Archive for December, 2010

27
Dec
10

Mendulang Emas Dibalik Derasnya Perkembangan Bisnis Seluler

Mendulang Emas Dibalik Derasnya Perkembangan Bisnis Seluler*)

Oleh:

Andi Chairil Furqan**)

 

Jika ingin dipertanyakan bisnis apa saja yang selama dekade terakhir ini yang paling menggeliat dan banyak diminati oleh masyarakat? Jawabannya bisa dipastikan salah satunya adalah bisnis seluler. Menariknya, bisnis ini tidak hanya digeluti oleh para pemilik modal besar (konglomerat) saja, namun telah menjadi bisnis primadona bagi mereka yang selama ini hidupnya pas-pasan, karena hanya dengan bermodalkan sebuah handphone dan bilik yang berukuran 1×1 M2, bisnis ini sudah dapat beroperasi dan menghasilkan keuntungan yang lumayan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat golongan menengah ke bawah tersebut. Disamping itu, perkembangan model dan fasilitas HP yang setiap detiknya mengalami inovasi, layanan operator yang tak henti-hentinya mengalami pembaharuan dan perluasan jaringan sampai ke daerah pelosok, semakin memberikan ruang bagi menggeliatnya perkembangan bisnis dibidang seluler ini sampai ke daerah terpencil sekalipun.

INVESTASI BISNIS SELULER

Pada tataran asia, untuk periode 1990-2000, dari total investasi infrastruktur di Asia yang mencapai US$ 2,6 triliun, nilai investasi sektor telekomunikasi mencapai US$ 200 miliar atau 7,69%. Nilai tersebut, walaupun sama dengan sektor air dan sanitasi yang juga sebesar US$ 200 miliar atau 7,69%, masih jauh dibawah investasi pada sektor kelistrikan dan energi sebesar US$ 1,1 triliun atau 42,3%, sektor transportasi sebesar US$ 600 miliar atau 23,07% dan sektor infrastruktur sosial sebesar US$ 500 miliar atau 19,23%. Namun, berdasarkan pernyataan Dirjen Biro Perdagangan Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang, Hidehiko Nishiyama dalam acara Reuni Akbar Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) di Raffles City Convention Centre, Singapura, Selasa (6/7/2010), dapat diperkirakan bahwa perkembangan investasi pada sektor telekomunikasi ini pada tahun 2020 akan mencapai nilai US$ 1,1 triliun atau pertumbuhannya sekitar 450% dari tahun 2000.

Hal ini sulit terbantahkan, karena seperti yang dinyatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno, saat menyampaikan sambutan di Indonesia Cellular Show (ICS) 2010, Rabu (14/7/2010),  pada level Indonesia saja, pendapatan yang dihasilkan industri seluler pada tahun 2009, mampu menembus angka Rp 100 triliun. Belum lagi melihat perkembangan industri seluler yang baru dikenal selama 15 tahun ini, pada semester pertama tahun 2010 penetrasinya telah mendekati nilai 80 persen dengan jumlah pelanggan 180 juta dan BTS yang lebih dari 100 ribu.

Fenomena yang menarik dibalik derasnya perkembangan invetasi dalam sektor telekomunikasi ini adalah gencarnya perusahaan operator dalam melakukan ekspansi ke daerah sebagai upaya perluasan jaringan, yang ditandai dengan pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) sampai ke polosok. Tidak tanggung-tanggung, untuk membangun satu unit saja mampu menghabiskan dana sekitar US$100 ribu hingga US$150 ribu, maka tak mengherankan jika masih di pertengahan 2010 saja, rencana investasi pada sektor ini telah mencapai US$ 2 miliar untuk seluruh atau sekitar 10 operator yang beroperasi di Indonesia.

MENDULANG EMAS

Meraup keuntungan besar dari bisnis seluler ini, bukan hanya dapat dinikmati oleh para operator saja, namun hampir seluruh kalangan masyarakatpun ikut ketiban rejeki karenanya, sehingga kesempatan mendulang emas mungkin dapat menjadi sebutan yang tepat untuk menggambarkan luasnya kesempatan kerja dan perbaikan ekonomi bagi masyarakat atas perkembangan bisnis seluler saat ini. Hal ini sangat nampak di daerah, karena tidak hanya pemerintah daerah yang berpeluang mendapatkan tambahan Pendapatan Asli Daerah/PAD, masyarakatpun berkesempatan untuk dilibatkan pada kegiatan investasi sektor telekomunikasi ini. Sebut saja dalam kegiatan pembangunan BTS, investasi yang menelan modal cukup fantastis tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 2 Tahun 2008 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi, khususnya Pasal 5 mengisyaratkan bahwa Pembangunan menara merupakan bidang usaha tertutup untuk penanaman modal asing, sehingga pengerjaannya pun dimungkinkan untuk melibatkan pengusaha lokal, mulai dari kegiatan survei, perijinan sampai kepada pembangunannya. Belum lagi jika BTS telah terbangun, semakin besarlah kesempatan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan usaha terkait bisnis seluler ini, seperti penjualan HP dan aksesorisnya serta penjulan pulsa.

Kesempatan tersebut masih belum cukup untuk menjelaskan manfaat atas menggeliatnya investasi sektor telekomunikasi ini, karena dengan meningkatnya jumlah BTS yang didirikan bahkan sampai ke daerah pelosok, maka semakin terbuka pula akses informasi pada daerah tersebut, yang mana secara tidak langsung akan berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah. Tidak diragukan lagi, dengan akses informasi yang terbuka lebar maka kesempatan mengefisienkan belanja operasional usaha dan memasarkan produk seluas-luasnya semakin mudah untuk diwujudkan. Biaya produksi yang dulunya mahal akibat tidak adanya pilihan bahan baku, jalur distribusi yang panjang dan pengelolaan usaha secara tradisional dapat diefisienkan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Begitupula kaitannya dengan pemasaran produk, yang dulunya hanya mengandalkan tengkulak dan pasar lokal, saat ini pemilik usaha di daerah terpencil sekalipun, walaupun hanya mengandalkan sumber daya lokal dalam menciptakan produk, dapat merambah pasar global guna mendapatkan harga yang kompetitif.

PERAN PEMERINTAH DAN OPERATOR

Tak ada gading yang tak retak, pribahasa ini juga berlaku jika melihat dampak negatif dibalik perkembangan sektor telekomunikasi dan informasi ini. Dengan kecanggihan layanan telekomunikasi yang tersedia, ada saja pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkannya untuk melakukan kejahatan dan perbuatan tercela, seperti penipuan, asusila sampai penyelenggaraan judi terselubung. Perlu ada upaya preventif untuk mencegah semakin menjamurnya kejahatan tersebut, karena selain berakibat rusaknya moral anak bangsa, juga dapat mengusik kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi. Disinilah peran pemerintah sebagai pembina dan operator sebagai penyelenggara menjadi hal yang mutlak untuk dioptimalkan. Karena sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 39 Tahun 2009 tentang komunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta asas keamanan, kemitraan, dan etika.

Pembinaan telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan kewajiban operator sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah memberikan kontribusi dalam pe1ayanan universal, termasuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses komunikasi terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang sekalipun, dengan mutu yang baik dan tarif yang layak. Bukan hanya itu, dengan berkaca pada perkembangan terkini dalam dunia manajemen yang telah mengarah pada Strategic Quality Manajemen (SQM). Perencanaan strategik yang dilakukan oleh operator harus senantiasa berdasarkan pada mindset yang mengarah pada peningkatan customer value, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, tidak hanya sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga dapat mengoptimalkan fungsinya dalam menunjang infrastruktur pembangunan, terutama penyediaan sarana pendidikan demi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

PELAYANAN MENYELURUH

Value Beyond Price, seiring upaya peningkatan nilai brand yang mengusung tema Fun and Excitement seperti yang diluncurkan XL sebagai salah satu operator terbesar di negeri ini telah terbukti menjadi salah satu solusi konstruktif atas usaha pengoptimalan peran operator dalam memberikan layanan terbaik bagi bangsa Indonesia pada umumnya serta pelanggan pada khususnya. Karena selain dari sisi internal telah berdampak positif pada peningkatan prestasi finansial XL yang sangat gemilang, dari sisi eksternal, program-program yang dijalankan berkaitan dengan pencapaian visi & misi tersebut serta didukung dengan kompetensi manajemennya telah mendapatkan pengakuan dari pihak luar, hal ini dapat dibuktikan dengan dianugrahkannya sekitar 15 penghargaan pada tahun 2009 silam atas prestasi XL yang gemilang tersebut.

Dengan momen pergantian tahun ini, seluruh operator, tidak hanya XL, akan diperhadapkan pada tantangan yang sangat berat, dengan lahirnya teknologi 4G di pasar Indonesia, meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan prima dan informasi yang relevan dan akurat, serta perhatian yang lebih besar pada masalah etika dan kepedulian lingkungan maka peningkatan pelayanan yang menyeluruh kini menjadi suatu keharusan. Untuk itu, investasi yang dilakukan pun sudah selayaknya berorientasi pada pemberdayaan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

*)    Tema Pilihan: Dampak Investasi di Sektor Telekomunikasi Seluler terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tulisan ini telah dimuat pada harian Radar Sulteng, edisi senin, 27 Desember 2010  Halaman 4.

Kuciptakan sebagai wujud partisipasiku dalam ajang XL Award 2010, kupersembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kudedikasikan buat Istriku tercinta.

**) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD.

Advertisements
26
Dec
10

Fenomena Pajak Atas Usaha Kuliner (Potret Terkini Atas Pengelolaan Pajak Daerah)

FENOMENA PAJAK ATAS USAHA KULINER

(POTRET TERKINI ATAS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH)

Oleh:

Andi Chairil Furqan

Dimuat di Harian Radar Sulteng, Jumat, 24 Desember 2010 Hal. 4

Bagai gayung bersambut, kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang berencana mengenakan pajak daerah terhadap usaha warteg, kini telah menjalar ke daerah. Betapa tidak, walaupun sempat menuai kritik tajam dari masyarakat ibukota dan mengalami penundaan pemberlakuannya, saat ini kebijakan yang berkaitan dengan usaha kuliner tersebut seakan-akan menjadi sumber aspirasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk memberlakukan hal yang sama, sebut saja kota Bandar Lampung dan Kota Palu.

Jika dibandingkan dari ketiga daerah tersebut, mungkin dapat dikatakan kebijakan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung masih lebih arif dibandingkan dengan rencana Pemerintah DKI Jakarta dan Kota Palu, karena selain akan memberlakukan tarif pajak progresif, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga hanya akan mengenakan pajak restoran bagi warung makan yang memiliki omzet diatas Rp. 250 Ribu perhari atau Rp. 90 Juta pertahun.

Sementara Pemerintah DKI Jakarta sebagai pihak yang menggelindingkan bola panas ini, rencananya akan memberlakukan tarif pajak proporsional sebesar 10% yang dikenakan bagi warung makan dengan omzet diatas Rp. 60 juta pertahun atau sekitar Rp. 170 ribu perhari. Kebijakan pemerintah DKI tersebut, hampir sama dengan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah Kota Palu. Namun ironisnya, sesuai hasil pembahasan pansus raperda Pajak Daerah Kota Palu (Radar Sulteng, 17/12/2010), pajak restoran di Kota Palu dikenakan bagi warung makan dengan batas minimal omzet sebesar Rp. 100 ribu perhari atau sekitar Rp. 36 juta pertahun, sehingga “mas joko” pun harus siap berfungsi sebagai wajib pajak atau mengenakan pajak restoran sebesar 10% atas penjualan yang dilakukan. Tentunya jika hal ini dibandingkan dengan daerah lainnya, dapat dikatakan bahwa keberpihakan Pemerintah Kota Palu terhadap masyarakat kecil menengah ke bawah masih perlu dipertanyakan?

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dinyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang mana restoran diartikan sebagai fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sepintas, berdasarkan pengertian tersebut dan jika melihat ketentuan pasal 37 ayat 3 maka sebenarnya tidak ada batasan yang tegas atas pengenaan pajak restoran ini, dalam arti tidak ada patokan untuk menentukan restoran yang tidak kena pajak. Namun, jika melihat secara seksama ketentuan ini, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk menentukan kelayakan pengenaan pajak restoran ini, karena lebih memahami kondisi masyarakat daerah tersebut. Atas dasar hal tersebut, semestinya sebelum menentukan batas omzet restoran yang tidak dikenakan pajak, Pemerintah Daerah harus mengawalinya dengan melakukan kajian yang mendalam, bukan hanya jumlah usaha kuliner sebagai potensinya, tapi yang lebih terpenting adalah kesiapan ataupun kemampuan rumah makan tersebut sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembeli atau pelanggan dari rumah makan tersebut, karena hal itulah yang menjadi dampak dari pengenaan pajak restoran ini.

KESIAPAN “MAS JOKO”

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran dan dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran tersebut, sehingga jelaslah bahwa yang akan bertugas untuk memungut pajak restoran adalah para pemilik restoran tersebut. Sementara dalam kenyataannya, hampir semua “mas joko” dan usaha kuliner kecil lainnya, khususnya yang ada di Kota Palu ini masih menggunakan sistem manajemen tradisional dalam mengelola usahanya, tidak terkecuali pengelolaan keuangannya, hampir sebagian besar dari usaha warung makan tersebut tidak memiliki pembukuan yang rapi dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan besaran pajak restoran yang harus mereka bayarkan, terlebih lagi jika berdasarkan pada pasal 169 ayat 1 UU PDRD yang menyatakan bahwa kewajiban melakukan pembukuan hanya dibebankan kepada wajib pajak dengan omzet paling sedikit Rp. 300 juta pertahun atau sekitar Rp. 840 ribu perhari, maka semakin sulitlah bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan atas diberlakukannya pajak daerah bagi usaha kecil tersebut.

Apalagi dengan batasan omzet minimal sebesar Rp. 100 ribu yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu, boleh jadi kebijakan ini bukan menjadi peluang, namun hanya menjadi bumerang bagi upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, karena selain menjadi tidak terfokus akibat penyebaran wajib pajak yang sangat luas, upaya pemungutannya pun juga dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mengingat kelemahan dasar perhitungan pajak tersebut. Pungutan tidak berdasar akan terjadi serta kebocoran uang rakyat pun semakin menjadi-jadi. Imbas terbesarnya tentu akan sangat dirasakan oleh masyarakat.

MASYARAKAT SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK

Pengusaha warung makan mungkin bisa mendapatkan solusi atas pengenaan pajak restoran ini, mereka bisa menaikkan harga makanannya ataupun mengurangi porsi dagangannya. Namun, pihak yang paling terkena imbas atas kebijakan ini tentunya masyarakat. Apalagi jika dikenakan bagi usaha warung makan kecil, sudah dapat dipastikan bahwa konsumen atau pelanggan terbesar dari warung makan kecil tersebut adalah mereka yang berpenghasilan rendah atau tergolong masyarakat menengah kebawah, sehingga jadilah masyarakat kecil lagi sebagai korbannya.

Jika ingin jujur, saat ini tidak satupun ruang yang terbebas dari pajak. Ketika diandaikan pada sebuah peperangan, serangan tersebut bertubi-tubi mengenai lawan, karena tidak hanya melalui udara, serangan juga dilakukan melalui darat dan laut. Begitupula pajak di negara kita tercinta ini, selain ada pajak negara (mis. PPN dan PPh), juga ada pajak daerah yang melalui UU PDRD terbaru ini semakin luas objeknya. Ironisnya, pemerintah daerah seakan-akan menutup mata dengan akibat atas semakin terbukanya kesempatan ekstensifikasi pajak daerah ini, fungsi pajak daerah untuk mengatur ataupun melaksanakan kebijaksanaan pemerintah daerah dalam bidang sosial ekonomi serta untuk menciptakan pemerataan dan keadilan kini mulai tergeser dengan ambisi peningkatan pendapatan asli daerah dengan dalih upaya kemandirian daerah.

Nilai demokrasi dan rasionalitas dalam proses penentuan PERDA pajak daerah serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah makin terpinggirkan karena selain public hearing yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya pada saat penentuan PERDA ini, pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah juga semakin tidak jelas dengan tidak adanya publikasi laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang sampai pada seluruh lapisan masyarakat.

Cukuplah masyarakat kecil merasakan sulitnya kehidupan dengan serangan bertubi-tubi yang terjadi belakangan ini, karena dengan rencana penghapusan subsidi atas BBM dan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL), tentunya akan memberikan beban sangat berat bagi mereka jika rencana Pemerintah Daerah untuk mengenakan pajak daerah terhadap usaha kecil tersebut dipaksakan untuk diberlakukan saat ini.

PENINJAUAN ULANG

Berdasarkan realitas yang telah diuraikan diatas, sangat bijak jika pemerintah Kota Palu melakukan peninajuan ulang atas PERDA Pajak Daerah tersebut sebelum memberlakukannya. Beberapa hal yang utama perlu ditinjau adalah: Pertama, Penentuan batasan tidak kena pajak (omzet minimal). Omzet minimal Rp. 100 ribu yang ditentukan saat ini terlalu rendah, karena jika menghitung secara mendetail atas jumlah tersebut dengan asumsi keuntungan 20% – 30% maka jika harus dipotong pajak 10%, bagian keuntungan pemilik usaha akan berkurang menjadi 10% – 20%. Artinya keuntungan pemilik warung tidak akan melebihi Rp. 1 juta perbulan. Sebaliknya jika pemilik warung menaikkan harga dagangannya sebesar 10%, hal ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap daya beli masyarakat yang menjadi berkurang, belum lagi jika harga kebutuhan bahan makanan di pasaran ikut meningkat, tentunya masyarakat kecil sebagai konsumen sekaligus subjek pajak akan semakin terbebani.

Kedua, Kesiapan warung kecil sebagai WP. Sistem nota pembayaran mungkin saja merupakan langkah cemerlang dalam mengefektifkan pemungutan pajak restoran ini. Namun pertanyaannya, siapa yang menyiapkan nota tersebut? Bagaimana memvalidasi keabsahan ataupun keandalan nota tersebut? Apakah pembinaan untuk menyelenggarakan pembukuan sederhana dan pengelolaan usaha yang efektif dan efisien, tidak lebih memberikan manfaat yang bukan hanya pada efektifnya penentuan dasar pengenaan pajak, tetapi juga pada perkembangan usaha rumah makan tersebut. Mengapa tidak berinvestasi untuk melakukan pembinaan dulu, baru selanjutnya membebani pajak daerah terhadap para pelaku usaha tersebut?.

Selain kedua alasan utama tersebut, peninjauan ulang juga perlu dilakukan terhadap penentuan tarif yang proporsional serta kesiapan sarana, prasarana dan mental aparat pemungut.

Inilah potret terkini atas pengelolaan pajak daerah yang terjadi hampir di seantero negeri ini. Untuk itu, semestinya di masa yang akan datang, penetapan peraturan yang berkaitan dengan pungutan terhadap uang rakyat harus dipikirkan lebih matang. Tidak perlu terburu-buru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena hal ini semestinya diawali dulu dengan penyelenggaraan program-program pemerintah daerah yang dapat berdampak pada peningkatan kompetensi pengelolaan usaha, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, setelah itu mendata potensi secara akurat, kemudian menginventarisir dampak yang mungkin muncul atas kebijakan tersebut. Setelah proses tersebut dilakukan, barulah PERDA dapat ditetapkan, agar dapat diterima semua pihak secara lapang hati, bukan karena keterpaksaaan, sebagai akibat dari ketidakberdayaan.

Penulis: Dosen Jur. Akuntansi FE-UNTAD.

26
Dec
10

IMBAS DARI PEMBATASAN AKSES DATA BPK

IMBAS DARI PEMBATASAN AKSES DATA BPK

Oleh : Andi Chairil Furqan

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Rabu, 10 November 2010 Hal. 4)

Apa yang terjadi di Kabupaten Donggala dengan diabaikannya temuan BPK, merupakan secuil dari potret pengelolaan keuangan negara/daerah di Indonesia. Namun, apa daya, hanya karena merespon keluhan segelintir oknum pemerintah daerah, akibatnya saat ini masyarakat hanya bisa jadi pendengar atas penyelewengan, penyalahgunaan serta ketidakseriusan aparat Pemerintah dalam pengelolaan keuangan rakyat yang diembankan kepadanya.

Jika diakumulasikan, masalah yang dikemukakan kepada publik atas tidak ditindaklanjutinya temuan BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Donggala sebagaimana diberitakan pada Radar Sulteng, 9 Novermber 2010, Nilainya hanya mencapai Rp. 142,3 Jt atau sekitar 0,0041% dari total temuan yang senilai Rp. 3,55 triluan atas 3.179 kasus kelemahan SPI dan 4.708 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dari pemeriksaan terhadap 348 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2009 di seluruh Indonesia pada semester I tahun 2010 ini. Dapat dimaklumi bahwa informasi yang dikemukakan oleh sebagai anggota DPRD Donggala tersebut hanya sebuah contoh, namun pada kenyataannya memang hanya temuan sebesar itu yang dapat diketahui oleh masyarakat saat ini. Temuan yang jumlahnya triliunan lainnya hanya bisa diperdengarkan kepada masyarakat tanpa bisa dievaluasi dan diawasi langsung penyelesaiannya oleh masyarakat.

Dalam penyampaiannya pada Rapat paripurna di Gedung DPR pada tanggal 12 Oktober 2010 silam, Ketua BPK RI Hadi Purnomo menyatakan bahwa dari temuan sebesar Rp. 3,55 triliun tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp38,22 miliar. Artinya masih ada sekitar Rp. 3,51 triliun nilai temuan yang belum ditindaklanjuti. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah masyarakat tidak berhak untuk mengetahui jenis temuan-temuan BPK tersebut? Dan apakah tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk aktif berperan serta mengevaluasi dan mengawasi tindak lanjut dari temuan tersebut? Kalaupun ini hanya upaya untuk menghindari penyalahgunaan data, apakah hanya karena mengapresiasi segelintir oknum Pemerintah Daerah yang berkeluh kesah atas tindakan pemerasan ataupun penindasan yang dialaminya, BPK harus menutup ataupun membatasi akses masyarakat yang jumlahnya ratusan juta jiwa untuk mengetahui pengelolaan terhadap uang-uang mereka?

Memang benar jika berdasarkan pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah diatur bahwa BPK memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaaan BPK, dan berdasarkan Pasal 7 Permendagri  tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasannya diserahkan kepada DPRD.

Namun, bukannya tidak percaya dengan kinerja lembaga-lembaga tersebut, jika berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPRD), dinyatakan terbuka untuk umum, yang mana dalam penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat, maka masyarakat biasapun semestinya juga memiliki hak untuk mengakses untuk mengetahui temuan-temuan hasil pemeriksaan tersebut. Hal ini juga dipertegas lagi pada Pasal 9 ayat 1 – 4 UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menyatakan bahwa sebagai lembaga publik, secara berkala pemerintah wajib menyediakan dan mempublikasikan informasi laporan keuangan kepada publik dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat serta dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik, seperti surat kabar dan website. Yang mana sama halnya dengan pasal 19 UU No. 15 Tahun 2004, tentunya informasi laporan keuangan yang dimaksud pada pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tersebut, khususnya ayat 2 point c adalah laporan keuangan yang telah diaudit/diperiksa (audited) sebagaimana data laporan hasil pemeriksaan BPK.

Boleh saja BPK berdalih bahwa ketentuan publikasi tersebut tidak dialamatkan kepada BPK sebagai pemeriksa, namun ditujukan kepada Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Tetapi, dengan melihat fenomena bahwa hanya sebagian kecil Pemerintah Daerah yang mempublikasikan LKPD maka sudah semestinya BPK lebih proaktif mempublikasikan hasil pemeriksaannya karena selain hal itu akan lebih bermanfaat juga dengan data yang bersumber dari BPK maka akan lebih terjamin keandalan dan kerelevanannya.

Atas dasar pemaparan diatas, belajar dari kejadian di Kabupaten Donggala dan kejadian lainnya, termasuk dugaan kasus suap yang dialamatkan kepada oknum BPK sendiri seperti yang terjadi di Kota Tomohon dan Kota Bekasi, BPK semestinya lebih arif dalam menanggapi keluhan segelintir oknum Pemerintah Daerah tersebut. Dalam hal ini, BPK sebenarnya tidak perlu terburu-buru menutup akses masyarakat terhadap data BPK, karena selain dapat menghalangi hak asasi masyarakat dalam memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya, upaya tersebut juga dapat berakibat buruk pada perwujudan pengelolaan keuangan Negara/daerah yang professional, proporsional, transparan dan akuntabel, karena dengan penutupan akses tersebut, akan mengakibatkan tertutupnya partisipasi masyarakat dalam ikut berperan serta mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan Negara/daerah.

Selain itu, perlu dipahami bahwa dengan dibukanya akses masyarakat terhadap data hasil pemeriksaan BPK, tidak hanya akan bermanfaat dalam melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja kepala daerah dan jajarannya saja tetapi sebenarnya telah membuka ruang terhadap kemajuan dunia pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan penelitian. Ketersediaan data sekunder tersebut memberikan ruang kepada mahasiswa, dosen dan para peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang mana nantinya tidak hanya dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, namun juga akan berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN, profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Akhirnya, dibalik prestasi gemilang yang telah ditunjukkan BPK belakangan ini yang salah satunya dibuktikan dengan ikut berupaya dalam mendorong perbaikan opini atas LKPP, LKKL dan LKPD TA 2009 melalui rekomendasinya, tidak ada satupun pihak  yang menginginkan presetasi tersebut tercoreng hanya karena BPK lebih mengedepankan kepentingan segelintir oknum pemerintah daerah yang hanya tau berkeluh kesah tersebut dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Semestinya BPK saat ini lebih memfokuskan diri pada upaya untuk menjadikan opini audit sebagai output dari hasil kerja BPK tersebut dapat memiliki kekuatan hukum untuk memberikan reward/punishment atas prestasi pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang dilakukan oleh Pejabat Negara/Daerah beserta jajarannya. Dan kalaupun pembatasan akses data BPK ini masih tetap dipaksakan untuk dilakukan, harapan kita semua bahwa upaya menghindari penyalahgunaan data BPK tersebut tidak akan berimbas pada semakin besarnya peluang penyalahgunaan uang rakyat.

Penulis adalah Dosen Jurusan Akuntansi FE-UNTAD.

26
Dec
10

Dana BOS dan Problematikanya

DANA BOS DAN PROBLEMATIKANYA

Oleh:

Andi Chairil Furqan

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Selasa, 2 November 2010 Hal. 4)

Perseteruan antara Pihak Kemendiknas dengan beberapa pihak, termasuk Koalisi Pendidikan yang terjadi belakangan ini berkaitan pengelolaan Dana BOS (Radar Sulteng, 22 Oktober 2010 dan 27 Oktober 2010) mengindikasikan adanya perbedaan hasil evaluasi atas pengelolaan Dana BOS. Semua pihak boleh bertahan dengan penilaiannya masing-masing dan mengatakan bahwa pihaknyalah yang paling benar, namun dibalik itu, jika melihat realitanya, ternyata problematika pengelolaan dana BOS terjadi pada semua lini dan tahapan kegiatan, bukan hanya persoalan pengelolaan uang semata.

 

Lahirnya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa peningkatan harga BBM, yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan serta menghambat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sedangkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5, ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Untuk itu, pada prinsipnya program BOS dicetuskan sebagai subsidi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun , khususnya dari keluarga miskin atau kurang mampu, ditengah-tengah semakin meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok yang terjadi belakangan ini.

Program ini mulai dilaksanakan pada Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran (TA) 2005/2006. Melalui program BOS, Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana “block grant” kepada sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/MI/SDLB/Salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/ Salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun swasta. Sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional sekolah, khususnya diproritaskan untuk biaya operasional non personil sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan program.

Program BOS merupakan program Pemerintah Pusat dan dilaksanakan melalui mekanisme dana dekonsentrasi. Pendanaan Program BOS sepenuhnya dibiayai dari APBN. Penanggungjawab program di tingkat pusat adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI, dan Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, Kementerian Agama (Kemenag) RI secara bersama. Pengelolaan bersama (joint management) ini dilakukan karena SD dan SMP sudah didesentralisasikan ke daerah tetapi berada dibawah pembinaan Kemendiknas, sedangkan Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah belum didesentralisasikan dan masih berada di bawah pengelolaan dan pengawasan Kemenag. Selain Madrasah, pesantren salafiyah juga berada di bawah pembinaan Kemenag. Pelaksana program atau disebut “Satker” di tingkat pusat terdiri dari unsur Kemendiknas dan Kemenag. Ketua dan bendahara satker dipegang oleh personil dari Kemendiknas, sedangkan seksi-seksi diisi oleh pegawai Kemendiknas dan Kemenag.

Struktur satker di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga mengikuti struktur di tingkat pusat. Satker provinsi terdiri dari staf Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kemenag, sedangkan Satker Kabupaten/Kota terdiri dari staf Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota. Karena program ini dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi, provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat mendapat kewenangan yang cukup besar untuk menunjuk lembaga penyalur dana dan mengatur alokasi antar kabupaten/kota di wilayahnya. Untuk menunjang keberhasilan program dana BOS ini, sekitar 2 persen dari total dana BOS dialokasikan untuk dana safeguarding, yang antara lain digunakan untuk sosialisasi, administrasi pengelolaan, pelaporan dan monitoring program.

Dalam perjalanannya, khususnya 2005-2009, dengan keberadaan Dana BOS telah banyak kita temukan pemerintah daerah yang memberlakukan biaya pendidikan gratis, khususnya untuk tingkat pendidikan dasar. Namun dibalik itu, tidak sedikit pula pemerintah daerah yang tetap membebankan biaya kepada siswa walaupun nilainya dianggap masih relevan. Hal ini tentunya belum cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan program Dana BOS, karena sejatinya keberadaan Dana BOS tidak boleh hanya dipandang sebagai program pembebasan biaya pendidikan dasar semata, namun dibalik itu, semestinya perlu dimaknai sebagai upaya pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu (miskin). Dari segi filosofisnya ini saja, sudah banyak pihak yang salah menafsirkannya, sehingga yang terjadi adalah walaupun ada daerah yang telah memberlakukan biaya pendidikan dasar gratis, namun ternyata pada daerah itu juga masih ada saja masyarakat yang tidak berkesempatan menuntaskan program wajib belajar 9 tahun dikarenakan ketidakmampuan orang tuanya dalam membiayai kelanjutan pendidikan dasar tersebut, termasuk tidak meratanya kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Fenomena ini berlanjut pada kenyataan bahwa ternyata jika berdasarkan hasil perhitungan balitbang Kemendiknas, yang semestinya unit cost untuk setiap siswa SD sebesar Rp. 1,7 juta persiswa pertahun dan untuk setiap siswa tingkat SMP sebesar Rp. 2,7 juta persiswa pertahun, hanya 21% – 24% dapat ditutupi oleh Dana BOS. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan pendidikan dasar gratis ini bukan hanya persoalan Kemendiknas RI belaka, tetapi hampir sekitar 80% keberhasilannya ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Disinilah penyebab utama terjadinya pergeseran terhadap pencapaian tujuan program Dana BOS. Dalam kenyataannya masih banyak penentu kebijakan di daerah khususnya Gubernur, Walikota/Bupati dan DPRD baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk para Kepala Sekolah belum memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan program pendidikan dasar gratis ini, sehingga tidak mengherankan jika permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan program Dana BOS ini terjadi pada setiap tahapannya mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasinya.

Dari segi perencanaan dan penganggaran misalnya, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa program dana BOS ini tidak hanya melibatkan kemendiknas dan kemenag saja tetapi juga melibatkan pemerintah daerah sampai pada tingkat sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tataran penyusunan rencana dan anggaran ini, masih dijumpai jumlah siswa yang tidak akurat dan tidak komprehensifnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh pihak sekolah, sehingga yang terjadi adalah kekurangan ataupun kelebihan dana BOS yang diterima untuk beberapa sekolah, ketidakakuratan RAPBS serta tidak terarahnya pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Dari segi pelaksanaannya, walaupun telah ada pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan dana BOS, tetapi masih ditemukan terjadinya keterlambatan penyaluran dana, penggunaan dana yang tidak tepat sasaran serta pencatatan yang tidak tertib atas penggunaan dana BOS, termasuk ketidaktertiban penggunaan dana safeguarding yang dikelola oleh Tim Manajemen BOS. Sedangkan dari segi pelaporan dan evaluasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti Pelaporan penggunaan dana BOS yang disusun oleh sekolah dan Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan secara tidak tertib serta pihak sekolah yang tidak secara transparan mengumumkan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah, sehingga pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pihak inspektorat dan masyarakat tidak optimal dalam mengawal pengelolaan dana BOS.

Atas pemaparan diatas terlihat jelas bahwa pengelolaan program Dana BOS memerlukan partisipasi seluruh pihak yang tidak terbatas pada kemendiknas dan kemenag saja, tetapi pemerintah daerah, tim manajemen BOS provinsi, kabupaten/kota, Inspektorat, pihak sekolah bahkan sampai kepada masyarakat juga memberikan andil atas keberhasilannya. Untuk itu, sesuai dengan amanat pasal 48 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan yang menyatakan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik” maka yang perlu dilakukan adalah melakukan pembenahan secara komprehensif atas permasalahan-permasalahan pengelolaan dana BOS tersebut, yang mana tentunya permasalahan tersebut bukan hanya diakibatkan karena pemahaman dan kemampuan sumber daya manusia pengelolan Dana BOS yang kurang memadai, tetapi juga dikarenakan tidak akuratnya data dan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya berkomitmen dalam mengalokasikan dana pendampingan secara memadai untuk menanggulangi kekurangan dana BOS tersebut. Selain itu, karena tujuan program dana BOS ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan uang semata, maka sudah menjadi kewajiban yang mendesak bagi penentu kebijakan di daerah (Kepala Daerah dan Anggota DPRD) mengupayakan pemerataan kualitas pendidikan dan menjamin seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, khususnya bagi generasi penerus bangsa dari masyarakat kurang mampu (miskin) untuk dapat mengenyam pendidikan dasar 9 tahun sampai tuntas, yang diwujudkan dengan pencapaian 0% tingkat putus sekolah dan 100% tingkat kelulusan pada ujian akhir nasional pendidikan dasar (SD/SMP) di daerah.

Penulis: Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako

26
Dec
10

Menelisik Peredaran Dana Dalam PILKADA

MENELISIK PEREDARAN DANA DALAM PILKADA

Oleh:

Andi Chairil Furqan*)

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Jumat , 21 Mei 2010 Hal. 13)

Uang adalah segalanya. Iitulah ungkapan yang mungkin pantas diucapkan melihat realitas yang terjadi dalam pelaksanaan PILKADA saat ini. Karena selain bersumber dari uang rakyat, pesta demokrasi tersebut juga ternyata menguras dana yang tidak sedikit dari setiap pasangan calon yang berkompetisi.

Pada tahun 2010 ini, sesuai jadwal yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya terdapat 245 daerah yang menyelenggarakan PILKADA, terdiri dari 7 Pemerintah Provinsi dan 238 Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, rasanya saat ini masih terlalu dini untuk dapat mengidentifikasi secara kumulatif berapa jumlah dana yang dikeluarkan dalam rangka perhelatan pesta demokrasi tersebut, karena bukan hanya dari sisi penggunaan uang rakyat yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) saja, tapi hal ini juga akan berkaitan dengan dana yang dikeluarkan dari kocek masing-masing pasangan calon.

Terlepas dari perkiraan jumlah dana yang mungkin sangat fantastis itu, tulisan ini mencoba untuk menggambarkan dari mana saja dana tersebut berasal, untuk apa serta siapa saja yang menggunakan dan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana dalam PILKADA tersebut, termasuk bagaimana dampak beredarnya dana tersebut bagi masyarakat.

DANA KPUD

Sebagai penyelenggara PILKADA, KPUD sudah diperhadapkan pada permasalahan keuangan ketika memasuki tahapan persiapan penyelenggaraan PILKADA, karena sebagaimana diatur pada pasal 4 Peraturan KPU nomor 62 TAHUN 2009 maka salah satu yang harus dilakukan adalah penyusunan program dan anggaran yang penyusunannya mengikuti jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan PILKADA, sehingga dapat dikatakan bahwa dana yang digunakan oleh KPUD merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah (uang rakyat).

Penggunaan dana Pemerintah Daerah tersebut didasarkan pada Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas KPUD (Provinsi, Kabupaten/Kota), anggota PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan PILKADA dibebankan pada anggaran APBD, termasuk biaya jasa audit Kantor Akuntan Publik (KAP).

Point terpenting dalam kaitannya dengan dana KPUD ini adalah karena dananya bersumber dari uang rakyat maka masyarakat berhak untuk mengetahui segala penggunaannya. Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, KPUD berkewajiban untuk menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Anggaran PILKADA pada tahap penyelesaian nantinya.

DANA PASANGAN CALON

Selain Dana KPUD, sebagai calon pemilih, kiranya masyarakat perlu juga untuk mengetahui perihal dana pasangan calon.

Dana pasangan calon mulai dapat tergambarkan pada pengajuan bakal pasangan calon karena sesuai dengan pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 maka setiap bakal pasangan calon harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi yang selanjutnya akan diumumkan kepada masyarakat. Dari informasi daftar kekayaan pribadi inilah, tentunya masyarakat akan mendapatkan gambaran awal seberapa besar jumlah modal pasangan calon dalam mengikuti PILKADA. Selain menggunakan dana pribadi, sebagaimana diatur pada pasal 5 – 12 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010, pasangan calon diperbolehkan untuk menerima sumbangan dari pihak lain terutama dukungan dana dalam pelaksanaan kampanye yang hanya dapat bersumber dari partai politik/gabungan partai politik pendukung, perseorangan yang secara kumulatif tidak melebihi 50 Juta Rupiah dan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/ atau badan hukum swasta yang juga secara kumulatif nilainya tidak melebihi 350 Juta Rupiah.

Keterkaitannya dengan sumbangan dana kampanye tersebut, pasangan calon tidak diperkenankan untuk menerima dana dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; serta pemerintah, BUMN dan BUMD. Namun, jika seandainya Pasangan Calon dan/atau tim kampanye menerima sumbangan dari pihak-pihak tersebut maka sebagaimana ketentuan ini, pasangan calon tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut, wajib melaporkannya ke KPUD serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, dan apabila pasangan calon tidak melaksanakannya maka keikutsertaannya sebagai  peserta PILKADA dapat dibatalkan oleh KPUD.

Dalam hal penggunaan dana kampanye, sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 meliputi aktivitas operasional dan aktivitas belanja modal serta pengeluaran lain untuk kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi maupun aktivitas belanja modal.

Aktivitas operasional terdiri dari Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka dan dialog, Penyebaran melalui Media massa cetak dan media massa elektronik, Penyiaran melalui radio dan/atau televisi, Penyebaran bahan kampanye kepada umum, Pemasangan alat peraga di tempat umum, Rapat umum, Debat pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan aktivitas belanja modal merupakan aktivitas transaksi untuk keperluan kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, seperti pembelian TV, komputer, motor dan lain sebagainya.

Perolehan dan pengelolaan dana kampanye tersebut menjadi tanggungjawab pasangan calon, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Pasangan calon diwajibkan untuk menyusun Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) dan menyerahkannya kepada KPUD sesuai dengan waktu yang ditentukan.

LPPDK wajib dilaporkan kepada KPUD setempat paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara. Namun selain itu, yang berkaitan dengan penerimaan dana kampanye, pasangan calon juga wajib untuk membuka dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye pada waktu pendaftaran calon ke KPUD dan melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPUD 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

Jika melihat periode pelaporan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta PILKADA dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir maka dapat diartikan bahwa penggunaan dana oleh pasangan calon semestinya hanya untuk persiapan dan pelaksanaan kampanye. Namun, kenyataannya tidak seperti itu, bahkan sudah menjadi rahasian umum bahwa jauh hari sebelum pasangan calon melakukan deklarasi, mereka sudah harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit jumlahnya, dimulai dengan pengeluaran untuk mendapatkan dukungan partai politik ataupun dukungan masyarakat bagi calon independen, biaya untuk mengumpulkan massa pada saat melakukan deklarasi dan biaya untuk pemasangan baliho yang sudah terpajang jauh-jauh hari sebelum penetapan calon. Tidak hanya berhenti disitu saja, setelah masa kampanye pun pasangan calon masih harus mengeluarkan dana yang jumlahnya juga terbilang besar, misalnya membayar saksi pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan biaya kesekretariatan tim sukses sampai masa perhitungan suara selesai, belum lagi jika pasangan calon melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, salah satunya seperti yang sering diistilahkan sebagai “serangan fajar”.

Disinilah terlihat jelas bahwa masih ada kekurangan dari regulasi tentang pelaporan perolehan dan penggunaan dana pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Namun, terlepas dari kekurangan tersebut, urgensi dari pelaporan LPPDK adalah selain untuk menjamin ketertiban administrasi, tentunya dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi pengelolaan dana kampanye oleh setiap pasangan calon. Hal ini juga dipertegas lagi dengan adanya keterlibatan pihak ketiga atau KAP untuk  melakukan audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon procedures).

Point terpenting dalam kaitannya dengan dana Pasangan Calon ini adalah adanya kewajiban KPUD dalam mengumumkan Laporan Penerimaan Dana Kampanye dan LPPDK yang telah diaudit kepada masyarakat melalui media massa, agar masyarakat dapat secara objektif menilai asal, peruntukan dan pengelolaan dana kampanye yang dimiliki oleh setiap pasangan calon.

DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT

Pihak yang paling diuntungkan dengan dirubahnya sistem pemilihan Kepala Daerah menjadi pemilihan langsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini adalah masyarakat. Karena selain dapat menentukan pilihannya secara langsung, peredaran dana pasangan calon yang dulunya hanya beredar disekitar gedung dewan, kini telah beredar sampai kepada masyarakat malahan sampai ke pelosok.

Tidak diragukan lagi bahwa dengan adanya sistem pemilihan langsung ini, baik dana KPU maupun dana Pasangan Calon sebagian besar akan mengalir ke masyarakat, yang mana setidaknya berdampak positif pada iklim usaha di daerah. Sebut saja usaha percetakan, konveksi, media massa baik cetak maupun elektronik bahkan pedagang asongan pun mengalami peningkatan omzet dengan maraknya kegiatan pasangan calon. Tidak hanya itu, penyedia jasa profesional, seperti: konsultan politik, konsultan manajemen dan keuangan serta konsultan hukum juga dapat ketiban rejeki dengan adanya PILKADA ini.

Berdasarkan kondisi inilah dapat terlihat bahwa peredaran dana dalam PILKADA merupakan suatu hal yang urgen dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan PILKADA di setiap daerah. Namun, yang terpenting dari semua itu adalah peredaran dana yang dimaksud tentunya tidak termasuk “peredaran dana ilegal” atau yang biasa disebut dengan “politik uang”, sehingga sudah menjadi kewajiban seluruh pihak yang berperan dalam penyelenggaran PILKADA, baik itu KPUD maupun pasangan calon untuk mengutamakan prinsip legalitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Akhirnya, harapan kita semua bahwa dengan dijalankannya prinsip-prinsip tersebut, ditambah lagi dengan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan PILKADA maka peredaran dana dalam PILKADA yang tergolong fantastis jumlahnya ini dan segala pengorbanan lainnya yang dikeluarkan untuk menyukseskan PILKADA tidak menjadi suatu pengorbanan yang sia-sia.

*) Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD

26
Dec
10

MENYOAL VISI, MISI DAN PROGRAM SANG CALON (KAITANNYA DENGAN KEUANGAN DAERAH)

MENYOAL VISI, MISI DAN PROGRAM “SANG CALON”

(KAITANNYA DENGAN KEUANGAN DAERAH)

 

Oleh :

Andi Chairil Furqan*)

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Selasa-Rabu, 6-7 April 2010 Hal. 13)

 

Langkah penting awal yang perlu dilakukan oleh manajemen dalam perumusan strategi adalah merumuskan visi dan misi organisasi. Visi adalah gambaran masa depan yang hendak dituju organisasi, sehingga berfungsi sebagai pengarah perjalanan bersama seluruh personel ke masa depan. Sedangkan misi adalah jalan pilihan untuk menuju masa depan, sehingga berfungsi sebagai pemfokus dan pemberi makna terhadap kerja seluruh personel. Untuk itu, dapatlah dikatakan bahwa urgensi keberadaan visi dan misi dalam menunjang perumusan strategi ini, dikarenakan dengan ketepatan dan keterukuran visi dan misi maka akan mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi yang dijewantahkan dalam suatu program baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pentingnya Visi, Misi dan Program

Berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) yang hiruk pikuknya sudah mulai menghangat belakangan ini di beberapa daerah di Sulawesi Tengah, tentunya masalah visi, misi dan program “Sang Calon” menjadi hal yang penting untuk dikaji dalam rangka menentukan pilihan. Pentingnya visi, misi dan program ini tergambarkan dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penyelenggaran PEMILUKADA.

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan bahwa salah satu yang harus menjadi lampiran surat pencalonan bakal pasangan calon adalah naskah visi, misi dan program bakal pasangan calon secara tertulis. Tidak hanya berhenti disitu saja, sesuai pasal 11, pasal 12 dan pasal 15 Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, lebih lanjut diatur bahwa visi, misi dan program pasangan calon dalam pelaksanaan kampanye harus dibuat secara tertulis, wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih dan akan menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga atas dasar inilah maka sudah menjadi kewajiban bagi KPUD sebagai penyelenggara PEMILUKADA untuk memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi visi, misi dan program pasangan calon tersebut kepada masyarakat dalam rangka pendidikan politik.

Dengan memperhatikan regulasi-regulasi diatas maka semestinya visi, misi dan program pasangan calon tidak bisa dikesampingkan lagi, malahan harus mendapat perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat, karena selain hal ini menyangkut keberlanjutan pembangunan di daerah, juga akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.

Pentingnya Aspek Keuangan Daerah

Sebenarnya banyak aspek yang dapat dijadikan acuan dalam menilai visi, misi dan program yang ditawarkan oleh pasangan calon. Selain itu,  pendapat yang menyatakan bahwa “Uang Bukan Segalanya” mungkin saja tidak terbantahkan lagi, karena tanpa uang manusia bisa saja melakukan sesuatu kebajikan. Namun, dengan tidak bermaksud mengnyampingkan aspek lainnya dan pendapat diatas, tulisan ini hanya mengkhususkan pada kaitan visi, misi dan program dengan keuangan daerah, yang bisa jadi hal ini luput dari diskusi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang peduli atas pelaksanaan PEMILUKADA selama ini.

Pertanyaannya kemudian, mengapa aspek keuangan daerah menjadi penting dalam menilai visi, misi dan program pasangan calon?

Secara umum, dapat digambarkan bahwa mulai dari penyelenggaraan PEMILUKADA, pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih sampai pada penggajiannya selama menjabat sangat erat kaitannya dengan keuangan daerah. Belum lagi ketika diperhadapkan pada pelaksanaan program dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, seluruhnya akan bergantung pada kondisi keuangan daerah. Disinilah dapat terlihat jelas pentingnya aspek keuangan daerah untuk diperbincangkan dan dikaitkan dengan visi, misi dan program pasangan calon, karena selain menyangkut keterbatasan sumber daya yang dihadapi pada masing-masing daerah, tentunya juga masyarakat perlu mengetahui sejauhmana komitmen, kreativitas dan inovasi pasangan calon dalam mengelola keuangan daerah yang akan dipimpinnya.

Permasalahannya kemudian, jika melihat secara seksama visi, misi dan program pasangan calon peserta PEMILUKADA selama ini, kebanyakan hanya lebih terfokus pada sisi pembelanjaan saja, hampir luput dari perhatian mereka tentang usaha penghimpunan dana dalam rangka pelaksanaan program dan pencapaian visi dan misi yang ditawarkan.

Misi perluasan lapangan kerja, program biaya pendidikan dan kesehatan gratis serta peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat karena sudah menjadi bahasa pasaran dalam kampanye. Namun, misi dan program apa yang akan dilakukan untuk dapat memuluskan pencapaian misi tadi, sering tidak jelas ataupun dikaburkan. Inilah kemudian yang sering menjadi akar permasalahan dikemudian hari.

Karena dengan tidak dipertimbangkannya potensi pendapatan daerah dalam menunjang pelaksanaan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat maka segala carapun dilakukan dalam mendapatkan dana, mulai dengan cara loby yang dilakukan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, usaha pemungutan PAD yang lebih condong melakukan ekstensifikasi daripada intensifikasi sampai dengan cara berutang kepada pihak lain.

Usaha-usaha tersebut mungkin saja tidak salah untuk dilakukan, jika sesuai dengan perundang-undangan, melalui perencanaan yang matang dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik belaka.

Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa walaupun disatu sisi biaya pendidikan dan kesehatan gratis dapat terwujud, hal ini tidak dapat menyelesaikan masalah ketika disisi lain mengakibatkan generasi selanjutnya harus menanggung utang. Begitupula jika disatu sisi terwujud perluasan lapangan kerja, namun disisi lain mengakibatkan setiap tahun dilakukannya ekstensifikasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini bisa saja menjadi bumerang bagi pelaku usaha lainnya. Malahan, bisa jadi ada juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai pembenaran dalam pertanggungjawabannya pada masa akhir jabatannya mengungkapkan bahwa ketidakmampuannya mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikannya selama masa pemerintahannya itu diakibatkan karena ketidakmampuan keuangan daerah.

Kejadian-kejadian inilah kemudian yang semestinya dihindari sejak dini oleh pasangan calon dalam berkompetisi. Jangan hanya karena ingin menonjolkan kesan pro rakyat, segala cara dihalalkan untuk mencapai visi dan misinya, karena boleh jadi akibat tidak dipertimbangkannya potensi keuangan daerah, bukan karena ketidakmampuan keuangan daerah yang mengakibatkan visi dan misi tidak dapat tercapai, tapi visi dan misi itu yang keliru, berlebihan atau memang tidak mungkin untuk diwujudkan.

Selain permasalahan diatas, tentunya ketika dikaitkan dengan keuangan daerah, tidak terlepas dari harapan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk itu, dalam perumusan visi, misi dan program, pasangan calon semestinya mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan daerah secara seksama dengan cara mengevaluasi perkembangan potensi keuangan daerah selama beberapa tahun terakhir dan prospeknya kedepan baik dari sisi belanja dan pengeluaran pembiayaan maupun dari sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan.

Atas pertimbangan inilah kemudian, diharapkan kemampuan keuangan daerah nantinya tidak akan menjadi batu sandungan dalam pencapaian visi, misi dan programnya kelak ketika terpilih. Begitupula visi, misi dan program yang ditawarkan kepada masyarakat nantinya akan lebih terukur dan jelas tergambarkan upaya yang akan dilakukan guna mewujudkannya, termasuk bagaimana upaya pasangan calon dalam mengelola keuangan daerah serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Bagaimana dengan masyarakat?

Saat ini, sudah saatnya masyarakat memilih pasangan calon yang memiliki kejelasan dan keterukuran visi, misi dan program terutama kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak hanya mendapatkan janji-janji kosong belaka dikemudian hari.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD

26
Dec
10

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SUDAH RAWAN

BADAN USAHA MILIK DAERAH SUDAH RAWAN

Oleh:

Andi Chairil Furqan*)

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Jumat, 9 April 2010 Hal. )

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang  lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (azas desentralisasi). Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Konsekuensi dari otonomi daerah ini, salah satunya dalam bentuk pelimpahan wewenang dibidang keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) atau desentralisasi fiskal. Wujud dari desentralisasi fiskal ini adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga salah satunya bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah atau pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal baik pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) maupun pada pihak swasta.

MOTIF PENDIRIAN BUMD

BUMD yang biasa diistilahkan dengan sebutan “Perusahaan Berplat Merah” ini, pembentukannya didasarkan pada Pasal 177 UU No. 34 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang mana pada dasarnya terdapat 4 (empat) alasan pendirian BUMD:

Pertama, alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (public services) dan mencari keuntungan (provit motive).

Kedua, alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.

Ketiga, alasan budget, yaitu sebagai upaya PEMDA dalam mencari  sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

Keempat, alasan politis, yaitu mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politis bagi PEMDA, yang mana alasan politis ini biasanya jarang dikemukakan, terlebih lagi secara formal.

KONDISI BUMD DI SULAWESI TENGAH

Dari keempat alasan pendirian BUMD diatas dapat tergambarkan vitalnya keberadaan BUMD, karena selain harus memberikan kontribusi laba (keuntungan) sebagai sumber pendapatan PEMDA, BUMD juga diperhadapkan pada fungsinya untuk memberikan pelayanan publik dan keberadaannya yang sangat dipengaruhi oleh faktor politis. Inilah yang menjadi dilema dalam pengelolaan BUMD secara umum di tanah air.

Begitupula yang terjadi di Sulawesi Tengah, permasalahan keuangan yang dihadapi oleh PDAM Donggala (Radar Sulteng, 29/12/2009), permasalahan kontribusi yang belum diberikan oleh PD. Parimo (Radar Sulteng, 4/1/2010), permasalahan kepemimpinan yang dihadapi oleh PDAM Poso (Radar Sulteng, 5/1/2010), dugaan tidak disetornya miliaran dana oleh PD. Sulteng ke kas daerah sebagai laba yang menjadi hak daerah (Radar Sulteng, 27/3/2010) dan yang paling terbaru serta menyedot banyak perhatian berbagai pihak saat ini (termasuk kepolisian) yang berupa dugaan kredit macet pada PT. Bank Sulteng yang mencapai miliaran rupiah (Radar Sulteng, 6/4/2010) merupakan sekelumit kondisi dan potret eksistensi keberadaan BUMD di Sulawesi Tengah.

Belum lagi jika kita menelusuri lebih jauh terhadap kondisi dan dampak investasi PEMDA di Sulawesi tengah sebagaimana data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se- Sulawesi Tengah, khususnya pada tahun anggaran 2008, ternyata nilai investasi permanen jangka panjang untuk seluruh daerah se-Sulawesi Tengah seluruhnya berjumlah sekitar 165,5 Milyar. Dari nilai tersebut yang diinvestasikan ke BUMD (PT. Bank Sulteng, PDAM dan Perusahaan Daerah) sekitar 145,6 M, sedangkan sisanya diinvestasikan kepada pihak swasta (PT. Citra Nuansa Elok dan PT. Bangun Askrida). Dengan nilai investasi yang demikian, bagian laba dari penyertaan modal yang didapatkan PEMDA sebagai PAD hanya sekitar 7,2 M atau 4,35 % dari nilai keseluruhan investasi PEMDA.

TIDAK TERBATAS PADA PERMASALAHAN MODAL

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa ada yang salah atas keberadaan dan pengelolaan BUMD di Sulawesi Tengah, yang mana ditandai dengan kekurangmampuan manajemen dalam mengelola modal dan usaha secara efektif dan efisien, masih lemahnya sistem pengendalian intern yang berakibat pada lemahnya pengawasan serta masalah lainnya yang mungkin saja saat ini belum muncul di permukaan dan tidak hanya akibat dari kesalahan atau kekurangan manajemen, tetapi dikarenakan regulasi yang tidak mendukung atau intervensi yang terlalu berlebihan dari PEMDA.

Dari uraian permasalahan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa permasalahan BUMD di Sulawesi Tengah saat ini sudah sangat “rawan”, karena tidak lagi hanya terbatas pada permasalahan kekurangan dan efektifitas pengelolaan modal semata, namun lebih daripada itu, sudah ada indikasi maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi didalam BUMD, yang mana jika hal ini terus dibiarkan meradang maka dapat mengakibatkan BUMD tersebut “mati suri” di tengah tuntutan persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini.

USAHA PEMBENAHAN BUMD

Untuk itu, PEMDA dan DPRD di Sulawesi Tengah semestinya tidak hanya terfokus pada pembahasan regulasi yang mendasari penyertaan modal saja, tetapi juga harus dapat meninjau lebih jauh lagi seluruh aktivitas BUMD mulai dari visi, misi dan program yang direncanakan, jenis usaha yang dilakukan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, akitivitas produksi, aktivitas pemasaran, pemanfaatan teknologi terbaru sampai pada meninjau kembali sistem pengendalian intern.

Dalam hal ini, harapan kita semua (masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya), dilema yang dihadapi oleh BUMD khususnya di Sulawesi Tengah tidak mengakibatkan beban yang berlarut-larut bagi APBD. BUMD harus dapat menunjukkan eksistensinya dan kontribusinya dalam meningkatkan ekonomi daerah dengan melakukan pembenahan secara komprehensif. Tentunya usaha pembenahan BUMD ini tidaklah segampang membalikkan telapak tangan, diperlukan pengetahuan dan komitmen seluruh pihak, terlebih pada tataran manajemen dan karyawan BUMD untuk membenahi segala faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan dan keefesienan pengelolaan BUMD.

Untuk itu, berkaitan dengan pembenahan BUMD ini, usaha yang dilakukan oleh salah satu Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang membentuk tim khusus dalam rangka mencari solusi pengelolaan BUMD baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya (Koran Tempo, 30/3/2010) mungkin saja dapat dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah.

Namun dibalik itu, terlepas dari apapun langkah yang ditempuh dalam rangka pembenahan BUMD, yang terpenting adalah usaha pembenahan BUMD ini harus segera dilakukan dan semata-mata ditujukan untuk membentuk dan memaksimalkan peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan pelayanan publik, menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, bukan malah dijadikan komoditas politik yang nantinya dapat membuat BUMD terkekang dan tidak dapat berinovasi dalam keadaan yang serba kompetitif seperti sekarang ini.

PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN BUMD

Akhirnya, berkaitan dengan akan efektifnya pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 1 Mei 2010 mendatang maka sesuai amanat pada pasal 9 dan pasal 14, yang juga harus menjadi perhatian bagi PEMDA maupun BUMD saat ini adalah dilaksanakannya kewajiban dalam mempublikasikan hasil audit LKPD dan Laporan Keuangan BUMD kepada publik dengan format yang sesuai, dapat dipahami dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Karena dengan publikasi laporan keuangan BUMD tersebut maka terbukalah peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja BUMD, dan atas keterbukaan informasi inilah nantinya diharapkan dapat memberikan daya dorong terhadap usaha pembenahan BUMD di Sulawesi Tengah.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi UNTAD




December 2010
M T W T F S S
    Jan »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Advertisements