25
May
12

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA: RAKYAT BUKAN HANYA SEKEDAR PEMBERI AMANAT

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan mengutamakan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Dalam rangka mewujudkannya, selain menuntut penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan dan akuntabel, efektif dan efisien, serta profesional dan bertanggungjawab, juga diperlukan adanya keterlibatan rakyat didalamnya.

Berkaitan dengan keterlibatan rakyat dalam pembangunan, Undang-undang telah menjamin hak warga negara (rakyat) untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, mengawasi program pemerintah, dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterlibatan rakyat tersebut sangat diperlukan untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa rakyat baik secara individu maupun kelompok adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko, sehingga dengan terbukanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional tersebut maka rakyat bukan hanya sekedar pemberi amanat, tetapi juga harus terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan nasional, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan sampai kepada pengawasan.

Pada tahap perencanaan misalnya, rakyat dapat berpartisipasi dalam melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sebagaimana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrenbang merupakan langkah pertama dalam perencanaan partisipatif dan siklus anggaran yang memungkinkan rakyat membuat prioritas kebutuhan mereka lewat pertemuan Musrenbang mulai dari tingkat desa, ke tingkat yang lebih tinggi, karena rakyat memiliki hak berpartisipasi dalam semua tingkatan Musrenbang.

Pada tahap evaluasi pelaksanaan rencana juga demikian, harus dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan dengan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan, mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Pada saat mengumpulkan data dan informasi dalam melakukan evaluasi itulah peran rakyat diperlukan, terutama untuk menyampaikan data dan informasi yang sebenarnya terjadi dan dirasakan oleh rakyat.

Masyarakat dimungkinkan untuk ikut terlibat dalam penetapan peraturan pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik, harussenantiasa didahului dengan public hearing atau dengar pendapat publik. Dalam hal ini, rakyat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya terhadap rancangan suatu kebijakan maupun dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut.

Begitupula dalam pelaksanaan anggaran, khususnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Bagi Masyarakat yang tidak puas terhadap keputusan dan tanggapan atau informasi yang disampaikan oleh panitia pengadaan barang/jasa dapat mengadukan kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI atau pihak-pihak yang terkait. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan dalam seluruh proses pengelolaan keuangan negara. Pengawasan yang dilakukan dapat dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk pemantauan dan evaluasi melalui lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi non pemerintah lainnya, serta pengaduan dan pemberian informasi baik secara langsung maupun melalui media masa atau opini publik mengenai pelayanan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini memperlihatkan besarnya peran serta rakyat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, profesional, transparan dan akuntabel. Rakyat tidak hanya berperan sebagai pembayar pajak atau pemberi amanat, namun rakyat dapat terlibat dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban.

Keterlibatan rakyat dalam tahapan pengelolaan keuangan negara harus dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dan kolusi, sehingga walaupun rakyat memiliki kesempatan yang besar dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, rakyat harus memberikan kepercayaan yang penuh terhadap pemerintah untuk mengelola keuangan negara, dengan tetap terlibat aktif dalam seluruh tahapan tersebut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kesinergisan hubungan antara rakyat dengan pemerintah dapat tetap terjaga dalam mewujudkan negara yang aman, sejahtera dan berwibawa.


0 Responses to “PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA: RAKYAT BUKAN HANYA SEKEDAR PEMBERI AMANAT”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


May 2012
M T W T F S S
« Mar   Jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

%d bloggers like this: