25
May
12

REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (DAERAH)

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai upaya menghilangkan penyimpangan terhadap keuangan negara serta guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang berkesinambungan (sustainable), profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara maka sejak tanggal 5 April 2003 telah diundangkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang keuangan negara ini merupakan tonggak reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia, karena memberikan perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara, dimulai dari pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD, termasuk telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU No. 17 Tahun 2003, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, diberlakukan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sejak tanggal 14 Januari 2004. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah diberikan kewenangan yang luas dan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Oleh  karena itu, selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, Undang-undang Perbendaharaan Negara ini juga berfungsi untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pada tingkat pemerintah daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 tersebut maka sejak tanggal 19 Juli 2004, diundangkan juga UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU No. 15 Tahun 2004 memberikan kejelasan posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2004 antara lain mengatur tentang lingkup pemeriksaan, standar pemeriksaan, kebebasan dan kemandirian BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan, akses pemeriksa terhadap informasi, kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern, hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya dan pengenaan ganti kerugian negara, termasuk sanksi pidana baik yang dapat ditujukan kepada pihak yang diperiksa maupun pemeriksa. Inilah yang digunakan sebagai pedoman ataupun landasan bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, baik yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, maupun badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Ketiga Undang-undang ini kemudian diistilahkan sebagai paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara menggantikan peraturan peninggalan jaman kolonial yang masih digunakan sebelumnya, dan menjadi dasar pembentukan Undang-Undang lainnya, dan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Tinggi Negara, serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terutama yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, diantaranya adalah sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, dan telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi LPPD kepada Masyarakat.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP)

Keberadaan regulasi atau peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi dasar dan pedoman dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemberi amanat. Namun, khusus untuk pengelolaan keuangan daerah maka harus dilengkapi dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota) yang akan digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah yang bersangkutan.


2 Responses to “REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (DAERAH)”


  1. March 6, 2013 at 4:37 pm

    Taat pada peraturan per-UU-an = salah satu wujud good governance. Tapi, kita taat seperti itu, bukan hanya untuk good governance, tetapi yang lebih jauh yaitu: RAKYAT MAJU, MANDIRI, dan SEJAHTERA!

    • March 30, 2013 at 1:34 pm

      Terima kasih atas tanggapannya…
      Saya sepakat dengan pendapat tersebut… Tujuan utama dari pemerintah (PEMDA) adalah bagaimana mengupayakan agar masyarakat (termasuk di daerah) bisa maju, mandiri dan sejahtera.
      Namun, yang perlu diingat bahwa untuk mewujudkannya maka pemerintah (pemda) atau aparat yang berada didalamnya harus taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara (daerah).
      Karena menurut saya, sebenarnya pemerintah (pemda) saat ini telah kaya (banyak uang), tetapi karena pengelolaan keuangan negara/daerah selama ini yang dilakukan oleh pemerintah (pemda) sebagian tidak taat pada peraturan perundang-undangan maka yang terjadi adalah kebocoran disana sini. Akibatnya pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat tidak memadai.
      Untuk itu, taatilah peraturan yang ada, kemudian masyarakat maju, mandiri dan sejahtera dapat diwujudkan.
      Salam…..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


May 2012
M T W T F S S
« Mar   Jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: