23
May
12

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA PADA PEMERINTAH PUSAT

Jika menggunakan pendekatan subyek maka Keuangan Negara merupakan seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Pada pemerintah pusat khususnya, wujud keuangan negara secara keseluruhan dapat tergambarkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP memberikan informasi tentang seluruh pendapatan, belanja, pembiyaan, aset, utang dan ekuitas pemerintah pusat sampai pada periode (tanggal) tertentu, termasuk penjelasannya. Selain itu, LKPP berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban Presiden dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun APBN hanya menggambarkan rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat (1 Januari – 31 Desember), namun secara keseluruhan dalam APBN tergambarkan jumlah anggaran dan jenis-jenis sumber penerimaan negara atau uang yang diperkirakan akan masuk ke kas negara serta jumlah dan jenis-jenis anggaran pengeluaran negara atau uang yang diperkirakan akan keluar dari kas negara.

Dalam perjalanannya, adakalanya apa yang telah pemerintah rencanakan dan anggarkan sebelumnya pada APBN tidak sesuai dengan keadaan atau realitas yang terjadi pada saat APBN dijalankan. Jika hal ini terjadi maka pemerintah diperkenankan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) untuk menyesuaikannya.

Sebagai gambaran atas sumber dan penggunaan dana pada pemerintah pusat maka berikut ini secara berturut-turut akan dijelaskan tentang pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan negara.

A.   PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih negara. Pendapatan negara menggambarkan jumlah uang ataupun barang yang diterima oleh negara sebagai bagian dari pelaksanaan wewenang (hak) negara, baik yang bersumber dari masyarakat maupun dari pihak lainnya.

Pendapatan negara terdiri dari pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan pendapatan hibah, yaitu sebagai berikut:

1.   Pendapatan Perpajakan

Pajak merupakan iuran rakyat yang wajib diserahkan kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), dengan tidak ada jasa timbal balik (kontraprestasi) yang secara langsung dapat diterima oleh rakyat serta digunakan sepenuhnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pendapatan Pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara dipungut oleh Pemerintah Pusat, sedangkan pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan perpajakan yang merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat disebut dengan pajak negara, terdiri dari:

  1. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh), terdiri dari:

(1) PPh Migas, contohnya antara lain: PPh Minyak Bumi dan PPh Gas Alam serta PPh migas lainnya.

(2) PPh Non-Migas, contohnya antara lain: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPh Final dan Fiskal Luar Negeri serta PPh Nonmigas Lainnya.

  1. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdiri dari: PPN Dalam Negeri, PPN Impor, Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPN Lainnya
  2. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terdiri dari: PBB Pedesaan, PBB Perkotaan, PBB Perkebunan, PBB Kehutanan, PBB Pertambangan dan PBB Lainnya.
  3. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  4. Pendapatan Cukai, terdiri dari: Cukai Hasil Tembakau, Cukai Ethyl Alkohol, Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol, Pendapatan Denda Administrasi Cukai dan Pendapatan Cukai Lainnya
  5. Pendapatan Bea Masuk, terdiri dari: Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil), Pendapatan Denda Administrasi Pabean, Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Pendapatan Pabean Lainnya
  6. Pendapatan Pajak/pungutan ekspor.
  7. Pendapatan Pajak Lainnya, terdiri dari: Pendapatan Bea Meterai, Pendapatan dari Penjualan Benda Materai, Pendapatan Bunga Penagihan Pajak dan Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Pemungutan penerimaan perpajakan pada pemerintah pusat merupakan wewenang dan tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun, sehubungan dengan telah dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pendapatan negara dari PBB Perkotaan dan PBB Perdesaan akan dialihkan menjadi pajak daerah (pendapatan daerah) sampai paling lambat tanggal 31 Desember 2013. Sedangkan untuk pendapatan dari BPHTB, telah menjadi pajak daerah sejak tahun 2011.

2.   Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pendapatan yang diterima oleh negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan ataupun pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan tidak termasuk penerimaan perpajakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1997, PNBP dibagi menjadi dua bagian:

  1. PNBP Umum, merupakan PNBP yang pelaksanaan pemungutannya ada di seluruh Kementerian Negara/Lembaga.
  2. PNBP Khusus, merupakan PNBP yang pelaksanaan pemungutannya hanya dilakukan oleh satu kementerian negara/lembaga tertentu yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Sedangkan sesuai dengan struktur komponen PNBP pada LKPP maka rincian PNBP dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Pendapatan Sumber Daya Alam, yang dapat berupa:

(1) Pendapatan Minyak bumi, seperti Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM).

(2) Pendapatan Gas Alam, seperti Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

(3) Pendapatan Pertambangan umum, seperti Pendapatan Iuran Tetap serta Pendapatan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

(4) Pendapatan Kehutanan, seperti Pendapatan dana reboisasi, Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Pendapatan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Pendapatan dana pengamanan hutan, Pendapatan denda pelanggaran eksploitasi hutan serta Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam.

(5) Pendapatan Perikanan, seperti Pendapatan penerimaan dana kompensasi pelestarian sumber daya alam kelautan.

  1. Pendapatan Bagian Laba BUMN, baik yang berasal dari Laba BUMN Perbankan maupun laba BUMN non perbankan.
  2. Pendapatan PNBP Lainnya, yang dapat berupa:

(1) Pendapatan Penjualan, diantaranya terdiri dari: Pendapatan Penjualan Hasil Produksi pemerintah atau barang-barang sitaan negara, serta Penjualan Aset Milik Negara.

(2) Pendapatan Sewa Aset Milik Negara.

(3) Pendapatan Jasa, diantaranya terdiri dari: Pendapatan dari Jasa Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya; Jasa Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA); Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC; Jasa Kantor Urusan Agama; Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian; Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro); Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi; Jasa Catatan Sipil dan jasa-jasa lainnya.

(4) Pendapatan Bunga dan/atau premium obligasi

(5) Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, diantaranya terdiri dari: Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan; Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan; Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan); Pendapatan Ongkos Perkara; Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya

(6) Pendapatan Pendidikan, yang diantaranya terdiri dari: Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan; serta Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek

(7) Pendapatan Gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi

(8) Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri

(9) Pendapatan PNBP Lainnya, yang diantaranya terdiri dari:

(a)  Pendapatan Pelunasan Piutang dan/atau Ganti Rugi atas kerugian yang diderita negara (TP/TGR)

(b) Pendapatan Lain-lain, seperti: Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Denda Administrasi PBHTB, Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal, Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional, Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi serta Pendapatan Iuran Badan Usaha.

3.   Pendapatan Hibah

Hibah adalah Penerimaan negara yang dapat berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali. Pendapatan hibah dapat berasal dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri dan dimungkinkan terdapat di seluruh kementerian negara/lembaga, namun yang terpenting dalam pengelolaan hibah adalah pendapatan hibah harus dikaitkan dengan belanja hibah yang ada di kementerian negara/lembaga penerima hibah tersebut. Adapun rincian pendapatan hibah adalah sebagai berikut:

  1. Pendapatan Hibah Dalam Negeri, baik yang bersumber dari Perorangan, Lembaga/Badan Usaha maupun pihak lainnya di dalam Negeri.
  2. Pendapatan Hibah Luar Negeri, baik yang bersumber dari Perorangan, Bilateral, Multilateral maupun pihak lainnya di Luar Negeri.

B.   BELANJA NEGARA

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara menggambarkan jumlah uang ataupun barang yang dikeluarkan oleh negara berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban negara baik yang digunakan untuk membiayai keperluan pegawai dan pelayanan yang dilakukan pemerintah maupun diserahkan langsung kepada masyarakat dan pihak lainnya. Belanja negara dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

  1. 1.   Klasifikasi Belanja Negara Menurut Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi merupakan pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu :

(a)  Belanja Operasi

Belanja  operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi  antara lain meliputi:

(1) Belanja pegawai, meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan TNI/Polri; Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunjangan Khusus dan Belanja pegawai Transito; Belanja Kontribusi Sosial yang dipergunakan untuk belanja pensiun PNS/TNI/Polri, Belanja Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Kesehatan Veteran.

(2) Belanja barang, didefinisikan sebagai pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Belanja barang terdiri dari:

-       Belanja Barang dan Jasa, merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis dipakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang besifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum dan pengeluaran jasa non fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

-       Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan jaringan, irigasi, peralatan dan mesin dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

-       Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

(3) Belanja bunga, digunakan untuk membiayai pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri serta pembayaran discount surat utang dalam negeri dan luar negeri.

(4) Belanja subsidi, terdiri dari Belanja Subsidi Perusahaan Negara dan Belanja Subsidi Perusahaan Swasta, misalnya belanja subsidi BBM.

(5) Belanja hibah, terdiri dari Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri, Hibah Kepada Organisasi Internasional, dan Hibah Kepada Pemerintah Daerah.

(6) Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk trnasfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lemabga, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

(b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, mesin dan peralatan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, modal fisik lainnya dan aset tak berwujud.

Karakteristik belanja modal terdiri dari:

(1) Pengeluaran untuk perolehan barang milik negara, baik berupa aset tetap, maupun aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari setahun, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya seperti buku, binatang dan sebagainya.

(2) Pengeluaran setelah perolehan yang mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki lainnya.

(3) Pengeluaran untuk perolehan aset yang tidak ditujukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh pengadaan buku untuk perpustakaan.

(4) Pengeluaran mulai dari pengadaan/perolehan aset sampai dengan aset yang diadakan/diperoleh siap untuk digunakan.

(5) Pengeluaran untuk perolehan/penambahan aset tetap atau aset lainnya yang besarnya melebihi batas nilai satuan kapitalisasi.

(6) Pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk didalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak/software.

(c)  Belanja Lain-lain

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

(d) Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

2.   Klasifikasi Belanja Negara Menurut Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya.

3.   Klasifikasi Belanja Negara Menurut Klasifikasi Fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah belanja Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, dan Perlindungan sosial.

Dalam penerapannya, ketiga jenis klasifikasi belanja ini digunakan seluruhnya, karena selain untuk memudahkan evaluasi kinerja masing-masing kementerian/lembaga juga memberikan informasi atas pelaksanaan setiap fungsi dalam pemerintahan, misalnya anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan.

C.   PEMBIAYAAN NEGARA

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan negara adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi (penjualan saham) perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan negara adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

About these ads

0 Responses to “SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA PADA PEMERINTAH PUSAT”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


May 2012
M T W T F S S
« Mar   Jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: