26
Dec
10

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SUDAH RAWAN

BADAN USAHA MILIK DAERAH SUDAH RAWAN

Oleh:

Andi Chairil Furqan*)

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Jumat, 9 April 2010 Hal. )

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang  lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (azas desentralisasi). Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Konsekuensi dari otonomi daerah ini, salah satunya dalam bentuk pelimpahan wewenang dibidang keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) atau desentralisasi fiskal. Wujud dari desentralisasi fiskal ini adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga salah satunya bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah atau pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal baik pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) maupun pada pihak swasta.

MOTIF PENDIRIAN BUMD

BUMD yang biasa diistilahkan dengan sebutan “Perusahaan Berplat Merah” ini, pembentukannya didasarkan pada Pasal 177 UU No. 34 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang mana pada dasarnya terdapat 4 (empat) alasan pendirian BUMD:

Pertama, alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (public services) dan mencari keuntungan (provit motive).

Kedua, alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.

Ketiga, alasan budget, yaitu sebagai upaya PEMDA dalam mencari  sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

Keempat, alasan politis, yaitu mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politis bagi PEMDA, yang mana alasan politis ini biasanya jarang dikemukakan, terlebih lagi secara formal.

KONDISI BUMD DI SULAWESI TENGAH

Dari keempat alasan pendirian BUMD diatas dapat tergambarkan vitalnya keberadaan BUMD, karena selain harus memberikan kontribusi laba (keuntungan) sebagai sumber pendapatan PEMDA, BUMD juga diperhadapkan pada fungsinya untuk memberikan pelayanan publik dan keberadaannya yang sangat dipengaruhi oleh faktor politis. Inilah yang menjadi dilema dalam pengelolaan BUMD secara umum di tanah air.

Begitupula yang terjadi di Sulawesi Tengah, permasalahan keuangan yang dihadapi oleh PDAM Donggala (Radar Sulteng, 29/12/2009), permasalahan kontribusi yang belum diberikan oleh PD. Parimo (Radar Sulteng, 4/1/2010), permasalahan kepemimpinan yang dihadapi oleh PDAM Poso (Radar Sulteng, 5/1/2010), dugaan tidak disetornya miliaran dana oleh PD. Sulteng ke kas daerah sebagai laba yang menjadi hak daerah (Radar Sulteng, 27/3/2010) dan yang paling terbaru serta menyedot banyak perhatian berbagai pihak saat ini (termasuk kepolisian) yang berupa dugaan kredit macet pada PT. Bank Sulteng yang mencapai miliaran rupiah (Radar Sulteng, 6/4/2010) merupakan sekelumit kondisi dan potret eksistensi keberadaan BUMD di Sulawesi Tengah.

Belum lagi jika kita menelusuri lebih jauh terhadap kondisi dan dampak investasi PEMDA di Sulawesi tengah sebagaimana data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se- Sulawesi Tengah, khususnya pada tahun anggaran 2008, ternyata nilai investasi permanen jangka panjang untuk seluruh daerah se-Sulawesi Tengah seluruhnya berjumlah sekitar 165,5 Milyar. Dari nilai tersebut yang diinvestasikan ke BUMD (PT. Bank Sulteng, PDAM dan Perusahaan Daerah) sekitar 145,6 M, sedangkan sisanya diinvestasikan kepada pihak swasta (PT. Citra Nuansa Elok dan PT. Bangun Askrida). Dengan nilai investasi yang demikian, bagian laba dari penyertaan modal yang didapatkan PEMDA sebagai PAD hanya sekitar 7,2 M atau 4,35 % dari nilai keseluruhan investasi PEMDA.

TIDAK TERBATAS PADA PERMASALAHAN MODAL

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa ada yang salah atas keberadaan dan pengelolaan BUMD di Sulawesi Tengah, yang mana ditandai dengan kekurangmampuan manajemen dalam mengelola modal dan usaha secara efektif dan efisien, masih lemahnya sistem pengendalian intern yang berakibat pada lemahnya pengawasan serta masalah lainnya yang mungkin saja saat ini belum muncul di permukaan dan tidak hanya akibat dari kesalahan atau kekurangan manajemen, tetapi dikarenakan regulasi yang tidak mendukung atau intervensi yang terlalu berlebihan dari PEMDA.

Dari uraian permasalahan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa permasalahan BUMD di Sulawesi Tengah saat ini sudah sangat “rawan”, karena tidak lagi hanya terbatas pada permasalahan kekurangan dan efektifitas pengelolaan modal semata, namun lebih daripada itu, sudah ada indikasi maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi didalam BUMD, yang mana jika hal ini terus dibiarkan meradang maka dapat mengakibatkan BUMD tersebut “mati suri” di tengah tuntutan persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini.

USAHA PEMBENAHAN BUMD

Untuk itu, PEMDA dan DPRD di Sulawesi Tengah semestinya tidak hanya terfokus pada pembahasan regulasi yang mendasari penyertaan modal saja, tetapi juga harus dapat meninjau lebih jauh lagi seluruh aktivitas BUMD mulai dari visi, misi dan program yang direncanakan, jenis usaha yang dilakukan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, akitivitas produksi, aktivitas pemasaran, pemanfaatan teknologi terbaru sampai pada meninjau kembali sistem pengendalian intern.

Dalam hal ini, harapan kita semua (masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya), dilema yang dihadapi oleh BUMD khususnya di Sulawesi Tengah tidak mengakibatkan beban yang berlarut-larut bagi APBD. BUMD harus dapat menunjukkan eksistensinya dan kontribusinya dalam meningkatkan ekonomi daerah dengan melakukan pembenahan secara komprehensif. Tentunya usaha pembenahan BUMD ini tidaklah segampang membalikkan telapak tangan, diperlukan pengetahuan dan komitmen seluruh pihak, terlebih pada tataran manajemen dan karyawan BUMD untuk membenahi segala faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan dan keefesienan pengelolaan BUMD.

Untuk itu, berkaitan dengan pembenahan BUMD ini, usaha yang dilakukan oleh salah satu Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang membentuk tim khusus dalam rangka mencari solusi pengelolaan BUMD baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya (Koran Tempo, 30/3/2010) mungkin saja dapat dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah.

Namun dibalik itu, terlepas dari apapun langkah yang ditempuh dalam rangka pembenahan BUMD, yang terpenting adalah usaha pembenahan BUMD ini harus segera dilakukan dan semata-mata ditujukan untuk membentuk dan memaksimalkan peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan pelayanan publik, menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, bukan malah dijadikan komoditas politik yang nantinya dapat membuat BUMD terkekang dan tidak dapat berinovasi dalam keadaan yang serba kompetitif seperti sekarang ini.

PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN BUMD

Akhirnya, berkaitan dengan akan efektifnya pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 1 Mei 2010 mendatang maka sesuai amanat pada pasal 9 dan pasal 14, yang juga harus menjadi perhatian bagi PEMDA maupun BUMD saat ini adalah dilaksanakannya kewajiban dalam mempublikasikan hasil audit LKPD dan Laporan Keuangan BUMD kepada publik dengan format yang sesuai, dapat dipahami dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Karena dengan publikasi laporan keuangan BUMD tersebut maka terbukalah peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja BUMD, dan atas keterbukaan informasi inilah nantinya diharapkan dapat memberikan daya dorong terhadap usaha pembenahan BUMD di Sulawesi Tengah.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD


3 Responses to “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SUDAH RAWAN”


  1. 1 Siti Aisah
    March 29, 2013 at 6:02 pm

    assalamualaikum pak andi, saya aisah, mahasiswi universitas di madura. saya sedang dalam tahap awal persiapan penelitian untuk skripsi saya, dan mengambil judul analisis prediksi kebangkrutan pada PDAM. alasan saya mengambil objek PDAM adalah karena lebih dari separuh PDAM di indonesia rugi dari tahun ke tahun. namun saya belum sepenuhnya yakin karena dosen lain berkata bahwa jika PDAM diprediksi bangkrut dan harus bubar, maka bgmn bisa daerah memenuhi kebutuhan air bersih masyarakatnya?
    saya mohon pendapat anda, apakah penelitian saya dengan memprediksi kebangkrutan PDAM ini penting atau tidak dan apa alasan kuatnya? untuk saya benar-benar yakin dan melanjutkan penelitian ini.
    trima kasih atas jawabannya pak..
    wassalamualaikum wr. wb

    • March 30, 2013 at 1:14 pm

      Menurut saya, tidak masalah jika adinda aisah ingin meneliti tentang prediksi kebangkrutan PDAM, karena ada beberapa pertimbangan, yaitu:
      1. Fenomena yang adinda akan angkat, menurut saya sangat menarik, karena merupakan fenomena yang “sexy” atau merupakan masalah nasional (dihadapi oleh hampir seluruh daerah di negeri ini), termasuk juga terjadi daerah saya di Sulawesi Tengah.
      2. PDAM merupakan BUMD, dibentuk tidak hanya berorientasi laba semata, tetapi juga ditujukan untuk menyediakan kebuatuhan masyarakat umum yg blum bisa disediakan oleh pihak swasta, seperti penyediaan air (PDAM). Namun, walaupun PDAM tidak mengutamakan orientasi tehadap laba, tetapi sebagai lembaga yang berorientasi profit, PDAM harus senantiasa menyelenggarakan aktivitas secara efektif dan efisien, sehingga walaupun tidak dapat memberikan kontribusi terhadap PAD, setidaknya PDAM harus berupaya agar tidak merugi trus, tidak membebani APBD secara berkepanjangan dan berdampak pada kebangkrutan.
      3. Dengan adanya penelitian dari adinda, akan sangat membantu dalam hal melakukan evaluasi secara ilmiah dan independen terhadap kinerja PDAM di Indonesia, sehingga apapun hasilnya nanti, dapat dijadikan rujukan oleh Pemda dan DPRD ataupun pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam menghasilkan keputusan-keputusan politis/stategis bagi PDAM di daerah.
      4. Kalaupun hasilnya nanti menunjukkan PDAM telah bangkrut (diperdiksi akan bangkrut), bukan berarti hal ini harus ditindaklanjuti dengan membubarkan PDAM, tetapi banyak cara yang bisa diambil oleh PEMDA dan DPRD, diantaranya melakukan revitalisasi keberadaan PDAM, seperti merubah manajemen pengelolaan organisasinya, memperbaiki proses poduksinya dan memodernkan fasilitas produksinya atau boleh jadi melimpahkannya kepada swasta (investor), dengan tetap mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan tersebut.
      Dengan alasan-alasan tersebut, saran saya baiknya adinda tetap melanjutkan penelitian ini…. semoga sukses ya…
      Email saya: chairil_untad@yahoo.com

      • 3 Siti Aisah
        May 2, 2013 at 9:22 pm

        Assalamualaikum pak andi. mohon maaf sebelumnya saya lama untuk membalas balasan bapak di website bapak karena saya tidak mengetahui jika bapak sudah membalasnya.
        Alhamdulillah saat ini saya merasa yakin dengan penelitian saya, karena pendapat bapak dan juga dari dosen mata kuliah metodologi penelitian saya. saat ini saya sudah menyelesaikan hingga bab 3, dan bab 1 (pendahuluan) sudah saya konsultasikan kepada dosen metodologi penelitian saya, dengan menyertakan isi dari tulisan di website bapak mengenai empat alasan pendirian BUMD. saya memerlukan sumber dari pernyataan tersebut, apakah dari Pasal 177 UU No. 34 tahun 2004 atau dari sumber buku lain pak?=0Adan jika berkenan, saya memohon rekomendasi referensi-referensi yang ada pada tulisan bapak yang berjudul “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sudah rawan” tersebut.
        demikian dari saya, atas bantuannya saya sampaikan banyak terima kasih,
        semoga pak Andi dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Swt. Aamiin.
        Wassalamualaikum.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


December 2010
M T W T F S S
    Jan »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d bloggers like this: