Archive for March, 2012

21
Mar
12

MOMENTUM REKONSTRUKTIF UPAYA PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DARI HULU SAMPAI KE HILIR

MOMENTUM REKONSTRUKTIF UPAYA PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN

DARI HULU SAMPAI KE HILIR

 Image

Oleh:

ANDI CHAIRIL FURQAN

 

Pada tahun 2005 silam, pemerintah juga sempat menaikkan harga BBM bersubsidi sebagaimana direncanakan pada tahun 2012 ini. Untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan “kontroversi” pada saat itu, maka salah satu program yang dicetuskan oleh pemerintah adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keberadaan program BOS diharapkan dapat berfungsi sebagai subsidi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun, khususnya bagi keluarga miskin atau kurang mampu.

Terlepas dari berbagai permasalahan yang masih dijumpai dalam tahapan pengelolaan dana BOS selama ini mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, tahap penyaluran dan pelaksanaan, sampai kepada tahap pelaporan dan evaluasinya, tampak keseriusan Pemerintah menyukseskan program BOS sampai saat ini, yang ditandai dengan adanya penyempurnaan  penyelengaraan program BOS setiap tahunnya, seperti perubahan metode pengelolaan dan penyaluran, pengembangan skema program BOS dan peningkatan jumlah dana BOS dari tahun ke tahun, khususnya dapat terlihat pada tahun 2012 ini.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012 pemerintah melakukan beberapa gebrakan terkait dengan program BOS, selain meningkatkan jumlah dana BOS sekitar 43,75% dibandingkan pada tahun 2011 menjadi sekitar Rp. 23,5 triliun pada tahun 2012, dengan melakukan perubahan mekanisme penyalurannya yang melalui Pemerintah Provinsi, penyaluran dana BOS tahap I telah diselesaikan sebesar 100% pada bulan januari 2012. Sedangka  dari segi pengembangan skema, telah dirintis Dana BOS bagi siswa SMA/SMK sebagai upaya mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang rencanya akan efektif dijalankan pada tahun 2014 nanti. Selain itu, untuk menunjang penyempurnaan pengelolaan dana BOS, melalui nota kesepahaman bersama (MoU) antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka mulai tahun 2012 KPK juga akan dilibatkan dalam mendukung penguatan pengawasan atas penyaluran serta pemanfaatan dana BOS.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM sejak tahun 2005 silam, khususnya terkait bidang pendidikan, terbukti telah memberikan dampak positif terhadap dunia pendidikan di Indonesia, karena apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini telah mampu menunjukkan konsistensi Pemerintah dalam menjaga kesinambungan program BOS, yang mana ditunjukkan dengan meningkatnya Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) dan ketersediaan fasilitas pembelajaran, seperti buku dan alat peraga, terutama pada pendidikan dasar.

Pertanyaannya kemudian, apakah prestasi tersebut dapat menjamin bahwa rencana pengurangan subsidi BBM yang akan mulai diberlakukan pada awal april tahun 2012 ini tidak akan berdampak negatif pada akses masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia? Untuk menjawabnya tentunya kita perlu melihat dulu realitas yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini.

Tak dapat dipungkiri bahwa selain program BOS, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya bagi masyarakat miskin, pemerintah melalui Kemendikbud juga telah meluncurkan beberapa program pendukung lainnya, diantaranya adalah Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) yang diperuntukkan bagi siswa/murid setingkat SD, SMP sampai SMU dari keluarga kurang mampu, serta Program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi. Hal ini juga didukung dengan program pemerataan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan kemendikbud, diantaranya adalah bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk pemberdayaan anggota TNI dalam rangka penyelenggaraan pengembangan pendidikan pada wilayah perbatasan, pulau terluar, daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah korban bencana, daerah konflik dan pascakonflik; Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT) dan program Sarjana Mendidik di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal (SM3T) untuk mengatasi kekurangan guru di daerah terpencil terluar dan tertinggal; dan Program pembangunan/rehabilitasi ruang dan fasilitas belajar baik yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Namun, dibalik program-program pemerintah tersebut, ternyata berdasarkan hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (Rembuknas) pada akhir bulan Februari 2012 di Sawangan Depok, terungkap beberapa fakta yang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya berkaitan dengan pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan yang terjangkau, bermutu dan berdaya saing, seperti masih tingginya angka putus sekolah dan angka tidak melanjutkan antar jenjang pendidikan, masih banyaknya kondisi ruang kelas yang rusak, layanan dan mutu pendidikan yang belum merata, database pendidikan dan siswa miskin yang belum akurat serta belum sinerginya program pembangunan pendidikan pemerintah dengan program pembangunan pendidikan beberapa Pemerintah Daerah. Fenomena ini semakin kompleks karena ternyata seluruh permasalahan pendidikan tersebut bukan semata-mata diakibatkan karena faktor ekonomi dan tidak hanya terjadi pada daerah-daerah tertinggal, terpencil atau pedalaman saja, tetapi disebabkan juga oleh faktor geografi, sosial, fisik, psikis dan politik, yang mana juga terjadi pada daerah ibukota, khususnya di daerah pinggiran kota.

Berdasarkan realitas pada dunia pendidikan tersebut maka dapat dikatakan bahwa prestasi Pemerintah dalam menjalankan program BOS, termasuk program pembangunan pendidikan lainnya selama ini belum cukup menjanjikan bahwa rencana pengurangan subsidi BBM pada bulan April nanti tidak akan berdampak negatif pada pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia. Karena dengan adanya kenaikan harga BBM, masyarakat tidak hanya diperhadapkan pada biaya transportasi yang semakin meningkat, tetapi juga harus berhadapan dengan biaya pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan yang ikut meningkat, sehingga walaupun Pemerintah telah mempersiapkan skema kompensasi kenaikan harga BBM terkait bidang pendidikan yang berupa pemberian subsidi bagi siswa miskin selama enam bulan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 3,4 triliun, strategi tersebut tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang akan semakin kompleks jika rencana kenaikan harga BBM ini tetap dijalankan.

Kompleksitas permasalahan pendidikan saat ini hanya dapat diatasi jika akar permasalahannya dapat diketahui, dipetakan dan diselesaikan secara bersama-sama. Oleh karena itu, sudah seharusnya rencana kenaikan BBM ini dimaknai sebagai momentum bagi Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk kembali mengevaluasi dan melakukan penataan ulang (rekonstruktif) terhadap program pembangunan pendidikan selama ini, khususnya terkait dengan upaya pemerataan akses pendidikan yang terjangkau, bermutu dan berdaya saing secara komprehensif dan bersinergi dari hulu sampai ke hilir.

Atau dalam kata lain, rekonstruktif upaya pemerataan akses pendidikan yang dilakukan harus mencakup seluruh jenis dan jenjang pendidikan di seluruh wilayah NKRI baik pendidikan formal maupun non formal mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, yang mana dapat diwujudkan dengan cara: (1). Mengindetifikasi dan melakukan pemetaan atas seluruh permasalahan pendidikan yang terjadi pada setiap daerah, (2). Menyempurnakan database siswa, mahasiswa dan layanan pendidikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan; (3) Mengsinergikan program pembangunan pendidikan kemendikbud dengan program kementerian/lembaga negara lainnya, program pembangunan pendidikan pemerintah daerah, program Corporate Social Responsibility (CSR) badan usaha dan program lembaga sosial/kemasyarakatan; serta (4). Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengsukseskan dan mengawasi program pembangunan pendidikan di Indonesia.

Akhirnya, perlu untuk dipahami bahwa harapan terbesar masyarakat Indonesia saat ini bukan pada menunda kenaikan harga BBM, tetapi lebih kepada adanya jaminan bahwa masyarakat dapat memperoleh manfaat yang nyata atas kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, sehingga sekiranya harga BBM dinaikkan, masyarakat tetap dapat memenuhi segala kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya.

Untuk itu, ketika momen saat ini dijadikan sebagai momentum rekonstruktif upaya pemerataan akses pendidikan dari hulu sampai ke hilir maka akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa program pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan pemerintah selanjutnya akan lebih terencana, terintegrasi dan berkesinambungan, yang mana tidak hanya dapat membuka akses pendidikan yang terjangkau, bermutu dan berdaya saing secara merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, tetapi juga sekaligus dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, mandiri dan berprestasi sebagai modal dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera di masa yang akan datang.

Selesai

Telah dimuat Pada Surat Kabar Harian Radar Sulteng. 20 Maret 2012 Hal. 4

Advertisements
12
Mar
12

Efektifitas Aktivitas CSR Tergantung Orientasinya

Sekedar mengingatkan kembali bahwa pada tahun 2011 silam, tepatnya sekitar bulan oktober 2011, Pemerintah Kota Palu, pernah berencana membentuk forum CSR (Corporate Social Responsibility) untuk melibatkan dunia usaha dalam mendukung pembiayaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah Kota Palu. Walaupun pada saat itu telah dibentuk tim untuk melakukan persiapan pembentukan forum CSR tersebut, namun sampai sekarang realisasi dari rencana tersebut hampir tidak terdengar ataupun belum terpublikasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Terlepas dari persoalan terealisasi atau tidaknya rencana Pemerintah Kota Palu tersebut, opini ini bertujuan untuk mengungkapkan beberapa orientasi perusahaan melakukan aktivitas CSR dan dampak orientasi tersebut terhadap efektifitas penyelenggaraan aktivitas CSR bagi masyarakat pada umumnya dan perusahaan pada khususnya.

Prinsip ekonomi yang menyatakan “pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya” nampaknya kurang relevan lagi untuk dianut di era globalisasi seperti sekarang ini, karena globalisasi merupakan suatu keniscayaan. Pilihannya hanya dua: ikut atau tidak? Kalau memutuskan tidak ikut globalisasi, maka harus siap dengan hidup subsisten. Tetapi kalau memutuskan untuk ikut globalisasi, harus siap menghadapi pesaing, dalam hal ini harus siap berkompetisi, yang mana untuk berkompetisi memerlukan dukungan investasi (modal) yang tidak sedikit jumlahnya.
Pada tingkat bisnis, untuk dapat memenangkan persaingan di era globalisasi ini, pebisnis harus mengubah cara pandang berkompetisi, yaitu (1). Dari kondisi yang nyaman menjadi kondisi yang ketat; (2). Dari lokal menjadi global; (3). Dari diikuti menjadi mengikuti; (4). Dari batasan industri yang jelas menjadi tidak jelas; (5). Dari stabil menjadi tidak stabil; (6). Dari tidak langsung menjadi langsung; (7). Dari integrasi vertikal menjadi spesialis; (8). Dari berpengetahuan tunggal menjadi jamak. Setelah merubah cara pandang berkompetisi, pebisnis harus mampu merumuskan dan mengaplikasikan strategi karena hal itulah yang akan menjadi keunggulan kompetitif pada masa depan. Sementara, strategi yang baik itu bukan hanya perkara menjadi lebih baik dari sebelumnya (termasuk pengaplikasian gagasan manajemen mutakhir), melainkan juga harus menjadi berbeda dari pesaing.
Perubahan yang cepat telah menjadi ciri utama dari lingkungan dimana bisnis dijalankan saat ini, karena selain memerlukan “perubahan cara pandang berkompetisi” dan “perbedaan” sebagai senjata untuk memenangkan persaingan, tekanan untuk berubah juga datang dari berbagai penjuru, baik akibat kemajuan cepat pada teknologi informasi maupun adanya tuntutan dari kelompok stakeholders yang semakin meningkat. Selain itu, dunia bisnis dan organisasi lainnya telah terikat dalam perjanjian dan transaksi yang lebih kompleks, setiap organisasi menonjolkan keunggulan kompetitifnya (Competitive Advantages) masing-masing, manajemen resiko lebih sering diperbincangkan dan tindakan legal pun menjadi sesuatu yang mulai banyak dipertimbangkan dalam masyarakat. Berdasarkan akumulasi tantangan dan tuntutan yang dihadapi oleh organisasi bisnis inilah kemudian mendasari terbukanya pemikiran dan kesempatan untuk menerapkan dan mengembangkan Corporate Social Responsibility (CSR) pada organisasi bisnis.
Defenisi CSR sebenarnya sangat beragam, disatu sisi, beberapa pihak berpendapat bahwa CSR merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar perusahaan dapat diterima oleh lingkungan dimana perusahaan itu berada, yang mana jika CSR tidak dilakukan maka perusahaan patut mendapatkan sanksi (orientasi kewajiban). Di sisi lain, ada juga pihak yang berpendapat bahwa CSR merupakan aktivitas sukarela perusahaan, yang mana perusahaan dapat melakukannya ketika perusahaan mencatatkan keuntungan (laba), sehingga jika mengalami kerugian, CSR tidak menjadi kewajiban bagi perusahaan tersebut (orientasi keuntungan). Sedangkan pendapat lain, ada juga yang beranggapan bahwa semestinya CSR tersebut harus dijadikan kebutuhan bagi perusahaan, artinya penyelenggaraan aktivitas CSR merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan nilai (value) bagi perusahaan, sehingga diperlakukan sama halnya ketika perusahaan melakukan kegiatan investasi atau penelitian dalam pengembangan organisasi, yaitu suatu kegiatan yang tidak secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan maupun keuntungan perusahaan, namun merupakan aktivitas fundamental dalam meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan yang mana dapat berujung pada peningkatan pendapatan atau keuntungan di masa yang akan datang (orientasi kebutuhan).
Atas perbedaan mendefenisikan CSR tersebut maka berdampak pada penyelenggaraan aktivitas CSR setiap perusahaan. Bagi perusahaan yang berorientasi pada kewajiban, akan menjadikan aktivitas CSR sebagai aktivitas tambahan yang tidak terkait dengan aktivitas inti perusahaan, di satu sisi perusahaan tersebut akan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) disekitarnya sebagai bentuk pelaksanaan kewajibannya, namun disisi lain perusahaan tersebut melakukan aktivitas yang dapat mengurangi pendapatan atau menghambat perkembangan usaha-usaha tersebut, misalnya saja perusahaan menghasilkan produk yang sama dan harganya lebih rendah daripada harga yang diberikan oleh UMKM tersebut, tentunya hal ini akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan berdampak buruk bagi kelangsungan usaha UMKM tersebut, atau contoh lain, kalaupun melibatkan UMKM-UMKM tersebut sebagai penyedia bahan baku bagi perusahaan, namun perusahaan memberikan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga di pasaran, maka hal ini juga tidak searah dengan maksud penyelenggaraan aktivitas CSR tersebut. Begitupula bagi perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, dalam penyelenggaraan aktivitas CSR perusahaan tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan value bagi stakeholders karena aktivitas CSRnya tidak dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Kedua orientasi inilah yang mengakibatkan dalam prakteknya tidak semua perusahaan menerapkan CSR. Bagi sebagian perusahaan, CSR dianggap sebagai parasit yang dapat membebani biaya “capital maintenance”, sehingga kalaupun CSR dilakukan, itu hanya dilakukan untuk adu gengsi, sehingga tidak memberikan kontribusi positif secara jangka panjang kepada masyarakat.
Namun, jika mengacu pada ISO 26000 (Guidance Standard on Social Responsibility) yang menerjemahkan CSR sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; Memperhatikan kepentingan dari para stakeholders; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; serta terintegrasi pada seluruh aktivitas organisasi, produk maupun jasa, maka dapat dikatakan bahwa jika perusahaan menginginkan aktivitas CSR dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan perusahaan dan efektif bagi pengembangan masyarakat, konsumen, praktik kegiatan bisnis yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia dan governance organisasi maka paradigma penyelenggaraan aktivitas CSR harus diselenggarakan berdasarkan orientasi kebutuhan.
Ketika aktivitas CSR dijadikan sebagai suatu kebutuhan oleh perusahaan maka dengan sendirinya nilai-nilai yang terkandung dalam aktivitas CSR tersebut akan terintegrasi pada seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari aktivitas manajerial, aktivitas perencanaan dan pengembangan usaha, aktivitas peningkatan kapasitas sumber daya, aktivitas produksi dan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan atau dalam kata lain dapat meningkatkan value bagi perusahaan dan bagi para stakeholders, sehingga perusahaan dapat menyelenggarakan aktivitas CSR sebagaimana mestinya dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, semestinya aksi “kemarahan” masyarakat atas keberadaan PT. International Nickel Indonesia (Inco Tbk) di Kabupaten Morowali dan “protes” warga atas keberadaan PT. Ina Touna Mining di Kabupeten Tojo Una-una, serta kasus-kasus “demo” masyarakat atas keberadaan Perusahaan di suatu daerah tidak perlu terjadi jika Perusahaan menyelenggarakan aktivitas CSRnya dengan berorientasi pada kebutuhan. Sedangkan jika dikaitkan dengan rencana pembentukan/keberadaan forum CSR di Kota Palu maka perlu disadari bahwa hal itu belum menjamin dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di Kota Palu, karena sebagai fasilitator, forum CSR tersebut hanya dapat berfungsi dalam mengarahkan agar penyelenggaraan aktivitas CSR dapat mendukung pembiayaan program-program penanggulangan kemiskinan dan terlaksana secara terarah, adil dan merata di setiap wilayah, namun apakah hal itu akan efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Palu? tergantung pada orientasi masing-masing perusahaan dalam menyelenggarakan aktivitas CSR.
(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Senin, 12 maret 2012 Hal. 4)




March 2012
M T W T F S S
« Jan   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Advertisements