kita semua (masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya), dilema yang dihadapi oleh BUMD khususnya di Sulawesi Tengah tidak mengakibatkan beban yang berlarut-larut bagi APBD. BUMD harus dapat menunjukkan eksistensinya dan kontribusinya dalam meningkatkan ekonomi daerah dengan melakukan pembenahan secara komprehensif. Tentunya usaha pembenahan BUMD ini tidaklah segampang membalikkan telapak tangan, diperlukan pengetahuan dan komitmen seluruh pihak, terlebih pada tataran manajemen dan karyawan BUMD untuk membenahi segala faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan dan keefesienan pengelolaan BUMD.

Untuk itu, berkaitan dengan pembenahan BUMD ini, usaha yang dilakukan oleh salah satu Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang membentuk tim khusus dalam rangka mencari solusi pengelolaan BUMD baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya (Koran Tempo, 30/3/2010) mungkin saja dapat dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah.

Namun dibalik itu, terlepas dari apapun langkah yang ditempuh dalam rangka pembenahan BUMD, yang terpenting adalah usaha pembenahan BUMD ini harus segera dilakukan dan semata-mata ditujukan untuk membentuk dan memaksimalkan peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan pelayanan publik, menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, bukan malah dijadikan komoditas politik yang nantinya dapat membuat BUMD terkekang dan tidak dapat berinovasi dalam keadaan yang serba kompetitif seperti sekarang ini.

PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN BUMD

Akhirnya, berkaitan dengan akan efektifnya pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 1 Mei 2010 mendatang maka sesuai amanat pada pasal 9 dan pasal 14, yang juga harus menjadi perhatian bagi PEMDA maupun BUMD saat ini adalah dilaksanakannya kewajiban dalam mempublikasikan hasil audit LKPD dan Laporan Keuangan BUMD kepada publik dengan format yang sesuai, dapat dipahami dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Karena dengan publikasi laporan keuangan BUMD tersebut maka terbukalah peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja BUMD, dan atas keterbukaan informasi inilah nantinya diharapkan dapat memberikan daya dorong terhadap usaha pembenahan BUMD di Sulawesi Tengah.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD




January 2018
M T W T F S S
« Jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031