Archive for the 'Ekonomi' Category

22
Jan
13

STRATEGI MEMIMPIN DALAM PUSARAN PRAKTIK KORUPSI “MENGATASI MASALAH DENGAN CARA MENYEMPURNAKAN MASALAH DARI HULU SAMPAI KE HILIR”

The Ary Suta Center

The Ary Suta Center Series On Strategic Management

Abstrak

Andi Chairil Fuqan

Advertisements
31
Dec
11

Menjadi Raja Di Negeri Sendiri: Melalui Gerakan “Xpekan”*)

Menjadi Raja Di Negeri Sendiri:

Melalui Gerakan “Xpekan”*)

Oleh:

Andi Chairil Furqan**)

Kebutuhan manusia pada hakikatnya akan terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Pada zaman primitif, kebutuhan manusia hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Namun, di jaman modern ini, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah terjadi perubahan di segala aspek kehidupan, termasuk menimbulkan perkembangan pada kebutuhan manusia. Salah satunya dijelaskan oleh Abraham Maslow melalui Teori Hirarki Kebutuhan. Dinyatakan bahwa bagaikan piramida terbalik, terdapat tingkatan kebutuhan seseorang, yang dimulai kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan atau perlindungan, kebutuhan sosial atau kebersamaan, kebutuhan penghormatan atau penghargaan (kebutuhan harga diri) sampai pada akhirnya kebutuhan aktualisasi diri.

Dalam memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat tersebut, manusia diperhadapkan pada keterbatasan dan kelangkaan sumber daya, sehingga dibutuhkan kemampuan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam kondisi seperti ini, hanya manusia yang dapat berpikir strategis, inovatif dan kreatiflah yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Disinilah peran penting pendidikan, karena dengan proses yang sistematik dan terstruktur yang diperoleh dari pendidikan, manusia dapat memiliki kesempatan untuk mempe­lajari dan mendapatkan pengetahuan, meningkatkan keahlian, merubah sikap serta tingkah laku, sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Permasalahannya kemudian, walaupun sejak tahun 2005 silam telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di seantoro negeri ini, dalam kenyataannya sampai saat ini masih terdapat ketimpangan yang mencolok antara pendidikan di daerah perkotaan dengan pendidikan yang terdapat pada daerah pinggiran kota atau dari segi geografis, relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman. Ketimpangan ini khususnya terlihat pada ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar. Pada daerah pinggiran kota, khususnya daerah pedalaman, masih banyak ditemukan bangunan kelas tidak layak pakai, fasilitas pembelajaran yang kurang memadai dan tidak berfungsi secara maksimal, buku bacaan yang telah usang serta minimnya ketersediaan tenaga pengajar berkualitas dan berkompeten.

Permasalahan pendidikan ini kemudian berujung pada kondisi ekonomi masyarakat daerah pinggiran kota dan pedalaman. Dalam kondisi serba terbatas, sebagian dari masyarakat beranggapan bahwa akan sulit untuk mengembangkan diri dan kesejahteraan mereka ketika tetap bertahan di daerahnya masing-masing. Akibatnya, dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, tidak mengherankan jika jalan pintas yang ditempuh dan kemudian menjadi primadona saat ini adalah berbondong-bondong mengadu nasib ke daerah perkotaan (selanjutnya diistilahkan dengan urbanisasi). Memang tidak sedikit diantara mereka yang dapat menuai keuntungan ketika bermigrasi ke perkotaan, namun dapat dipastikan hampir sebagian besar dari mereka tidak mampu mendapatkan penghidupan layak di perkotaan sebagaimana diharapkan, hal ini lagi-lagi diakibatkan karena kompetensi mereka yang kurang memadai dan ketidakmampuannya bersaing, mengingat kesempatan dan persaingan dunia kerja di perkotaan yang semakin hari semakin ketat, apalagi jumlah para migran yang semakin hari semakin bertambah.

Fenomena meningkatnya urbanisasi ini tentunya akan menjadi salah satu penghambat terwujudnya pemerataan pembangunan dan pengembangan daerah pinggiran kota dan pedalaman, karena sejatinya potensi sumber daya alam juga tersedia di daerah pinggiran kota dan pedalaman dan boleh jadi tidak kalah banyaknya dengan yang tersedia di daerah perkotaan. Oleh karena itu, masyarakat daerah pinggiran kota dan pedalaman semestinya harus mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya sekaligus membangun daerahnya masing-masing tanpa harus meninggalkan daerahnya (melakukan urbanisasi), karena “sebaik-baiknya hidup di negeri orang, tidak kalah nikmatnya jika kita mampu Menjadi Raja di Negeri Sendiri.

Menjadi Raja Di Negeri Sendiri bukanlah suatu bentuk primordialisme yang berarti apatis dengan pihak ataupun daerah lain, namun merupakan motivasi untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan tanah kelahiran dan tanah air, dengan tetap mengedepankan profesionalisme, persatuan dan kesatuan. Namun pertanyaannya kemudian, sudah siapkah masyarakat daerah pinggiran kota dan pedalaman untuk menjadi raja di negerinya sendiri? Disinilah diperlukan gerakan “Xpekan” yaitu suatu gerakan yang berbasiskan teknologi informasi untuk mewujudkan “keSEtaraan Pendidikan & EKonomi Anak Negeri” yang digerakkan melalui kolaborasi antara XL, Pemerintah, Entitas Pendidikan/Ekonomi, Konglomerat, Akademisi dan NGO (Non Government Organization).


 

KETERTINGGALAN DAERAH PEDALAMAN DAN PINGGIRAN KOTA, REALITAS ATAU REKAYASA?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014 Pemerintah menetapkan setidaknya terdapat 183 jumlah kabupaten yang tergolong daerah tertinggal. Jumlah tersebut terdiri dari 149 kabupaten tertinggal, sebagai kabupaten yang masih berstatus tertinggal dari 199 daerah tertinggal pada tahun 2004- 2009 dan 34 kabupaten hasil pemekaran (Daerah Otonomi Baru). Dari jumlah tersebut sebanyak 128 kabupaten atau sekitar 62 % berada di wilayah kawasan timur Indonesia  (KTI).

Terlepas dari data tersebut, jika diuraikan secara mendetail, ketertinggalan suatu daerah lebih diakibatkan karena letaknya secara geografis relatif terpencil, sulit dijangkau dan jauh di pedalaman; (b) potensi sumber daya alam relatif kecil atau belum dikelola secara maksimal; (c) kuantitas sumber daya manusia relatif sedikit dengan kualitas yang relatif rendah;(d) kondisi infrastruktur sosial ekonomi kurang memadai; (e) kegiatan investasi dan produksi yang rendah; (f) dan beberapa daerah yang merupakan daerah perbatasan antar negara, rawan bencana alam dan rawan konflik, baik secara vertikal maupun horizontal.

Daerah pedalaman merupakan salah satu wujud dari ketertinggalan suatu daerah. Sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat daerah pedalaman dengan kondisi yang serba terbatas. Berkaitan dengan infrastruktur jalan/transportasi misalnya, untuk berpergian ke tempat kerja (kebun, sawah, ladang, pantai), ke sekolah, ke pasar, dan ke rumah kerabat, berjalan kaki merupakan alternatif utama, selain bersepeda maupun menggunakan motor. Belum lagi jika harus berurusan ke ibukota kabupaten atau daerah lainnya, melewati daerah pegunungan, perbukitan, sungai atau jalanan setapak yang tak beraspal sudah merupakan lintasan keseharian mereka. Sedangkan berkaitan dengan fasilitas listrik/ penerangan, jangankan untuk bisa menikmati tontonan sinetron atau film layar lebar di TV, kelap kelip lampu di malam hari saja merupakan hal yang asing bagi sebagian besar dari mereka.

Fasilitas layanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan juga demikian, kalaupun tersedia sekolah dan puskesmas pembantu (pustu)/ pos kesehatan desa (poskesdes) di sekitar mereka, namun sudah menjadi pemandangan yang lazim dijumpai bahwa keberadaan fasilitas tersebut hanya “formalitas” belaka, jauh dari kelayakan. Begitupula ketersediaan tenaga guru dan pelayan kesehatan (dokter/bidan), selain jumlahnya tidak sebanding dengan beban tugas yang harus mereka emban, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan mereka pun, kurang mendapatkan perhatian.

Kondisi ini diperparah lagi dengan kondisi infrastruktur ekonomi, seperti pasar, terminal, dermaga/tambatan kapal yang memprihatinkan serta aktivitas investasi, produksi dan pemasaran yang kadang tidak berpihak kepada masyarakat pedalaman. Pasar dan infrastruktur ekonomi lainnya terkadang dibangun hanya berorientasi “proyek”, sehingga masyarakat sekitar tidak mendapatkan nilai tambah (impact dan benefit) atas keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut. Aktivitas ekonomi juga demikian, karena keterisolasian dan kurangnya akses terhadap informasi, masyarakat pedalaman selaku pelaku ekonomi utama (petani/nelayan) terkadang hanya menjadi “barang mainan” para tengkulak yang seenaknya mempermainkan harga dan menggunakan kelebihan modalnya untuk menindas mereka.

Akibat dari semakin berlarutnya kondisi ini maka wajarlah kemudian urbanisasi menjadi sesuatu “tradisi” yang sulit dihindari, karena sebenarnya sudah menjadi kodrat manusia untuk tidak pernah puas, apalagi jika terus-menerus berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Masyarakat pedalaman juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya, yaitu mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera, sehingga beradu nasib dengan masyarakat perkotaan merupakan hal yang pantas untuk mereka lakukan. Para ahli sosiologi secara garis besar menyatakan bahwa setidaknya terdapat dua faktor penyebab terjadinya urbanisasi, yaitu:

  1. Faktor penarik (pull factors), yaitu kondisi perkotaan atau daya tarik daerah perkotaan yang mengakibatkan masyarakat pedalaman (desa) termotivasi untuk ke kota, diantaranya berupa:
    1. Fasilitas Pendidikan, sekolah dan perguruan tinggi lebih baik dan berkualitas.
    2. Kehidupan kota yang lebih modern
    3. Sarana dan prasarana kota lebih lengkap
    4. Banyak lapangan pekerjaan di kota.
  2. Faktor pendorong (Push factors), yaitu kondisi daerah pedalaman (desa) yang membuat masyarakat memilih untuk ke kota, diantaranya berupa:
    1. Lahan pertanian semakin sempit.
    2. Merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya.
    3. Menganggur, karena tidak banyak lapangan pekerjaan yang tersedia.
    4. Terbatasnya sarana dan prasarana.
    5. Diusir dari tempat asalnya.
    6. Memiliki impian kuat menjadi orang kaya.

Dari dua faktor penyebab terjadinya urbanisasi diatas, dapat disimpulkan bahwa motif utama masyarakat pedalaman melakukan urbanisasi adalah faktor ekonomi/kemiskinan, kemudian didorong oleh faktor pendidikan. Selain itu, faktor kurangnya akses informasi juga memberikan andil terbesar dari terjadinya urbanisasi, karena tidak sedikit dari para migran melakukan urbanisasi akibat ketidaktahuannya atas kondisi perkotaan sebenarnya, sehingga hanya mengandalkan informasi dari kerabat, yang mana informasi-informasi tersebut terkadang tidak semuanya andal dan relevan dengan kebutuhan mereka.

Secara umum, berdasarkan data perkembangan migran pada tahun 1980 dan 1995, pada tahun 2009 silam, Biro Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa dalam skala Indonesia secara keseluruhan, tingkat urbanisasi akan mencapai 68% pada tahun 2025. Sedangkan untuk beberapa provinsi, terutama provinsi di Jawa dan Bali, tingkat urbanisasinya diproyeksikan sudah lebih tinggi dari Indonesia secara total. Tingkat urbanisasi di empat provinsi di Jawa pada tahun 2025 diproyeksikan di atas 80 persen, yaitu di Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten. Sementara khusus untuk DKI Jakarta, tingkat urbanisasinya diproyeksikan telah mencapai 100%. Proyeksi tersebut tidaklah mengherankan, karena untuk DKI Jakarta saja, berkaitan dengan migrasi dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan, walaupun jumlahnya berfluktuasi tiap tahunnya, lonjakan arus urbanisasi rata-rata per tahun mencapai 200.000-250.000 jiwa.

Kondisi ini tentunya mengakibatkan populasi masyarakat yang hidup di perkotaan akan semakin meningkat dan sebaliknya persentasi masyarakat yang hidup di pedesaan/pedalaman akan semakin menurun. Hal ini tentunya perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak terus berlanjut, karena walaupun disatu sisi urbanisasi telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat pedalaman, namun disisi lain, dalam kenyataannya sebagaimana peribahasa “Ingin Hati Memeluk Gunung, Tapi Apa Daya Tangan Tak Sampai” dan “Tak Ada Batang, Akarpun Jadi” menjadi sesuatu yang tak dapat dielakkan oleh sebagian besar para migran, sehingga yang terjadi adalah bukannya mendapatkan penghidupan layak, tetapi hanya menimbulkan masalah baru, yaitu terbentuknya daerah slum/slums, yang mayoritas dihuni oleh para migran yang tidak beruntung tersebut.

Daerah slum/slums itu sendiri secara garis besar merupakan daerah yang kumuh atau tidak beraturan yang terdapat di perkotaan, terutama di daerah pinggiran kota, dengan ciri-ciri antara lain : banyak dihuni oleh pengangguran, tingkat kejahatan/kriminalitas tinggi, demoralisasi tinggi, emosi warga tidak stabil, masyarakatnya mayoritas miskin dan berpenghasilan rendah, daya beli rendah, wilayahnya kotor, jorok, tidak sehat dan tidak beraturan, fasilitas publik sangat tidak memadai, kebanyakan bekerja sebagai pekerja kasar dan serabutan
serta bangunan rumah kebanyakan gubuk dan rumah semi permanen, sehingga jika kondisinya demikian, hampir tidak ada perbedaan kondisi yang dialami oleh masyarakat pedalaman dan masyarakat pinggiran kota, yaitu pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan relatif rendah, yang mana berdampak pada kurangnya daya saing dan lambannya pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah tersebut.

Berdasarkan fenomena ini, menjadi suatu perkara yang sulit untuk membebebaskan daerah pedalaman dan pinggiran kota dari ketertinggalan. Karena selain realitasnya sudah demikian, mungkin juga dikarenakan beberapa pihak telah “sengaja” melakukan pembiaran atau “merekayasa” kondisi ini tetap seperti itu, berharap mengambil keuntungan pribadi atas ketertinggalan tersebut, atau mungkinkah ini merupakan bukti kegagalan pemerintah dan otonomi daerah di Indonesia selama ini?

GERAKAN “XPEKAN” : DARI HULU SAMPAI KE HILIR

Terlepas dari siapa yang salah atas ketertinggalan daerah pedalaman dan pinggiran kota, jika mencermati secara seksama keterkaitan antara permasalahan daerah-daerah tersebut dengan peningkatan urbanisasi maka dapat disimpulkan bahwa benang merah yang menjadi permasalahan utama berlarut-larutnya kondisi-kondisi tersebut adalah ketertinggalan di bidang pendidikan dan ekonomi, sehingga menyebabkan kualitas masyarakat rendah, minat investasi rendah dan pembangunan berjalan lamban malahan statis.

Pembangunan daerah tertinggal itu sendiri merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu wilayah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia di daerah lainnya. Jika dikaitkan dengan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah pedalaman dan pinggiran kota maka baik pembangunan di bidang pendidikan maupun bidang ekonomi, harus dilakukan secara bertahap dan dari hulu sampai ke hilir, yaitu berawal dari upaya pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing baik pada skala regional, nasional maupun global.

Dalam bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, aspek pemerataan dan perluasan akses didasarkan pada Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Siswa (APS), Perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah siswa, perbandingan jumlah kelas/rombongan belajar (Rombel) dengan jumlah siswa, jarak tempuh ke sekolah dan variabel lainnya, sehingga dapat menggambarkan kondisi kesempatan belajar atau mendapatkan pendidikan masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Sedangkan aspek mutu, relevansi dan daya saing merupakan karakter yang melekat pada komponen input, proses dan output. Input pendidikan berkenaan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik, muatan kurikulum, tenaga guru dan kependidikan, dana, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, serta suasana lingkungan pembelajaran. Proses pendidikan berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran yang menuntut pemanfaatan sumber daya. Dalam menciptakan proses pendidikan yang dapat meningkatkan daya saing maka pembinaan profesional, diklat dan reorientasi bagi tenaga pendidik menjadi variabel yang perlu mendapatkan perhatian. Output pendidikan berkaitan dengan jumlah dan mutu lulusan. Lulusan yang berdaya saing berarti memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan dan pangsa pasar atau pengguna lulusan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga didukung oleh pihak swasta atau masyarakat baik dalam menyelenggarakan pendidikan, membantu pendanaan dan ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Dalam bidang ekonomi juga demikian, aspek perluasan dan pemerataan akses ekonomi berkaitan dengan keterbukaan kesempatan melakukan aktivitas ekonomi pada suatu wilayah, seberapa besar masyarakat usia produktif yang bekerja atau memiliki usaha serta seberapa kondusifnya iklim usaha dan investasi menjadi indikator yang dipertimbangkan. Dari segi mutu, relevansi dan daya saing ekonomi juga memiliki keterkaitan erat dengan input, proses dan output aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat. Input aktivitas ekonomi berkaitan dengan sejauhmana ketersediaan modal, bahan baku, tenaga kerja dan faktor lainnya dapat mendukung aktivitas ekonomi yang dijalankan. Proses ekonomi berkaitan dengan upaya mengefektifkan dan mengefisienkan aktivitas produksi barang dan jasa, melalui penerapan manajemen modern, penggunaan mesin dan pemanfaatan teknologi lainnya, termasuk layanan purna jual. Sedangkan output berkaitan dengan kualitas produk yang dihasilkan dan terserapnya produk di pasaran. Untuk mendukung aktivitas ekonomi, selain memerlukan dukungan dari pemerintah, para pelaku ekonomi juga sangat bergantung pada investor, kreditor, pemasok dan terutama pelanggan, sehingga komunikasi atau hubungan yang baik dan lancar harus senantiasa dipertahankan dengan pihak-pihak tersebut.

Melihat kompleksnya aktivitas pendidikan dan ekonomi diatas dan semakin kompetitifnya persaingan di era globalisasi ini maka dalam upaya pengembangannya harus dilakukan secara terarah, terencana, terstruktur, sistematis dan merata. Faktor pertama dan utama yang harus dibentuk adalah pola pikir (mindset) yang sesuai oleh pihak-pihak yang terkait, karena walaupun pengembangan pendidikan dan ekonomi telah menjadi prioritas, namun jika tidak ada kesesuaian mindset maka dapat dipastikan bahwa hasilnya pun tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup dan kesejahteran masyarakat pedalaman dan pinggiran kota.  Dalam hal ini, mindset yang dibutuhkan adalah bahwa upaya pengembangan pendidikan dan ekonomi merupakan upaya perbaikan/pengembangan dari aktivitas di hulu sampai aktivitas di  hilir, yang mana keberhasilannya menjadi tanggung jawab bersama. Setelah terbentuk mindset yang sesuai maka akan menjadi modal utama dalam mengembangkan pendidikan dan ekonomi yang merata, sehingga tercipta kesetaraan antara satu daerah dengan daerah lainnya, yang mana hal inilah yang akan memicu meningkatnya daya saing.

Untuk menciptakan kesetaraan maka diperlukan infrastruktur yang pembangunannya merata di seluruh wilayah. Infrastruktur yang sifatnya paling mendasar, strategis dan sangat dibutuhkan dalam mengefektifkan dan mengefisienkan upaya pengembangan pendidikan dan ekonomi di daerah pedalaman dan pinggiran kota adalah infrastruktur yang dapat menunjang terbukanya akses transportasi, informasi dan komunikasi masyarakat, seperti jalan, jembatan, Tower BTS (Base Transceiver System). Dengan terbukanya akses transportasi, informasi dan komunikasi maka aktivitas pendidikan dan ekonomi di daerah pedalaman dan pinggiran kota sekalipun dapat dilakukan secara efektif dan efisien baik upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan/ekonomi maupun upaya peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. Dapat dipastikan bahwa dengan akses transportasi yang lancar, masyarakat akan lebih mudah bersekolah dan berbisnis. Begitupula jika didukung dengan terbukanya akses informasi dan komunikasi, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan pihak luar, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi insan-insan pendidikan, serta memudahkan berhubungan dengan pemasok dan pelanggan bagi para pelaku ekonomi.

Selama ini, sebenarnya pemerintah telah melakukan beberapa program yang tujuannya untuk meningkatkan akses transportasi, informasi dan komunikasi, khususnya pada daerah pedalaman dan pinggiran kota. Untuk membuka akses transportasi misalnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengupayakan pembangunan jalan menuju daerah terpencil sekalipun, termasuk menuju kantong-kantong produksi. Sedangkan untuk membuka akses informasi dan komunikasi, pemerintah telah memiliki beberapa regulasi dan program, sebut saja penerapan Lisensi Modern oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak dekade 2000-an bagi opeator telekomunikasi dalam rangka mendorong tersebarnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ke seluruh wilayah di tanah air, serta program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) yang berupa bantuan mobil yang membawa sejumlah laptop berikut jaringan internetnya untuk setiap kecamatan. Khusus berkaitan dengan bidang pendidikan, pemerintah juga telah memiliki program Internet goes to school yang berupa penyediaan fasilitas internet dalam mendukung penerapan e-pembelajaran di sekolah. Namun dalam kenyataannya, sampai pada penghujung tahun 2011 ini program-program tersebut belum dapat direalisasikan secara merata untuk seluruh wilayah NKRI, khususnya pada daerah pedalaman, terbukti bahwa masih banyak daerah pedalaman yang belum dapat diakses kendaraan roda 4 (mobil), begitupula dengan kebijakan lisensi modern dan program M-PLIK, sampai sekarang masih terdapat beberapa daerah potensial yang belum dijangkau jaringan telekomunikasi. Sedangkan berkaitan dengan program Internet goes to school kondisinya juga demikian, masih sebagian besar sekolah yang terdapat di Kabupaten yang belum tersentuh program tersebut.

Kondisi ini salah satunya dapat dilihat pada Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Juli 2008 dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala ini, memiliki luas 5.196,02 Km2,  dengan 15 kecamatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan wilayah lembah dan 8 (delapan) kecamatan berada di wilayah pegunungan. Menurut data BPS tahun 2010, sampai pada tahun 2009 Kabupaten Sigi memiliki penduduk berjumlah 215.030 jiwa yang tersebar pada 157 desa, yang mana 15 desa diantaranya tergolong terpencil. Sampai saat ini, masih terdapat Kecamatan yang belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda 4, yaitu Kecamatan Pipikoro, dan beberapa daerah yang belum dijangkau jaringan telepon seluler, seperti Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Lindu dan sebagian Kecamatan Marawola Barat. Apalagi berkaitan dengan program Internet goes to school, sebagian besar malahan hampir seluruh sekolah belum memiliki fasilitas Internet. Hal ini tentunya mengakibatkan lambannya perkembangan pendidikan dan ekonomi di Kabupaten Sigi, padahal kabupaten termuda di Sulawesi Tengah ini terkenal memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi Pariwisata yang  sangat kompetitif dalam menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara, salah satunya wisata alam di Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).

Melihat realitas di Kabupaten Sigi dan beberapa daerah lainnya di seantero negeri ini maka sebagai langkah strategis dalam mengatasi ketertinggalan daerah pedalaman dan pinggiran kota, khususnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi, dibutuhkan suatu program yang dapat menyelesaikan masalah ini secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir, salah satunya dengan cara menggalakkan gerakan “Xpekan”. Gerakan ini merupakan suatu gerakan yang berbasiskan teknologi informasi untuk mewujudkan “keSEtaraan Pendidikan & EKonomi Anak Negeri”, yaitu mengupayakan ketersediaan infrastruktur di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan dan ekonomi, pemberian subsidi penggunaan internet untuk penyelenggara pendidikan, pendidik, peserta didik dan pelaku ekonomi di masyarakat pedalaman dan daerah pinggiran kota, pemberian apresiasi terhadap Kabupaten/kota yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki fasilitas database online terkait perkembangan pendidikan dan ekonomi masyarakat daerah pedalaman dan pinggiran kota, serta pemberian apresiasi/penghargaan bagi masyarakat daerah pedalaman dan pinggiran kota yang memiliki kreasi atau inovasi dalam bidang teknologi informasi. Melalui gerakan ini diharapkan dengan sendirinya dapat meningkatkan komitmen dan motivasi pemerintah dan masyarakat daerah pedalaman dan pinggiran kota untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam mengembangkan pendidikan dan ekonomi di daerahnya masing-masing, sehingga dapat setara dengan masyarakat daerah lainnya.

KOLABORASI “XPEKAN”

Mengingat Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah berumur 66 Tahun, maka sangat beralasan jika masyarakat Indonesia mempertanyakan, mengapa sampai sekarang masih banyak ditemukan daerah yang tertinggal? Apa yang dikerjakan pemerintah selama ini? Kemana uang rakyat yang jumlahnya tidak terhitung lagi, sehingga belum mampu membebaskan daerah pedalaman dan pinggiran kota dari ketertinggalan?

Jawabannya adalah “Tak ada gading yang tak retak”, karena sejatinya dalam hidup berbangsa dan bernegara, Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat, termasuk dalam mengembangkan pendidikan dan ekonomi di daerah pedalaman dan pinggiran kota, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi seluruh elemen masyarakat indonesia untuk berkolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, termasuk melakukan pengembangan pendidikan dan ekonomi di daerah pedalaman dan pinggiran kota dengan berbasiskan pengembangan teknologi informasi sebagaimana gerakan “Xpekan”.

Kolaborasi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam gerakan “Xpekan” ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

    a. XL

XL merupakan pihak yang mewakili operator telekomunikasi seluler yang ada di Indonesia. Dipilihnya XL dalam gerakan ini karena beberapa alasan, yaitu diantaranya adalah:

  1. Dari Segi Layanan XL, selain XL dikenal memiliki tarif murah dibandingkan operator lainnya, XL juga telah memiliki program ataupun kerjasama baik dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan internet, termasuk dalam dunia pendidikan dan ekonomi, misalnya berupa Program Internet Sehat Blog Award, Program Indonesia Berprestasi Award, Program XL Award, Pemberian beasiswa pendidikan,  dan termasuk program Komputer Untuk Sekolah (KUS).
  2. Dari Segi Jangkauan XL, sampai pada 31 Desember 2010, XL telah memiliki 22.191 BTS (2G/3G) yang tersebar di seluruh wilayah dengan pelanggan sebanyak 40,4 juta.
  3. Dari Segi Kredibilitas XL, Setelah pada tahun 2010, XL mendapatkan 15 penghargaan (Award), pada pameran Indonesia International Communication Expo & Conference (ICC), The 8th Indonesia Cellular Show (ICS), dan Festival Komputer Indonesia (FKI) yang diselenggarakan pada bulan Juni 2011 ini, dari 8 kategori untuk operator dalam pemberian Indonesia Cellular Award (ICA) 2011, XL menjadi pemenang untuk 4 kategori, yaitu The Best Data Package, The Best Customer Growth, The Best Operator GSM dan The Best Blackberry Service. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan dan kualitas layanan XL dalam dunia seluler di Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak.

Atas pertimbangan tersebut maka kontribusi XL sangat dibutuhkan dalam gerakan Xpekan ini yang berupa penyediaan infrastruktur (berupa BTS) dan penyediaan layanan yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat.

b. Pemerintah

Upaya pembangunan wilayah tertinggal, termasuk daerah pedalaman dan pinggiran kota merupakan amanah UUD 1945 yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, selama sebagian warganegara Indonesia masih mengalami kendala sosial, ekonomi, budaya akibat keterbatasan daya dukung wilayah yang dihuninya.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menetapkan regulasi, program dan pengawasan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus berkomitmen dan memiliki program yang terarah dan sistematis tentang pengembangan daerah pedalaman dan pinggiran kota, khususnya pengembangan pendidikan dan ekonomi, terutama menjamin terselenggaranya program-program yang terkait dengan gerakan Xpekan.

c. Entitas Pendidikan/Ekonomi

Entitas pendidikan/ekonomi merupakan pihak-pihak yang selama ini berperan sebagai penyelenggara pendidikan dan/atau pelaku ekonomi, terutama masyarakat yang berada di daerah pedalaman dan pinggiran kota, seperti pihak sekolah (negeri/swasta), guru, pekerja dan pengusaha lokal. Pihak-pihak ini dibutuhkan terutama dalam pelaksanaan program-program Xpekan, karena sebagai pelaksana, mereka adalah ujung tombak dari keberhasilan mencapai tujuan yang dimaksud.

d. Konglomerat

Konglomerat merupakan perusahaan atau pengusaha nasional yang memiliki jangkauan nasional dan multinasional, baik lembaga keuangan maupun non  lembaga keuangan yang diharapkan dapat memberikan dukungan pendanaan baik dalam bentuk investasi, kredit/pembiayaan maupun hibah/dana CSR, terutama dalam mendukung pendanaan program-program Xpekan.

e. Akademisi

Akademisi merupakan para ahli atau kalangan intelektual yang berasal dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sebagai tenaga profesional, akademisi diharapkan dapat memberikan dukungan pengetahuan, keterampilan dan teknologi tepat guna (TTG) berdasarkan hasil riset, sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan program-program Xpekan.

f. Non Government Organization (NGO)

NGO merupakan lembaga/organisasi diluar lembaga pemerintah, seperti Organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan, khususnya yang memiliki komitmen dalam melakukan pengembangan pendidikan dan ekonomi masyarakat daerah pedalaman dan pinggiran kota. Kontribusi NGO diharapkan dapat berfungsi sebagai pendamping dan pemantau pelaksanaan program-program Xpekan.

Atas kolaborasi pihak-pihak terkait tersebut maka diharapkan program Xpekan dapat terwujud dan mampu meningkatkan kualitas masyarakat daerah pedalaman dan pinggiran kota, sehingga mereka dapat mengembangkan daerahnya masing-masing, mampu bersaing dengan masyarakat daerah lainnya dan Menjadi Raja di Negeri Sendiri.

 

SELESAI***)

*)    Tulisan ini diikutsertakan pada lomba karya tulis XL Award 2011, dengan tema plihan “Peran Operator dalam Memajukan Pendidikan dan Perekonomian di daerah pinggiran kota dan pedalaman”.

**)  Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako (Kategori Umum).

Referensi:

Adipati Rahmat. (….). Evaluasi Urbanisasi Kota-kota di Indonesia dari perspektif Ekonomi Perkotaan (Studi Kasus Kota DKI Jakarta) http://adipatirahmat. wordpress.com/2009/11/10/evaluasi-urbanisasi-kota-kota-di-indonesia-dari-perspektif-ekonomi-perkotaan-studi-kasus-kota-dki-jakarta/

Algooth Putranto. (2011). Tuntutan pemerataan telekomunikasi. http://aergot. wordpress.com/2011/08/04/tuntutan-pemerataan-telekomunikasi/

Biro Pusat Statistik Kabupatan Sigi (2010) Sigi Tahun 2009 Dalam Angka.

KapanLagi.com. (2011).  Apresiasi Bagi Industri Telekomunikasi Selular Indonesia. http://www.kapanlagi.com/ragam/lifestyle/apresiasi-bagi-industri-telekomunikasi-selular-indonesia.html

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014

Tribunnews. (211). Kemenkominfo Bantu 98 Unit Mobil Komunikasi http://www.tribunnews.com/2011/12/12/kemenkominfo-bantu-98-unit-mobil-komunikasi

Wikipedia. (….). Urbanisasi. http://id.wikipedia.org/wiki/Urbanisasi

XL Axiata (2011) Laporan Tahunan 2010.

……… (2006). Pengertian, Definisi & Ciri Daerah Slum / Daerah Kumuh – Area, Wilayah, Lingkungan Kota – Belajar Geografi Sosiologi http://organisasi.org/pengertian_definisi_ciri_daerah_slum_daerah_kumuh_area_wilayah_lingkungan_kota_belajar_geografi_sosiologi

27
Dec
11

“STRATA PINK BTS INDONESIA”

“STRATA PINK BTS INDONESIA”

Strategi Pemerataan Pengembangan Industri Kreatif

Berbasiskan Telekomunikasi Seluler di Indonesia*)

Oleh:

ANDI CHAIRIL FURQAN **)

 Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya penambahan fungsi pada dua kementerian yang menyebabkan nama kementeriannya pun berubah. Keduanya adalah Kementerian Pendidikan Nasional yang kini menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Keberadaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan suatu gebrakan yang fantastis, karena selain merupakan negara pertama yang memiliki kementerian ekonomi kreatif, disatukannya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dapat menyelaraskan perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia menuju pasar global, sehingga potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia dapat dikenal oleh masyarakat dunia, dapat menjadi komoditas unggulan di tingkat global dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Walaupun perkembangan indutri kreatif di Indonesia menunjukkan prestasi dan potensi yang menggembirakan, namun dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa ketimpangan dalam perkembangannya yang bermuara pada permasalahan pemerataan pengembangannya. Untuk itu, agar ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekenomian Indonesia, maka diperlukan strategi jitu dalam melejitkan perkembangan industri kreatif secara merata, baik dari segi pemerataan pengembangan seluruh subsektor maupun pemerataan pengembangan industri kreatif di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan STrategi PemeRATAan Pengembangan INdustri Kreatif Berbasiskan Telekomunikasi Seluler di INDONESIA yang dapat diistilahkan dengan “STRATA PINK BTS INDONESIA”.

MENELISIK INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA

Masyarakat mengembangkan sistem ekonomi agar dapat mengatur keseimbangan antara sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan kelangkaan sumber daya tersebut maka masyakarat diarahkan pada sistem ekonomi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (a). Apa yang akan diproduksi? (b). Berapa jumlah yang akan diproduksi? (c). Bagaimana cara memproduksinya? dan (d). Siapa mendapat apa?.

Keberadaan industri kreatif merupakan suatu sektor usaha yang memberikan perhatian lebih terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu/kelompok untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu/kelompok, telah terbukti mampu menciptakan sistem ekonomi kreatif atau suatu sistem kegiatan manusia yang berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa yang bernilai kultural, artistik, estetika, intelektual, dan emosional bagi para pelanggan di pasar. Hal ini membuktikan bahwa industri kreatif merupakan solusi dalam menyiasati kelangkaan sumber daya dengan mengembangkan industri alternatif yang berbasiskan sumber daya yang terbarukan.

Selain dapat mendukung pemanfaatan sumber daya yang terbarukan, pengembangan sektor industri kreatif ini juga telah dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, dapat menciptakan iklim bisnis yang positif, dapat memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia, merupakan pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas, serta memiliki dampak sosial yang positif. Kontribusi industri kreatif tersebut dapat terlihat dari hasil studi Departemen (Kementerian) Perdagangan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2009 terhadap kondisi industri kreatif antara tahun 2002-2008.

Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa dari segi Produk Domestik Bruto (PDB), dengan rata-rata pertumbuhan PDB antara tahun 2002-2008 yang sebesar 2,32%, Sektor industri kreatif dapat memberikan kontribusi pada PDB Nasional rata-rata sebesar 7,80% atau senilai Rp. 235.633 Miliar, lebih tinggi dari rata-rata kontribusi Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Konstruksi dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Sedangkan dari segi penyerapan tenaga kerja tahun 2002-2008, Sektor Industri Kreatif menduduki peringkat ke-5 di antara 10 sektor utama, dengan kontribusi sebanyak 7.391.642 tenaga kerja atau sekitar 7,74% dari total tenaga kerja nasional, masih memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan penyerapan tenaga kerja sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Konstruksi, Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Walaupun rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja Sektor Industri Kreatif tahun 2002-2008 merupakan yang terendah di antara 10 sektor utama, bahkan bernilai negatif atau sebesar -0,41%, namun dari segi rata-rata Produktivitas Tenaga Kerja, Sektor Industri Kreatif menduduki peringkat ke-7 di antara 10 sektor. Produktivitas tenaga kerja industri kreatif ini mencapai nilai Rp. 19.406.000,- per tahun, atau sekitar Rp.1.617.000,- per bulan, mengungguli rata-rata produktivitas tenaga kerja Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Jasa Kemasyarakatan, dan Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan.

Sementara itu, dari segi nilai ekspor dan impor, walaupun kontribusi ekspor industri kreatif memiliki kecenderungan semakin menurun dari tahun 2002-2008, yaitu dari 11,4% ekspor nasional pada tahun 2002 dan menurun hingga hanya mencapai 7,5% pada tahun 2008, kontribusi Net Trade atau Net Export yang dihasilkan Sektor Industri Kreatif menunjukkan kinerja yang sangat baik, yaitu berkisar 22-27% dari tahun 2002-2007 dan meningkat tajam di tahun 2008 menjadi 41,7%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya Net Trade sektor industri kreatif maka semakin besar pula cadangan devisa negara yang dapat dihasilkan dari indutri kreatif, sehingga dapat berkontribusi positif pada perekonomian Indonesia. Kontribusi positif ini juga dapat terlihat pada jumlah usaha di sektor industri kreatif, walaupun menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dari tahun 2002-2008 dan mengalami pertumbuhan sebesar -0,22%, namun dibandingkan dengan jumlah usaha di 10 sektor utama, rata-rata jumlah usaha Sektor Industri Kreatif tahun 2002-2007 berada pada peringkat 4, dengan kontribusi sebesar 6,7% dari total jumlah usaha di Indonesia, atau sekitar 2,8 juta usaha, melebihi kontribusi sektor industri pengolahan, sektor jasa kemasyarakatan, sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, dan sektor listrik, gas dan air bersih. Posisi ini tentunya menunjukkan bahwa Sektor Industri Kreatif merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional.

Di indonesia, sampai pada tahun 2011, industri kreatif dikelompokkan ke dalam 14 subsektor, yaitu terdiri dari (1) Arsitektur; (2) Desain; (3) Fesyen; (4) Film, Video, dan Fotografi; (5) Kerajinan; (6) Layanan Komputer dan Piranti Lunak; (7) Musik; (8) Pasar dan Barang Seni; (9) Penerbitan dan Percetakan; (10) Periklanan; (11) Permainan Interaktif; (12) Riset & Pengembangan; (13) Seni Pertunjukan; dan (14) Televisi dan Radio. Dari 14 Subsektor Industri Kreatif yang telah dipetakan tersebut, subsektor yang memberikan kontribusi Nilai Tambah Bruto (NTB) terbesar sepanjang tahun 2002 sampai 2008 adalah Subsektor Fesyen dengan rata-rata NTB harga berlaku sebesar Rp. 107,8 triliun, atau sekitar 45,78% dari total NTB Sektor Industri Kreatif. Tujuh subsektor lain yang memberi kontribusi NTB diatas 1% berturut-turut adalah Subsektor Kerajinan 24,23%, Subsektor Desain 6,57%, Subsektor Periklanan 6,42%, Subsektor Penerbitan dan Percetakan 5,10%, Subsektor Musik 4,85%, Subsektor Arsitektur 2,44% dan Subsektor Televisi dan Radio 1,51%. Sedangkan Subsektor yang memberi kontribusi NTB dibawah 1% berturut-turut adalah Subsektor Layanan Komputer dan Piranti Lunak 0,95%, Subsektor Riset & Pengembangan 0,68%, Subsektor Film, Video, dan Fotografi 0,59%, Subsektor Pasar dan Barang Seni 0,50%, Subsektor Permainan Interaktif 0,28%, dan Subsektor Seni Pertunjukan 0,09%. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan PDB Nasional tahun 2002-2008 yang sebesar 5,56% maka subsektor yang mengalami pertumbuhan PDB diatas rata-rata pertumbuhan PDB nasional tersebut adalah subsektor Layanan Komputer dan Piranti Lunak sebesar 16,87%, Subsektor Permainan Interaktif 13,88%, subsektor Musik 13,42%, Subsektor Periklanan 13,42%, Subsektor Seni Pertunjukan 7,67%, Subsektor Televisi dan Radio 7,57%, Subsektor Arsitektur 6,43%, Subsektor Riset dan Pengembangan 6,20%, dan Subsektor Penerbitan dan Percetakan 5,73%.

Sehubungan dengan penyerapan tenaga kerja masing-masing subsektor industri kreatif tahun 2002-2008, seperti halnya kontribusi masing-masing subsektor terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja terbesar juga pada subsektor fesyen, subsektor kerajinan dan subsektor desain yaitu masing-masing dapat menyerap tenaga kerja rata-rata sebesar 4.028.588, 2.289.003 dan 424.512 tenaga kerja. Sedangkan yang terendah terserap di subsektor permainan kreatif, subsektor seni pertunjukan dan subsektor riset dan pengembangan, yaitu masing-masing 2.543, 8.446 dan 8.829 tenaga kerja. Kondisinya terbalik jika melihat penyerapan tenaga kerja, karena Subsektor Permainan interaktif, Subsektor Periklanan dan Subsektor Arsitektur mimiliki memiliki rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tahun 2002-2008 sebesar 14%, 9,38% dan 7,36%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja Sektor Industri Kreatif sebesar -0,41% dan penyerapan tenaga kerja nasional sebesar 1,82%. Sedangkan sektor-sektor yang memiliki kecenderungan penurunan penyerapan tenaga kerja adalah Subsektor Fesyen, Subsektor Kerajinan, Subsektor Musik dan Subsektor Desain. Hal ini ditandai dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2002-2008 yang bernilai negatif.

Sementara itu, berkaitan dengan nilai ekspor dan impor masing-masing subsektor indsutri kreatif tahun 2002-2008, menunjukkan bahwa subsektor industri kreatif yang selalu memiliki Net Trade positif sepanjang tahun 2002-2008, adalah Subsektor Kerajinan, Subsektor Musik, Subsektor Penerbitan dan Percetakan dan Subsektor Pasar Barang Seni, sedangkan subsektor yang selalu memiliki Net Trade negatif Subsektor Film, Video dan Fotografi, Subsektor Periklanan dan Subsektor Arsitektur. Begitupula jika dikaitkan dengan jumlah usaha masing-masing subsektor industi kreatif tahun 2002-2008, walaupun ada beberapa subsektor yang mengalami tren penurunan jumlah usaha, seperti Subsektor Film, Video dan Fotografi, namun Subsektor Arsitektur, Subsektor Musik, Subsektor Penerbitan dan Percetakan, Subsektor Piranti Lunak, Subsektor Periklanan, Subsektor Riset dan Pengembangan, Subsektor Permainan Interaktif dan Subsektor Televisi dan Radio menunjukkan trend peningkatan jumlah usaha. Indikasi ini tentunya cukup menggembirakan, terlebih lagi selama 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2007-2008, seluruh (14) subsektor industri kreatif mengalami peningkatan jumlah usaha. Inilah yang membuktikan bahwa akhir-akhir ini industri kreatif telah menjadi sektor usaha yang semakin menjanjikan dan menarik untuk digeluti oleh masyarakat Indonesia.

 

KETIMPANGAN PERKEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA

Berdasarkan hasil studi Departemen (Kementerian) Perdagangan Republik Indonesia terhadap kondisi industri kreatif yang dilaksanakan pada tahun 2009 tersebut dan kondisi kekinian perkembangan industri kreatif di Indonesia maka disatu sisi dapat dikatakan bahwa sektor industri kreatif telah menunjukkan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia dan merupakan suatu sektor usaha yang berpotensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Namun, disisi lain jika mengamati prestasi dan potensi industri kreatif di indonesia saat ini, masih terdapat beberapa ketimpangan dalam perkembangannya, antara lain:

  1. Secara umum, pada tahun 2002-2008, rata-rata pertumbuhan PDB sektor industri kreatif dan rata-rata pertumbuhan jumlah usaha di Sektor Industri Kreatif masih dibawah rata-rata pertumbuhan PDB Nasional dan rata-rata pertumbuhan jumlah usaha nasional, begitupula rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, merupakan yang terendah di antara 10 sektor utama, sedangkan nilai ekspor sektor industri kreatif terus menurun hingga hanya mencapai 7,5% di tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan sektor industri kreatif masih lebih lambat dari kecepatan pertumbuhan usaha nasional.
  2. Secara parsial, kontribusi PDB, kontribusi jumlah usaha, kontribusi penyerapan tenaga kerja dan kontribusi ekspor masing-masing subsektor industri kreatif tahun 2002-2008 masih didominasi oleh subsektor Fesyen, subsektor kerajinan dan subsektor desain, sehingga walaupun subsektor industri kreatif lainnya mengalami pertumbuhan, belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan industri kreatif secara keseluruhan di Indonesia.
  3. Pengembangan industri kreatif masih terkonsentrasi pada daerah tertentu, seperti: DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Solo, Surabaya, Makassar, Medan, Pontianak dan beberapa kota besar lainnya, sehingga keberadaan industri kreatif pada kabupaten/kota lainnya belum dapat dikembangkan secara optimal.
  4. Perhatian media nasional melalui pemberitaan/artikel di situs internet mengenai industri kreatif belum marak dipublikasikan, sampai pada bulan Juni 2009, tercatat hanya situs kompas.com yang memiliki artikel diatas 1.000 atau sebanyak 1.360, sedangkan media nasional lainnya hanya memiliki artikel dibawah 250. Dari artikel-artikel tersebut, hanya tiga subsektor industri kreatif yang sering diangkat menjadi topik dalam media nasional tersebut, yaitu subesktor film, video dan fotografi, subsektor musik dan subsektor layanan komputer dan piranti lunak, sehingga perkembangan subsektor lainnya belum terpublikasikan secara merata di masyarakat.
  5. Perhatian pemerintah, masyarakat dan media di daerah terhadap perkembangan industri kreatif juga masih sangat minim. Belum semua Pemerintah Daerah memiliki masterplan atau cetak biru pengembangan industri kreatif. Hal ini juga terlihat dari pemberitaan di media daerah (yang memiliki situs internet), sampai pada bulan Juni 2009, walaupun hanya memuat 17 artikel, media di daerah solo tercatat mempublikasikan artikel terbanyak, sementara subsektor yang sering diangkat menjadi topik di media daerah hanya seputar subesktor film, video dan fotografi, subsektor musik dan subsektor fesyen, sehingga dengan masih minimnya perhatian pemerintah dan masyarakat daerah terhadap industri kreatif di daerah maka mengakibatkan perkembangan industri kreatif di beberapa daerah berjalan lambat.
  6. Walaupun beberapa subsektor industri kreatif intangible atau yang berbasis digital, seni, budaya, media dan teknologi, seperti: Subsektor Musik; Film, Video dan Fotografi; Layanan Komputer dan Piranti Lunak; Periklanan; Arsitektur; Televisi dan Radio; Seni Pertunjukkan; Riset dan Pengembangan; dan Permainan Interaktif  telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, namun belum memiliki dokumentasi yang cukup baik, sehingga kontribusi dan perkembangannya, khususnya di daerah-daerah belum dapat terpantau secara maksimal.
  7. E-commerce sebagai pintu memasuki pasar global belum sepenuhnya dimanfaatkan dan termanfaatkan oleh pelaku industri kreatif dan masyarakat sebagai pelanggan. Sejauh ini belum banyak pelaku kreatif yang menjalankan E-Commerce secara lengkap. Beberapa para pelaku kreatif hanya memiliki halaman situs internet perusahaannya, yang hanya berfungsi memperkenalkan produk atau promosi produk, tanpa adanya transaksi online, sehingga media internet belum termanfaatkan secara optimal oleh pelaku indsutri kreatif sebagai media penciptaan inovasi, publikasi, promosi dan penjualan produk-produk industri kreatif.

Atas beberapa kondisi “ketimpangan” tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pengembangan industri kreatif di Indonesia adalah pemerataan pengembangannya. Belum seluruh potensi yang ada pada masing-masing subsektor industri kreatif dan yang terdapat di daerah-daerah dikembangkan secara merata, yang mana hal ini salah satunya diakibatkan karena perkembangan teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku industri kreatif, pemerintah, media dan masyarakat.

MAU DIBAWA KEMANA INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA?

Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia 2025 diarahkan pada pencapaian visi “Bangsa Indonesia yang berkualitas hidup dan bercitra kreatif di mata dunia“, dengan misi “Memberdayakan Sumber Daya Insani Indonesia Sebagai Modal Utama Pembangunan Nasional” untuk: (1). Peningkatan kontribusi industri kreatif terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia; (2). Peningkatan ekspor nasional dari produk/jasa berbasis kreativitas anak bangsa yang mengusung muatan lokal dengan semangat kontemporer; (3). Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai dampak terbukanya lapangan kerja baru di industri kreatif; (4). Peningkatan jumlah perusahaan berdaya saing tinggi yang bergerak di industri kreatif; (5). Pengutamaan pada pemanfaatan pada sumber daya yang berkelanjutan bagi bumi & generasi yang akan datang; (6). Penciptaan nilai ekonomis dari inovasi kreatif, termasuk yang berlandaskan kearifan dan warisan budaya nusantara; (7). Penumbuhkembangan kawasan-kawasan kreatif di wilayah Indonesia yang potensial; (8). Penguatan citra kreatif pada produk/jasa sebagai upaya pencitraan negara (national branding) Indonesia di mata dunia Internasional.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, atas pertimbangan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan pertimbangan karakteristik Industri Kreatif Indonesia, pengembangan industri kreatif di Indonesia dibagi menjadi 2 tahap utama, yaitu: tahap penguatan (2008-2014); dan tahap akselerasi (2015-2025). Beberapa indikator yang digunakan atas pencapaian visi dan misi ekonomi kreatif pada tahap akselerasi (2025) adalah (1). Kontribusi industri kreatif terhadap PDB mencapai mencapai 9-11% dari PDB riil nasional; (2). Kontribusi ekspor industri kreatif mencapai 12-13% dari ekspor nasional, dengan nilai nominal sekitar Rp. 500 triliun; (3). Kontribusi penyerapan tenaga kerja industri kreatif terhadap tenaga kerja nasional pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 9-11%, dengan jumlah pekerja sekitar 12,3 juta; (4). Pertumbuhan paten, hak cipta, merek, desain industri, yaitu masing-masing sebesar 4%, 38,94%, 6% dan 39,7%; (5). Menumbuhkembangan 10 kawasan kreatif potensial di wilayah Indonesia; (6). Terdapat tambahan 525 merek lokal yang terpercaya dan telah secara legal terdaftar di Dirjen HKI Indonesia dan juga di kantor paten negara tujuan ekspor.

Mengingat perkembangan industri kreatif di Indonesia yang masih mengalami “ketimpangan”, upaya pencapaian indikator-indikator di tahun 2025 tersebut bukanlah perkara mudah dan sekedar “membalikkan telapak tangan”, namun dibutuhkan komitmen dan sinergi dari semua pihak yang terkait dan “lompatan-lompatan” dalam melejitkan perkembangan industri kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan “strategi jitu” dalam mengembangkan industri kreatif di Indonesia, yang harus diawali dengan dilakukannya pemerataan pengembangan industri kreatif.

PEMERATAAN SEBAGAI PONDASI PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF

Istilah pemerataan bukanlah hal baru di telinga masyarakat Indonesia, sejak reformasi digulirkan pada penguhujung tahun 1997, pemerataan merupakan “jargon” yang banyak laku dipasaran dan dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak tertentu. Peralihan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi merupakan salah satu wujud dari upaya pemerataan yang direalisasikan oleh Bangsa Indonesia, begitupula dengan euforia pemekaran daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga mengusung “pemerataan pembangunan” sebagai dalil dalam memperjuangkannya, sehingga tidak mengherankan jika saat ini pemerataan merupakan hal yang mendasar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di Indonesia. Berkaitan hal tersebut, dengan belajar dari ketimpangan yang terjadi dalam perkembangan industri kreatif di Indonesia saat ini, membutuhkan pemerataan dalam pengembangannya, namun pemerataan pengembangan industri kreatif di Indonesia tidak hanya terbatas pada pemerataan pengembangan untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga menyangkut pemerataan pengembangan seluruh subsektor industri kreatif, karena dengan dilakukannya pemerataan tersebut, selain dapat mengembangkan seluruh potensi-potensi industri kreatif di seluruh wilayah NKRI, juga dapat menjaga kestabilan kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian nasional.

Upaya pengembangan industri kreatif tidak terlepas dari model pengembangan ekonomi kreatif. Setidaknya terdapat 5 (lima) pilar dalam model pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu:

  1. Industry. Industri merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait dengan produksi, distribusi, pertukaran serta konsumsi produk atau jasa dari sebuah negara atau area tertentu. Industri yang menjadi perhatian dalam pilar ini khususnya adalah industri kreatif atau aktivitas para pelaku industri kreatif.
  2. Technology. Teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas balk material dan non material, yang merupakan aplikasi penciptaan dari proses mental atau fisik untuk mencapai nilai tertentu. Dengan kata lain, teknologi bukan hanya mesin ataupun alat bantu yang sifatnya berwujud, tetapi teknologi ini termasuk kumpulan teknik atau metode-metode, atau aktivitas yang membentuk dan mengubah budaya. Teknologi ini akan merupakan enabler untuk mewujudkan kreativitas individu dalam karya nyata.
  3. Resources. Sumber daya yang dimaksudkan disini adalah input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah, selain ide atau kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya insani yang merupakan landasan dari industri kreatif ini. Sumber daya meliputi sumber daya alam, material maupun ketersediaan lahan yang menjadi input penunjang dalam industri kreatif.
  4. Institution. Institution dalam pilar pengembangan industri kreatif dapat didefinisikan sebagai tatanan sosial dimana termasuk di dalamnya adalah kebiasaan, norma, adat, aturan, serta hukum yang berlaku. Tatanan sosial ini bisa bersifat informal, seperti sistem nilai, adat istiadat, atau norma, maupun bersifat formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
  5. Financial Intermediary. Lembaga intermediasi keuangan adalah lembaga yang beperan menyalurkan pendanaan kepada pelaku industri yang membutuhkan, balk dalam bentuk modal/ekuitas mapun pinjaman/kredit. Lembaga intermediasi keuangan merupakan salah satu elemen penting untuk untuk menjembatani kebutuhan keuangan bagi pelaku dalam industri kreatif.

Kelima pilar diatas saling terkait satu sama lain dalam menciptakan bangunan industri kreatif yang kokoh. Sementara itu, bangunan industri kreatif sangat ditentukan oleh hubungan antara Cendekiawan (Intellectuals), Bisnis (Business) dan pemerintah (Government) yang disebut sebagai sistem ‘triple helix’ yang merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif. Hubungan yang erat, saling menunjang dan bersimbiosis mutualisme antara ke-3 aktor tersebut dalam kaitannya dengan landasan dan pilar-pilar model industri kreatif akan menghasilkan industri kreatif yang berdiri kokoh dan berkesinambungan. Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki otoritas untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang­-undang di wilayah tertentu diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan industri kreatif di Indonesia.

Untuk itu, berdasarkan 5 pilar pengembangan industri kreatif diatas dan seiring dengan upaya pencapaian visi dan misi ekonomi kreatif tahun 2025 maka strategi pemerataan pengembangan industri kreatif di Indonesia yang perlu dilakukan oleh pemerintah dibagi kedalam dua strategi utama, yaitu:

1. Pemerataan pengembangan industri kreatif di seluruh wilayah NKRI.

Industri kreatif adalah penghasil creative capital, dengan mengembangkan industri kreatif di Indonesia maka industri-industri lokal bisa mengurangi ketergantungannya terhadap industri atau produk asing. Apalagi jika keberadaan industri kreatif dikaitkan dengan keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), upaya pengembangan industri kreatif dengan sendirinya dapat menciptakan UMKM yang handal dan berdaya saing global, memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, kontribusi industri kreatif tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga dapat memberikan dampak positif kepada aspek lainnya, seperti peningkatan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan inovasi dan kreativitas anak bangsa, merupakan industri yang menggunakan sumber daya yang terbarukan, serta kualitas hidup dan toleransi sosial masyarakat.

Walaupun salah satu misi ekonomi kreatif adalah penumbuhkembangan kawasan-kawasan kreatif di wilayah Indonesia yang potensial, namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menumbuhkembangkan industri kreatif di seluruh wilayah NKRI, mengingat setiap wilayah memiliki sumber daya alam dan adat-istiadat berbeda, yang kesemuanya berpotensi untuk dikembangkannya industri kreatif, sehingga dengan adanya pengembangan industri kreatif di suatu daerah maka akan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian, kondisi sosial dan pembangunan di daerah-daerah tersebut.

Untuk itu, agar pengembangan industri kreatif di Indonesia dapat bersinergi dengan program pemerataan pembangunan maka pemerintah harus mengupayakan terselenggaranya pengembangan industri kreatif secara merata di seluruh wilayah NKRI. Setiap Pemerintah Daerah diupayakan untuk memiliki masterplan atau program pengembangan industi kreatif berdasarkan pada kondisi dan potensi di daerah masing-masing, serta ditetapkan dengan regulasi setingkat Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan Bupati (PERBUP) yang didalamnya mengatur tentang strategi, pihak-pihak terkait dan fasilitas dalam pengembangan industri kreatif di masing-masing daerah tersebut, termasuk memberikan perhatian terhadap gerakan komunitas kreatif.

2. Pemerataan pengembangan industri kreatif pada seluruh subsektor industri kreatif.

Industri kreatif memiliki subsektor yang banyak. Ada yang kreasinya berbentuk produk fisik (tangible), ada pula yang kreasinya berupa produk non-fisik (intangible). Dibalik itu, pondasi industri kreatif adalah sumber daya manusia (People). Keunikan industri kreatif yang menjadi ciri bagi hampir seluruh sektor industri yang terdapat dalam industri kreatif adalah peran sentral sumber daya manusia sebagai modal insani dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya. Untuk itu, pembangunan industri kreatif Indonesia yang kompetitif harus dilandasi oleh pembangunan SDM yang terampil, terlatih dan terberdayakan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan dan kreativitas, sehingga dapat menciptakan insan kreatif dan inovatif yang dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa seluruh subsektor industri kreatif dapat dikembangkan secara merata di Indonesia, mengingat ketersediaan SDM yang mencapai 259.940.857 jiwa terhitung 31 Desember 2010. Jumlah ini sangat berpotensi untuk diarahkan pada pengusaan pengetahuan dan keterampilan seluruh subsektor industri kreatif yang ada di Indonesia. Apalagi data menunjukkan bahwa pelaku industri kreatif saat ini lebih banyak didominasi dan diminati oleh orang-orang muda atau usia produktif yang masih mudah diarahkan untuk menguasai subsektor tertentu, sehingga menunjang dilaksanakannya pemerataan pengembangan seluruh subsektor industri kreatif.

Urgensi pemerataan pengembangan seluruh subsektor industri kreatif juga dilatarbelakangi oleh kondisi perkembangan indutri kreatif yang masih menunjukkan ketimpangan, yaitu masih didominasi oleh subsektor fesyen, subsektor kerajinan dan subsektor desain. Sementara pertumbuhan ketiga subsektor tersebut sudah mulai stagnan atau cenderung menurun. Hal ini merupakan indikasi peringatan bagi pengembangan industri kreatif nasional, bahwa ke depan industri kreatif jangan lagi hanya mengandalkan ketiga Subsektor tersebut. Subsektor lainnya juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan, karena telah menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif dan semakin meningkat dari tahun 2002-2008.

Untuk itu, agar upaya pemerataan pengembangan seluruh subsektor industri kreatif ini dapat disinergikan dengan program pemerataan pengembangan industri kreatif diseluruh wilayah NKRI maka strategi yang dapat dijalankan oleh pemerintah adalah memasukkan pelajaran ekonomi kreatif ke dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan serta mengupayakan agar setiap Pemerintah Daerah mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan memberikan fasilitas didirikannya perguruan tinggi atau lembaga pendidikan (kursus) yang memiliki jurusan/program studi berkaitan dengan subsektor industri kreatif tertentu, dengan tetap menjaga pemerataan penyelenggaraan pendidikan subsektor industri kreatif tersebut secara keseluruhan. Selain dalam bidang pendidikan, baik pemerintah pusat (kementerian terkait) maupun pemerintah daerah perlu memberikan perhatian, apresiasi serta fasilitas yang merata atas pengembangan seluruh subsektor industri kreatif, termasuk subsektor kuliner yang rencananya akan dimasukkan ke dalam subsektor ke 15 industri kreatif di Indonesia pada tahun 2012 nanti.

Berawal dari strategi pemerataan pengembangan industri kreatif tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya insani sebagai pelaku utama industri kreatif, menciptakan iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan bisnis industri kreatif, menjamin adanya penghargaan/apresiasi terhadap insan kreatif dan karya kreatif yang dihasilkan, serta menumbuhkan kepercayaan lembaga keuangan dalam mendukung pendanaan seluruh subsektor industri kreatif di seluruh wilayah NKRI.

PERAN TELEKOMUNIKASI SELULER DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF

Globalisasi adalah sebuah keniscayaan. Konsekuensi yang harus diterima jika masuk di dalamnya adalah harus siap berkompetisi dengan pesaing. Pada tingkat bisnis, untuk dapat memenangkan persaingan, pebisnis harus mengubah cara pandang berkompetisi karena perubahan yang cepat telah menjadi ciri utama lingkungan bisnis global saat ini. Tekanan untuk berubah datang dari berbagai penjuru, selain dari suasana kompetitif persaingan global, tuntutan perubahan juga datang dari kelompok stakeholder. Dunia bisnis telah terikat dalam perjanjian dan transaksi yang lebih kompleks dan tanpa batas, setiap organisasi bisnis menonjolkan keunggulannya masing-masing, manajemen resiko lebih sering diperbincangkan dan tindakan legal pun menjadi sesuatu yang mulai banyak dipertimbangkan dalam masyarakat (pelanggan). Prahald (1997) seperti yang dikutip oleh Widoatmodjo (2005) mengemukakan delapan perubahan cara pandang yang diperlukan untuk bisa berkompetisi, yaitu (1). Dari kondisi yang nyaman menjadi kondisi yang ketat; (2). Dari lokal menjadi global; (3). Dari diikuti menjadi mengikuti; (4). Dari batasan industri yang jelas menjadi tidak jelas; (5). Dari stabil menjadi tidak stabil; (6). Dari tidak langsung menjadi langsung; (7). Dari integrasi vertikal menjadi spesialis; (8). Dari berpengetahuan tunggal menjadi jamak. Itulah yang semestinya harus dilakukan oleh para pelaku industri kreatif.

Selain itu, tuntutan perubahan juga datang dari kemajuan pesat teknologi informasi. Teknologi Informasi itu sendiri merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Dengan teknologi informasi, telah menciptakan pola kerja, pola produksi dan pola distribusi yang lebih murah dan lebih efisien. Penemuan baru di bidang teknologi informasi komunikasi seperti internet, email, Short Message Service (SMS), Global System for Mobile (GSM) telah menciptakan interkoneksi antar manusia yang menuntut manusia menjadi semakin produktif, kreatif dan inovatif, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi informasi akan berkontribusi positif terhadap perkembangan industri kreatif jika dimanfaatkan secara optimal.

Di indonesia, kemajuan pesat teknologi informasi ditandai dengan evolusi yang begitu cepat pada industri telekomunikasi seluler sejak tahun 1984. Pada tahun itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling awal mengadopsi teknologi seluler versi komersial, dimulai Nordic Mobile Telephone (NMT), lalu Advance Mobile Phone Sistem (AMPS), yang keduanya menandai pemanfaatan teknologi seluler generasi pertama (1G) di Indonesia, kemudian pada tahun 1995 diluncurkan teknologi generasi pertama Code Division Multiple Access (CDMA) yang disebut Extended Time Division Multiple Access  (ETDMA). Pada dekade yang sama, diperkenalkan pula teknologi Global System for Mobile (GSM) yang membawa teknologi telekomunikasi seluler di Indonesia ke era generasi kedua (2G). Pada masa ini, layanan pesan singkat atau short message service (SMS) menjadi fenomenal di kalangan pengguna ponsel berkat sifatnya yang hemat dan praktis, termasuk mulai digunakannya teknologi General Packet Radio Service (GPRS), dengan kemampuannya melakukan transaksi paket data. Teknologi ini kerap disebut dengan generasi dua setengah (2,5G), yang kemudian disempurnakan oleh Enhanced Data Rates for GSM Environment (EDGE), yang biasa disebut dengan generasi dua koma tujuh lima (2,75G).

Pada tahun 2001, di Indonesia telah dikenal teknologi CDMA generasi kedua (2G), yang kemudian pada 2004 mulai muncul operator 3G pertama, yang mana tidak lama berselang setelah itu, teknologi layanan telekomunikasi seluler di Indonesia telah mencapai generasi ketiga-setengah (3,5G), ditandai dengan berkembangnya teknologi High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) yang mampu memungkinkan transfer data secepat 3,6 Mbps. Sedangkan teknologi 4G mulai diperkenalkan sejak tahun 2008, yang dimulai dengan dikembangkannya Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) oleh pemerintah. WiMAX sendiri adalah teknologi telekomunikasi terbaru yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan koneksi internet berkualitas dan melakukan aktivitas dan teknologi nirkabel telekomunikasi berbasis protokol internet yang berjalan pada frekuensi 2,3 GHz. Seiring dengan perkembangan industri telekomunikasi seluler di Indonesia tersebut maka dimulai tahun 2010 layanan data-base, seperti internet dan berbagai aplikasi lainnya telah berkembang menjadi sumber pertumbuhan baru dalam dunia telekomunikasi seluler, operator kini tengah berlomba-lomba untuk mempromosikan layanan data-base secara komersial dan mengelola jaringan sehingga dapat memenuhi kebutuhan terhadap kapasitas akses yang tinggi dan mampu menjadi model bisnis yang menguntungkan.

Kondisi ini tentunya memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah dalam mewujudkan pengembangan industri kreatif yang merata di Indonesia, karena untuk mengefektifkan upaya pemerataan pengembangan industri kreatif di Indonesia, tidak dapat dihindari lagi bahwa pemerintah harus memanfaatkan perkembangan telekomunikasi seluler, khususnya layanan data-base yang saat ini tengah dikembangkan oleh seluruh operator telekomunikasi seluler, minimal agar seluruh subsektor industri kreatif dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai teknologi pendukung dalam proses kreasi (desain produk), produksi, distribusi, pemasaran dan administrasi. Pada rantai kreasi dan produksi, teknologi informasi dibutuhkan untuk memperoleh, menyebarkan, dan melakukan pertukaran informasi, untuk memperkaya ide kreasi. Sedangkan pada rantai distribusi dan komersialisasi, dukungan teknologi informasi dibutuhkan untuk mengefisienkan distribusi, promosi dan transaksi penjualan produk kreatif. Dalam hal ini, untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan industri kreatif maka pemerintah perlu menerapkan beberapa strategi sebagai berikut:

  1. Pemerataan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah NKRI, dengan cara mengefektifkan pemberian lisensi modern kepada operator. Pemberian lisensi modern harus diseleksi dan diawasi secara ketat, agar tetap menjaga komitmen dan konsistensi peran operator dalam pembangunan ekonomi bangsa, menumbuhkan lapangan kerja dan mendukung kompetisi yang sehat bagi operator di semua daerah secara nasional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan komunikasi hingga ke pelosok desa, termasuk kebutuhan komunikasi bagi para pelaku industi kreatif di seluruh wilayah NKRI.
  2. Meningkatkan keefektifan penyelenggaraan e-government di pemerintahan, khususnya pengoptimalan keberadaan website pemerintah daerah atau sebuah portal yang dikelola oleh pemerintah daerah, dibuat terintegrasi dengan portal industri kreatif lainnya (gerakan komunitas atau para pelaku industri kreatif) dalam rangka memberikan layanan informasi tentang keberadaan industri kreatif, memfasilitasi interaksi antara pemerintah daerah dengan para pelaku industri kreatif, pemasok, investor, kreditor dan pelanggan, serta memfasilitasi diselenggarakannya transaksi antara para pelaku industri kreatif dengan pihak stakeholder industri kreatif, terutama pelanggan.
  3. Penyediaan layanan database yang dapat menyimpan berbagai dokumen elektronik tentang industri kreatif, baik yang berkaitan dengan produk, maupun transaksi-transaksi industri kreatif lainnya, seperti: data pekerja, data penjualan, dan data keuangan lainnya, dengan cara menciptakan suatu mekanisme sistem pengiriman data secara online dari para pelaku industri kreatif ke pusat database, baik menggunakan internet maupun SMS, sehingga setiap saat dapat terupdate, dapat menjadi arsip publik, dan juga dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan (stakeholder).
  4. Mendorong para pelaku industri kreatif maupun penyelenggara pendidikan industri kreatif untuk “melek” teknologi informasi, sehingga memiliki, menguasai ataupun menggunakan teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), komputer, alat komunikasi, dan elektronik digital. Hal ini diperlukan untuk mendukung keefektifan portal industri kreatif dan ketersediaan database industri kreatif.
  5. Memfasilitasi terciptanya hubungan dan komunikasi antara para pelaku industri kreatif dengan lembaga keuangan atau akses-akses finansial lainnya, dengan cara menciptakan suatu skema pembiayaan yang saling menguntungkan, terutama agar lembaga keuangan dapat memahami dan memberikan dukungan kepada subsektor industri kreatif yang kreasinya berupa produk non-fisik (intangible).
  6. Pemberian insentif/fasilitas memadai bagi para pelaku industri kreatif, khususnya tergolong UMKM, terutama bagi UMKM industri kreatif yang dapat memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien serta senantiasa mengupdate data-data aktivitasnya pada layanan database yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini diperlukan agar memberikan motivasi kepada para pelaku industri kreatif skala UMKM untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengefektifkan dan mengefisienkan usahanya, baik untuk keperluan proses kreasi (desain produk), produksi, distribusi, pemasaran maupun administrasi.

Untuk menerapkan strategi-strategi diatas, Pemerintah tentunya tidak dapat berjalan sendiri, diperlukan peran serta aktif atau kerjasama yang saling menguntungkan dengan penyelenggara (operator) telekomunikasi seluler yang ada di Indonesia, yang mana dengan kolaborasi antara pemerintah dan operator telekomunikasi seluler tersebut maka diharapkan strategi pemerataan pengembangan industri kreatif yang berbasiskan telekomunikasi seluler di Indonesia atau “STRATA PINK BTS INDONESIA” dapat diwujudkan, sehingga selain dapat menunjang tercapainya visi misi ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2025, industri kreatif di Indonesia juga dapat menjadi salah satu sektor yang telah siap menghadapi era ekonomi digital yang akan dimulai pada tahun 2015 nanti.

SELESAI***)

*)    Tulisan ini diikutsertakan pada lomba karya tulis XL Award 2011, dengan tema plihan “Pengaruh perkembangan telekomunikasi seluler dan perkembangan industri kreatif di Indonesia”.

**)   Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako (Kategori Umum).

DAFTAR REFERENSI

Agus wibisono. (2010).  Industri Kreatif. http://aguswibisono.com/2010/industri-kreatif-indonesia/

Algooth Putranto. (2011). Tuntutan pemerataan telekomunikasi http://aergot. wordpress.com/2011/08/04/tuntutan-pemerataan-telekomunikasi/

Alma, Buchari. (2006). Pengantar Bisnis, Edisi Revisi. Alfabeta. Bandung.

Arief Rahmana. (2009). Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah. Makalah Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009). ISSN: 1907-5022. Yogyakarta, 20 Juni 2009.

Bisnis Indonesia. (2011). Kuliner Masuk Industri Kreatif. http://www.bisnis.com/ articles/kuliner-masuk-industri-kreatif

Diaz Rossano. (2003). Penerapan e-Government dalam Pemasaran Wilayah Studi Kasus Pemasaran Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

I Putu Agus Swastika. (……). Ada Apa dengan e-Government? http://www.denpasarkota.go.id/main.php?act=i_opi&xid=12

Kelompok Kerja Indonesia Design Power – Departemen Perdagangan. (2008). Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025 – Rencana  Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015. Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Kelompok Kerja Indonesia Design Power – Departemen Perdagangan. (2009). Studi Industri Kreatif 2009 – Update . Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Kompas. (2011). Jumlah Penduduk Indonesia 259 Jutahttp://nasional.kompas.com/ read/2011/09/19/10594911/Jumlah.Penduduk.Indonesia.259.Juta

Tim ICT Pura. (2011). Profil dan Panduan Pelaksanaan ICT Pura – Gerakan Pemetaan. Penghitungan Indeks, dan Penghargaan Terhadap Kota/Kabupaten Digital di Republik Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Vivanews. (2011). Tahun 2012, Indonesia Connected Dicanangkan. http://teknologi. vivanews.com/news/read/269728-tahun-2012–indonesia-connected-dicanangkan

_________. (2011). Fokus Operator Bergeser ke Layanan Data. http://teknologi. vivanews.com/news/read/213848-pemasaran-operator-bergeser-ke-tarif-data

Widoatmodjo, Sawidji. (2005). New Business Model; Strategi Ampuh Memenangi Bisnis di Abad ke-21, Bagaimana Perusahaan Lama Bertahan dan Bagaimana Perusahaan Baru Masuk. PT. Gramedia. Jakarta.

Wikipedia. (….). Telekomunikasi seluler di Indonesia. http://id.wikipedia.org/wiki/ Telekomunikasi_seluler_di_Indonesia

27
Dec
10

Mendulang Emas Dibalik Derasnya Perkembangan Bisnis Seluler

Mendulang Emas Dibalik Derasnya Perkembangan Bisnis Seluler*)

Oleh:

Andi Chairil Furqan**)

 

Jika ingin dipertanyakan bisnis apa saja yang selama dekade terakhir ini yang paling menggeliat dan banyak diminati oleh masyarakat? Jawabannya bisa dipastikan salah satunya adalah bisnis seluler. Menariknya, bisnis ini tidak hanya digeluti oleh para pemilik modal besar (konglomerat) saja, namun telah menjadi bisnis primadona bagi mereka yang selama ini hidupnya pas-pasan, karena hanya dengan bermodalkan sebuah handphone dan bilik yang berukuran 1×1 M2, bisnis ini sudah dapat beroperasi dan menghasilkan keuntungan yang lumayan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat golongan menengah ke bawah tersebut. Disamping itu, perkembangan model dan fasilitas HP yang setiap detiknya mengalami inovasi, layanan operator yang tak henti-hentinya mengalami pembaharuan dan perluasan jaringan sampai ke daerah pelosok, semakin memberikan ruang bagi menggeliatnya perkembangan bisnis dibidang seluler ini sampai ke daerah terpencil sekalipun.

INVESTASI BISNIS SELULER

Pada tataran asia, untuk periode 1990-2000, dari total investasi infrastruktur di Asia yang mencapai US$ 2,6 triliun, nilai investasi sektor telekomunikasi mencapai US$ 200 miliar atau 7,69%. Nilai tersebut, walaupun sama dengan sektor air dan sanitasi yang juga sebesar US$ 200 miliar atau 7,69%, masih jauh dibawah investasi pada sektor kelistrikan dan energi sebesar US$ 1,1 triliun atau 42,3%, sektor transportasi sebesar US$ 600 miliar atau 23,07% dan sektor infrastruktur sosial sebesar US$ 500 miliar atau 19,23%. Namun, berdasarkan pernyataan Dirjen Biro Perdagangan Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang, Hidehiko Nishiyama dalam acara Reuni Akbar Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) di Raffles City Convention Centre, Singapura, Selasa (6/7/2010), dapat diperkirakan bahwa perkembangan investasi pada sektor telekomunikasi ini pada tahun 2020 akan mencapai nilai US$ 1,1 triliun atau pertumbuhannya sekitar 450% dari tahun 2000.

Hal ini sulit terbantahkan, karena seperti yang dinyatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno, saat menyampaikan sambutan di Indonesia Cellular Show (ICS) 2010, Rabu (14/7/2010),  pada level Indonesia saja, pendapatan yang dihasilkan industri seluler pada tahun 2009, mampu menembus angka Rp 100 triliun. Belum lagi melihat perkembangan industri seluler yang baru dikenal selama 15 tahun ini, pada semester pertama tahun 2010 penetrasinya telah mendekati nilai 80 persen dengan jumlah pelanggan 180 juta dan BTS yang lebih dari 100 ribu.

Fenomena yang menarik dibalik derasnya perkembangan invetasi dalam sektor telekomunikasi ini adalah gencarnya perusahaan operator dalam melakukan ekspansi ke daerah sebagai upaya perluasan jaringan, yang ditandai dengan pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) sampai ke polosok. Tidak tanggung-tanggung, untuk membangun satu unit saja mampu menghabiskan dana sekitar US$100 ribu hingga US$150 ribu, maka tak mengherankan jika masih di pertengahan 2010 saja, rencana investasi pada sektor ini telah mencapai US$ 2 miliar untuk seluruh atau sekitar 10 operator yang beroperasi di Indonesia.

MENDULANG EMAS

Meraup keuntungan besar dari bisnis seluler ini, bukan hanya dapat dinikmati oleh para operator saja, namun hampir seluruh kalangan masyarakatpun ikut ketiban rejeki karenanya, sehingga kesempatan mendulang emas mungkin dapat menjadi sebutan yang tepat untuk menggambarkan luasnya kesempatan kerja dan perbaikan ekonomi bagi masyarakat atas perkembangan bisnis seluler saat ini. Hal ini sangat nampak di daerah, karena tidak hanya pemerintah daerah yang berpeluang mendapatkan tambahan Pendapatan Asli Daerah/PAD, masyarakatpun berkesempatan untuk dilibatkan pada kegiatan investasi sektor telekomunikasi ini. Sebut saja dalam kegiatan pembangunan BTS, investasi yang menelan modal cukup fantastis tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 2 Tahun 2008 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi, khususnya Pasal 5 mengisyaratkan bahwa Pembangunan menara merupakan bidang usaha tertutup untuk penanaman modal asing, sehingga pengerjaannya pun dimungkinkan untuk melibatkan pengusaha lokal, mulai dari kegiatan survei, perijinan sampai kepada pembangunannya. Belum lagi jika BTS telah terbangun, semakin besarlah kesempatan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan usaha terkait bisnis seluler ini, seperti penjualan HP dan aksesorisnya serta penjulan pulsa.

Kesempatan tersebut masih belum cukup untuk menjelaskan manfaat atas menggeliatnya investasi sektor telekomunikasi ini, karena dengan meningkatnya jumlah BTS yang didirikan bahkan sampai ke daerah pelosok, maka semakin terbuka pula akses informasi pada daerah tersebut, yang mana secara tidak langsung akan berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah. Tidak diragukan lagi, dengan akses informasi yang terbuka lebar maka kesempatan mengefisienkan belanja operasional usaha dan memasarkan produk seluas-luasnya semakin mudah untuk diwujudkan. Biaya produksi yang dulunya mahal akibat tidak adanya pilihan bahan baku, jalur distribusi yang panjang dan pengelolaan usaha secara tradisional dapat diefisienkan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Begitupula kaitannya dengan pemasaran produk, yang dulunya hanya mengandalkan tengkulak dan pasar lokal, saat ini pemilik usaha di daerah terpencil sekalipun, walaupun hanya mengandalkan sumber daya lokal dalam menciptakan produk, dapat merambah pasar global guna mendapatkan harga yang kompetitif.

PERAN PEMERINTAH DAN OPERATOR

Tak ada gading yang tak retak, pribahasa ini juga berlaku jika melihat dampak negatif dibalik perkembangan sektor telekomunikasi dan informasi ini. Dengan kecanggihan layanan telekomunikasi yang tersedia, ada saja pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkannya untuk melakukan kejahatan dan perbuatan tercela, seperti penipuan, asusila sampai penyelenggaraan judi terselubung. Perlu ada upaya preventif untuk mencegah semakin menjamurnya kejahatan tersebut, karena selain berakibat rusaknya moral anak bangsa, juga dapat mengusik kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi. Disinilah peran pemerintah sebagai pembina dan operator sebagai penyelenggara menjadi hal yang mutlak untuk dioptimalkan. Karena sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 39 Tahun 2009 tentang komunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta asas keamanan, kemitraan, dan etika.

Pembinaan telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan kewajiban operator sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah memberikan kontribusi dalam pe1ayanan universal, termasuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses komunikasi terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang sekalipun, dengan mutu yang baik dan tarif yang layak. Bukan hanya itu, dengan berkaca pada perkembangan terkini dalam dunia manajemen yang telah mengarah pada Strategic Quality Manajemen (SQM). Perencanaan strategik yang dilakukan oleh operator harus senantiasa berdasarkan pada mindset yang mengarah pada peningkatan customer value, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, tidak hanya sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga dapat mengoptimalkan fungsinya dalam menunjang infrastruktur pembangunan, terutama penyediaan sarana pendidikan demi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

PELAYANAN MENYELURUH

Value Beyond Price, seiring upaya peningkatan nilai brand yang mengusung tema Fun and Excitement seperti yang diluncurkan XL sebagai salah satu operator terbesar di negeri ini telah terbukti menjadi salah satu solusi konstruktif atas usaha pengoptimalan peran operator dalam memberikan layanan terbaik bagi bangsa Indonesia pada umumnya serta pelanggan pada khususnya. Karena selain dari sisi internal telah berdampak positif pada peningkatan prestasi finansial XL yang sangat gemilang, dari sisi eksternal, program-program yang dijalankan berkaitan dengan pencapaian visi & misi tersebut serta didukung dengan kompetensi manajemennya telah mendapatkan pengakuan dari pihak luar, hal ini dapat dibuktikan dengan dianugrahkannya sekitar 15 penghargaan pada tahun 2009 silam atas prestasi XL yang gemilang tersebut.

Dengan momen pergantian tahun ini, seluruh operator, tidak hanya XL, akan diperhadapkan pada tantangan yang sangat berat, dengan lahirnya teknologi 4G di pasar Indonesia, meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan prima dan informasi yang relevan dan akurat, serta perhatian yang lebih besar pada masalah etika dan kepedulian lingkungan maka peningkatan pelayanan yang menyeluruh kini menjadi suatu keharusan. Untuk itu, investasi yang dilakukan pun sudah selayaknya berorientasi pada pemberdayaan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

*)    Tema Pilihan: Dampak Investasi di Sektor Telekomunikasi Seluler terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tulisan ini telah dimuat pada harian Radar Sulteng, edisi senin, 27 Desember 2010  Halaman 4.

Kuciptakan sebagai wujud partisipasiku dalam ajang XL Award 2010, kupersembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kudedikasikan buat Istriku tercinta.

**) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD.




January 2018
M T W T F S S
« Jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031