25
Dec
10

opini audit bpk atas lkpd; mungkinkah lebih baik dan berguna?

OPINI AUDIT BPK ATAS LKPD;
MUNGKINKAH LEBIH BAIK DAN BERGUNA?

Oleh : Andi Chairil Furqan

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Selasa, 29 Desember 2009 Hal. 13)

Agar lebih bermakna, momentum pergantian tahun ini harus dimaknai sebagai jendela ke arah perbaikan di segala bidang. Berkaitan dengan cita-cita luhur untuk mewujudkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah, mungkinkah pada tahun 2010, opini audit BPK atas LKPD TA. 2009 khususnya di Sulawesi Tengah akan lebih baik dan berguna?

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) yang memadai atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat sebagai pemberi amanah dan sekaligus pemilik dana (pembayar pajak dan retribusi).
Akuntabilitas Publik diwujudkan dengan penyajian laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan karakteristik tersebut maka laporan keuangan dapat berperan evaluatif, prediktif dan prospektif bagi para pengguna laporan keuangan (Pemerintah sendiri, DPRD, kreditur, investor, dan masyarakat umum).
Berkaitan dengan pemerintahan daerah, sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara maka sebagai perwujudan akuntabilitas publik, Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran (TA) berakhir kepada DPRD. LKPD yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang penyajiannya didasarkan pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
BPK sebagai pemegang mandat satu-satunya sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di negeri ini, berwenang melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), contohnya pemeriksaan investigatif (seperti yang dilakukan terhadap Bank Century). Berbeda dengan pemeriksaan lainnya yang hanya sekedar menghasilkan temuan, simpulan dan rekomendasi, pemeriksaan keuangan (LKPD) akan menghasilkan suatu opini yang disertai dengan laporan hasil pemeriksaan sistem pengendalian intern dan laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan keuangan.
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPIP). Khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan atas LKPD, di dalam penetapan opini, selain kriteria diatas, pemeriksa BPK akan mempertimbangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pembatasan lingkup pemeriksaan oleh pemerintah daerah atau kondisi, ketidaksesuaian dan ketidakcukupan dikaitkan dengan tingkat materialitas yang telah ditetapkan, dan tanggapan pemerintah daerah atas hasil pemeriksaan.
Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa BPK, yakni opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified), opini wajar dengan pengecualian (Qualified), opini tidak wajar (Adversed) dan pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer). Walaupun sampai saat ini opini audit BPK belum memberikan konsekuensi yang signifikan terhadap entitasnya, namun tingkatan opini ini tentunya dapat dijadikan dasar penilaian profesionalitas dan kredibilitas pengelola keuangan daerah. Yang mana semakin baik opini yang didapatkan, berarti dapat dikatakan pula bahwa pengelola keuangan telah profesional dan kredibel dalam mengelola keuangan daerah, begitupula sebaliknya.
Secara umum, jika menelusuri opini hasil pemeriksaan terhadap LKPD se- Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun anggaran terakhir (TA. 2006-2007), terlihat bahwa opini dislaimer dan adversed mengalami peningkatan. Untuk TA. 2006, dari 463 LKPD yang diperiksa, terdapat 106 disclaimer dan 28 adversed. Sementara itu, untuk TA. 2007, dari 466 LKPD yang diperiksa, terdapat 120 disclaimer dan 59 adversed. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan. Terlebih lagi jika melihat opini hasil pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) LKPD se-Sulawesi Tengah dalam 3 tahun anggaran terakhir (TA. 2006-2008). Untuk TA. 2006, terdapat 7 qualified dan 4 disclaimer, untuk TA. 2007, terdapat 6 qualified dan 5 disclaimer, dan untuk TA. 2008, terdapat 5 qualified dan 6 disclaimer. Hal ini menunjukkan suatu peningkatan yang tidak menggembirakan, karena selain dapat berakibat semakin meningkatnya potensi kerugian daerah juga akan berakibat buruk terhadap kredibilitas pemerintah daerah.
Khususnya di Sulawesi Tengah, sangat banyak faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi, namun jika dikelompokkan ke dalam golongan besar, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) faktor utama, yaitu Regulasi, Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan. Faktor pertama adalah regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sampai saat ini masih belum memadai, hal ini ditandai dengan hampir di semua daerah di Sulawesi Tengah belum memiliki regulasi (PERDA/PERBUP) yang lengkap dalam menjabarkan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan APBD, penatausahaan, pertanggunggjawaban, pelaporan sampai pada pengawasan. Faktor kedua adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia khususnya yang memiliki kompetensi, integritas dan nilai etika masih sangat minim, hal ini ditandai dengan ketidakmampuan seluruh daerah menyusun laporan keuangan untuk masing-masing SKPD dan adanya temuan-temuan yang mengindikasikan kelalaian aparat (Bendahara, PPTK, PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, Kuasa BUD, PPKD) dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Faktor ketiga dan yang paling utama adalah kepemimpinan, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah beserta jajarannya belum sepenuhnya menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini selain ditandai dengan 2 faktor diatas, juga ditandai dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tidak dilakukan secara tepat, belum terciptanya hubungan (koordinasi) yang baik antara instansi terkait dan peran aparat pengawasan intern pemerintah (inspektorat daerah) yang belum efektif dalam menciptakan early warning system.
Berkaitan dengan masalah ini, masih ada saja beberapa pihak yang memandang bahwa wajar saja jika masih banyak LKPD yang mendapatkan opini buruk, dikarenakan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) saja masih buruk (disclaimer), namun jika menelusuri lebih jauh maka pandangan tersebut boleh dikatakan keliru dan sangat tidak berdasar. Karena selain merupakan entitas yang berbeda, LKPD merupakan wujud atas tanggungjawab pengelolaan keuangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah, sehingga menjadi kesatuan yang terpisah dan tidak ada keterkaitannya dengan LKPP.
Dengan momentum pergantian tahun ini, maka sudah saatnya seluruh aparat pengelola keuangan daerah untuk memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada dan memfokuskan diri dalam melakukan penyusunan LKPD TA. 2009, karena walaupun usaha pembenahan dan perbaikan tersebut akan berkonsekuensi terhadap besarnya biaya dan sumber daya yang harus dikeluarkan PEMDA, namun jika LKPD telah dapat digunakan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan, maka biaya tersebut akan tertutupi oleh manfaat yang jauh lebih besar akan dirasakan oleh masyarakat.
Tidak terlepas dari permasalahan tersebut, perlu diketahui juga bahwa opini audit merupakan opini pemeriksa yang menyangkut ”kewajaran” dan bukan ”kebenaran” atas informasi yang ada pada LKPD, karena berkaitan dengan prosedur pemeriksaan yang dilakukan dan keputusan pemeriksa yang berorientasi pada hal yang signifikan (material) saja, sehingga sangat terpengaruh oleh pertimbangan profesional personal pemeriksa (siapa yang memeriksa). Untuk itu, masalah dapat tidaknya LKPD dimanfaatkan oleh masyatakat, bukan hanya sekedar tanggung jawab entitas (PEMDA), pemeriksa juga akan sangat berperan dan memberikan andil yang besar agar informasi dalam LKPD tidak menyesatkan, khususnya berkaitan dengan ketepatan penilaiannya terhadap LKPD.
Akhirnya, agar hasil pemeriksaan (opini audit) atas LKPD dapat lebih baik dan berguna di tahun 2010, maka seluruh pihak harus berbenah. Dari sisi pengelola keuangan daerah (PEMDA), harus dapat mewujudkan penyajian LKPD yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dari sisi pemeriksa (BPK), harus dapat melakukan pemeriksaan secara independen, objektif dan profesional serta senantiasa berpegang teguh pada standar pemeriksaan dan kode etik. Sedangkan dari sisi masyarakat, harus dapat meningkatkan pemahaman yang memadai atas LKPD dan lebih proaktif untuk selalu memantau perkembangan informasi hasil pemeriksaan LKPD. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan dan kuncinya adalah komitmen.

(Penulis adalah Dosen Universitas Tadulako).


0 Responses to “opini audit bpk atas lkpd; mungkinkah lebih baik dan berguna?”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


December 2010
M T W T F S S
    Jan »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d bloggers like this: