26
Dec
10

Fenomena Pajak Atas Usaha Kuliner (Potret Terkini Atas Pengelolaan Pajak Daerah)

FENOMENA PAJAK ATAS USAHA KULINER

(POTRET TERKINI ATAS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH)

Oleh:

Andi Chairil Furqan

Dimuat di Harian Radar Sulteng, Jumat, 24 Desember 2010 Hal. 4

Bagai gayung bersambut, kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang berencana mengenakan pajak daerah terhadap usaha warteg, kini telah menjalar ke daerah. Betapa tidak, walaupun sempat menuai kritik tajam dari masyarakat ibukota dan mengalami penundaan pemberlakuannya, saat ini kebijakan yang berkaitan dengan usaha kuliner tersebut seakan-akan menjadi sumber aspirasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk memberlakukan hal yang sama, sebut saja kota Bandar Lampung dan Kota Palu.

Jika dibandingkan dari ketiga daerah tersebut, mungkin dapat dikatakan kebijakan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung masih lebih arif dibandingkan dengan rencana Pemerintah DKI Jakarta dan Kota Palu, karena selain akan memberlakukan tarif pajak progresif, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga hanya akan mengenakan pajak restoran bagi warung makan yang memiliki omzet diatas Rp. 250 Ribu perhari atau Rp. 90 Juta pertahun.

Sementara Pemerintah DKI Jakarta sebagai pihak yang menggelindingkan bola panas ini, rencananya akan memberlakukan tarif pajak proporsional sebesar 10% yang dikenakan bagi warung makan dengan omzet diatas Rp. 60 juta pertahun atau sekitar Rp. 170 ribu perhari. Kebijakan pemerintah DKI tersebut, hampir sama dengan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah Kota Palu. Namun ironisnya, sesuai hasil pembahasan pansus raperda Pajak Daerah Kota Palu (Radar Sulteng, 17/12/2010), pajak restoran di Kota Palu dikenakan bagi warung makan dengan batas minimal omzet sebesar Rp. 100 ribu perhari atau sekitar Rp. 36 juta pertahun, sehingga “mas joko” pun harus siap berfungsi sebagai wajib pajak atau mengenakan pajak restoran sebesar 10% atas penjualan yang dilakukan. Tentunya jika hal ini dibandingkan dengan daerah lainnya, dapat dikatakan bahwa keberpihakan Pemerintah Kota Palu terhadap masyarakat kecil menengah ke bawah masih perlu dipertanyakan?

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dinyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang mana restoran diartikan sebagai fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sepintas, berdasarkan pengertian tersebut dan jika melihat ketentuan pasal 37 ayat 3 maka sebenarnya tidak ada batasan yang tegas atas pengenaan pajak restoran ini, dalam arti tidak ada patokan untuk menentukan restoran yang tidak kena pajak. Namun, jika melihat secara seksama ketentuan ini, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk menentukan kelayakan pengenaan pajak restoran ini, karena lebih memahami kondisi masyarakat daerah tersebut. Atas dasar hal tersebut, semestinya sebelum menentukan batas omzet restoran yang tidak dikenakan pajak, Pemerintah Daerah harus mengawalinya dengan melakukan kajian yang mendalam, bukan hanya jumlah usaha kuliner sebagai potensinya, tapi yang lebih terpenting adalah kesiapan ataupun kemampuan rumah makan tersebut sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembeli atau pelanggan dari rumah makan tersebut, karena hal itulah yang menjadi dampak dari pengenaan pajak restoran ini.

KESIAPAN “MAS JOKO”

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran dan dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran tersebut, sehingga jelaslah bahwa yang akan bertugas untuk memungut pajak restoran adalah para pemilik restoran tersebut. Sementara dalam kenyataannya, hampir semua “mas joko” dan usaha kuliner kecil lainnya, khususnya yang ada di Kota Palu ini masih menggunakan sistem manajemen tradisional dalam mengelola usahanya, tidak terkecuali pengelolaan keuangannya, hampir sebagian besar dari usaha warung makan tersebut tidak memiliki pembukuan yang rapi dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan besaran pajak restoran yang harus mereka bayarkan, terlebih lagi jika berdasarkan pada pasal 169 ayat 1 UU PDRD yang menyatakan bahwa kewajiban melakukan pembukuan hanya dibebankan kepada wajib pajak dengan omzet paling sedikit Rp. 300 juta pertahun atau sekitar Rp. 840 ribu perhari, maka semakin sulitlah bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan atas diberlakukannya pajak daerah bagi usaha kecil tersebut.

Apalagi dengan batasan omzet minimal sebesar Rp. 100 ribu yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu, boleh jadi kebijakan ini bukan menjadi peluang, namun hanya menjadi bumerang bagi upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, karena selain menjadi tidak terfokus akibat penyebaran wajib pajak yang sangat luas, upaya pemungutannya pun juga dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mengingat kelemahan dasar perhitungan pajak tersebut. Pungutan tidak berdasar akan terjadi serta kebocoran uang rakyat pun semakin menjadi-jadi. Imbas terbesarnya tentu akan sangat dirasakan oleh masyarakat.

MASYARAKAT SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK

Pengusaha warung makan mungkin bisa mendapatkan solusi atas pengenaan pajak restoran ini, mereka bisa menaikkan harga makanannya ataupun mengurangi porsi dagangannya. Namun, pihak yang paling terkena imbas atas kebijakan ini tentunya masyarakat. Apalagi jika dikenakan bagi usaha warung makan kecil, sudah dapat dipastikan bahwa konsumen atau pelanggan terbesar dari warung makan kecil tersebut adalah mereka yang berpenghasilan rendah atau tergolong masyarakat menengah kebawah, sehingga jadilah masyarakat kecil lagi sebagai korbannya.

Jika ingin jujur, saat ini tidak satupun ruang yang terbebas dari pajak. Ketika diandaikan pada sebuah peperangan, serangan tersebut bertubi-tubi mengenai lawan, karena tidak hanya melalui udara, serangan juga dilakukan melalui darat dan laut. Begitupula pajak di negara kita tercinta ini, selain ada pajak negara (mis. PPN dan PPh), juga ada pajak daerah yang melalui UU PDRD terbaru ini semakin luas objeknya. Ironisnya, pemerintah daerah seakan-akan menutup mata dengan akibat atas semakin terbukanya kesempatan ekstensifikasi pajak daerah ini, fungsi pajak daerah untuk mengatur ataupun melaksanakan kebijaksanaan pemerintah daerah dalam bidang sosial ekonomi serta untuk menciptakan pemerataan dan keadilan kini mulai tergeser dengan ambisi peningkatan pendapatan asli daerah dengan dalih upaya kemandirian daerah.

Nilai demokrasi dan rasionalitas dalam proses penentuan PERDA pajak daerah serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah makin terpinggirkan karena selain public hearing yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya pada saat penentuan PERDA ini, pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah juga semakin tidak jelas dengan tidak adanya publikasi laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang sampai pada seluruh lapisan masyarakat.

Cukuplah masyarakat kecil merasakan sulitnya kehidupan dengan serangan bertubi-tubi yang terjadi belakangan ini, karena dengan rencana penghapusan subsidi atas BBM dan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL), tentunya akan memberikan beban sangat berat bagi mereka jika rencana Pemerintah Daerah untuk mengenakan pajak daerah terhadap usaha kecil tersebut dipaksakan untuk diberlakukan saat ini.

PENINJAUAN ULANG

Berdasarkan realitas yang telah diuraikan diatas, sangat bijak jika pemerintah Kota Palu melakukan peninajuan ulang atas PERDA Pajak Daerah tersebut sebelum memberlakukannya. Beberapa hal yang utama perlu ditinjau adalah: Pertama, Penentuan batasan tidak kena pajak (omzet minimal). Omzet minimal Rp. 100 ribu yang ditentukan saat ini terlalu rendah, karena jika menghitung secara mendetail atas jumlah tersebut dengan asumsi keuntungan 20% – 30% maka jika harus dipotong pajak 10%, bagian keuntungan pemilik usaha akan berkurang menjadi 10% – 20%. Artinya keuntungan pemilik warung tidak akan melebihi Rp. 1 juta perbulan. Sebaliknya jika pemilik warung menaikkan harga dagangannya sebesar 10%, hal ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap daya beli masyarakat yang menjadi berkurang, belum lagi jika harga kebutuhan bahan makanan di pasaran ikut meningkat, tentunya masyarakat kecil sebagai konsumen sekaligus subjek pajak akan semakin terbebani.

Kedua, Kesiapan warung kecil sebagai WP. Sistem nota pembayaran mungkin saja merupakan langkah cemerlang dalam mengefektifkan pemungutan pajak restoran ini. Namun pertanyaannya, siapa yang menyiapkan nota tersebut? Bagaimana memvalidasi keabsahan ataupun keandalan nota tersebut? Apakah pembinaan untuk menyelenggarakan pembukuan sederhana dan pengelolaan usaha yang efektif dan efisien, tidak lebih memberikan manfaat yang bukan hanya pada efektifnya penentuan dasar pengenaan pajak, tetapi juga pada perkembangan usaha rumah makan tersebut. Mengapa tidak berinvestasi untuk melakukan pembinaan dulu, baru selanjutnya membebani pajak daerah terhadap para pelaku usaha tersebut?.

Selain kedua alasan utama tersebut, peninjauan ulang juga perlu dilakukan terhadap penentuan tarif yang proporsional serta kesiapan sarana, prasarana dan mental aparat pemungut.

Inilah potret terkini atas pengelolaan pajak daerah yang terjadi hampir di seantero negeri ini. Untuk itu, semestinya di masa yang akan datang, penetapan peraturan yang berkaitan dengan pungutan terhadap uang rakyat harus dipikirkan lebih matang. Tidak perlu terburu-buru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena hal ini semestinya diawali dulu dengan penyelenggaraan program-program pemerintah daerah yang dapat berdampak pada peningkatan kompetensi pengelolaan usaha, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, setelah itu mendata potensi secara akurat, kemudian menginventarisir dampak yang mungkin muncul atas kebijakan tersebut. Setelah proses tersebut dilakukan, barulah PERDA dapat ditetapkan, agar dapat diterima semua pihak secara lapang hati, bukan karena keterpaksaaan, sebagai akibat dari ketidakberdayaan.

Penulis: Dosen Jur. Akuntansi FE-UNTAD.


0 Responses to “Fenomena Pajak Atas Usaha Kuliner (Potret Terkini Atas Pengelolaan Pajak Daerah)”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


December 2010
M T W T F S S
    Jan »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d bloggers like this: