PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah disebut dengan pengguna laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini, pengguna laporan keuangan pemerintah dapat juga diidentifikasikan dengan menelusuri siapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah (stakeholder), yang mana berdasarkan penelitian Drebin et al. (1981) dalam Jones dan Pendlebury (2000) menjelaskan bahwa stakeholder pemerintah tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: pembayar pajak, pemberi dana bantuan (hibah), investor, pengguna jasa, karyawan, pemasok, dewan legislatif, manajemen (pemerintah itu sendiri), pemilih dan badan pengawas. Begitupula dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
4. Pemerintah.

Masing-masing kelompok pengguna mungkin saja membutuhkan informasi yang berbeda dari laporan keuangan pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, Anthony (1978) dalam Jones dan Pendlebury (2000) membagi empat kebutuhan pengguna terhadap laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Financial viability, yaitu menilai kemampuan keuangan pemerintah untuk tetap survive dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
2. Fiscal compliance, yaitu untuk membandingkan antara pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan.
3. Management performance, yaitu menilai kemampuan manajemen (pemerintah) untuk menggunakan dana yang ada sebijak mungkin.
4. Cost of service provided, yaitu untuk membandingkan antara tujuan organisasi dengan kebutuhan yang sekarang dan yang akan datang.

Walaupun kebutuhan informasi masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan tersebut berbeda, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, sehingga tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Dengan berbagai kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan tersebut, Pemerintah wajib menyajikan informasi keuangan negara secara terstruktur dan sistematis serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat perencanaan, melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan, terutama bagi pemerintah serta masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemberi amanat pengelolaan keuangan negara.