26
Dec
10

Dana BOS dan Problematikanya

DANA BOS DAN PROBLEMATIKANYA

Oleh:

Andi Chairil Furqan

(Dimuat pada Harian Radar Sulteng: Selasa, 2 November 2010 Hal. 4)

Perseteruan antara Pihak Kemendiknas dengan beberapa pihak, termasuk Koalisi Pendidikan yang terjadi belakangan ini berkaitan pengelolaan Dana BOS (Radar Sulteng, 22 Oktober 2010 dan 27 Oktober 2010) mengindikasikan adanya perbedaan hasil evaluasi atas pengelolaan Dana BOS. Semua pihak boleh bertahan dengan penilaiannya masing-masing dan mengatakan bahwa pihaknyalah yang paling benar, namun dibalik itu, jika melihat realitanya, ternyata problematika pengelolaan dana BOS terjadi pada semua lini dan tahapan kegiatan, bukan hanya persoalan pengelolaan uang semata.

 

Lahirnya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa peningkatan harga BBM, yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan serta menghambat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sedangkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5, ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Untuk itu, pada prinsipnya program BOS dicetuskan sebagai subsidi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun , khususnya dari keluarga miskin atau kurang mampu, ditengah-tengah semakin meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok yang terjadi belakangan ini.

Program ini mulai dilaksanakan pada Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran (TA) 2005/2006. Melalui program BOS, Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana “block grant” kepada sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/MI/SDLB/Salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/ Salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun swasta. Sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional sekolah, khususnya diproritaskan untuk biaya operasional non personil sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan program.

Program BOS merupakan program Pemerintah Pusat dan dilaksanakan melalui mekanisme dana dekonsentrasi. Pendanaan Program BOS sepenuhnya dibiayai dari APBN. Penanggungjawab program di tingkat pusat adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI, dan Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, Kementerian Agama (Kemenag) RI secara bersama. Pengelolaan bersama (joint management) ini dilakukan karena SD dan SMP sudah didesentralisasikan ke daerah tetapi berada dibawah pembinaan Kemendiknas, sedangkan Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah belum didesentralisasikan dan masih berada di bawah pengelolaan dan pengawasan Kemenag. Selain Madrasah, pesantren salafiyah juga berada di bawah pembinaan Kemenag. Pelaksana program atau disebut “Satker” di tingkat pusat terdiri dari unsur Kemendiknas dan Kemenag. Ketua dan bendahara satker dipegang oleh personil dari Kemendiknas, sedangkan seksi-seksi diisi oleh pegawai Kemendiknas dan Kemenag.

Struktur satker di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga mengikuti struktur di tingkat pusat. Satker provinsi terdiri dari staf Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kemenag, sedangkan Satker Kabupaten/Kota terdiri dari staf Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota. Karena program ini dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi, provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat mendapat kewenangan yang cukup besar untuk menunjuk lembaga penyalur dana dan mengatur alokasi antar kabupaten/kota di wilayahnya. Untuk menunjang keberhasilan program dana BOS ini, sekitar 2 persen dari total dana BOS dialokasikan untuk dana safeguarding, yang antara lain digunakan untuk sosialisasi, administrasi pengelolaan, pelaporan dan monitoring program.

Dalam perjalanannya, khususnya 2005-2009, dengan keberadaan Dana BOS telah banyak kita temukan pemerintah daerah yang memberlakukan biaya pendidikan gratis, khususnya untuk tingkat pendidikan dasar. Namun dibalik itu, tidak sedikit pula pemerintah daerah yang tetap membebankan biaya kepada siswa walaupun nilainya dianggap masih relevan. Hal ini tentunya belum cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan program Dana BOS, karena sejatinya keberadaan Dana BOS tidak boleh hanya dipandang sebagai program pembebasan biaya pendidikan dasar semata, namun dibalik itu, semestinya perlu dimaknai sebagai upaya pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu (miskin). Dari segi filosofisnya ini saja, sudah banyak pihak yang salah menafsirkannya, sehingga yang terjadi adalah walaupun ada daerah yang telah memberlakukan biaya pendidikan dasar gratis, namun ternyata pada daerah itu juga masih ada saja masyarakat yang tidak berkesempatan menuntaskan program wajib belajar 9 tahun dikarenakan ketidakmampuan orang tuanya dalam membiayai kelanjutan pendidikan dasar tersebut, termasuk tidak meratanya kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Fenomena ini berlanjut pada kenyataan bahwa ternyata jika berdasarkan hasil perhitungan balitbang Kemendiknas, yang semestinya unit cost untuk setiap siswa SD sebesar Rp. 1,7 juta persiswa pertahun dan untuk setiap siswa tingkat SMP sebesar Rp. 2,7 juta persiswa pertahun, hanya 21% – 24% dapat ditutupi oleh Dana BOS. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan pendidikan dasar gratis ini bukan hanya persoalan Kemendiknas RI belaka, tetapi hampir sekitar 80% keberhasilannya ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Disinilah penyebab utama terjadinya pergeseran terhadap pencapaian tujuan program Dana BOS. Dalam kenyataannya masih banyak penentu kebijakan di daerah khususnya Gubernur, Walikota/Bupati dan DPRD baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk para Kepala Sekolah belum memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan program pendidikan dasar gratis ini, sehingga tidak mengherankan jika permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan program Dana BOS ini terjadi pada setiap tahapannya mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasinya.

Dari segi perencanaan dan penganggaran misalnya, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa program dana BOS ini tidak hanya melibatkan kemendiknas dan kemenag saja tetapi juga melibatkan pemerintah daerah sampai pada tingkat sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tataran penyusunan rencana dan anggaran ini, masih dijumpai jumlah siswa yang tidak akurat dan tidak komprehensifnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh pihak sekolah, sehingga yang terjadi adalah kekurangan ataupun kelebihan dana BOS yang diterima untuk beberapa sekolah, ketidakakuratan RAPBS serta tidak terarahnya pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Dari segi pelaksanaannya, walaupun telah ada pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan dana BOS, tetapi masih ditemukan terjadinya keterlambatan penyaluran dana, penggunaan dana yang tidak tepat sasaran serta pencatatan yang tidak tertib atas penggunaan dana BOS, termasuk ketidaktertiban penggunaan dana safeguarding yang dikelola oleh Tim Manajemen BOS. Sedangkan dari segi pelaporan dan evaluasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti Pelaporan penggunaan dana BOS yang disusun oleh sekolah dan Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan secara tidak tertib serta pihak sekolah yang tidak secara transparan mengumumkan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah, sehingga pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pihak inspektorat dan masyarakat tidak optimal dalam mengawal pengelolaan dana BOS.

Atas pemaparan diatas terlihat jelas bahwa pengelolaan program Dana BOS memerlukan partisipasi seluruh pihak yang tidak terbatas pada kemendiknas dan kemenag saja, tetapi pemerintah daerah, tim manajemen BOS provinsi, kabupaten/kota, Inspektorat, pihak sekolah bahkan sampai kepada masyarakat juga memberikan andil atas keberhasilannya. Untuk itu, sesuai dengan amanat pasal 48 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan yang menyatakan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik” maka yang perlu dilakukan adalah melakukan pembenahan secara komprehensif atas permasalahan-permasalahan pengelolaan dana BOS tersebut, yang mana tentunya permasalahan tersebut bukan hanya diakibatkan karena pemahaman dan kemampuan sumber daya manusia pengelolan Dana BOS yang kurang memadai, tetapi juga dikarenakan tidak akuratnya data dan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya berkomitmen dalam mengalokasikan dana pendampingan secara memadai untuk menanggulangi kekurangan dana BOS tersebut. Selain itu, karena tujuan program dana BOS ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan uang semata, maka sudah menjadi kewajiban yang mendesak bagi penentu kebijakan di daerah (Kepala Daerah dan Anggota DPRD) mengupayakan pemerataan kualitas pendidikan dan menjamin seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, khususnya bagi generasi penerus bangsa dari masyarakat kurang mampu (miskin) untuk dapat mengenyam pendidikan dasar 9 tahun sampai tuntas, yang diwujudkan dengan pencapaian 0% tingkat putus sekolah dan 100% tingkat kelulusan pada ujian akhir nasional pendidikan dasar (SD/SMP) di daerah.

Penulis: Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako


0 Responses to “Dana BOS dan Problematikanya”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


December 2010
M T W T F S S
    Jan »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: