31
Dec
11

Menjadi Raja Di Negeri Sendiri: Melalui Gerakan “Xpekan”*)

Menjadi Raja Di Negeri Sendiri:

Melalui Gerakan “Xpekan”*)

Oleh:

Andi Chairil Furqan**)

Kebutuhan manusia pada hakikatnya akan terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Pada zaman primitif, kebutuhan manusia hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Namun, di jaman modern ini, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah terjadi perubahan di segala aspek kehidupan, termasuk menimbulkan perkembangan pada kebutuhan manusia. Salah satunya dijelaskan oleh Abraham Maslow melalui Teori Hirarki Kebutuhan. Dinyatakan bahwa bagaikan piramida terbalik, terdapat tingkatan kebutuhan seseorang, yang dimulai kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan atau perlindungan, kebutuhan sosial atau kebersamaan, kebutuhan penghormatan atau penghargaan (kebutuhan harga diri) sampai pada akhirnya kebutuhan aktualisasi diri.

Dalam memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat tersebut, manusia diperhadapkan pada keterbatasan dan kelangkaan sumber daya, sehingga dibutuhkan kemampuan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam kondisi seperti ini, hanya manusia yang dapat berpikir strategis, inovatif dan kreatiflah yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Disinilah peran penting pendidikan, karena dengan proses yang sistematik dan terstruktur yang diperoleh dari pendidikan, manusia dapat memiliki kesempatan untuk mempe­lajari dan mendapatkan pengetahuan, meningkatkan keahlian, merubah sikap serta tingkah laku, sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Permasalahannya kemudian, walaupun sejak tahun 2005 silam telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di seantoro negeri ini, dalam kenyataannya sampai saat ini masih terdapat ketimpangan yang mencolok antara pendidikan di daerah perkotaan dengan pendidikan yang terdapat pada daerah pinggiran kota atau dari segi geografis, relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman. Ketimpangan ini khususnya terlihat pada ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar. Pada daerah pinggiran kota, khususnya daerah pedalaman, masih banyak ditemukan bangunan kelas tidak layak pakai, fasilitas pembelajaran yang kurang memadai dan tidak berfungsi secara maksimal, buku bacaan yang telah usang serta minimnya ketersediaan tenaga pengajar berkualitas dan berkompeten.

Permasalahan pendidikan ini kemudian berujung pada kondisi ekonomi masyarakat daerah pinggiran kota dan pedalaman. Dalam kondisi serba terbatas, sebagian dari masyarakat beranggapan bahwa akan sulit untuk mengembangkan diri dan kesejahteraan mereka ketika tetap bertahan di daerahnya masing-masing. Akibatnya, dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, tidak mengherankan jika jalan pintas yang ditempuh dan kemudian menjadi primadona saat ini adalah berbondong-bondong mengadu nasib ke daerah perkotaan (selanjutnya diistilahkan dengan urbanisasi). Memang tidak sedikit diantara mereka yang dapat menuai keuntungan ketika bermigrasi ke perkotaan, namun dapat dipastikan hampir sebagian besar dari mereka tidak mampu mendapatkan penghidupan layak di perkotaan sebagaimana diharapkan, hal ini lagi-lagi diakibatkan karena kompetensi mereka yang kurang memadai dan ketidakmampuannya bersaing, mengingat kesempatan dan persaingan dunia kerja di perkotaan yang semakin hari semakin ketat, apalagi jumlah para migran yang semakin hari semakin bertambah.

Fenomena meningkatnya urbanisasi ini tentunya akan menjadi salah satu penghambat terwujudnya pemerataan pembangunan dan pengembangan daerah pinggiran kota dan pedalaman, karena sejatinya potensi sumber daya alam juga tersedia di daerah pinggiran kota dan pedalaman dan boleh jadi tidak kalah banyaknya dengan yang tersedia di daerah perkotaan. Oleh karena itu, masyarakat daerah pinggiran kota dan pedalaman semestinya harus mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya sekaligus membangun daerahnya masing-masing tanpa harus meninggalkan daerahnya (melakukan urbanisasi), karena “sebaik-baiknya hidup di negeri orang, tidak kalah nikmatnya jika kita mampu Menjadi Raja di Negeri Sendiri.

Menjadi Raja Di Negeri Sendiri bukanlah suatu bentuk primordialisme yang berarti apatis dengan pihak ataupun daerah lain, namun merupakan motivasi untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan tanah kelahiran dan tanah air, dengan tetap mengedepankan profesionalisme, persatuan dan kesatuan. Namun pertanyaannya kemudian, sudah siapkah masyarakat daerah pinggiran kota dan pedalaman untuk menjadi raja di negerinya sendiri? Disinilah diperlukan gerakan “Xpekan” yaitu suatu gerakan yang berbasiskan teknologi informasi untuk mewujudkan “keSEtaraan Pendidikan & EKonomi Anak Negeri” yang digerakkan melalui kolaborasi antara XL, Pemerintah, Entitas Pendidikan/Ekonomi, Konglomerat, Akademisi dan NGO (Non Government Organization).


 

KETERTINGGALAN DAERAH PEDALAMAN DAN PINGGIRAN KOTA, REALITAS ATAU REKAYASA?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014 Pemerintah menetapkan setidaknya terdapat 183 jumlah kabupaten yang tergolong daerah tertinggal. Jumlah tersebut terdiri dari 149 kabupaten tertinggal, sebagai kabupaten yang masih berstatus tertinggal dari 199 daerah tertinggal pada tahun 2004- 2009 dan 34 kabupaten hasil pemekaran (Daerah Otonomi Baru). Dari jumlah tersebut sebanyak 128 kabupaten atau sekitar 62 % berada di wilayah kawasan timur Indonesia  (KTI).

Terlepas dari data tersebut, jika diuraikan secara mendetail, ketertinggalan suatu daerah lebih diakibatkan karena letaknya secara geografis relatif terpencil, sulit dijangkau dan jauh di pedalaman; (b) potensi sumber daya alam relatif kecil atau belum dikelola secara maksimal; (c) kuantitas sumber daya manusia relatif sedikit dengan kualitas yang relatif rendah;(d) kondisi infrastruktur sosial ekonomi kurang memadai; (e) kegiatan investasi dan produksi yang rendah; (f) dan beberapa daerah yang merupakan daerah perbatasan antar negara, rawan bencana alam dan rawan konflik, baik secara vertikal maupun horizontal.

Daerah pedalaman merupakan salah satu wujud dari ketertinggalan suatu daerah. Sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat daerah pedalaman dengan kondisi yang serba terbatas. Berkaitan dengan infrastruktur jalan/transportasi misalnya, untuk berpergian ke tempat kerja (kebun, sawah, ladang, pantai), ke sekolah, ke pasar, dan ke rumah kerabat, berjalan kaki merupakan alternatif utama, selain bersepeda maupun menggunakan motor. Belum lagi jika harus berurusan ke ibukota kabupaten atau daerah lainnya, melewati daerah pegunungan, perbukitan, sungai atau jalanan setapak yang tak beraspal sudah merupakan lintasan keseharian mereka. Sedangkan berkaitan dengan fasilitas listrik/ penerangan, jangankan untuk bisa menikmati tontonan sinetron atau film layar lebar di TV, kelap kelip lampu di malam hari saja merupakan hal yang asing bagi sebagian besar dari mereka.

Fasilitas layanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan juga demikian, kalaupun tersedia sekolah dan puskesmas pembantu (pustu)/ pos kesehatan desa (poskesdes) di sekitar mereka, namun sudah menjadi pemandangan yang lazim dijumpai bahwa keberadaan fasilitas tersebut hanya “formalitas” belaka, jauh dari kelayakan. Begitupula ketersediaan tenaga guru dan pelayan kesehatan (dokter/bidan), selain jumlahnya tidak sebanding dengan beban tugas yang harus mereka emban, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan mereka pun, kurang mendapatkan perhatian.

Kondisi ini diperparah lagi dengan kondisi infrastruktur ekonomi, seperti pasar, terminal, dermaga/tambatan kapal yang memprihatinkan serta aktivitas investasi, produksi dan pemasaran yang kadang tidak berpihak kepada masyarakat pedalaman. Pasar dan infrastruktur ekonomi lainnya terkadang dibangun hanya berorientasi “proyek”, sehingga masyarakat sekitar tidak mendapatkan nilai tambah (impact dan benefit) atas keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut. Aktivitas ekonomi juga demikian, karena keterisolasian dan kurangnya akses terhadap informasi, masyarakat pedalaman selaku pelaku ekonomi utama (petani/nelayan) terkadang hanya menjadi “barang mainan” para tengkulak yang seenaknya mempermainkan harga dan menggunakan kelebihan modalnya untuk menindas mereka.

Akibat dari semakin berlarutnya kondisi ini maka wajarlah kemudian urbanisasi menjadi sesuatu “tradisi” yang sulit dihindari, karena sebenarnya sudah menjadi kodrat manusia untuk tidak pernah puas, apalagi jika terus-menerus berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Masyarakat pedalaman juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya, yaitu mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera, sehingga beradu nasib dengan masyarakat perkotaan merupakan hal yang pantas untuk mereka lakukan. Para ahli sosiologi secara garis besar menyatakan bahwa setidaknya terdapat dua faktor penyebab terjadinya urbanisasi, yaitu:

  1. Faktor penarik (pull factors), yaitu kondisi perkotaan atau daya tarik daerah perkotaan yang mengakibatkan masyarakat pedalaman (desa) termotivasi untuk ke kota, diantaranya berupa:
    1. Fasilitas Pendidikan, sekolah dan perguruan tinggi lebih baik dan berkualitas.
    2. Kehidupan kota yang lebih modern
    3. Sarana dan prasarana kota lebih lengkap
    4. Banyak lapangan pekerjaan di kota.
  2. Faktor pendorong (Push factors), yaitu kondisi daerah pedalaman (desa) yang membuat masyarakat memilih untuk ke kota, diantaranya berupa:
    1. Lahan pertanian semakin sempit.
    2. Merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya.
    3. Menganggur, karena tidak banyak lapangan pekerjaan yang tersedia.
    4. Terbatasnya sarana dan prasarana.
    5. Diusir dari tempat asalnya.
    6. Memiliki impian kuat menjadi orang kaya.

Dari dua faktor penyebab terjadinya urbanisasi diatas, dapat disimpulkan bahwa motif utama masyarakat pedalaman melakukan urbanisasi adalah faktor ekonomi/kemiskinan, kemudian didorong oleh faktor pendidikan. Selain itu, faktor kurangnya akses informasi juga memberikan andil terbesar dari terjadinya urbanisasi, karena tidak sedikit dari para migran melakukan urbanisasi akibat ketidaktahuannya atas kondisi perkotaan sebenarnya, sehingga hanya mengandalkan informasi dari kerabat, yang mana informasi-informasi tersebut terkadang tidak semuanya andal dan relevan dengan kebutuhan mereka.

Secara umum, berdasarkan data perkembangan migran pada tahun 1980 dan 1995, pada tahun 2009 silam, Biro Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa dalam skala Indonesia secara keseluruhan, tingkat urbanisasi akan mencapai 68% pada tahun 2025. Sedangkan untuk beberapa provinsi, terutama provinsi di Jawa dan Bali, tingkat urbanisasinya diproyeksikan sudah lebih tinggi dari Indonesia secara total. Tingkat urbanisasi di empat provinsi di Jawa pada tahun 2025 diproyeksikan di atas 80 persen, yaitu di Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten. Sementara khusus untuk DKI Jakarta, tingkat urbanisasinya diproyeksikan telah mencapai 100%. Proyeksi tersebut tidaklah mengherankan, karena untuk DKI Jakarta saja, berkaitan dengan migrasi dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan, walaupun jumlahnya berfluktuasi tiap tahunnya, lonjakan arus urbanisasi rata-rata per tahun mencapai 200.000-250.000 jiwa.

Kondisi ini tentunya mengakibatkan populasi masyarakat yang hidup di perkotaan akan semakin meningkat dan sebaliknya persentasi masyarakat yang hidup di pedesaan/pedalaman akan semakin menurun. Hal ini tentunya perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak terus berlanjut, karena walaupun disatu sisi urbanisasi telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat pedalaman, namun disisi lain, dalam kenyataannya sebagaimana peribahasa “Ingin Hati Memeluk Gunung, Tapi Apa Daya Tangan Tak Sampai” dan “Tak Ada Batang, Akarpun Jadi” menjadi sesuatu yang tak dapat dielakkan oleh sebagian besar para migran, sehingga yang terjadi adalah bukannya mendapatkan penghidupan layak, tetapi hanya menimbulkan masalah baru, yaitu terbentuknya daerah slum/slums, yang mayoritas dihuni oleh para migran yang tidak beruntung tersebut.

Daerah slum/slums itu sendiri secara garis besar merupakan daerah yang kumuh atau tidak beraturan yang terdapat di perkotaan, terutama di daerah pinggiran kota, dengan ciri-ciri antara lain : banyak dihuni oleh pengangguran, tingkat kejahatan/kriminalitas tinggi, demoralisasi tinggi, emosi warga tidak stabil, masyarakatnya mayoritas miskin dan berpenghasilan rendah, daya beli rendah, wilayahnya kotor, jorok, tidak sehat dan tidak beraturan, fasilitas publik sangat tidak memadai, kebanyakan bekerja sebagai pekerja kasar dan serabutan
serta bangunan rumah kebanyakan gubuk dan rumah semi permanen, sehingga jika kondisinya demikian, hampir tidak ada perbedaan kondisi yang dialami oleh masyarakat pedalaman dan masyarakat pinggiran kota, yaitu pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan relatif rendah, yang mana berdampak pada kurangnya daya saing dan lambannya pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah tersebut.

Berdasarkan fenomena ini, menjadi suatu perkara yang sulit untuk membebebaskan daerah pedalaman dan pinggiran kota dari ketertinggalan. Karena selain realitasnya sudah demikian, mungkin juga dikarenakan beberapa pihak telah “sengaja” melakukan pembiaran atau “merekayasa” kondisi ini tetap seperti itu, berharap mengambil keuntungan pribadi atas ketertinggalan tersebut, atau mungkinkah ini merupakan bukti kegagalan pemerintah dan otonomi daerah di Indonesia selama ini?

GERAKAN “XPEKAN” : DARI HULU SAMPAI KE HILIR

Terlepas dari siapa yang salah atas ketertinggalan daerah pedalaman dan pinggiran kota, jika mencermati secara seksama keterkaitan antara permasalahan daerah-daerah tersebut dengan peningkatan urbanisasi maka dapat disimpulkan bahwa benang merah yang menjadi permasalahan utama berlarut-larutnya kondisi-kondisi tersebut adalah ketertinggalan di bidang pendidikan dan ekonomi, sehingga menyebabkan kualitas masyarakat rendah, minat investasi rendah dan pembangunan berjalan lamban malahan statis.

Pembangunan daerah tertinggal itu sendiri merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu wilayah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia di daerah lainnya. Jika dikaitkan dengan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah pedalaman dan pinggiran kota maka baik pembangunan di bidang pendidikan maupun bidang ekonomi, harus dilakukan secara bertahap dan dari hulu sampai ke hilir, yaitu berawal dari upaya pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing baik pada skala regional, nasional maupun global.

Dalam bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, aspek pemerataan dan perluasan akses didasarkan pada Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Siswa (APS), Perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah siswa, perbandingan jumlah kelas/rombongan belajar (Rombel) dengan jumlah siswa, jarak tempuh ke sekolah dan variabel lainnya, sehingga dapat menggambarkan kondisi kesempatan belajar atau mendapatkan pendidikan masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Sedangkan aspek mutu, relevansi dan daya saing merupakan karakter yang melekat pada komponen input, proses dan output. Input pendidikan berkenaan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik, muatan kurikulum, tenaga guru dan kependidikan, dana, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, serta suasana lingkungan pembelajaran. Proses pendidikan berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran yang menuntut pemanfaatan sumber daya. Dalam menciptakan proses pendidikan yang dapat meningkatkan daya saing maka pembinaan profesional, diklat dan reorientasi bagi tenaga pendidik menjadi variabel yang perlu mendapatkan perhatian. Output pendidikan berkaitan dengan jumlah dan mutu lulusan. Lulusan yang berdaya saing berarti memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan dan pangsa pasar atau pengguna lulusan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga didukung oleh pihak swasta atau masyarakat baik dalam menyelenggarakan pendidikan, membantu pendanaan dan ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Dalam bidang ekonomi juga demikian, aspek perluasan dan pemerataan akses ekonomi berkaitan dengan keterbukaan kesempatan melakukan aktivitas ekonomi pada suatu wilayah, seberapa besar masyarakat usia produktif yang bekerja atau memiliki usaha serta seberapa kondusifnya iklim usaha dan investasi menjadi indikator yang dipertimbangkan. Dari segi mutu, relevansi dan daya saing ekonomi juga memiliki keterkaitan erat dengan input, proses dan output aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat. Input aktivitas ekonomi berkaitan dengan sejauhmana ketersediaan modal, bahan baku, tenaga kerja dan faktor lainnya dapat mendukung aktivitas ekonomi yang dijalankan. Proses ekonomi berkaitan dengan upaya mengefektifkan dan mengefisienkan aktivitas produksi barang dan jasa, melalui penerapan manajemen modern, penggunaan mesin dan pemanfaatan teknologi lainnya, termasuk layanan purna jual. Sedangkan output berkaitan dengan kualitas produk yang dihasilkan dan terserapnya produk di pasaran. Untuk mendukung aktivitas ekonomi, selain memerlukan dukungan dari pemerintah, para pelaku ekonomi juga sangat bergantung pada investor, kreditor, pemasok dan terutama pelanggan, sehingga komunikasi atau hubungan yang baik dan lancar harus senantiasa dipertahankan dengan pihak-pihak tersebut.

Melihat kompleksnya aktivitas pendidikan dan ekonomi diatas dan semakin kompetitifnya persaingan di era globalisasi ini maka dalam upaya pengembangannya harus dilakukan secara terarah, terencana, terstruktur, sistematis dan merata. Faktor pertama dan utama yang harus dibentuk adalah pola pikir (mindset) yang sesuai oleh pihak-pihak yang terkait, karena walaupun pengembangan pendidikan dan ekonomi telah menjadi prioritas, namun jika tidak ada kesesuaian mindset maka dapat dipastikan bahwa hasilnya pun tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup dan kesejahteran masyarakat pedalaman dan pinggiran kota.  Dalam hal ini, mindset yang dibutuhkan adalah bahwa upaya pengembangan pendidikan dan ekonomi merupakan upaya perbaikan/pengembangan dari aktivitas di hulu sampai aktivitas di  hilir, yang mana keberhasilannya menjadi tanggung jawab bersama. Setelah terbentuk mindset yang sesuai maka akan menjadi modal utama dalam mengembangkan pendidikan dan ekonomi yang merata, sehingga tercipta kesetaraan antara satu daerah dengan daerah lainnya, yang mana hal inilah yang akan memicu meningkatnya daya saing.

Untuk menciptakan kesetaraan maka diperlukan infrastruktur yang pembangunannya merata di seluruh wilayah. Infrastruktur yang sifatnya paling mendasar, strategis dan sangat dibutuhkan dalam mengefektifkan dan mengefisienkan upaya pengembangan pendidikan dan ekonomi di daerah pedalaman dan pinggiran kota adalah infrastruktur yang dapat menunjang terbukanya akses transportasi, informasi dan komunikasi masyarakat, seperti jalan, jembatan, Tower BTS (Base Transceiver System). Dengan terbukanya akses transportasi, informasi dan komunikasi maka aktivitas pendidikan dan ekonomi di daerah pedalaman dan pinggiran kota sekalipun dapat dilakukan secara efektif dan efisien baik upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan/ekonomi maupun upaya peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. Dapat dipastikan bahwa dengan akses transportasi yang lancar, masyarakat akan lebih mudah bersekolah dan berbisnis. Begitupula jika didukung dengan terbukanya akses informasi dan komunikasi, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan pihak luar, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi insan-insan pendidikan, serta memudahkan berhubungan dengan pemasok dan pelanggan bagi para pelaku ekonomi.

Selama ini, sebenarnya pemerintah telah melakukan beberapa program yang tujuannya untuk meningkatkan akses transportasi, informasi dan komunikasi, khususnya pada daerah pedalaman dan pinggiran kota. Untuk membuka akses transportasi misalnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengupayakan pembangunan jalan menuju daerah terpencil sekalipun, termasuk menuju kantong-kantong produksi. Sedangkan untuk membuka akses informasi dan komunikasi, pemerintah telah memiliki beberapa regulasi dan program, sebut saja penerapan Lisensi Modern oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak dekade 2000-an bagi opeator telekomunikasi dalam rangka mendorong tersebarnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ke seluruh wilayah di tanah air, serta program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) yang berupa bantuan mobil yang membawa sejumlah laptop berikut jaringan internetnya untuk setiap kecamatan. Khusus berkaitan dengan bidang pendidikan, pemerintah juga telah memiliki program Internet goes to school yang berupa penyediaan fasilitas internet dalam mendukung penerapan e-pembelajaran di sekolah. Namun dalam kenyataannya, sampai pada penghujung tahun 2011 ini program-program tersebut belum dapat direalisasikan secara merata untuk seluruh wilayah NKRI, khususnya pada daerah pedalaman, terbukti bahwa masih banyak daerah pedalaman yang belum dapat diakses kendaraan roda 4 (mobil), begitupula dengan kebijakan lisensi modern dan program M-PLIK, sampai sekarang masih terdapat beberapa daerah potensial yang belum dijangkau jaringan telekomunikasi. Sedangkan berkaitan dengan program Internet goes to school kondisinya juga demikian, masih sebagian besar sekolah yang terdapat di Kabupaten yang belum tersentuh program tersebut.

Kondisi ini salah satunya dapat dilihat pada Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Juli 2008 dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala ini, memiliki luas 5.196,02 Km2,  dengan 15 kecamatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan wilayah lembah dan 8 (delapan) kecamatan berada di wilayah pegunungan. Menurut data BPS tahun 2010, sampai pada tahun 2009 Kabupaten Sigi memiliki penduduk berjumlah 215.030 jiwa yang tersebar pada 157 desa, yang mana 15 desa diantaranya tergolong terpencil. Sampai saat ini, masih terdapat Kecamatan yang belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda 4, yaitu Kecamatan Pipikoro, dan beberapa daerah yang belum dijangkau jaringan telepon seluler, seperti Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Lindu dan sebagian Kecamatan Marawola Barat. Apalagi berkaitan dengan program Internet goes to school, sebagian besar malahan hampir seluruh sekolah belum memiliki fasilitas Internet. Hal ini tentunya mengakibatkan lambannya perkembangan pendidikan dan ekonomi di Kabupaten Sigi, padahal kabupaten termuda di Sulawesi Tengah ini terkenal memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi Pariwisata yang  sangat kompetitif dalam menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara, salah satunya wisata alam di Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).

Melihat realitas di Kabupaten Sigi dan beberapa daerah lainnya di seantero negeri ini maka sebagai langkah strategis dalam mengatasi ketertinggalan daerah pedalaman dan pinggiran kota, khususnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi, dibutuhkan suatu program yang dapat menyelesaikan masalah ini secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir, salah satunya dengan cara menggalakkan gerakan “Xpekan”. Gerakan ini merupakan suatu gerakan yang berbasiskan teknologi informasi untuk mewujudkan “keSEtaraan Pendidikan & EKonomi Anak Negeri”, yaitu mengupayakan ketersediaan infrastruktur di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan dan ekonomi, pemberian subsidi penggunaan internet untuk penyelenggara pendidikan, pendidik, peserta didik dan pelaku ekonomi di masyarakat pedalaman dan daerah pinggiran kota, pemberian apresiasi terhadap Kabupaten/kota yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki fasilitas database online terkait perkembangan pendidikan dan ekonomi masyarakat daerah pedalaman dan pinggiran kota, serta pemberian apresiasi/penghargaan bagi masyarakat daerah pedalaman dan pinggiran kota yang memiliki kreasi atau inovasi dalam bidang teknologi informasi. Melalui gerakan ini diharapkan dengan sendirinya dapat meningkatkan komitmen dan motivasi pemerintah dan masyarakat daerah pedalaman dan pinggiran kota untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam mengembangkan pendidikan dan ekonomi di daerahnya masing-masing, sehingga dapat setara dengan masyarakat daerah lainnya.

KOLABORASI “XPEKAN”

Mengingat Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah berumur 66 Tahun, maka sangat beralasan jika masyarakat Indonesia mempertanyakan, mengapa sampai sekarang masih banyak ditemukan daerah yang tertinggal? Apa yang dikerjakan pemerintah selama ini? Kemana uang rakyat yang jumlahnya tidak terhitung lagi, sehingga belum mampu membebaskan daerah pedalaman dan pinggiran kota dari ketertinggalan?

Jawabannya adalah “Tak ada gading yang tak retak”, karena sejatinya dalam hidup berbangsa dan bernegara, Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat, termasuk dalam mengembangkan pendidikan dan ekonomi di daerah pedalaman dan pinggiran kota, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi seluruh elemen masyarakat indonesia untuk berkolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, termasuk melakukan pengembangan pendidikan dan ekonomi di daerah pedalaman dan pinggiran kota dengan berbasiskan pengembangan teknologi informasi sebagaimana gerakan “Xpekan”.

Kolaborasi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam gerakan “Xpekan” ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

    a. XL

XL merupakan pihak yang mewakili operator telekomunikasi seluler yang ada di Indonesia. Dipilihnya XL dalam gerakan ini karena beberapa alasan, yaitu diantaranya adalah:

  1. Dari Segi Layanan XL, selain XL dikenal memiliki tarif murah dibandingkan operator lainnya, XL juga telah memiliki program ataupun kerjasama baik dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan internet, termasuk dalam dunia pendidikan dan ekonomi, misalnya berupa Program Internet Sehat Blog Award, Program Indonesia Berprestasi Award, Program XL Award, Pemberian beasiswa pendidikan,  dan termasuk program Komputer Untuk Sekolah (KUS).
  2. Dari Segi Jangkauan XL, sampai pada 31 Desember 2010, XL telah memiliki 22.191 BTS (2G/3G) yang tersebar di seluruh wilayah dengan pelanggan sebanyak 40,4 juta.
  3. Dari Segi Kredibilitas XL, Setelah pada tahun 2010, XL mendapatkan 15 penghargaan (Award), pada pameran Indonesia International Communication Expo & Conference (ICC), The 8th Indonesia Cellular Show (ICS), dan Festival Komputer Indonesia (FKI) yang diselenggarakan pada bulan Juni 2011 ini, dari 8 kategori untuk operator dalam pemberian Indonesia Cellular Award (ICA) 2011, XL menjadi pemenang untuk 4 kategori, yaitu The Best Data Package, The Best Customer Growth, The Best Operator GSM dan The Best Blackberry Service. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan dan kualitas layanan XL dalam dunia seluler di Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak.

Atas pertimbangan tersebut maka kontribusi XL sangat dibutuhkan dalam gerakan Xpekan ini yang berupa penyediaan infrastruktur (berupa BTS) dan penyediaan layanan yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat.

b. Pemerintah

Upaya pembangunan wilayah tertinggal, termasuk daerah pedalaman dan pinggiran kota merupakan amanah UUD 1945 yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, selama sebagian warganegara Indonesia masih mengalami kendala sosial, ekonomi, budaya akibat keterbatasan daya dukung wilayah yang dihuninya.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menetapkan regulasi, program dan pengawasan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus berkomitmen dan memiliki program yang terarah dan sistematis tentang pengembangan daerah pedalaman dan pinggiran kota, khususnya pengembangan pendidikan dan ekonomi, terutama menjamin terselenggaranya program-program yang terkait dengan gerakan Xpekan.

c. Entitas Pendidikan/Ekonomi

Entitas pendidikan/ekonomi merupakan pihak-pihak yang selama ini berperan sebagai penyelenggara pendidikan dan/atau pelaku ekonomi, terutama masyarakat yang berada di daerah pedalaman dan pinggiran kota, seperti pihak sekolah (negeri/swasta), guru, pekerja dan pengusaha lokal. Pihak-pihak ini dibutuhkan terutama dalam pelaksanaan program-program Xpekan, karena sebagai pelaksana, mereka adalah ujung tombak dari keberhasilan mencapai tujuan yang dimaksud.

d. Konglomerat

Konglomerat merupakan perusahaan atau pengusaha nasional yang memiliki jangkauan nasional dan multinasional, baik lembaga keuangan maupun non  lembaga keuangan yang diharapkan dapat memberikan dukungan pendanaan baik dalam bentuk investasi, kredit/pembiayaan maupun hibah/dana CSR, terutama dalam mendukung pendanaan program-program Xpekan.

e. Akademisi

Akademisi merupakan para ahli atau kalangan intelektual yang berasal dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sebagai tenaga profesional, akademisi diharapkan dapat memberikan dukungan pengetahuan, keterampilan dan teknologi tepat guna (TTG) berdasarkan hasil riset, sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan program-program Xpekan.

f. Non Government Organization (NGO)

NGO merupakan lembaga/organisasi diluar lembaga pemerintah, seperti Organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan, khususnya yang memiliki komitmen dalam melakukan pengembangan pendidikan dan ekonomi masyarakat daerah pedalaman dan pinggiran kota. Kontribusi NGO diharapkan dapat berfungsi sebagai pendamping dan pemantau pelaksanaan program-program Xpekan.

Atas kolaborasi pihak-pihak terkait tersebut maka diharapkan program Xpekan dapat terwujud dan mampu meningkatkan kualitas masyarakat daerah pedalaman dan pinggiran kota, sehingga mereka dapat mengembangkan daerahnya masing-masing, mampu bersaing dengan masyarakat daerah lainnya dan Menjadi Raja di Negeri Sendiri.

 

SELESAI***)

*)    Tulisan ini diikutsertakan pada lomba karya tulis XL Award 2011, dengan tema plihan “Peran Operator dalam Memajukan Pendidikan dan Perekonomian di daerah pinggiran kota dan pedalaman”.

**)  Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako (Kategori Umum).

Referensi:

Adipati Rahmat. (….). Evaluasi Urbanisasi Kota-kota di Indonesia dari perspektif Ekonomi Perkotaan (Studi Kasus Kota DKI Jakarta) http://adipatirahmat. wordpress.com/2009/11/10/evaluasi-urbanisasi-kota-kota-di-indonesia-dari-perspektif-ekonomi-perkotaan-studi-kasus-kota-dki-jakarta/

Algooth Putranto. (2011). Tuntutan pemerataan telekomunikasi. http://aergot. wordpress.com/2011/08/04/tuntutan-pemerataan-telekomunikasi/

Biro Pusat Statistik Kabupatan Sigi (2010) Sigi Tahun 2009 Dalam Angka.

KapanLagi.com. (2011).  Apresiasi Bagi Industri Telekomunikasi Selular Indonesia. http://www.kapanlagi.com/ragam/lifestyle/apresiasi-bagi-industri-telekomunikasi-selular-indonesia.html

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014

Tribunnews. (211). Kemenkominfo Bantu 98 Unit Mobil Komunikasi http://www.tribunnews.com/2011/12/12/kemenkominfo-bantu-98-unit-mobil-komunikasi

Wikipedia. (….). Urbanisasi. http://id.wikipedia.org/wiki/Urbanisasi

XL Axiata (2011) Laporan Tahunan 2010.

……… (2006). Pengertian, Definisi & Ciri Daerah Slum / Daerah Kumuh – Area, Wilayah, Lingkungan Kota – Belajar Geografi Sosiologi http://organisasi.org/pengertian_definisi_ciri_daerah_slum_daerah_kumuh_area_wilayah_lingkungan_kota_belajar_geografi_sosiologi


2 Responses to “Menjadi Raja Di Negeri Sendiri: Melalui Gerakan “Xpekan”*)”


  1. January 4, 2012 at 6:51 pm

    Bagus banged!
    Semoga sukses ya Mas…
    Tulisannya mantap2 euy


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


December 2011
M T W T F S S
« Oct   Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d bloggers like this: