26
Dec
10

IMBAS DARI PEMBATASAN AKSES DATA BPK

IMBAS DARI PEMBATASAN AKSES DATA BPK

Oleh : Andi Chairil Furqan

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Rabu, 10 November 2010 Hal. 4)

Apa yang terjadi di Kabupaten Donggala dengan diabaikannya temuan BPK, merupakan secuil dari potret pengelolaan keuangan negara/daerah di Indonesia. Namun, apa daya, hanya karena merespon keluhan segelintir oknum pemerintah daerah, akibatnya saat ini masyarakat hanya bisa jadi pendengar atas penyelewengan, penyalahgunaan serta ketidakseriusan aparat Pemerintah dalam pengelolaan keuangan rakyat yang diembankan kepadanya.

Jika diakumulasikan, masalah yang dikemukakan kepada publik atas tidak ditindaklanjutinya temuan BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Donggala sebagaimana diberitakan pada Radar Sulteng, 9 Novermber 2010, Nilainya hanya mencapai Rp. 142,3 Jt atau sekitar 0,0041% dari total temuan yang senilai Rp. 3,55 triluan atas 3.179 kasus kelemahan SPI dan 4.708 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dari pemeriksaan terhadap 348 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2009 di seluruh Indonesia pada semester I tahun 2010 ini. Dapat dimaklumi bahwa informasi yang dikemukakan oleh sebagai anggota DPRD Donggala tersebut hanya sebuah contoh, namun pada kenyataannya memang hanya temuan sebesar itu yang dapat diketahui oleh masyarakat saat ini. Temuan yang jumlahnya triliunan lainnya hanya bisa diperdengarkan kepada masyarakat tanpa bisa dievaluasi dan diawasi langsung penyelesaiannya oleh masyarakat.

Dalam penyampaiannya pada Rapat paripurna di Gedung DPR pada tanggal 12 Oktober 2010 silam, Ketua BPK RI Hadi Purnomo menyatakan bahwa dari temuan sebesar Rp. 3,55 triliun tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp38,22 miliar. Artinya masih ada sekitar Rp. 3,51 triliun nilai temuan yang belum ditindaklanjuti. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah masyarakat tidak berhak untuk mengetahui jenis temuan-temuan BPK tersebut? Dan apakah tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk aktif berperan serta mengevaluasi dan mengawasi tindak lanjut dari temuan tersebut? Kalaupun ini hanya upaya untuk menghindari penyalahgunaan data, apakah hanya karena mengapresiasi segelintir oknum Pemerintah Daerah yang berkeluh kesah atas tindakan pemerasan ataupun penindasan yang dialaminya, BPK harus menutup ataupun membatasi akses masyarakat yang jumlahnya ratusan juta jiwa untuk mengetahui pengelolaan terhadap uang-uang mereka?

Memang benar jika berdasarkan pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah diatur bahwa BPK memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaaan BPK, dan berdasarkan Pasal 7 Permendagri  tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasannya diserahkan kepada DPRD.

Namun, bukannya tidak percaya dengan kinerja lembaga-lembaga tersebut, jika berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPRD), dinyatakan terbuka untuk umum, yang mana dalam penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat, maka masyarakat biasapun semestinya juga memiliki hak untuk mengakses untuk mengetahui temuan-temuan hasil pemeriksaan tersebut. Hal ini juga dipertegas lagi pada Pasal 9 ayat 1 – 4 UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menyatakan bahwa sebagai lembaga publik, secara berkala pemerintah wajib menyediakan dan mempublikasikan informasi laporan keuangan kepada publik dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat serta dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik, seperti surat kabar dan website. Yang mana sama halnya dengan pasal 19 UU No. 15 Tahun 2004, tentunya informasi laporan keuangan yang dimaksud pada pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tersebut, khususnya ayat 2 point c adalah laporan keuangan yang telah diaudit/diperiksa (audited) sebagaimana data laporan hasil pemeriksaan BPK.

Boleh saja BPK berdalih bahwa ketentuan publikasi tersebut tidak dialamatkan kepada BPK sebagai pemeriksa, namun ditujukan kepada Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Tetapi, dengan melihat fenomena bahwa hanya sebagian kecil Pemerintah Daerah yang mempublikasikan LKPD maka sudah semestinya BPK lebih proaktif mempublikasikan hasil pemeriksaannya karena selain hal itu akan lebih bermanfaat juga dengan data yang bersumber dari BPK maka akan lebih terjamin keandalan dan kerelevanannya.

Atas dasar pemaparan diatas, belajar dari kejadian di Kabupaten Donggala dan kejadian lainnya, termasuk dugaan kasus suap yang dialamatkan kepada oknum BPK sendiri seperti yang terjadi di Kota Tomohon dan Kota Bekasi, BPK semestinya lebih arif dalam menanggapi keluhan segelintir oknum Pemerintah Daerah tersebut. Dalam hal ini, BPK sebenarnya tidak perlu terburu-buru menutup akses masyarakat terhadap data BPK, karena selain dapat menghalangi hak asasi masyarakat dalam memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya, upaya tersebut juga dapat berakibat buruk pada perwujudan pengelolaan keuangan Negara/daerah yang professional, proporsional, transparan dan akuntabel, karena dengan penutupan akses tersebut, akan mengakibatkan tertutupnya partisipasi masyarakat dalam ikut berperan serta mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan Negara/daerah.

Selain itu, perlu dipahami bahwa dengan dibukanya akses masyarakat terhadap data hasil pemeriksaan BPK, tidak hanya akan bermanfaat dalam melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja kepala daerah dan jajarannya saja tetapi sebenarnya telah membuka ruang terhadap kemajuan dunia pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan penelitian. Ketersediaan data sekunder tersebut memberikan ruang kepada mahasiswa, dosen dan para peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang mana nantinya tidak hanya dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, namun juga akan berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN, profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Akhirnya, dibalik prestasi gemilang yang telah ditunjukkan BPK belakangan ini yang salah satunya dibuktikan dengan ikut berupaya dalam mendorong perbaikan opini atas LKPP, LKKL dan LKPD TA 2009 melalui rekomendasinya, tidak ada satupun pihak  yang menginginkan presetasi tersebut tercoreng hanya karena BPK lebih mengedepankan kepentingan segelintir oknum pemerintah daerah yang hanya tau berkeluh kesah tersebut dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Semestinya BPK saat ini lebih memfokuskan diri pada upaya untuk menjadikan opini audit sebagai output dari hasil kerja BPK tersebut dapat memiliki kekuatan hukum untuk memberikan reward/punishment atas prestasi pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang dilakukan oleh Pejabat Negara/Daerah beserta jajarannya. Dan kalaupun pembatasan akses data BPK ini masih tetap dipaksakan untuk dilakukan, harapan kita semua bahwa upaya menghindari penyalahgunaan data BPK tersebut tidak akan berimbas pada semakin besarnya peluang penyalahgunaan uang rakyat.

Penulis adalah Dosen Jurusan Akuntansi FE-UNTAD.


0 Responses to “IMBAS DARI PEMBATASAN AKSES DATA BPK”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


December 2010
M T W T F S S
    Jan »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d bloggers like this: